video slot gacor hari ini

Penyelamat Pesawat

situs judi slot gacor

Pertamina perkenalkan produk UMKM di Toba Expo******

Kami senang sekali bisa mengajak UMKM mitra binaan Pertamina untuk hadir dalam 'event' dunia ini.

Medan (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memperkenalkan produk UMKM Sumut di Toba UMKM Expo 2024 di Balige, Kabupaten Toba, yang dilaksanakan bersamaan dengan Kejuaraan Dunia F1 Powerboat, 1-3 Maret 2024.

"Kami senang sekali bisa mengajak UMKM mitra binaan Pertamina untuk hadir dalam 'event' dunia ini," ujar Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut Susanto August Satria di Toba, Sabtu.

Susanto melanjutkan, keikutsertaan UMKM di Kejuaraan Dunia F1 Powerboat 2024 juga diharapkan dapat menggeliatkan ekonomi.

Baca juga: Pertamina dukung perekonomian daerah lewat ajang F1 Powerboat 2024Dia mengatakan, ada empat UMKM binaan Pertamina yang berpartisipasi Toba UMKM Expo 2024.

UMKM-UMKM tersebut menghasilkan beragam produk seperti ulos atau tenun Batak, kue, biskuit, keripik, kopi dan lain-lain

"Kami berharap produk UMKM binaan Pertamina ini diminati oleh pengunjung dan dapat menggerakkan ekonomi daerah," kata Satria.

Salah satu pelaku UMKM binaan Pertamina, Stella Florensia Hutajulu mengaku bahagia bisa menjadi salah satu UMKM yang berniaga Toba UMKM Expo.

Stella, yang menjual ulos, batik Batak, baju, syal dan sebagainya, memiliki asa produk buatannya lebih populer.

"Harapan saya, produk UMKM dapat menghasilkan penjualan yang baik dan produk lokal bisa dikenal serta dipromosikan kepada wisatawan asing dan domestik," kata dia.

Baca juga: Pertamina: Stok BBM-avtur Sumut aman saat F1 Powerboat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menargetkan perputaran uang di bisnis UMKM selama Kejuaraan Dunia F1 Powerboat (F1H2O) 2024, yang digelar 2-3 Maret di Kabupaten Toba bisa mencapai Rp1 miliar.

Untuk itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Sumut benar-benar menyeleksi UMKM yang dapat berdagang di sekitar arena kejuaraan dunia tersebut, termasuk UMKM dari wilayah Kabupaten Toba.

Penyaringan dilakukan demi menyesuaikan produk UMKM, seperti busana, kriya dan kuliner, dengan segmen pasar yang ada di kompetisi tersebut. Selain itu, kualitas pun terjamin.

Ada sekitar 100 UMKM yang beraktivitas di Kejuaraan Dunia F1 Powerboat (F1H2O) 2024.

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

slot keraton

Gubernur Kaltim: Panen raya di Kukar penuhi ketahanan pangan******

Kutai Kartanegara (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyebutkan panen raya padi bersama Kodam VI/Mulawarman di Desa Buana Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu, adalah upaya untuk memenuhi ketahanan pangan nasional di tengah melambungnya harga beras saat ini. "Panen raya padi ini melibatkan empat kelompok tani yang menggarap lahan seluas 200 hektar dengan estimasi produksi mencapai 1.000 ton," kata Akmal Malik di Kutai Kartanegara, Sabtu. Ia mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi nyata TNI dan pemerintah daerah dalam upaya kedaulatan ketahanan pangan nasional dan pemenuhan beras lokal di pasaran. "Kami mengucapkan terima kasih ke jajaran Kodam VI/Mulawarman dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merespons cepat tantangan kita, yaitu tingginya harga beras. Mudah-mudahan produksi ini bisa sedikit menekan harga beras dan membantu masyarakat, khususnya menjelang bulan puasa," paparnya.

Baca juga: Gubernur NTB panen raya padi untuk jaga persediaan beras Ia berharap, ke depan tidak ada lagi kendala yang menghambat produksi padi di daerah ini, seperti kekurangan air atau kerusakan irigasi. Pemprov Kaltim terus membangun kolaborasi dan bersinergi bersama Kodam VI/Mulawarman dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. "Kuncinya ialah fokus dan bersama-sama mengatasi masalah ini," imbuh Akmal Malik. Sementara, perwakilan Kodam VI/Mulawarman, Kasrem 091/Asn Kolonel Inf Priyanto Eko Widodo mengatakan, panen raya ini merupakan salah satu tugas pokok TNI dalam membantu mensejahterakan masyarakat. "Ini merupakan komitmen kami bekerjasama dengan Kementerian Pertanian," ucapnya. Pihaknya turut membantu pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya, khususnya di Kutai Kartanegara. Ia menambahkan, panen raya ini merupakan hasil kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memberikan bantuan berupa pompa air. "Sebagaimana disampaikan pj gubernur, sudah ada empat pompa air yang diserahkan kepada kelompok tani di sini. Ini tentunya sangat membantu mereka dalam mengairi sawah mereka," tutur Priyanto.

Baca juga: Kementan sebut potensi panen raya Maret-April capai 8,46 juta ton

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Desa Pedang Peri

cara dapat uang dari hp android

MPID PWM Jatim luncurkan "Aliansi Penulis Muhammadiyah"******

Menulis itu terus berlanjut dan tiada akhir

Surabaya (ANTARA) - Majelis Pustaka, Informasi, dan Digitalisasi (MPID) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur meluncurkan "Aliansi Penulis Muhammadiyah" (APIMU) guna mencetak penulis-penulis andal yang memberikan perspektif dalam berbagai permasalahan. Sekretaris PWM Jawa Timur Prof. Dr. Biyanto, M.Ag., saat peluncuran APIMU di Convention Hall Sengkaling Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu mengatakan Muhammadiyah memang harus memiliki banyak penulis. "Menulis itu memerlukan 3M. M yang pertama adalah menulis, kemudian yang kedua adalah menulis lagi. Terakhir, M yang ketiga yakni menulis lagi. Menulis itu terus berlanjut dan tiada akhir. Semoga APIMU mampu berkiprah dengan apik dengan beragam cara dan upaya," ujarnya. Dalam kesempatan itu hadir sastrawan nasional Okky Madasari. Okky mengatakan dalam menulis pikiran kritis dan pembahasan menarik adalah hal penting. "Kritis di sini maksudnya adalah mampu membedah keseluruhan data, fakta, kejadian, dan segala informasi dari topik yang akan dibahas. Dengan begitu, tulisan yang disusun bisa lebih berbobot dan tidak hanya membahas di kulitnya saja. Kritis juga menjadi langkah pertama dalam menulis teks yang bagus," ujarnya.
Baca juga: Dewi Lestari sebut proses menulis fiksi lebih sulit dari biografi
 Penulis yang juga sosiolog itu menjelaskan bahwa pikiran kritis menjadi alat untuk mencari persoalan yang ingin dibahas. Hal itu akan membuka pandangan dan perspektif akan suatu kajian. Melihat persoalan tidak hanya dibutuhkan dalam menulis esai, tapi juga dalam tulisan fiksi. Ia bahkan menjelaskan terkait segmen tulisan yang sering ia buat, yakni tulisan fiksi dan esai. Keduanya selalu berlandaskan analisis Okky dalam melihat persoalan. Menurutnya, semua persoalan bisa menjadi sebuah tulisan yang bagus. Meski begitu, fiksi dan esai memiliki perbedaan. Esai opini harus memperhatikan data, sementara fiksi harus berani mendobrak sekat-sekat imajinasi. Kritis juga membentuk penulis untuk lebih bertanggungjawab dengan tulisan yang dihasilkan. Inilah yang membedakan antara penulis yang memang paham ilmu kepenulisan dan pengguna media sosial yang asal membuat cuitan.

Baca juga: Ikapi: Indonesia tidak pernah kekurangan penulis bermutu Lebih lanjut, Okky menyatakan tulisan juga bisa menjadi dua mata pisau yang berbeda, yakni dapat menjadi alat kritik atau bisa juga sebagai cara memberi pujian. "Bedakan antara kritis dan kritik. Kalau kritik itu memberikan komentar atas kebijakan, pandangan, atau apapun itu. Lawan kata kritik itu adalah pujian. Nah, tulisan itu juga bisa menjadi alat pujian atau branding. Tapi kembali lagi, data yang dilampirkan juga harus berdasarkan dengan fakta yang ada," ucap penulis novel-novel, antara lain, Entrok dan Kerumunan Terakhir itu. Terakhir, dia berpesan kepada seluruh peserta untuk tidak perlu minder dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh. Latar pendidikan yang berbeda dapat menjadi senjata dan pandangan berbeda dalam melihat suatu perkara yang diangkat. Baca juga: 251 dosen Unhas ikut uji sertifikasi penulis-editor buku oleh BNSP
Baca juga: Penulis: Pilih presiden berdasarkan ide, gagasan, pemikiran
 

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

pewaris keluarga

situs slot wd 25

USAID menuntut pengakhiran serangan Israel di Tepi Barat******

Washington (ANTARA) - Kepala Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) Samantha Power menuntut pengakhiran kekerasan yang tidak dapat ditoleransi oleh pemukim Israel yang menduduki wilayah Tepi Barat.

“Pusat pemuda di Tepi Barat ini pernah menjadi tempat berkumpulnya ribuan warga Palestina. Serangan berulang kali oleh pemukim ekstremis Israel telah memaksa pintu-pintu tersebut ditutup dan mengirimkan gelombang ketakutan yang mengejutkan di masyarakat,” kata Samantha Power seperti dilaporkan Anadolu, Sabtu.

Sebelumnya, Power pada awal pekan ini mengumumkan tambahan bantuan kemanusiaan dari USAID senilai 53 juta dolar Amerika Sserikat (Rp832 miliar) yang akan disalurkan kepada masyarakat Gaza dan Tepi Barat guna membantu meningkatkan jumlah makanan, air, tempat tinggal, dan barang-barang kebersihan.

Kemudian pada Kamis (29/2), ia bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk membahas bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Jalur Gaza.

“Masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pekerja bantuan dalam menyalurkan bantuan yang bisa menyelamatkan nyawa ini,” ucapnya.

Baca juga: Menlu Palestina: Genosida Gaza terus terjadi jika tidak ada gencatan

Adapun Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza sejak serangan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober 2023 yang menurut Tel Aviv menewaskan hampir 1.200 orang.

Setidaknya 30.035 warga Palestina telah terbunuh dan 70.457 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza yang menyebabkan penduduk di sana, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Sementara itu, Mahkamah Internasional (ICJ) menuduh Israel melakukan genosida. Keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Sumber : Anadolu

Baca juga: Presiden Abbas kecam rencana Netanyahu terhadap Jalur Gaza pascaperang

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Orang Suci tidak terkalahkan

rumah303

Dagang Karbon Wajib Urus SRN, tapi Tidak Ribet Kok******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mengatasi perubahan iklim. Di antaranya dengan mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Prosedur pengurusannya pun cukup mudah.
 Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim) adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres 98/2021. Hal ini bertujuan, pertama agar pemerintah memiliki satu data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim. Data nasional, sektor, dan subsektor inilah yang kemudian menjadi rujukan nasional dan internasional. 
Kedua, mencatatkan pelaksanaan NEK (Nilai Ekonomi Karbon). Yaitu, pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan persetujuan teknis serta transaksi atas persetujuan teknis maupun kinerja atas persetujuan teknis perdagangan emisi. 
’’Jadi fungsi SRN itu pertama sebagai dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC. Kedua, data dan informasi aksi dan sumber daya mitigasi penerapan NEK,’’ kata Hari Wibowo menjawab pertanyaan wartawan terkait perdagangan karbon di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.
Lebih jauh Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI ini juga bertujuan menghindari penghitungan ganda aksi mitigasi atau double claim, bahan penelusuran pengalihan, dan bahan pertimbangan kebijakan operasional lebih lanjut sesuai sesuai kebutuhan. ’’Jadi penting sekali SRN PPI ini,’’ Hari Wibowo kembali menegaskan.
Sebenarnya, lanjut Hari Wibowo, bukan hanya pelaku usaha yang berkewajiban mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat juga dapat mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan NEK pada SRN PPI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 21/2021. 
Hari Wibowo kemudian menjelaskan beberapa prinsip terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon dan Perdagangan Karbon sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Tidak cukup mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) ke dalam SRN (Sistem Registri Nasional). Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK juga harus sesuai prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable). Penghitungan reduksi emisi GRK harus sesuai standar nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI), merujuk kepada metodologi IPCC, dan sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK.  
’’Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon,’’ terang Hari Wibowo.
Apabila, lanjut Hari Wibowo, penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. 
Selain itu, harus ada otorisasi untuk perdagangan karbon luar negeri. Sebab, berapa karbon yang keluar dan ke mana tujuan serta harga yang terjadi perlu diketahui pemerintah. Pencatatan ke luar negeri dilakukan untuk menghindari terjadinya penjualan berlebih (over selling) yang bisa menyebabkan target NDC Indonesia tidak tercapai dan terjadinya sengketa kepemilikan karbon, misalnya adanya kontrak karbon hutan dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun yang tidak diketahui pemerintah padahal eksploitasi karbon telah terjadi tiap tahun (pindah ke luar negeri).
Hari Wibowo kemudian menjelaskan tahapan mencatatkan SRN (Sistem Registri Nasional) sampai akhirnya terbit SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi-as Rumah Kaca). Pertama, harus mendaftar dan mengisi data umum. Kedua, menyusun dokumen DRAM (Daftar Rincian Aksi Mitigasi) dan LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi). Ketiga, tinjauan akhir Tim. Kalau syarat terpenuhi maka terbitlah SPE-GRK di Registri Karbon SRN. 
’’Validasi DRAM paling lama satu bulan sejak DRAM diterima Validator. Setelah ada laporan Validasri DRAM dari Validator, kemudian baru menyusun LCAM. Verifikasi ini paling lama enam bulan sejak laporan diterima. Tahapan ini bisa dilihat di srn.kemenlhk.go.id,’’ papar Hari Wibowo.
Isu lain terkait penyelenggaraan perdagangan karbon yang perlu diluruskan adalah biaya penerbitan SPE (Sertifikat Penurunan Emisi). Dalam Permen 21 tahun 2022 tentang Tata laksana Nilai Ekonomi Karbon telah diatur adanya pungutan penerbitan SPE. Ini tertuang di Pasal 66 ayat (5). Bunyinya, Penerbitan SPE-GRK dikenakan pungutan berupa tarif jasa pelayanan penerbitan SPE-GRK. ’’Pungutan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak. Masuk ke kas negara. Bukan ke kantong pribadi,’’ tegas Hari Wibowo. Lalu berapa biayanya?
Berdasarkan usulan KLHK ke Kementerian Keuangan, tarif Jasa layanan penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (SPE-GRK) per dokumen sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah). Hal ini dapat disimpulkan bahwa biaya mengurus Sertifikat Pengurangan Emisi GRK tidak akan terlalu tinggi. Sebab, biaya yang dibutuhkan hanya untuk Menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM), dan melakukan validasi/verifikasi oleh pihak ketiga.  
Biaya persiapan aksi mitigasi sehingga layak mendapat SPE GRK bisa relatif tinggi apabila memperhitungkan biaya investasi seperti teknologi dan sumber daya manusia serta alat pemantauan. Biaya tersebut akan spesifik, tergantung jenis aksi mitigasinya. Mengingat pentingnya SRN ini, maka sosialisasi dengan banyak pihak menjadi solusi yang wajib dijalankan pemerintah. Saat ini sudah membangun Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). RKKIK ini menyediakan beberapa bidang pelayanan kepada pemangku kepentingan, di antaranya tema NDC Mitigasi, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Sistem Registri Nasional (SRN) serta Adaptasi. Selain itu, memfasilitasi beberapa kegiatan di antaranya penyebaran informasi, edukasi peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis dan kerjasama pemangku kepentingan. 
Ir Hari Wibowo menceritakan, sejak 2021, terdapat 383 pelaku usaha yang mengajukan proses sertifikasi SRN. Di antara jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan sudah mencapai level penyusunan DRAM, 4 pelaku telah menyelesaikan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) dan 3 perusahaan sudah mampu menerbitkan SPE termasuk Pertamina, PLN dan Sidrap Bayu Energi. Sisa pelaku lainnya masih diwajibkan untuk terus menyempurnakan data umum pelaku. Melihat proses saat ini, kecepatan penerbitan SPE tentu sangat terkait kapasitas penyelesaian DRAM, LCAM serta proses validasi dan verifikasinya demi memberikan penjaminan mutu dan integritas unit karbon SPE-GRK yang diterbitkan. Namun demikian ditemukan adanya pelaku usaha yang proses pendaftaran dalam SRN PPI dihentikan, yaitu Rimba Raya Conservation dan Infinite Earth Limited. Sebab, kedua proponent ini mendaftarkan aksi mitigasi pada lokasi yang sama sehingga terjadi double claim. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Saya bukan orang baik dalam sistem

erek2 pedagang

Rektor: Lulusan Untag Surabaya siap berkontribusi untuk Indonesia******

Surabaya (ANTARA) - Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Prof Mulyanto Nugroho mengatakan sebanyak 1.209 lulusan yang diwisuda di kampus ini, Sabtu, siap berkontribusi untuk Indonesia.

"Dengan bangga Untag Surabaya melepas wisudawan untuk menjadi aset negara yang mampu berkontribusi untuk Indonesia yang didasarkan pada tujuan NKRI, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mencetak patriot Merah Putih yang mampu memberikan kontribusi terbaik bagi Bangsa Indonesia melalui keilmuan masing-masing," katanya di Surabaya, Sabtu.

Ia menyebutkan sebanyak 1.209 lulusan itu terdiri atas 1.003 lulusan program sarjana (S1), 125 lulusan program magister (S2), dan 32 lulusan program psikologi profesi, dan 49 lulusan program doktor (S3). Sebanyak 17 lulusan di antaranya meraih IPK terbaik dan tiga lulusan meraih karya menarik.

Baca juga: Untag Surabaya kukuhkan dua profesor bidang ekonomi bisnis

Mulyanto Nugroho mengatakan Untag Surabaya memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas lulusan. Upaya tersebut telah diwujudkan dengan kontribusi serapan alumni tahun 2023 ke industri mencapai 95 persen.

Berdasarkan data Tracer Study Untag Surabaya pada 2023, ada sebanyak 2.370 lulusan. Sekitar 95,6 persen lulusan sudah langsung bekerja setelah lulus. Dengan data tersebut, sekitar 54,9 persen lulusan bekerja sesuai dengan program studi (prodi) yang dipilih.

Baca juga: Untag Surabaya kukuhkan mahasiswa baru jadi penggerak lingkungan

Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa banyak capaian yang diraih Untag Surabaya pada awal tahun 2024, di antaranya akreditasi Unggul untuk tiga prodi, yaitu Prodi Arsitektur, Administrasi Negara, dan Administrasi Niaga. Hingga saat ini ada sembilan prodi S1 yang terakreditasi Unggul.

Selain itu, lanjut dia, tahun ini Untag Surabaya juga bersiap menapaki persaingan di kancah internasional dengan melakukan sertifikasi ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) yang merupakan sertifikasi tingkat ASEAN.

Baca juga: Untag Surabaya lepas ribuan mahasiswa KKN ke kabupaten Mojokerto

"Semoga hal ini merupakan awal yang baik untuk memajukan dan mengembangkan Untag Surabaya di level internasional," katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024