nyicil hp di lazada

Tur Santo

Prodi DIII Kebidanan UDB Surakarta Dukung Kawasan Bebas Asap Rokok di Laweyan******

Pojok Rokok ini sengaja didirikan semata mata untuk meningkatkan kepedulian dan kesehatan masyarakat, sehingga para perokok aktif tidak meracuni para perokok pasif yang berada di sekitarnya karena telah disediakan tempat khusus.

Hal ini bagian dari etika merokok dan sebagai sikap bijak dalam merokok. Bentuk Germas yang bisa di lakukan perokok aktif yaitu tidak merokok dirumah agar mencegah kontaminasi asap rokok terhadap anggota keluarga yang ada di dalam rumah.

Pojok Rokok dibuat 3 tempat di masing-masing RT di RW 9 yaitu di Rt 1, RT 2, dan RT 3. Kegiatan ini berupa mendirikan pojok rokok dengan target utama perokok aktif warga RW 09.

Dengan menggunakan media poster, tanaman filter, dan tong pembuangan putung rokok.

Media poster di tempel di dinding posko pojok rokok, tanaman filter digunakan untuk membantu menyerap asap rokok dengan konsentrasi 30%, serta tong pembuangan putung rokok di sediakan di posko pojok rokok agar putung rokok tidak di buang sembarangan.

Pada akhir kegiatan, Dosen dan Mahasiswa Prodi D III Kebidanan Universitas Duta Bangsa Surakarta menyampaikan pesan bagi warga sesuai taglineGermas yakni sehatmulai dari saya.

Melalui acara tersebut diharapkan warga mulai peduli dengan kesehatan diri dan keluarga dengan hidup bersih dan sehat, menjaga pola hidup, bergerak aktif serta rutin memeriksakan diri atau medical check-up.

Paviliun Tianxuan

BPS Ungkap Peran Pedagang Pasar di Balik Lonjakan Harga Beras******

Badan Pusat Statistik (BPS) membongkar modus atau siasatpedagangdi pasar yang membuat harga berasmelonjak mahal belakangan ini.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyebut harga beras memang tak akan naik drastis jika stok mencukupi. Ia mengatakan pasokan beras tersebut bisa dipenuhi dari yang tersimpan di petani, gudang Perum Bulog, milik swasta, hingga cadangan beras pemerintah (CBP).

"Namun, dalam mekanisme pembentukan harga di pasar oleh pedagang biasanya juga ada efek psikologis, seperti keraguan lancarnya pasokan akibat produksi beras menurun," bongkar Habibullah dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).

Meski begitu, ia mengamini bahwa harga beras memang terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, komoditas ini terus mencatatkan inflasi.

Sebelum puasa dan lebaran 2024, beras sudah mengalami inflasi 5,32 persen pada Februari 2024 ini. Ia mengatakan tingginya harga beras pada bulan lalu turut memecahkan rekor nasional.

"Harga beras secara nasional yang dicatat adalah harga rata-rata dari berbagai jenis kualitas beras di seluruh kabupaten/kota indeks harga konsumen (IHK), di mana Februari 2024 merupakan harga tertinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya," ungkap Habibullah.

[Gambas:Video CNN]

"Pada sebagian golongan (masyarakat), beras dapat mempengaruhi daya beli. Kalau seandainya daya beli terpengaruh, apabila income-nya tetap, sementara inflasi terjadi (maka) harga naik. Kalau kita punya uang Rp20 ribu, ada inflasi harga berasnya naik, tentu dampaknya volume yang kita beli akan dapat (turun)," tandasnya.

BPS mencatat kenaikan harga beras terjadi di semua rantai distribusi. Misalnya, harga beras di penggilingan pada Februari 2024 yang naik 6,76 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan meroket 24,65 persen secara year on year (yoy).

Kemudian, harga beras di tingkat grosir naik 5,96 persen secara mtm dan melesat 20,08 persen secara tahunan. Harga beras di level eceran pada bulan lalu juga naik 5,28 persen secara bulanan dan lebih mahal 19,28 persen yoy.

[Gambas:Video CNN]

terlahir sebagai penjahat

CT Ingatkan Pemerintah Ciptakan Iklim Kondusif Demi Dorong Ekonomi******

Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengingatkan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha dan ekonomi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal itu ia sampaikan dalam forum CNBC Indonesia Economic Outlook 2024 yang digelar di Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, Kamis (29/2).

Menurut Chairul, kunci pertumbuhan ekonomi tinggi adalah konsumsi domestik dan investasi.

Apabila investasi meningkat, lapangan kerja akan tercipta. Setelah lapangan kerja tercipta, maka masyarakat mendapat penghasilan dan daya beli.

"Kalau punya penghasilan dia (masyarakat) belanja, sehingga konsumsi domestik kita naik," kata Chairul.

"Jadi tugas pemerintah ciptakan iklim kondusif, pengusaha itu tak perlu dibantu, tapi jangan diganggu," imbuhnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,05 persen secarayear on yearpada 2023 kemarin.

Sedangkan pada kuartal IV-2023, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,04 persen.

PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian ini menandakan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai tantangan terutama dari global.

"Di tengah melambatnya ekonomi global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, ekonomi Indonesia 2023 tetap tumbuh solid," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/2) lalu.

Sementara itu, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp5.302,5 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp3.139,1 triliun.

Bila dilihat ke belakang, maka pertumbuhan ekonomi 2023 kalah jauh dibandingkan 2022 yang berhasil tumbuh 5,31 persen sepanjang tahun.

Secara rinci, pertumbuhan ekonomi 2023 adalah kuartal I sebesar 5,04 persen, kuartal II sebesar 5,17 persen, kuartal III sebesar 4,94 persen dan kuartal V sebesar 5,04 persen.

Meski secara tahunan PDB 2023 kalah dibandingkan 2022, namun berdasarkan kuartal IV lebih tinggi 2023.

"Ekonomi Indonesia tumbuh positif pada kuartal IV-2023, lebih tinggi dibanding periode yang sama 2022 sebesar 5,01 persen," pungkas Amalia.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan yang berbeda

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres” 

Arena Manju

BMKG Bandung catat Jabar diguncang 152 kali gempa selama Februari******

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Jueji

Badan Pangan Bongkar Alasan Risma Tak Ada Tiap Jokowi Bagikan Beras******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membongkar kenapa sosok Menteri Sosial Tri Rismaharinitak ada setiap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bansos beras 10 kg.

Arief menjelaskan bansos pangan itu memang tidak disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Penyaluran bansos beras 10 kg dikerjakan oleh Bapanas.

Ia menyebut hal itu sesuai ketentuan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Arief menjelaskan Pasal 2 Perpres itu menyebut Badan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 

"Bantuan pangan untuk 22 juta KPM dan tidak terkait politisasi atau apapun karena bantuan sejak 2023 dikerjakan Bapanas," ucapnya.

Sejak awal tahun hingga jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, Jokowi getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras 10 kg.

Namun dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Risma tidak ikut Jokowi saat membagikan bansos beberapa waktu belakangan.

Ari menyebut kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1).

Ia membantah anggapan Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP. Ari menegaskan tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos.

"Enggak. Enggak ada (korelasi dengan) status kepartaian," katanya.

[Gambas:Video CNN]