ringan pinjol

Kamu Ruxi Xie Chicheng

Intip Daftar Saham Berpeluang Cuan Pekan Ini******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.716 pada Jumat (7/7). Indeks saham melemah 40,87 poin atau minus 0,6 persen dari perdagangan sebelumnya..

Pengamat Pasar Modal Oktavianus Audi memperkirakan IHSG bakal menguat, tetapi masih terbatas sepanjang pekan ini. Pasalnya, indeks telah masuk dalam area jenuh beli karena tertahan sejak Mei 2023 lalu.

"Maka kami melihat IHSG berpotensi akan bergerak terbatas cenderung menguat dalam rentang levelsupport6.630 dan resistance6.815," ujar Audi kepada CNNIndonesia.com.

"Kepercayaan akan konsumsi dalam negeri yang tetap tinggi akan menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, serta optimisme yang tinggi terhadap prospek emiten," imbuhnya.

Dari luar negeri, rilis data Inflasi Amerika Serikat Juni 2023 yang diperkirakan secara konsensus turun menjadi 3,1 persen (yoy). Menurutnya, penurunan inflasi akan memberikan dampak terhadap pandangan the Fed untuk bisa lebih dovish.

"Meski berdasarkan data CME Fed Watchtool potensi kenaikan suku bunga Fed sebesar 25 bps bulan ini mencapai 93 persen. Sehingga kami melihat ini akan menjadi sinyal yang mixed terhadap pasar saham," kata dia.

Untuk pekan ini Audi menilai ada sektor yang perlu diantisipasi, yakni keuangan karena pergerakan teknikal yang sudah jenuh beli. Sedangkan, sektor yang dapat diperhatikan adalah sektor Industri Dasar karena pergerakan teknikal yang menunjukkan penguatan setelah sidewaysbeberapa pekan terakhir.

Pekan ini, Audi merekomendasikan empat saham yang bisa dipilih oleh investor. Rinciannya adalah SMGR (trading buy) di rentang resistance6.800 dan support6.150, ERAA (buy on break505) di rentang resistance550 dan support480, INTP (trading buy) di rentang resistance10.800 dan support9.800, ESSA (trading buy) dengan rentang resistance785 dan support620.

Bersambung ke halaman berikutnya...

IHSG Berpeluang Sideways

Dewa Kaisar Wu Nian

PKB Desak Puan Cs Sahkan UU PPRT Secepat Menyejahterakan Kades******

Fraksi PKB mendesak Ketua DPR Puan Maharanibeserta jajaran pimpinan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah membandingkan kesejahteraan pekerja rumah tangga dengan kepala desa (Kades). Menurutnya, DPR begitu mudah menggodok revisi UU Desa, di mana isinya memperpanjang masa jabatan kades menjadi 9 tahun hingga kenaikan dana desa sampai 20 persen.

"Kita telah memberikan pengharapan itu kepada kepala desa, itu mudah di ruangan ini. Tapi tidak adil kalau rakyatnya kades tidak bisa kita lindungi di ruangan ini. Para PRT notabene masyarakat yang tumbuh dan berangkat dari kemiskinan yang ada di desa-desa," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-30 di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

Ia menegaskan tidak ada hubungan kerja yang tidak diatur, apalagi soal perlindungan. Luluk menyoroti jeritan PRT di luar tembok rapat dan pagar tinggi Senayan yang terus mendapatkan eksploitasi hingga kekerasan.

"Apa yang membuat dan menghalangi kita untuk membawa RUU ini dibahas dan secepat mungkin disahkan di ruangan ini? Sampai hari ini kita belum menerima kabar baik itu dari pimpinan," tegasnya.

"Tidak mengurangi rasa hormat kami, Bu Puan, Pak Lodewijk, Pak Gobel, Gus Muhaimin, mohon kiranya di awal masa sidang Agustus nanti RUU PPRT jadikanlah ini hadiah terbaik bagi rakyat Indonesia yang sampai sekarang masih menunggu komitmen bangsa memberikan hak sepenuhnya kepada mereka," pinta Luluk kepada Puan dan segenap pimpinan DPR.

Jika RUU PPRT butuh waktu 19 tahun lamanya dibahas di Senayan, revisi UU Desa cukup memakan waktu 6 bulan sejak demonstrasi kades se-Indonesia pada Januari 2023 lalu. Setelah demo tersebut, DPR merampungkannya menjadi RUU Desa pada Selasa (11/7) lalu.

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju soal poin-poin revisi UU Desa tersebut. Hal itu disampaikan Budiman usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (17/1).

"Bicara banyak hal selama kurang lebih satu jam. Termasuk soal perubahan masa jabatan kepala desa dan anggaran untuk SDM desa. Karena selama ini dana desa fokus ke infrastruktur desa. Nah, itu Pak Jokowi setuju. Bisa lewat revisi UU Desa atau dituangkan dalam PP," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Di lain sisi, Jokowi bahkan sampai harus melobi dua menterinya, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar DPR gerak cepat (gercep) menggarap RUU PPRT. Jokowi menyebut RUU itu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan RUU PPRT diharapkan bisa mengurangi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Anwar menyebut banyak pekerja sektor domestik Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi penyebab utama kasus TPPO.

"Kami melihat memiliki cukup keyakinan yang akan TPPO itu mungkin akan bisa kita sedikit kurangilah dari adanya hadirnya UU PPRT. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan masalah-masalah apa namanya TPPO dengan hadirnya undang-undang PPRT atau RUU PPRT," kata Anwar di Jakarta, Selasa (4/4).

[Gambas:Video CNN]

Ksatria Penjaga Santo

Selisih Tagihan Minyak Goreng Rp338 M, Zulhas Minta BPK******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atauZulhas mengatakan terdapat perbedaan antara klaim rafaksi minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan jumlah yang terverifikasi. Karena itu, ia bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit utang itu.

Tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan, PT Sucofindo, sebesar Rp474 miliar. Dengan begitu, terdapat perbedaan sebesar Rp338 miliar.

"Perbedaan hasil verifikasi disebabkan beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi yang tidak dapat diyakini serta penyaluran yang melebihi 31 Januari 2022," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (6/6).

"Kami berkirim surat ke auditor negara apakah BPK atau BPKP agar selisih harga yang benar itu yang mana. Karena yang yang bayar bukan kita, tapi BPDPKS. Sekali lagi kami minta audit dari auditor negara" kata Zulhas.

Zulhas mengatakan pihaknya telah meminta fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang sebelumnya mengatur soal rafaksi tersebut kini sudah dihapus.

Kejagung pun disebut sudah memberikan pendapat hukum, namun Zulhas mengatakan tetap belum ada kejelasan dari fatwa hukum tersebut. Maka dari itu pihaknya berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

"Saya sudah baca (pendapat Kejagung), jadi bukan pemerintah bayar, tidak bertanggung jawab juga dia. Jadi sebetulnya suratnya enggak jelas juga," kata Zulhas.

"Peraturannya kan sudah enggak ada, kita minta fatwa yang terang, (tapi) fatwanya kurang terang. Jadi zaman sekarang ini khawatir. Oleh karena itu kita hati-hati," lanjutanya.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minya goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang ini

Tiket KA Long Weekend Iduladha Terjual 623 Ribu per Selasa Pagi******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAImencatat total tiket kereta api (KA) jarak jauh yang terjual pada periodelong weekendIduladha (27 Juni-2 Juli) mencapai 623,16 ribu atau 103,86 ribu per hari hingga Selasa (27/6) pukul 08.30 WIB.

Jumlah tersebut setara 82,97 persen dari total keseluruhan tiket KA Jarak Jauh yang dijual sebanyak 751.069 tiket.

Berdasarkan data perusahaan, rute populer pada periode long weekend tersebut adalah Jakarta - Bandung pp, Jakarta - Surabaya pp, Jakarta - Purwokerto pp, Medan-Tanjung Balai pp, Yogyakarta - Banyuwangi pp, dan relasi lainnya.

Pada periode long weekend Idul Adha 2023 yakni Selasa (27 Juni) s.d Minggu (2 Juli), perusahaan mengoperasikan 1.340 KA jarak jauh. Terdapat penambahan 18 perjalanan KA dibanding pekan sebelumnya yaitu Selasa (20 Juni) s.d Minggu (25 Juni) sebanyak 1.322 perjalanan KA.

Perseroan juga menambah frekuensi perjalanan sejumlah rute untuk mengantisipasi peningkatan volume pelanggan pada libur panjang akhir pekan di momen Idul Adha.

"Peningkatan jumlah perjalanan KA ini merupakan bagian dari komitmen KAI untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, terutama pada masa high seasonseperti long weekendini," kata Joni.

Beberapa rute yang ditambah perjalanannya yaitu KA Argo Parahyangan (Gambir - Bandung pp), KA Manahan (Gambir - Solo Balapan pp), KA Pandalungan (Gambir - Jember pp), KA Sancaka (Yogyakarta - Surabaya Gubeng pp), dan KA Kaligung (Semarang Poncol - Cirebon Prujakan pp).

Selama perjalanan, penumpang perlu memperhatikan aturan barang bawaan yakni volume maksimal adalah 20 kg atau volume 100 dm3 dengan dimensi maksimal 70 cm x 48 cm x 30 cm.

Bagasi yang melebihi berat dan/atau ukuran sebagaimana dimaksud, sampai dengan setinggi-tingginya 40 kg atau dengan volume 200 dm3 (dengan dimensi maksimal 70 cm x 48 cm x 60 cm), diperbolehkan dibawa dengan dikenakan bea kelebihan bagasi atau membeli tempat duduk ekstra. Biaya tambahan atas bagasi yaitu untuk kelas ekskutif Rp10 ribu per kg, kelas bisnis Rp6.000 per kg dan kelas ekonomi Rp2.000 per kg.

Selain itu, pelanggan tidak boleh membawa barang-barang yang dilarang ketentuan ke dalam bagasi kereta api, di antaranya: barang-barang yang mudah terbakar, senjata api/senjata tajam, narkotika, obat-obatan terlarang dan zat aditif lainnya, benda/barang yang berbau menyengat serta hewan peliharaan.

[Gambas:Video CNN]

Dia adalah figur tongkat

2 Harapan Pengusaha Pada Pemilu dan Presiden Terpilih 2024******

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyampaikan harapan bagi perekonomian menjelang pemilu 2024, yakni stabilitas politik dan keamanan.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan dua stabilitas tersebut perlu dijaga. 

Menurutnya, dengan terjaganya stabilitas politik, maka ekonomi akan tumbuh positif. Tak hanya itu, jika pemilu 2024 nantinya berjalan damai, maka akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

Ia mengatakan terciptanya lapangan kerja merupakan tantangan yang dihadapi Indonesia. Apalagi RI akan mengalami bonus demografi pada 2030. Maka dari itu, dibutuhkan investasi yang masuk demi terciptanya lapangan kerja.

Arsjad menambahkan presiden terpilih selanjutnya harus membawa kemajuan. Untuk mencapai kemajuan, diperlukan adanya kesinambungan dari pemerintahan sebelumnya.

"Bukan berarti semua harus diikuti, tapi kontinuitas itu penting supaya investor atau dunia usaha enggak bingung tiba-tiba, 'aduh diubah lagi, kok gini ya, kan dulu katanya gini'. Jangan dong. Kalau yang kurang diperbaiki, jangan fundamentalnya diubah," kata Arsjad.

Arsjad berharap presiden terpilih di 2024 mendatang melihat apa yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Lalu, meneruskan apa yang sudah baik dan memperbaiki apa yang kurang secara cepat karena dunia saat ini bergerak dengan cepat

"Jadi kecepatan menjadi kunci. Karena ujungnya dengan cepat dan kita mempertahankan ekonomi larinya untuk rakyat," kata Arsjad.

[Gambas:Video CNN]

Bunga bertebaran di seluruh wajah dengan senyuman

Luhut Bantah Proyek Kereta Cepat Bermasalah******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membantah Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungbermasalah.

Bantahan itu ia sampaikan saat rapat dengan Badan Anggaran DPR pada Jumat (9/6) pagi ini. Ia mengatakan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikerjakan di bawah koordinasi kementeriannya.

"Jadi jangan dari kita sendiri membuat berita hoax bahwa ini gagal, tidak ada yang masalah sampai hari ini semua terkendali mengenai itu," katanya.

"Saya ulangi kami akan mulai trial 300 km per jam, apakah mungkin tanggal 15-16 (Juni) itu saya persilahkan mungkin Pak Ketua (Banggar) mau hadir sama-sama saya, kita coba kereta api cepat ini dengan 300 km," katanya.

Setelah uji coba, ia mengatakan kereta api cepat ini akan disiapkan untuk operasi Agustus. Tahap awal, operasi akan digratiskan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar jalur rel kereta api.

"Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km per jam," katanya.

Dengan hadirnya Kereta Cepat, Luhut percaya diri jarak Jakarta-Bandung bisa ditempuh dalam waktu 1 jam, bahkan bisa kurang dari itu.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikabarkan dilanda masalah baru. Mengutip Reuters.com, Kamis (8/6), Kementerian Perhubungan dan tiga konsultan proyek tersebut; Mott Macdonald, PwC, dan Umbra dikabarkan menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia-China memulai operasi komersial penuh proyek bernilai US,3 miliar pada Agustus mendatang.

Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua.

[Gambas:Video CNN]

Sebaliknya, Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

Mundurnya jadwal operasional KCJB bukan yang pertama. Sebelum dijadwalkan pada Agustus, proyek ini semula ditargetkan rampung pada Juni 2023.