selat yang gacor

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Unilever Tarik Sampo Kering Dove hingga TRESemme di AS******

Perusahaan multinasional asal Inggris, Unilever, menarik sejumlah produk sampo kering aerosol Dove hingga TRESemme karena potensi adanya benzena, bahan kimia yang menyebabkan kanker.

Mengutip CNN.com, Selasa (25/10), produk-produk yang diduga tercemar zat tersebut diproduksi sebelum Oktober 2021 dan didistribusikan di pengecer nasional.

Badan pengawas obat dan makanan (FDA) menyebutkan beberapa produk-produk seperti Dove Dry Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Kelapa Segar, Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist dan Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive.

FDA juga menyatakan konsumen harus berhenti menggunakan produk sampo kering aerosol yang terkena dampak dan mengunjungi UnileverRecall.com untuk instruksi tentang cara menerima penggantian untuk produk yang memenuhi syarat.

Sebelumnya, pada tahun lalu, Procter & Gamble (PG) menarik lebih dari 30 produk perawatan rambut semprot aerosol, termasuk banyak sampo kering dan kondisioner kering, memperingatkan bahwa produk tersebut dapat mengandung benzena.

P&G juga mengeluarkan penarikan serupa untuk lebih dari selusin deodoran dan semprotan aerosol Old Spice dan Secret, memperingatkan bahwa produk tersebut juga dapat mengandung benzena.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa perjalanan pesawat

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Perdamaian di akhir dunia

Bukan Cuma Tekstil dan Sepatu, PHK Juga Hantui Industri Otomotif******

Wakil Ketua Bidang KetenagakerjaanKamar Dagang Industri (Kadin) Adi Mahfudz Wuhadji menyebutkan pemutusan hubungan kerja (PHK) tak hanya hanya menghantui industri tekstil dan sepatu, tapi juga otomotif.

Menurutnya, permintaan yang turun di tengah pelemahan ekonomi dunia menjadi penyebab ancaman PHK tersebut.

"Iya (banyak PHK di sektor padat karya), terutama sektor usaha yang produksinya untuk ekspor, seperti garmen (tekstil), sepatu, otomotif dan lainnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/10).

Ia menyebutkan beberapa laporan dari asosiasi buruh yang mengalami PHK ada dari bidang keamanan (security), telekomunikasi, logistik, ritel, dan perbaikan jalan tol. Terbaru, PHK juga menerpa industri farmasi.

"Baru dapat kabar dari teman-teman di pabrik farmasi atau produksi obat, sejak obat batuk sirup ditiadakan atau tidak diperbolehkan, banyak yang di PHK. Ini karena banyak pabrik yang tutup," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menyebut perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasalnya, order atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya, Rabu (26/10).

Ia merinci pesanan di industri sepatu mencapai 50 persen, sedangkan industri tekstil sekitar 30 persen. "Jadi, ada yang lebih banyak, ada juga yang sedikit. Rata-rata segitu ya," imbuh Anton.

Saat ini, ia melanjutkan sejumlah perusahaan yang mengalami problem order berkurang atau kena pembatalan sedang melakukan antisipasi.

"Itu (PHK) tergantung perusahaan. Tidak semua. Ada yang melakukan antisipasi seperti PHK. Ada yang sedang merencanakan dan seterusnya," kata Anton.

[Gambas:Video CNN]

Bintang besar di dunia seni bela diri

RI Masih Bisa Impor Pangan Meski 'Kuasai' 11 Bahan Pokok******

Indonesia masih bisaimpor bahan pangan dari negara lain meski pemerintah telah berkomitmen mengelola dan menguasai 11 bahan pokok(bapok).

Penguasaan bapok tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan impor bisa dilakukan dengan syarat terlebih dahulu mengoptimalkan produksi dari dalam negeri.

Dalam PP 125/2022, 11 jenis bahan pokok yang harus diutamakan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Jadi nomor satu utamakan produksi dalam negeri. Misalnya kalau kedelai bisa diproduksi dalam negeri tiga juta ton, ya kenapa impor. Jadi gitu, kita utama dari dalam negeri yang kita genjot," imbuhnya.

Arief menjelaskan dalam menyusun neraca pangan, Bapanas akan menghitung berapa kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan yang diperlukan. Nah dari saat perhitungan tersebut kalau ditemukan ada bahan pangan yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan diimpor.

"Kalau ketersediaannya kurang ya itu mesti pengadaan dari luar. Tapi kita sudah koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) pangan agar optimalkan penyerapan dalam negeri. Impor opsi terakhir," jelasnya.

"Jadi aturan ini tidak serta merta tidak memperbolehkan impor. Tetap bisa, tapi dengan syarat tadi saya sampaikan, optimalkan serap dari dalam negeri dulu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemanggil Loli-ku

PM Inggris Rishi Sunak Menantu Taipan India, Narayana Murthy******

Rishi Sunak menjadi perbincangan setelah terpilih jadi Perdana Menteri (PM) Inggris, menggantikan Liz Truss. Ia menjadi PM Inggris pertama keturunan Indiadan beragama Hindu.

Tetapi, tak cuma Rishi Sunak yang jadi sorotan. Keluarga Sunak pun tak luput dari sorotan, beserta sang mertua, yakni NR Narayana Murthy yang dijuluki 'Bill Gates' India.

Sunak menikah dengan Akshata Murthy, putri Narayana dan saat ini telah dikaruniai dengan dua anak dari pernikahannya pada 2009 lalu.

Ia adalah pebisnis asal India. Namanya tenar di kalangan pebisnis sebagai pendiri perusahaan teknologi raksasa Infosys.

Perusahaan berdiri pada 1981 dan bernilai US miliar. Perusahaan itu dianggap mengubah India menjadi 'dapur kantor dunia'. Namun, Murthy mengundurkan diri sebagai pemimpin pada 2012 lalu.

Mengutip Forbes, Selasa (25/10), total kekayaan Murthy saat ini mencapai US,5 miliar atawa setara Rp70,2 triliun (kurs Rp15.618 per dolar AS). Ia menempati posisi ke-554 orang terkaya di dunia dan posisi ke-41 di India.

Mengutip dari berbagai sumber, Murthy lahir di Karnataka, India, pada 20 Agustus 1946. Ia memperoleh gelar sarjana teknik elektro dari Universitas Mysore pada 1967 dan gelar master teknologi dari Institut Teknologi India, Kanpur, pada 1969.

Murthy sempat mengerjakan berbagai proyek di Paris selama 1970-an, termasuk operasi untuk penanganan kargo udara di Bandara Charles de Gaulle.

Ia kemudian memutuskan kembali ke India dan bekerja di perusahaan sistem komputer, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk meluncurkan perusahaannya sendiri pada 1981, yakni Infosys.

Pada 2014, Murthy menduduki peringkat ke-13 di antara 25 pemimpin bisnis global versi CNBC dan terdaftar dalam jajaran '12 wirausahawan terhebat di zaman kita' oleh Fortune pada 2012.

Ia juga telah menerima Legion d'honneur dari Prancis, CBE dari Inggris, dan Padma Vibhushan dari india.

Murthy juga masuk dalam daftar 10 besar Financial Times 'Pelopor bisnis dalam teknologi' oleh Financial Times yang diterbitkan pada Maret 2015.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi dunia baru

Ajaib Buka Suara Soal Disanksi BEI karena Tak Taat Aturan******

PT Ajaib Sekuritas Asiabuka suara terkait sanksi teguran yang dilayangkan oleh PT Bursa EfekIndonesia (BEI).

Manajemen Ajaib membenarkan sanksi teguran tersebut dijatuhkan karena belum belum sepenuhnya menerapkan ketentuan Pedoman Fasilitas Pesanan Langsung dan Automated Ordering, Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi Operasional Brokerage Office System (BOFIS) Anggota Bursa Efek dan Pedoman Penilaian Kelayakan Implementasi BOFIS Anggota Bursa.

Karenanya, Ajaib akan menjalankan komunikasi dengan regulator dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen juga mengungkapkan Ajaib secara aktif menerapkan dan memperbarui berbagai fitur keamanan agar pengguna dapat terus bertransaksi secara aman dan nyaman. Hal ini sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna.

Sebelumnya, BEI menjatuhkan sanksi teguran kepada Ajaib dan PT Stockbit Sekuritas Digital. Hal itu disampaikan lewat dua surat pengumuman terpisah tertanggal 26 Oktober 2022.

Sanksi kepada Ajaib diumumkan lewat Surat Pengumuman Nomor Peng-00029/BEI.ANG/10-2022 yang diteken oleh dua direktur BEI yakni Irvan Susandy dan Kristian S Manulang.

"Dengan ini diumumkan bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah mengenakan Sanksi Teguran Tertulis kepada PT Ajaib Sekuritas Asia (Perusahaan)," tulis surat pengumuman itu.

Kedua perusahaan ini juga diberikan sanksi karena belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pengendalian internal terkait dengan teknologi informasi secara konsisten.

[Gambas:Video CNN]