link game judi slot online

lux88 469Jutaan kata 837753Orang-orang telah membaca serialisasi

《link game judi slot online》

UI beri layanan konsultasi pelaporan pajak SPT secara gratis******

Saya berharap masyarakat umum dapat merasakan manfaat yang besar dari program tahunan ini

Depok, Jawa Barat (ANTARA) - Program Studi Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) melalui Klinik Pajak kembali menyelenggarakan Tax Action 2024 dengan memberi layanan gratis konsultasi pelaporan SPT tahunan.

Bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Perpajakan (HMP) Vokasi UI, Tax Action 2024 bertujuan untuk melayani konsultasi pengisian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi (tahun pajak 2023) secara cuma-cuma atau gratis.

Direktur Program Pendidikan Vokasi UI Padang Wicaksono di Depok, Jabar, Senin, menyatakan kegiatan Tax Action 2024 dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mempraktikkan pembelajaran di kelas.

Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan ini dapat menjadi bekal dan pengalaman berharga bagi mereka sebelum terjun ke industri setelah lulus nanti.

Ia pun meyakini mahasiswa Vokasi UI akan memberikan pelayanan yang berkualitas selama konsultasi dan pendampingan berlangsung.

"Saya berharap masyarakat umum dapat merasakan manfaat yang besar dari program tahunan ini," katanya.

Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan Thesa Adi Purwanto mengatakan melalui pendampingan oleh para dosen dan mahasiswa, diharapkan dapat membantu wajib pajak yang kesulitan melaporkan SPT-nya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah dijalankan secara rutin selama sebelas tahun terakhir.

Pendampingan konsultasi tersebut dilakukan oleh lima dosen dan 89 mahasiswa Administrasi Perpajakan secara sukarela, yang melayani pendampingan dan konsultasi pengisian SPT bagi sivitas akademika UI maupun masyarakat non-UI (umum).

Tax Action 2024 terbuka untuk umum dan dijadwalkan berlangsung mulai 4 Maret hingga 28 Maret 2024 di Klinik Pajak, Gedung Business Center Lantai 1, Program Pendidikan Vokasi UI, Kampus UI Depok.

Kegiatan ini akan dilaksanakan setiap Senin sampai Jumat (kecuali hari libur nasional), dari pukul 08.00 hingga 16.00 dan pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB selama bulan Ramadhan.

Selain dilakukan secara tatap muka, WP juga berkesempatan untuk mendapatkan pendampingan dan konsultasi secara dalam jaringan (daring) melalui Zoom setiap hari Kamis selama periode tersebut.

WP yang ingin mendapatkan konsultasi secara gratis dapat mendaftarkan diri melalui tautan bit.ly/TAXACTION2024.

Untuk memudahkan proses pelayanan tersebut, WP diharapkan dapat menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan, yaitu nomor electronic filing identification number (EFIN), nomor pokok wajib pajak (NPWP), kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), bukti potong tahun 2023, laporan keuangan (bagi yang memiliki usaha), dan rekapitulasi peredaran bruto (bagi pengacara, aktuaris, notaris, dokter, dan arsitek).

Tahun ini, Klinik Pajak juga akan segera menerima konsultasi pajak penghasilan (PPh) badan bagi perusahaan atau industri. Pendaftaran konsultasi PPh badan akan diinformasikan lebih lanjut melalui akun Instagram @klinikpajakui.

Baca juga: UI edukasi pajak pelaku UMKM di Kampung Tematik Mulyaharja Bogor
Baca juga: Guru Besar UI: Administrasi pajak kunci kerberhasilan perpajakan
Baca juga: Vokasi UI berikan konsultasi pajak secara gratis

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil******

Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen tidak memberikan keadilan bagi partai politik (parpol) kecil. “Ambang batas parlemen(parliamentary threshold)menghambat partai politik baru, banyak suara yang terbuang sia-sia tidak menjadi kursi. Seharusnya kalau sudah mendapatkan perolehan suara sebesar 200 ribu, maka sudah harus bisa dikonversi menjadi satu kursi di DPR,” kata Pangi dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, ambang batas parlemen hanya menguntungkan posisi partai petahana di parlemen, sementara parpol kecil akan sulit memenuhi ambang batas tersebut karena angka empat persen masih terlalu tinggi untuk diraih lantaran baru hanya mampu mendapatkan suara 0,2-2,6 persen. “Sangat miris dan disayangkan suara rakyat terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk clusterpremium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadj, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen,” kata Pangi. Dirinya pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memutuskan agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. “Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen,” ujarnya. Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. “Prinsipnya, tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia tanpa menjadi kursi supaya rakyat makin banyak wakilnya di parlemen. Itu makin bagus dan berkualitas,” ujarnya menegaskan. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Pengamat: Parliamentary threshold naik permudah konsolidasi politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Label：rupiah777、77betslot、situs judi online24jam terpercaya 2021

Terkait：bagus 123 slot、daftar situs slot gacor 2022、situs paling gacor hari ini、dewaspin、aplikasi belanja online yang bisa paylater、limit kredivo 12 bulan tidak bisa digunakan、tototix、bayar cicilan tokopedia、sbobet88 login、slot hoki asia link alternatif

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：cara menang main higgs slot（2024-06-30）

Perbarui waktu：2024-06-30

Daftar bab terbaru

rekomendasi slot gacor

ikan4d

gojek voucher goride

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman

badut4d

Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun tangan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan.

"Selama ini kan regulasi menyerahkan (pembentukan satgas mengatasi kekerasan di sekolah) kepada sekolah, sekolah harus ini, ini, ini. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum (APH)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Peran satgas anti-bullying perlu ditingkatkan cegah perundungan siber Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Menurut Aliyah, pembentukan satgas untuk mencegah perundungan sudah sepatutnya dilakukan guna mengoptimalkan pencegahan terjadinya perundungan di sekolah. Aliyah mengingatkan setelah pembentukan satgas tersebut, para pelaku perundungan harus ditindak secara tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera. "Jangan lagi ada jalan-jalan lain di luar sanksi hukum, yang tidak menimbulkan efek jera. Sanksi hukum pertama harus," ujarnya. Ia mendorong pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi apabila anak mengalami perundungan. Sejauh ini, Kemendikbudristek mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Baca juga: KPAI membentuk Satgas TPPK dari tingkat kabupaten hingga sekolah

Baca juga: FSGI: Sekolah perlu bentuk satgas khusus cegah perundungan TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah peraturan ini disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.

"Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik,” kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Huang Quan tidak akan menyerah

trik main slot joker

WNA Australia tenggelam saat berselancar di Pantai Grajagan Banyuwangi******

Banyuwangi (ANTARA) - Seorang warga negara asing (WNA) asal Australia tenggelam dan dinyatakan hilang saat berselancar di Pantai Grajagan di Desa/Kecamatan Grajagan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.

Koordinator Pos SAR Banyuwangi Wahyu Setia Budi mengemukakan, Gunther Henry Kitzler (56) tenggelam terseret ombak saat bermain selancar bersama dua temannya, Kingston Christhoper Max dan Gregor.

"Semula Gunther dan Gregor tiba di Pantai Grajagan pada Senin pagi sekitar pukul 05.30 WIB dan korban berselancar lebih awal. Tidak lama kemudian Gregor dan Christhoper melihat papan selancar Gunther mengapung di permukaan air laut," ujarnya saat dihubungi di Banyuwangi, Jawa Timur.

Kedua rekan korban yang juga WNA asal Negeri Kanguru itu berusaha memberikan pertolongan dengan menarik korban ke tepi pantai, tapi usaha itu sia-sia karena gulungan ombak menghantam mereka dan korban hilang terbawa arus.

"Posisi korban saat hendak ditolong oleh rekannya, tali selancar terikat ke kaki korban, dan mereka tidak berhasil menyelamatkan karena ombaknya cukup besar," katanya.

Sampai sore ini, lanjut Wahyu, Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI/Polri dan lainnya masih melakukan penyisiran di lokasi tenggelamnya WNA asal Australia tersebut.

"Sampai sore hari ini kami masih melakukan pencarian dengan menyisir di sekitar lokasi tenggelamnya Gunther," ujarnya.

Baca juga: SAR temukan korban tenggelam terseret arus sungai di Bandara Kalteng

Baca juga: Seorang remaja tenggelam, terseret arus Sungai Way Galih Lampung

Baca juga: Tim SAR selamatkan 4 pelajar yang tenggelam di Pantai Selatan Sukabumi

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Peri dan Setan Daqin

pemain online slot

OJK luncurkan panduan manajemen risiko iklim bagi perbankan******

Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), yang diharapkan dapat membantu bank dalam mengembangkan kerangka manajemen risiko iklim untuk mengukur dampak iklim pada kinerja dan keberlanjutan bisnis bank.

"Kami berharap seluruh pelaku usaha jasa keuangan nantinya memiliki suatu perangkat kebijakan dan pengaturan yang berlaku efektif di dalam sektornya masing-masing, sehingga bisa untuk lebih lanjut bagaimana pemenuhan kewajibannya tidak hanya sebagai organisasi perusahaan jasa keuangan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan sebagai fungsi intermediasinya pada nasabah, investor, klien, dan mitra," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa CRMS merupakan kerangka atau alat untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka menengah dan panjang.

CRMS meliputi aspek tata kelola, strategi bisnis, manajemen risiko, pengukuran dan target serta pengungkapan dan pelaporan mengenai dampak risiko iklim dan emisi karbon industri perbankan kepada OJK.

Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali.

CRMS mempertimbangkan skenario perubahan driver utama risiko iklim, yaitu risiko fisik seperti potensi bencana serta risiko transisi seperti kebijakan harga atau pajak karbon, perkembangan teknologi, sentimen pasar sebagai pemicu utama perubahan kondisi debitur.

Atas dasar itu, bank diharapkan dapat secara dini mengetahui sensitivitas setiap skenario tersebut terhadap perubahan kinerjanya. Pada akhirnya, bank dapat menentukan strategi bisnis serta mitigasi risiko di masa depan termasuk alokasi pembiayaan pada sektor intensif karbon.

Panduan CRMS terdiri dari enam buku yang merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Dalam penyusunan panduan tersebut, Dian mengatakan bahwa OJK telah memperhatikan praktik umum (common practice) dan standar internasional yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Buku pertama atau panduan utama menjelaskan prinsip-prinsip tentang pengelolaan risiko yang terkait iklim. Sementara lima buku lainnya merupakan panduan yang mendukung implementasi CRMS termasuk panduan teknis pelaksanaan stress testdampak risiko perubahan iklim terhadap kinerja perbankan.

"Tentunya panduan CRMS ini akan bersifat living documentyang akan kami perbaharui secara berkala sesuai dengan global policies direction, praktik terbaik di industri keuangan dan tuntutanstakeholders," kata Dian.

Pada tahap implementasi awal, OJK akan melakukan pilot project CRMS pada Juli 2024 untuk 18 bank besar dengan kelompok bank modal inti (KBMI) III dan IV. Hasil pilotingtersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dampak iklim pada kinerja keuangan perbankan sebagai dasar Regulatory Climate Impact Studiesuntuk Perbankan Indonesia.

"Ke depan, kami berencana untuk mengintegrasikan aspek risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko dan menjadi bagian dari supervisory actionuntuk industri perbankan, tentunya disejalankan dengan standar Internasional yang akan diterapkan oleh The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)," kata Dian.

Baca juga: OJK: Bursa Karbon RI Terbaik di Asia
Baca juga: OJK kerja sama dengan Otorita IKN bangun kantor di IKN
Baca juga: OJK: Pembiayaan perbankan sektor UMKM di Lampung capai Rp30,98 triliun

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

penerbangan putus asa

trik cara main fafa supaya menang

KemenPPPA dan Save the Children bantu suarakan keresahan anak******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkolaborasi bersama Yayasan Save the Children Indonesia melalui Program Genpeace menggelar pagelaran Panca Sora untuk membantu anak-anak Kota Bandung menyuarakan keresahan masing-masing pada Musrenbang Kota Bandung 2024. Dalam rilis yang disiarkan oleh Yayasan Save the Children Indonesia di Jakarta pada Senin, pagelaran itu merupakan kegiatan rintisan sekaligus model alternatif dalam menyampaikan pendapat anak mengenai perencanaan pembangunan kota agar ramah anak dengan menggunakan pendekatan seni budaya. Suara anak yang disampaikan dalam pagelaran Panca Sora ditampilkan melalui penciptaan lagu orisinal, festival, tari tradisional, wayang golek, angklung masal, hingga kabaret di Saung Angklung Udjo, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu (3/3). Seluruh penampilan tersebut memuat keresahan sekaligus harapan anak-anak terhadap pembangunan Kota Bandung berkenaan dengan lima klaster dalam Konvensi Hak Anak, yakni klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan dan klaster perlindungan khusus. “Kami berharap, pemerintah wilayah lain dapat mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Save the Children Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui pendekatan seni budaya yang lebih ramah anak,” kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu. Pasalnya, ia mengingatkan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu peran Forum Anak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No. 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Anak yang telah diubah dengan Permen PPPA No. 1 Tahun 2022. Selama tujuh bulan, Yayasan Save the Children Indonesia dengan dibantu oleh Saung Angklung Udjo melatih sebanyak 30 anak yang berasal dari Forum Anak Kota Bandung serta 8 kelompok anak lainnya di Kota Bandung. Bukan hanya itu, ketiga puluh anak yang menjadi peserta pagelaran Panca Sora itu juga mendapatkan pendampingan untuk menggali permasalahan yang mereka hadapi di Kota Bandung sekaligus gagasan yang ingin disuarakan melalui Musrenbang Kota Bandung 2024. “Partisipasi anak yang bermakna menjadi kunci keberhasilan Pembangunan kota/ kabupaten yang layak anak. Suara anak harus menjadi tumpuan dan dasar bagaimana sebuah Kota dapat berupaya memenuhi hak-hak anak. Melalui program Genpeace, kami menciptakan model alternatif penyampaian suara anak melalui seni budaya,” kata Interim Chief of Advocacy, Campaign, Communication & Media Save the Children Indonesia Tata Sudrajat. Setiap tahun, sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak, Pemerintah Kota Bandung telah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan dengan memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan suara anak pada kegiatan musrenbang.

Baca juga: KPPPA upayakan anak korban dan pelaku perundungan tetap bisa sekolah

Baca juga: KemenPPPA pastikan pendampingan dua anak korban perundungan di Batam

Baca juga: KemenPPPA kawal kasus kekerasan terhadap santri berujung meninggal

Berbahagialah para gadis petani

murahqq

Erick Thohir dan BPKP teken kerja sama kuatkan tata kelola BUMN******

Ujungnya apa, korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pengembangan, penerapan, penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di BUMN.

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian intern yang mampu menekan risiko kecurangan di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN.

"Dengan kerja sama ini kita dorong lagi supaya penertiban yang terjadi di BUMN dengan pengawalan, pendampingan ini bisa lebih baik lagi. Ujungnya apa, korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi, itu konteksnya," ujar Erick usai penandatanganan nota kesepahaman di Kantor BPKP, Jakarta, Senin.

Erick menekankan, berbagai transformasi yang dijalankan BUMN saat ini belum selesai. Sebagai benteng ekonomi nasional yang dihadapkan pada gejolak ekonomi global, BUMN harus semakin efisien dan kompetitif, di mana keduanya akan tercapai apabila dilandasi dengan kondisi kesehatan BUMN yang baik.

"Kita sekarang terus mendorong perbaikan mekanisme pengelolaan perusahaan lebih baik," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP menyambut baik komitmen ini dan siap melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal peran strategis BUMN sebagai agent of developmentsekaligus value creator.

"Saya berharap langkah ini dapat memicu rantai kerja sama berkelanjutan bagi upaya penguatan tata kelola korporasi negara yang baik dan bersih," kata Ateh.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan juga oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam kesempatan ini, Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya pengendalian intern untuk pencegahan korupsi di BUMN.

Baca juga: Kementerian BUMN resmikan lima proyek di IKN dalam dua hari
Baca juga: Erick Thohir menyoroti tantangan dan solusi hunian masa depan
Baca juga: BTN luncurkan logo baru pada usianya yang ke-74

Catatan Baize

mengisi survey dapat uang

Kemenparekraf peringkat A dalam pengawasan kearsipan elektronik ANRI******

Pengelolaan kearsipan yang baik adalah cermin manajemen yang baik dalam melakukan perekaman, baik rekam kegiatan maupun peristiwa. Kemenparekraf/Baparekraf sangat memprioritaskan pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) meraih nilai sebesar 88,89 dengan kategori A (memuaskan) dalam pengawasan terhadap pengelolaan arsip elektronik dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta, Senin, mengapresiasi hasil penilaian pengawasan yang dilakukan oleh ANRI.

“Pengelolaan kearsipan yang baik adalah cermin manajemen yang baik dalam melakukan perekaman, baik rekam kegiatan maupun peristiwa. Kemenparekraf/Baparekraf sangat memprioritaskan pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar,” kata Sandiaga.

Baca juga: Menparekraf meraih penghargaan dari Baznas kategori Muzakki Teladan

Kemenparekraf/Baparekraf juga mendapatkan nilai sebesar 90,01 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) untuk hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh ANRI.

ANRI melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kearsipan kementerian/lembaga non-kementerian sepanjang 2023 guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Baca juga: Menparekraf siapkan transisi standardisasi usaha pelaku parekraf

Sandiaga menyampaikan bahwa prosedur pengelolaan kearsipan yang sistematis, juga membantu Kemenparekraf/Baparekraf dalam mengevaluasi seluruh program dan kegiatan yang berjalan, termasuk dalam hal ketepatan sasaran, manfaat, hingga waktu.

“Semoga hasil pengawasan ANRI ini menjadi tambahan motivasi bagi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada publik,” kata Sandiaga.

《link game judi slot online》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，elangwinHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link game judi slot online》bab terbaru。