situs slot sering gacor

Pejuang mutlak

Jokowi Beri Restu, Erick Thohir Bakal Bubarkan BUMN PT PANN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) yang sudah direncanakan Menteri BUMN Erick Thohirpada 2020 lalu.

Restu pembubaran itu tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional.

Pada 2020 lalu, Erick Thohir memang gencar menyatukan hingga membubarkan BUMN yang serupa dan bermasalah atau rugi. Salah satunya yang direncanakan dan masuk dalam daftar pembubaran ataupun merger adalah PT PANN.

Apalagi, PANN disebut sebagai perusahaan rugi dan dengan jumlah karyawan hanya tujuh orang termasuk direksi dan komisaris. Karenanya, pada saat itu Erick berencana menyatukan perusahaan tersebut dengan holding perhotelan.

"Disebutkan Komisi VI, PANN pegawainya 7 orang dan punya dua bisnis hotel. Jadi, bisnis hotel itu bagi hasil dengan mitra menjadi uang, kemudian digunakan buat kegiatan," kata dia.

Perluasan yang dimaksud adalah fungsi dari Kementerian BUMN untuk melikuidasi dan merger perusahaan yang masuk dalam kategori dead weightalias sekarat.

Selain merger PANN, Erick juga membeberkan dua perusahaan BUMN yang akan ditutup alias likuidasi. Keduanya berstatus sekarat.

"Jadi kalau memang tidak ada pilihan, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kalau harus dilikuidasi ya memang harus dilikuidasi. Kalau tidak, akan menjadi beban berkelanjutan yang akhirnya tidak ada jalan keluar," kata Erick pada 21 Februari 2020 lalu.

Namun, upaya merger tersebut terhambat karena masih menunggu persetujuan perluasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN.

[Gambas:Video CNN]

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

Erick Klaim Penggabungan Damri dan PPD Untuk Sehatkan Perusahaan******

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui penggabungan Perum Damri dan Perum PPD sebagai upaya strategis menyehatkan kedua perusahaan.

Ia mengatakan merger tersebut merupakan aksi korporasi yang didasari oleh kondisi bisnis keduanya yang ekuivalen.

Menurutnya, penyatuan menjadi langkah terbaik agar kedua Perum tersebut tidak tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis yang sama. Ia yakin penggabungan tersebut akan memperkuat kondisi perusahaan.

"Kebetulan keduanya terdampak oleh pandemi covid-19. Penggabungannya nanti lebih memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan," ujar Erick melalui keterangan resmi, Selasa (27/12).

Sebelumnya Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengusulkan agar Damri mendapat PMN pada 2023 sebesar Rp870 miliar.

Damri akan menjalankan penugasan dan pengembangan usaha dalam penyediaan armada untuk jalur perintis, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), armada bus listrik untuk perkotaan melalui buy the service, serta untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan.

"Damri juga cukup lama tidak terima PMN, ini untuk perintis karena cukup banyak penugasan dari Kemenhub untuk daerah-daerah baru, termasuk mereformasi bus listrik di kota besar, seperti di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Pelan-pelan kota-kota ini akan melakukan konversi seluruh busnya jadi bus listrik," kata Tiko.

Penggabungan Damri dan PPD tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.

"Pengaturan mengenai penggabungan Perum PPD ke dalam Perum DAMRI oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," mengutip pokok materi muatan rancangan PP, sebagaimana tertulis dalam Keppres tersebut.

Alas hukumnya adalah Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara. Erick Thohir sendiri merupakan penggagas merger dua BUMN angkutan umum tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Penyelamat Pesawat

Jokowi Minta Pemda Subsidi Penerbangan Domestik******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk memerintahkan pemerintah daerah (pemda) mensubsidi penerbangan domestik.

Langkah ini disebut Budi sebagai kunci dari arahan Presiden Jokowi untuk memulihkan industri penerbangan domestik Indonesia pascapandemi covid-19.

"Ada satu key dari Bapak Presiden dan memang itu sudah mulai kami lakukan bahwa penerbangan ke seluruh Indonesia, bahkan ke kota-kota atau kabupaten yang membutuhkan penerbangan, kiranya para pemda harus ikut mensubsidi," jelas Budi di Kantor Presiden, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Ia mengatakan langkah subsidi tersebut sudah dilakukan oleh beberapa pemda, seperti Pemda Toraja, Lubuklinggau, hingga Banjarnegara.

Menurutnya, subsidi bersama membuat maskapai penerbangan bersedia terbang ke daerah-daerah tersebut dengan biaya ekonomis. Budi mengatakan langkah tersebut bisa dilakukan setidaknya untuk 3 sampai 4 bulan pertama.

"Oleh karenanya kepada bandara-bandara atau pemda, kami ditugaskan bersama Mendagri akan kami kumpulkan, dalam kesempatan ini kami juga mengimbau kepada pemda apabila ingin diterbangi oleh pesawat-pesawat dari penerbangan nasional harus meningkatkan atau melakukan subsidi bagi kegiatan-kegiatan itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Budi menyampaikan bahwa Kemenhub telah memberikan sejumlah stimulus, seperti biaya kalibrasi penerbangan untuk keperluan kalibrasi peralatan navigasi penerbangan dan peralatan bandar udara, pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada 2020, dan penerapan tarif PNBP sebesar nol rupiah terhadap jasa pendaratan.

Kemudian, ada juga stimulus penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) di bandara yang dikelola Kemenhub dengan biaya lebih rendah.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan pakaian wanita

KADIN Imbau Larangan Ekspor Bauksit Diimbangi Peta Jalan Hilirisasi******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksitharus diimbangi dengan peta jalan hilirisasi yang jelas. Artinya, bukan sekadar membangun smelter sebanyak-banyaknya tanpa punya arah dan tujuan.

Ia menuturkan saat ini smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit terdapat di Sulawesi Tengah-Tenggara, Halmahera Timur-Selatan, Galang Batang Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat.

Arsjad membeberkan potensi sumber daya alam (SDA) dalam program hilirisasi industri yang digaungkan pemerintah. Ia melihat upaya pemerintah dalam hilirisasi industri ini juga mendorong peningkatan dalam pengolahan SDA lain dalam negeri.

Oleh karena itu, Arsjad berharap hilirisasi bauksit akan berjalan seperti nikel yang terintegrasi dari hulu ke hilir hingga benar-benar menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan bukan sekadar barang setengah jadi.

Menurutnya, hilirisasi ini akan dapat mengakselerasi pengolahan bauksit itu sampai menjadi produk aluminium ingot pada 2025. Sehingga memberikan dampak bagi ekonomi nasional melalui hilirisasi bauksit, industri ringan, dan logistik modern yang ramah lingkungan.

"Aluminium ingot sangat diperlukan industri dalam negeri, seperti pelat, billet, scrap, dan bentuk profil yang diperlukan dalam proses di industri seperti pesawat terbang, kapal, otomotif, dan konstruksi," ujarnya.

Dalam beberapa tahun ke depan, imbuhnya, diharapkan seluruhnya bisa diisi dari industri aluminium dalam negeri. Dengan cadangan bauksit yang ada, Indonesia punya potensi memenuhi kebutuhan aluminium sampai beberapa puluh tahun ke depan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan smelter terpasang untuk bijih bauksit di RI saat ini sudah sebanyak empat unit dengan kapasitas olahan alumina mencapai 4,3 juta ton setiap tahunnya.

"Selain itu pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan itu kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Ular yang melahap dunia

Langkah Bapanas Jaga Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan saat Nataru******

Badan Pangan Nasional/National Food Agency tengah bekerja keras menyiapkan neraca pangan nasional. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan pangan di suatu wilayah dan jumlah pangan yang harus dipenuhi serta sumbernya.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, dengan neraca pangan nasional akan memudahkan memenuhi kebutuhan pangan dan menekan lonjakan harga. Terutama pada saat momen hari raya, seperti Natal dan Tahun Baru 2022 ini.

Untuk itu, Badan Pangan Nasional menargetkan setiap daerah memiliki neraca pangan masing-masing mulai 2023. Hal ini juga sebagai tindak lanjut penerapan Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Neraca pangan sendiri dibutuhkan dalam mengelola CPP daerah masing-masing.

"Berapa potensi produksi (dalam negeri). Kemudian teman-teman di Kementerian Pertanian, BPS (juga bisa) memproyeksikan tiga bulan ke depan seperti apa. Kemudian kita juga kalau ada ketersediaan yang dari luar negeri kita harus cek realisasi dari persetujuan itu seperti apa," ujar Arief.

Selain itu, Badan Pangan Nasional bersama stakeholder pangan di sejumlah daerah juga menjalankan Gelar Pangan Murah (GPM). Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan jelang Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HKBN) Natal dan Tahun Baru.

Menurut Arief sejauh ini pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan kementerian dan Lembaga terkait, pemerintah daerah, BUNM Pangan, pelaku usaha swasta dan Bank Indonesia dan yang lainnya.

"Salah satu yang kita kerjakan jadi setiap hari Senin Pak Tito Menteri Dalam Negeri mengundang, di pangan ada badan pangan nasional, BPS, ada Kementerian Perdagangan, seluruh gubernur, bupati ada yang daring ada yang luring. Nah itu disampaikan perkembangan salah satunya adalah giat tadi gerakan pangan murah," ujar Arief.

Arief menambahkan, pelibatan Kementerian/Lembaga dan yang lain dalam GPM ini bertujuan supaya semua lapisan masyarakat bisa tersentuh dengan program ini. Sebab, Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Dengan pelibatan ini tentunya mempermudah menjangkau semua lapisan masyarakat.

"Jadi kalau kerjanya itu rame-rame Keroyokan kita akan lebih mudah dibandingkan kalau kita bekerja sendiri Makanya namanya gerakan saling bekerjasama salah satu kuncinya adalah Sinergi dan kolaborasi," ujarnya.

Program ini, lanjut Arief, juga diproyeksikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan inflasi. Untuk itu, pihaknya bersama stakeholder akan serius dan fokus dalam menjalankan program tersebut.

"Sehingga apa yang diperintahkan pak presiden itu kita itu harus bisa menjaga inflasi daya beli masyarakat. Kalau boleh inflasi itu nggak terlalu jauh dengan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

Ogah Daftar MyPertamina, Pengguna Pajero Banting EDC Petugas SPBU******

Pengguna Mitsubishi Pajero Sport membanting Electronic Data Capture (EDC) yang dipegang petugas SPBU Pertaminakarena tidak mau mendaftar MyPertamina. Insiden itu terjadi di SPBU 44.533.03 Bojong, Purbalingga, Jawa Tengah, sekitar pukul 08.30 WIB.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga Brasto Galih Nugroho mengatakan konsumen kendaraan Pajero nomor polisi R 1944 C itu bermaksud mengisi biosolar sebesar Rp200 ribu.

Namun, operator SPBU mengarahkan konsumen itu untuk mendaftar program subsidi tepat di website. Hal itu dilakukan mengingat pelanggan yang bersangkutan pada saat kejadian memang belum memiliki QR code atau sudah tercatat di sistem Subsidi Tepat MyPertamina.

Dari video CCTV yang beredar, tampak penumpang kursi depan Pajero Sport itu membanting EDC yang dipegang oleh petugas SPBU. Setelah membanting EDC, konsumen itu sempat adu mulut dengan petugas hingga akhirnya mobil tancap gas meninggalkan area SPBU.

Brasto pun berharap konsumen pertalite dan biosolar dengan kendaraan roda empat atau lebih untuk segera mendaftarkan kendaraannya di subsidi tepat.mypertamina.id.

Sedangkan, bagi konsumen yang memiliki kemampuan dan menggunakan kendaraan modern, ia menghimbau untuk menggunakan BBM nonsubsidi yang lebih ramah lingkungan dan lebih baik bagi mesin.

Pertamina menggunakan aplikasi MyPertamina untuk mendata pembeli yang berhak untuk mendapatkan BBM subsidi, terutama kendaraan roda empat.

Sejak 1 Juli, seluruh pengguna pertalite dan solar yang merasa berhak untuk menggunakan BBM subsidi tersebut bisa mendaftarkan kendaraannya. Dokumen yang perlu disiapkan sebelum mendaftar adalah KTP, STNK dan foto kendaraan (jika melalui online).

Rencana pemberlakuan pembatasan ini dilakukan seiring dengan jebolnya alokasi dana subsidi BBM dan kompensasi energi dari Rp152 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

[Gambas:Video CNN]