situs anti rungkad 2022

Seorang pencuri ulung

idnpoker

Bapanas jamin impor beras tak rugikan petani pada musim panen******

Untuk impor beras, ini hanya untuk cadangan beras pemerintah. Jadi, tidak langsung masuk ke pasar

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional menjamin impor beras tidak akan merugikan petani yang memasuki musim panen, karena impor tersebut dilakukan hanya untuk menambah cadangan beras pemerintah.

“Untuk impor beras, ini hanya untuk cadangan beras pemerintah. Jadi, tidak langsung masuk ke pasar,” ujar Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani dalam acara bertajuk “Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok” di Jakarta, Senin.

Dalam rangka mengendalikan peredaran beras impor, katanya, Bapanas menugaskan Perum Bulog.

Rachmi menambahkan, pada saat musim panen datang pun, Bulog juga memiliki tanggung jawab untuk membeli produk petani.

“Agar NTP (nilai tukar petani) yang saat ini sudah bagus, sudah di angka 120-an, itu tidak turun,” ucap dia.

Ia mengatakan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk menjaga para petani agar tetap memperoleh keuntungan, sejahtera, dan gembira dengan hasil panennya. Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus menjaga kebutuhan konsumen, dalam hal ini masyarakat di Indonesia, agar tetap terpenuhi.

“Jadi, tidak boleh terus impor. Itu membuat petani rugi,” kata dia.

Sebelumnya, Arief Prasetyo menyatakan, tambahan impor beras sebanyak 1,6 juta ton bertujuan untuk mencegah risiko kekurangan beras.

Ia menyampaikan pemerintah harus memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) untuk mencegah kelangkaan, baik yang disebabkan oleh ancaman cuaca maupun produksi dalam negeri yang terganggu oleh hama.

Arief menyebut, antisipasi kelangkaan beras tidak bisa dilakukan secara mendadak, dibutuhkan persiapan hingga tiga bulan ke depan.

Oleh karenanya, rencana impor beras menjadi langkah mitigasi untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri yang mencapai 2,5 juta ton per bulan.

Sementara itu, untuk menggenjot produksi beras dalam negeri, Presiden Joko Widodo telah menyetujui penambahan pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong produktivitas pangan.

Baca juga: Kemenkeu gandeng Bapanas berencana bentuk dana siaga
Baca juga: Bapanas: Harga beras mulai turun jadi Rp14.000 per kilogram
Baca juga: Bapanas minta kepala daerah lakukan tiga hal stabilkan harga pangan

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Kesengsaraan Abadi Penglai

slot gacor new member 100

Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) pada 2023 sebesar 13 persen.

Presiden KSPI Said Iqbal ingin agar pemerintah menetapkan kenaikan upah berdasarkan tingkat inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, alih-alih menggunakan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Soalnya, dalam PP, kenaikan UMP dilakukan dengan rumus batas atas dan bawah upah minimum wilayah bersangkutan.

Apabila kedua angka tersebut dijumlahkan, maka totalnya menjadi 11,8 persen. Kemudian, ditambah dengan angka produktivitas dan pembulatan menjadi 13 persen.

"Partai buruh dan KSPI menetapkan upah minimum 2023 (naik) sebesar 13 persen. Apa dasarnya? Yaitu, inflasi, plus pertumbuhan ekonomi," terang Said dalam konferensi pers, Senin (17/10).

Apalagi, ia juga mengatakan pasca kenaikan harga BBM daya beli buruh cukup terpukul. Harga-harga pangan dan ongkos transportasi pun naik, sementara upah tidak.

Lihat Juga : Heru Mundur dari Kursi Komisaris BTN Sebelum Dilantik Gantikan Anies

Menurut Said, kenaikan harga BBM tersebut menurunkan daya beli yang saat ini sudah merosot sebesar 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

"Dampak kenaikan harga BBM itu mengakibatkan inflasi melambung, harga-harga barang naik, ini menyulitkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil," kata Said.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai melakukan dialog dengan pengusaha hingga pekerja untuk menetapkan UMP 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan dialog dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri dengan para stakeholder.

Lihat Juga : Jokowi Lantik Pejabat Baru Badan Pengelola Keuangan Haji

"Sekarang bu dirjen (Indah Anggoro Putri) sedang mendengarkan masukan, pandangan, aspirasi, dari seluruh stakeholder apakah itu pengusaha atau pekerja," imbuh Ida saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10) lalu.

Menurutnya, dialog sudah dilakukan sejak dua pekan lalu dan diharapkan bisa segera menemukan titik temu. Nantinya, hasil masukan para pengusaha dan pekerja akan menentukan apakah pemerintah tetap menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menetapkan UMP atau tidak.

"Penetapan upah minimum kan November, tentu kalau kita pakai peraturan yang sudah ada adalah PP Nomor 36. Jadi saya sekarang minta bu dirjen untuk mendengarkan aspirasi seluruh stakeholder," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/bir)

Hiburan Korea Band Kecilku

trik cara main slot olympus

Tarif Baru Penyeberangan Diprotes Pengusaha, Kemenhub Klaim Sudah Adil******

Jakarta, CNN Indonesia--

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno buka suara terkait tarif penyeberanganyang naik 11 persen yang diprotes pengusaha.

Menurutnya kenaikan 11 persen merupakan keputusan yang adil dan paling tepat. Kemenhub telah memperhatikan kebutuhan pengusaha penyeberangan dan juga kemampuan pengguna angkutan penyeberangan mulai dari masyarakat ataupun pengusaha angkutan barang.

Hendro juga mengingatkan penetapan tarif baru harus memperhatikan daya beli pengguna angkutan penyeberangan. Jangan sampai kenaikan tarif malah diiringi ketidakmampuan masyarakat sebagai penumpang membeli tiket penyeberangan.

Ketetapan tarif baru penyeberangan yang naik 11 persen tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai kenaikan itu terlalu kecil, masih jauh dari kenaikan biaya operasional mereka.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan besaran kenaikan tarif 11 persen per 1 Oktober 2022 itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

Lihat Juga : Daftar Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk

Meski demikian, pengusaha sendiri hanya menuntut kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini 35,4 persen saja. Tapi justru pemerintah menetapkan hanya 11 persen kenaikannya, jauh sekali dari perhitungan yang dia paparkan.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negosiable saja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa mencover standar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri dalam keterangannya.

Atas dasar tersebut, Khoiri mengatakan pengusaha di bawah bendera Gapasdap melakukan somasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan KM 184 Tahun 2022 tentang kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang hanya sebesar 11 persen.

Bahkan, jika somasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, maka kalangan pengusaha angkutan penyeberangan ini akan mengajukan gugutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN jika somasi ini tidak mendapat tanggapan," tegas Khoiri.

(mrh/mik)

Dunia Seribu Rumah

pola slot airbet88

Hasil RUPSLB: Garuda Akan Lakukan Right Issue untuk Tambah Modal******

Jakarta, CNN Indonesia--

PTGaruda Indonesia(Persero) Tbk menerima persetujuan dari pemegang sahamuntuk melakukan aksi korporasi terkait penambahan modal usaha dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Penambahan modal usaha dilakukan dengan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 68.072.851.377 lembar saham (PMHMETD).

Upaya lainnya adalah dengan melakukan konversi utang perseroan kepada kreditur sehubungan dengan Putusan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 22.970.514.286 lembar saham melalui PMHMETD.

RUPSLB juga menyetujui pengeluaran saham seri C yang memiliki hak-hak atas saham sama dengan klasifikasi saham seri B dengan nilai nominal saham serendah-rendahnya Rp182 per lembar saham.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan persetujuan yang telah diberikan pemegang saham menjadi milestone penting dalam upaya perseroan untuk terus mengakselerasikan misi transformasi kinerja.

Lihat Juga : Kemenkeu: Beberapa Obligor BLBI Ganti Kewarganegaraan

"Hasil ini mempertegas komitmen Perseroan terhadap realisasi rencana perdamaian yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari mayoritas kreditur melalui putusan hasil homologasi PKPU pada Juli 2022 lalu," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/10).

Irfan mengatakan perseroan akan mengoptimalkan penambahan modal kerja ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, terutama untuk kebutuhan maintenance, restorasi armada, bahan bakar, biaya sewa pesawat hingga biaya penunjang lainnya.

Komposisi penambahan modal tersebut nantinya termasuk rencana penyertaan modal negara (PMN) yang sebelumnya telah dialokasikan sebesar Rp7,5 triliun oleh pemerintah dalam cadangan pembiayaan investasi.

[Gambas:Video CNN]

(fby/dzu)

[Gambas:Video CNN]

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

semua slot gacor

<句子>

Saya seorang raksasa

bayar kredivo pakai akulaku

<句子>