main 55 slot

tahun semenanjung

pinjam uang ilegal cepat cair

KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari******

Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pakar hebat dari dunia lain

slot kakek zeus gacor jam berapa

BTOB bakal kembali Maret ini******

Jakarta (ANTARA) - Grup idola K-pop BTOB akan segera merilis lagu baru dengan personel lengkap pada Maret 2024 berbarengan acara penggemar, demikian seperti dilaporkan SPOTV News.

Agensi Changsub seperti disiarkan Soompi, Senin (29/1) mengonfirmasi hal ini, kendati belum mengungkapkan detail tanggal perilisan lagu grup.

Baca juga: Yook Sungjae BTOB bergabung dengan IWill Media

“BTOB akan merilis lagu baru sebagai grup lengkap pada bulan Maret. Tanggal pastinya masih belum diputuskan dan saat ini masih dalam diskusi. Mereka juga sedang mempersiapkan acara untuk para penggemar," kata mereka.

Sebelumnya, pada November 2023, keenam personel BTOB berpisah dengan agensi lama mereka, Cube Entertainment. Tak lama setelah itu, Changsub menandatangani kontrak eksklusif dengan Fantagio.

Baca juga: Eunkwang, Minhyuk, Hyunsik & Peniel BTOB temukan agensi baru

Mengikuti Changsub, empat rekannya yakni Eunkwang, Minhyuk, Hyunsik, dan Peniel menandatangani kontrak eksklusif bersama dengan perusahaan yang baru didirikan pada bulan Desember, sementara Yook Sungjae secara resmi bergabung dengan IWill Media.

Meski berada di perusahaan yang berbeda, keenam anggota telah menyuarakan komitmen teguh mereka untuk memprioritaskan aktivitas grup BTOB di masa depan.

Baca juga: Changsub BTOB gabung di Fantagio, janji prioritaskan grup

Penerjemah: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Pencuri besar

buku mimpi 44

Berpolitik sehat untuk mewujudkan ekonomi inklusif di Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Keengganan seseorang untuk terjun ke dunia politik kerap kali disebabkan citra berpolitik yang cenderung hanya ingin berkuasa.

Padahal terlibat dalam berbagai aktivitas politik secara positif justru akan membuat seseorang memiliki peluang yang lebih besar untuk membuat perubahan dan berkontribusi lebih banyak kepada bangsa ini.

Salah seorang sahabat Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan bahwa kezaliman akan terus berlanjut, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik.

Maka kemudian sangat ideal apabila dunia politik, khususnya di Indonesia, ini dipenuhi oleh orang-orang baik dengan cara-cara yang santun dan beretika hingga pada akhirnya mewujudkan ekonomi inklusif dan masyarakat yang madani.

Dunia politik Indonesia kini semakin dinamis dengan semakin antusiasnya anak-anak muda untuk terjun ke dalamnya.

Hal ini ibarat pedang bermata dua, ketika politik menawarkan sebuah pengalaman dan banyak pelajaran yang berharga, namun di sisi lain politik menawarkan kenikmatan memiliki kewenangan dan kekuasaan.

Sehingga pada dasarnya bahwa berpolitik memerlukan kedewasaan dalam bersikap dan berpikir karena ada anggapan bahwa politik itu "kejam", tak mengenal teman, saudara, bahkan ibu kandung, karena teman sejati hanyalah kepentingan.

Karena itu, terjunnya anak-anak muda ke dunia politik menjadi ujian, sekaligus anugerah tersendiri bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Anak-anak muda berpolitik dituntut untuk lebih dalam dan lebih cepat memahami model-model perpolitikan, sehingga mampu mengejar sejawat atau seniornya agar bisa memperjuangkan konstituen dan lebih luas lagi rakyat.

Mereka harus benar-benar matang untuk memahami berpolitik yang inklusif dan bukan ekslusif karena model politik yang eksklusif dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga pada akhirnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai posisi penting pemerintahan dapat dihilangkan.

Sirojudin dalam analisisnya menilai Indonesia jangan sampai terjebak dalam sistem politik yang eksklusif, termasuk di dalamnya politik dinasti, karena ini tidak memberi ruang untuk kepercayaan dan kompetisi yang terbuka serta adil bagi semua warga negara.

Selain itu, Indonesia juga harus mampu menghindarkan diri dari praktik ekonomi ekstraktif yang dikelola oleh klien atau kroni politik.

Sebagai contoh, Presiden Jokowi menekankan pentingnya industrialisasi, kebijakan impor beras yang yang dilakukan untuk menutup kekurangan pasokan dalam jangka pendek. Pilihan kebijakan ini diharapkan tidak mendatangkan dampak ikutan yang merugikan.

Langkah atau kebijakan tersebut dapat terkawal dengan baik apabila kader-kader politikus dan birokrat dalam pemerintahan memiliki sikap negarawan dan integritas yang kuat.

Dengan demikian, output ekonomi Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri tidak semata berasal dari industri ekstraktif dengan para pemain yang terbatas, melainkan dari industri kreatif yang melibatkan sumber daya manusia secara masif.


Integritas politik

Direktur Negarawan Center Johan Silalahi, pada sebuah kesempatan mengatakan saat ini semakin mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi, misalnya terkait kecenderungan pada bukan semata kritik atas kinerja, melainkan lebih banyak pada anggapan praktik politik dinasti serta koalisinya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan berdemokrasi di Indonesia sejatinya semakin terbuka, sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Masyarakat semakin memahami apa yang bisa menghambat masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia. Masyarakat juga menjadi kontrol bagi praktik-praktik berpolitik yang memunculkan risiko besar terhadap integritas politik dan keadilan sosial di Indonesia.

Bagi Johan, bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan pada awalnya dianggap untuk kepentingan persatuan bangsa, namun koalisi tersebut kini justru dipandang sebagai strategi untuk memperkuat kekuasaan politik.

Pada saat bersamaan masyarakat memiliki respons yang beragam atas hal tersebut, sesuai dengan pandangan politiknya masing-masing.

Merujuk pada pandangan mengenai negara gagal yang digambarkan oleh ekonom Daron Acemoglu dan ilmuwan politik James A. Robinson, Johan mengatakan bahwa demokrasi adalah indikator untuk menjadi negara maju, karena keterbukaan dalam negara demokrasi mencakup keterbukaan dalam bidang ekonomi.

Karena itu kontrol masyarakat sangat penting agar pemerintahan berjalan secara bersih, transparan, dan berintegritas sehingga tidak justru terjadi krisis politik yang bisa menjadi ancaman bagi kehidupan perekonomian.

Dalam pandangan mengenai negara gagal, semakin otoriter pemerintahan, maka akan semakin miskin dan suram masa depan negara itu.

Hal ini ditekankannya jangan sampai terjadi di Indonesia agar kehidupan bernegara, berdemokrasi, dan berekonomi tetap berjalan dengan baik.

Tahun politik ini merupakan momentum yang baik bagi masyarakat di Tanah Air untuk menggunakan hak politiknya, sehingga memiliki kontribusi nyata untuk bangsa ini.

Kontribusi itu, terutama dalam memilih calon pemimpin bangsa ini, sehingga kelak terpilih para pemimpin yang memiliki rekam jejak "governance" yang baik.

Sebab pilihan yang tepat akan menjamin masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia yang lebih cerah, masyarakat yang lebih inklusif dan semakin dewasa dalam berpolitik.

Semua menyadari bahwa kebijakan politik sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi, maka diperlukan keputusan politik untuk menentukan, misalnya kebijakan fiskal yang bijaksana, kebijakan moneter yang seimbang, kebijakan regulasi yang kondusif, dan kebijakan investasi yang menguntungkan, sehingga terdukung faktor-faktor penting yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dengan kebijakan politik yang tepat dan terintegrasi dari para pemimpin bangsa yang berintegritas tinggi, maka Indonesia akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkat kesejahteraan masyarakatnya.

 

Copyright © ANTARA 2024

Saya seorang pemain besar

manis 888 slot

Polres Pamekasan terapkan pengamanan 2:1:2 untuk TPS sangat rawan******

Khusus TPS sangat rawan ini, total personel yang kami siapkan sebanyak 30 polisi dan 30 anggota linmas.

Pamekasan (ANTARA) - Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan menyatakan pihaknya telah menetapkan pola pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS) sangat rawan dengan pola pengamanan 2:1:2.

"Jadi, yang dimaksud dengan pola ini adalah satu TPS diamankan oleh dua polisi dibantu dua anggota linmas," kata Kapolres di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa.

AKBP Jazuli menyebutkan total TPS pada Pemilu 2024 di daerah ini sebanyak 2.448 TPS, tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan pada 13 kecamatan.

Dari jumlah itu, kata dia, sebanyak 2.299 TPS masuk kategori kurang rawan, 134 TPS rawan, dan 15 TPS sangat rawan.

"Khusus TPS sangat rawan ini, total personel yang kami siapkan sebanyak 30 polisi dan 30 anggota linmas," katanya.

Orang nomor satu di lingkungan Polres Pamekasan ini selanjutnya memerinci TPS yang masuk kategori sangat rawan, yakni: dua TPS di Desa Campor, Kecamatan Proppo; dua TPS di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan; satu TPS di Desa Pegantenan; dan satu TPS di Desa Pasanggar, Kecamatan Pegantenan.

Berikutnya satu TPS di Desa Waru Barat dan satu TPS di Desa Waru Timur, Kecamatan Waru, lalu tiga TPS di Desa Batu Bintang dan dua TPS di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan.

Selain itu, lanjut dia, dua TPS di Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean yang juga masuk kategori sangat rawan.

"Jadi, berdasarkan hasil pemetaan kami, TPS sangat rawan dan perlu mendapatkan perhatian khusus petugas tersebar di enam kecamatan, yakni Kecamatan Proppo, Palengaan, Pegantenan, Waru, Batumarmar dan Kecamatan Pasean," katanya.

Baca juga: KPU Kabupaten Purbalingga mitigasi TPS di daerah rawan bencana
Baca juga: KPU PBD: 31 TPS daerah rawan di Maybrat digeser ke Aifat Timur

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

dewa serigala liar

sloto89

Gus Ipul sebut PWNU kecewa pernyataan Gus Nadir soal arahan Rais Aam******

PWNU minta bukti siapa peserta yang bilang itu kepada Gus Nadir

Yogyakarta (ANTARA) - Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mengatakan para pengurus wilayah NU (PWNU) kecewa dengan pernyataan Nadirsyah Hosein yang menyebut ada arahan dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar untuk mendukung pasangan calon tertentu di Pilpres 2024.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Rabu, Saifullah atau akrab disapa Gus Ipul mengatakan kekecewaan itu terkait tuduhan Nadirsyah yang menyebut Miftachul Achyar mengarahkan pengurus NU untuk mendukung salah satu pasangan calon peserta Pilpres 2024 melalui ucapan sam'an wa tha'atan(dengarkan dan patuhi) di sebuah pertemuan.

"Rais Aam (Miftachul Achyar) sama sekali tak pernah ada pernyataan itu. PWNU minta bukti siapa peserta yang bilang itu kepada Gus Nadir," kata Gus Ipul.

Oleh karena itu, wali kota Pasuruan, Jawa Timur, itu pun menyayangkan pernyataan Nadirsyah Hosein atau Gus Nadir karena dianggap telah menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Baca juga: Gus Ipul sebut pilpres sekali putaran bisa hemat anggaran

Apalagi, lanjut Gus Ipul, Gus Nadir sama sekali tidak pernah tabayun atau mengklarifikasi langsung dengan orang-orang yang hadir pada pertemuan itu.

Sebelumnya, pada sesi wawancara dengan sebuah media, Gus Nadir secara terang-terangan menyitir kalimat sam'an wa tha'atan yang dia rujuk kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar.

Menurut mantan Rais Syuriyah PCI NU Australia-New Zealand itu, arahan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

"Tolong, sekali ini saja, sam'an wa tha'atan," demikian menurut Nadir yang dia akui itu sebagai kata-kata dari Rais Aam PBNU.

Baca juga: Presiden Jokowi resmikan Gedung Kampus UNU Yogyakarta pas Harlah NU

Terkait sinyalemen yang berkembang di tengah masyarakat akibat tudingan tersebut, Miftachul Akhyar mengingatkan agar seluruh warga Nahdliyin untuk tabayun dengan meneliti seluruh permasalahan yang ada.

Tabayun menjadi sebuah amanah yang ditanggung oleh seluruh umat manusia, terutama Nahdliyin serta pengurus NU secara keseluruhan.

"Manakala PBNU melakukan sesuatu, (maka) datang dan tanyakan. (Jangan) Belum datang sudah pengumuman," katanya dalam pembukaan acara Konferensi Besar NU 2024 di Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.

Menurut Kiai Mif, sapaan Miftachul Akhyar, tabayun merupakan senjata untuk menaklukkan "musuh-musuh" yang ada; sehingga jika tidak dilakukan, maka mereka akan kalah sebelum berperang.

Baca juga: Gus Yahya: Tekad NU mengabdi bangsa tak akan pernah luntur

"Sami'na wa atha'na. Di situlah Allah memberikan anugerah adalah perilaku ulama dulu. Bahkan, para nabi juga mengucapkan sami'na wa atha'na(kami dengar dan kami patuh)," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Presiden Jokowi: NU berkontribusi luar biasa jaga keutuhan NKRI

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

maxwin 2jt

BMKG: Gempa M5,6 guncang barat daya Kuta Selatan, Bali******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi gempa dengan kekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah barat daya Kuta Selatan, Bali.

BMKG di Jakarta, Sabtu, mencatat gempa terjadi pada pukul 16.33 WIB, berpusat di laut tepatnya di koordinat 11,78 lintang selatan dan 113,35 bujur timur atau 391 km barat daya Kuta Selatan, Bali dengan kedalaman 10 km.

BMKG menyatakan gempa itu tidak berpotensi tsunami. Masyarakat diimbau agar berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.
Baca juga: BMKG: Gempa M5,6 di Laut Flores, NTT dipicu sesar naik Flores

Baca juga: Saat ada gempa, rumah tahan gempa lindungi para penggembala Xinjiang

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024