menghasilkan uang lewat dana

situs game online gacor 590Jutaan kata 322660Orang-orang telah membaca serialisasi

《menghasilkan uang lewat dana》

Sungai di Jakarta bisa bebas sampah bak di Belanda, mengapa tidak?******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Kelompok Riset Resiliensi Wilayah Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dwi Abad Tiwi yakin sungai-sungai yang mengaliri Jakarta bisa sebersih di Belanda, kendati mengetahui kondisinya saat ini.

Sungai-sungai di Belanda pada tahun 1980-an, tercatat dipenuhi beragam sampah, bukan semata limbah rumah tangga, melainkan juga peralatan bekas pakai, seperti lemari es, tempat tidur dan bahkan sepeda. Kemudian, muncul aksi tentang sungai bersih di sana, diikuti larangan pembuangan sampah dan penerapan denda. Hasilnya, kini sungai di Negeri Kincir Angin itu terbebas dari sampah.

Sementara di Jakarta, merujuk informasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada tahun 2022, di fasilitas penyaringan Kali Ciliwung, sampah-sampah yang diangkat per hari mencapai sekitar 52 ton dan di antaranya merupakan kayu, bambu, plastik, hingga kasur.

Menurut Dwi, penerapan denda pada orang-orang yang membuang sampah ke sungai sah-sah saja, terutama di kota besar, seperti Jakarta. Hanya saja, hal itu perlu dibarengi upaya dari hulu ke hilir yang melibatkan tentu saja pemerintah daerah terkait untuk melakukan aksi serentak melarang warga menjadikan sungai sebagai "tong sampah raksasa", diikuti ancaman denda. Ketegasan pemerintah, khususnya kota dan daerah, diperlukan di sini.

Masyarakat Kota Jakarta dan yang tinggal di sepanjang sungai perlu dilibatkan. Tentu saja dengan terlebih dulu meningkatkan kesadaran mereka terkait dampak perilaku membuang sampah ke sungai.

"Multi-stakeholder, multi-action, karena saya pikir partisipasi masyarakat pun tidak bisa di bagian hilir, harus dari hulu dulu perubahan budaya untuk jangan membuang sampah. Dengan memilah sampah itu akan mengurangi dampak banyaknya sampah yang akan dibawa," kata Dwi.

Pendekatan budaya kemudian menjadi kata kunci selanjutnya. Ini agar masyarakat memiliki tanggung jawab mandiri mewujudkan sungai-sungai bebas sampah. Salah satu yang sebenarnya sudah pernah dimunculkan, yakni kembali mengenalkan warga yang hidup di sepanjang sungai untuk membangun rumah menghadap sungai, bukannya malah membelakanginya.

Berbicara lebih lanjut mengenai pendekatan budaya, sejarawan JJ Rizal berpendapat cara Chaerudin atau dikenal sebagai Bang Idin dalam mengelola Sungai atau Kali Pesanggrahan di Jakarta Selatan, menjadi salah satu contoh baik.

Bang Idin memadukan konsep-konsep sejarah dan budaya Betawi dan modern menghijaukan kembali bantaran sungai yang sebelumnya tercemar sampah. Dia memanfaatkan konsep sungai bagi orang Betawi sebagai ruang sakral dan membangun ruang pengelolaan sampah raksasa di Kali Pesanggrahan.

Berpegang pada kisah sukses Bang Idin, Rizal lalu mengusulkan untuk memanfaatkan material sejarah dan budaya demi mengingatkan kembali masyarakat masa kini tentang pentingnya menghargai sungai seperti yang dilakukan orang-orang pada masa lalu.

Bagaimana mengenalkan tradisi adalah bagian dari sebuah tradisi yang besar, bahwa masyarakat Jakarta adalah masyarakat sungai yang bukan hanya berteman dengan sungai, tetapi saudara kembarnya adalah air atau sungai.

Salah satu caranya adalah dengan melibatkan institusi pendidikan dalam bentuk memasukkan pengetahuan tentang cara masyarakat di masa lalu memperlakukan sungai ke dalam bahan ajar muatan lokal atau mulok di sekolah.

Ke dalam muatan lokal juga dimasukkan aspek lain terkait sungai semisal cikal bakal peringatan Hari Ciliwung yang identik dengan penemuan bulus raksasa atau kura-kura raksasa yang memiliki nama ilmiah Chitra chitra javanensis sekitar tahun 2011 di Sungai Ciliwung serta koneksi sungai dengan perkembangan masyarakat Jakarta.

Bukan hanya itu, Rizal juga meminta semua pihak menghargai nama-nama tempat di Jakarta yang identik dengan air, misalnya Kalideres, Muara Angke, Kampung Pulo, Rawa Belong, dengan tidak menggantinya dengan nama lain, melainkan mengenalkannya pada generasi-generasi penerus.

Adopsi aturan UNESCO tentang nama tempat sebagai artefak sejarah, misalnya nama tempat yang identik dengan air atau sungai. Jadi, nama tempat yang identik dengan air diganti dengan nama lain, tetapi harus dikenalkan dan dirayakan.

Aksi pemerintah

Pendekatan budaya dalam menggugah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberadaan air atau sungai dan menjaganya dari limbah apapun juga dinilai penting bagi pemerintah, setidaknya bagi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.

Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Maman Supratman memandang perlunya untuk menghidupkan kembali pendekatan budaya guna mengingatkan masyarakat, khususnya di hulu dan hilir sungai, bahwa aliran air yang besar ini merupakan bagian dari satu ekosistem dan tidak bisa dipisahkan dari hidup mereka.

Masyarakat juga diingatkan kembali peran penting sungai, semisal Ciliwung, bagi perkembangan kota di masa lalu dan dampak buruk yang dialami masyarakat kala itu kala mengesampingkan "saudara kembar" mereka, bila meminjam kata dari JJ Rizal. 
Jakarta pada tahun 1979, misalnya, pernah mengalami banjir yang menyebabkan sebanyak 714.861 orang harus mengungsi.

Senada dengan Dwi, Maman juga setuju pemerintah mengembangkan kebijakan untuk memberikan denda pada warga yang membuang sampah ke sungai. Menurut dia, kebijakan ini bakal berpengaruh secara signifikan bila diikuti oleh kesadaran masyarakat.

Di lain sisi, aksi pemerintah tentu saja juga dibutuhkan, dan yang terbaru Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, melalui Unit Penanganan Sampah Badan Air (UPS BA), misalnya, yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Segmen Sungai Ciliwung guna menangani sampah di Sungai Ciliwung sepanjang tahun, tidak hanya saat musim hujan ketika potensi banjir meningkat.

Satgas Ciliwung ini dibagi menjadi lima segmen yang dimulai dari hulu Ciliwung di Jakarta, yaitu di Menko UI hingga Saringan Sampah TB Simatupang, segmen 2 mulai di TB Simatupang hingga Sodetan Ciliwung, segmen 3 mulai Sodetan Ciliwung hingga Pintu Air Manggarai, Segmen 4 dari mulai Pintu Air Manggarai hingga Muara, dan segmen 5 disepanjang Sungai Ciliwung lama.

Kepala Dinas Lingkungan DKI Jakarta Asep Kuswanto menyebut pembentukan Satgas ini akan memperkuat DLH DKI Jakarta dalam mengatasi timbulan sampah yang terjadi di Sungai Ciliwung.

Satgas Ciliwung, nantinya bertugas memantau dan membersihkan sampah di sepanjang Sungai Ciliwung secara berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang terbawa aliran sungai dan berpotensi menyebabkan banjir.

Apabila usulan-usulan ini nantinya terwujud, ditambah pemerintah tegas dari sisi penerapan kebijakan, maka kita semua yakin bahwa sungai di Jakarta bisa bersih dari sampah seperti di Belanda.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Menkeu: Penerimaan pajak Rp1.869,2 triliun lampaui target APBN 2023******

ini 108,8 persen dari target APBN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun, melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp1.718,0 triliun.

“Penerimaan pajak sampai Desember Rp1.869,2 triliun, ini 108,8 persen dari target APBN awal,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa.

Di samping melampaui target APBN 2023, penerimaan pajak juga melampaui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, dengan realisasi 102,8 persen terhadap Perpres.

Secara rinci, sumber penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) non migas tercatat sebesar Rp993,0 triliun, tumbuh 7,9 persen secara tahunan dan melampaui target sebesar 101,5 persen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terdata senilai Rp764,3 triliun atau tumbuh 11,2 persen. Adapun realisasinya mencapai 104,6 persen dari target.

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat sebesar Rp43,1 triliun atau 114,4 persen dari target, dengan pertumbuhan 39,2 persen.

Sementara penerimaan dari PPh migas terkontraksi 11,6 persen, yakni menjadi Rp68,9 triliun atau setara dengan 96 persen dari target. Menkeu menjelaskan penurunan tersebut disebabkan oleh melemahnya harga komoditas migas.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak tumbuh 8,9 persen secara tahunan dibandingkan serapan pada tahun 2022 sebesar Rp1.716,8 triliun.

“Penerimaan pajak 2023 ini istilahnya hattrick, tiga kali tercapai dari 2021, semuanya di atas 100 persen,” ujar Menkeu.

Kinerja tersebut didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) sebagai dampak aktivitas pengawasan, antara lain pengawasan pascaPPS, pengawasan berbasis risiko, pembentukan Komite Kepatuhan, perluasan akses informasi, serta intensifikasi pemajakan ekonomi global.

Pada saat yang sama, pemerintah juga konsisten melakukan peningkatan pelayanan WP serta menyediakan insentif pajak, seperti percepatan penyelesaian restitusi bagi WP orang pribadi dan insentif PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas pembelian mobil listrik dan pembelian rumah.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus menjaga kinerja penerimaan pajak.


Baca juga: Ditjen Pajak Bali fokus awasi WP penyedia produk kebutuhan pemilu
Baca juga: Pemerintah tetapkan Pajak Rokok Elektrik berlaku mulai 1 Januari 2024
Baca juga: Siap-siap aturan pajak baru, teknologi jadi solusi ketaatan perusahaan

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jangan golput, ayo memilih******

Bondowoso (ANTARA) - Salah satu ukuran sukses pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu adalah tingginya partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya, dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan.

Semua pihak telah mengambil perannya masing-masing untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah di semua tingkatan, pengurus partai politik serta anggotanya telah melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS pada Rabu, 14 Februari 2024.

Kampanye bagi para calon yang waktunya diatur oleh KPU juga bermakna substantif sebagai ajang sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS saat pemilu.

Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu itu diawali dengan pawai pemilu yang difasilitasi oleh KPU di masing-masing kota/kabupaten.

Bukan hanya sosialisasi dengan menggelar pawai di jalanan, KPU juga menyasar kaum muda dengan mendatangi kampus-kampus atau sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

Terkait ajakan agar masyarakat yang telah memenuhi syarat memilih dan dipilih itu agar datang ke TPS, bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga yang terkait, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

Masyarakat biasa yang tidak terlibat dalam langsung dalam penyiapan dan pelaksanaan pemilu juga bisa mengambil peran, antara lain dengan saling mengingatkan tetangga atau anggota keluarga, misalnya mengenai syarat yang harus dipenuhi, sebelum mereka menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti.

Masyarakat juga bisa saling mengingatkan apakah nama tetangganya sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jika namanya belum ada, ingatkan si tetangga untuk melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) di desa atau kelurahan atau bisa melalui cara daring.

Saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya memiliki makna penting untuk mendukung pemilu kita sukses. Saling peduli ini juga akan mengurangi angka golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih.


Alasan

Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau sejumlah orang enggan menggunakan hak suaranya dengan datang ke tempat pemungutan suara pada hari H pemilu.

Apatis adalah salah satu alasan sekelompok orang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Apatis timbul, bisa jadi karena seseorang telah tercekoki oleh pemahaman keliru, namun seolah-olah paling heroik, yakni "politik itu kotor" atau "siapapun pemimpin yang terpilih tidak berpengaruh pada kehidupan saya dan keluarga".

Pemahaman negatif seperti itu adalah wujud dari sosok yang mengalami frustasi menghadapi kenyataan hidup atau melihat suatu keadaan hanya di sisi permukaan, tidak masuk ke dalam inti persoalan.

Ujaran negatif tentang politik atau lebih tepatnya jargon itu memang terkesan ideal, namun tidak disadari bahwa implikasinya bisa fatal pada kehidupan politik negeri ini.

Jargon bahwa "politik itu kotor", sebetulnya merupakan bentuk penyederhanaan atas fenomena yang terjadi yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari suatu keadaan itu. Kalau ada sejumlah politikus yang diketahui menyimpang atau melanggar hukum, sangat tidak adil kalau kemudian digeneralkan bahwa politik itu kotor.

Masih banyak politikus di negeri ini yang tetap berpegang teguh pada kejernihan nuraninya dan bekerja panggung eksekutif maupun legislatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa yang kita banggakan ini.

Sementara keyakinan bahwa "siapapun yang terpilih tidak berpengaruh pada diri kita dan keluarga" juga merupakan logika sempit dan berpijak pada ego. Semua hal terkait kepentingan bersama, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, dan lainnya, memerlukan hadirnya seorang pemimpin, mulai dari presiden, hingga kepala desa atau bahkan ketua rukun tetangga (RT).

Pemimpin yang terpilih berpengaruh besar pada kehidupan kita dan keluarga kita untuk menyediakan layanan terkait semua kepentingan kita, nantinya.

Alasan kedua tidak menggunakan hak pilih adalah karena malas. Mereka mungkin malas untuk bangun pagi, dengan memilih tetap memejamkan mata di kasur. Alasan ini tidak baik untuk dipilih karena melepaskan tanggung jawab besar untuk ikut berpartisipasi menyukseskan jalannya pemerintahan.

Pertanyaannya, mengapa kita penting menggunakan hak pilih dalam pemilu? Atau mengapa begitu penting untuk kita tidak menjadi golput?

Pemilihan umum di semua tingkatan dibiayai dengan nilai dana tidak kecil oleh negara. Dana itu dipungut dari rakyat, berupa pajak. Karena itu, satu suara kita di TPS adalah tindakan kecil, namun memiliki makna besar jika semua warga memahami esensi pilihan masing-masing, bagi kelangsungan hidup bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Mungkin satu orang, sebut saja Si Fulan, berpikir apalah arti satu suara dia untuk memilih pemimpin negeri maupun daerah, karena ada ribuan, bahkan ratusan juta warga lainnya bisa mewakili.

Bayangkan, kalau pikiran itu beresonansi, kemudian puluhan, ribuan, bahkan jutaan warga lain juga berpikiran sama dengan Si Fulan, maka pemilu akan masuk pada jurang kegagalan karena rendahnya partisipasi pemilih.

Di sinilah satu suara kita sangat berarti menemukan pijakan maknanya. Satu suara kita hakikatnya adalah sama dan senilai dengan ratusan juta pemilih yang memiliki hak memilih/dipilih pada perhelatan Pemilu 2024.

Kalau logika di atas belum diterima di pikiran logis kita, mari kita gunakan logika tentang kemenangan atau kekalahan seorang calon pemimpin yang mungkin paling ideal memimpin negeri ini.

Kalau, misalnya, pasangan Capres dan Cawapres X pada Pemilu 2024 adalah pasangan ideal, kemudian karena Si Fulan tidak datang ke TPS, maka pasangan Capres-Cawapres X telah berkurang satu suara pendukungnya, sehingga kalah dengan pasangan Capres-Cawapres Y.

Tentu, semua pasangan capres-cawapres yang berlaga pada Pemilu 2024, yaitu Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (2), dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, adalah tokoh-tokoh berkualitas dan integritasnya tidak perlu diragukan.

Meskipun demikian, secara subyektif, masing-masing kita tentu memiliki penilaian siapa yang dipandang lebih ideal dibanding dua pasang capres dan cawapres lainnya.

Kalau calon unggulan kita kalah hanya satu suara dibandingkan dengan dua calon lainya, maka kita yang menjadi golput karena tidak menggunakan hak suaranya telah menjadi penyebab kekalahan sosok pemimpin ideal itu.

Berbuat sesuatu untuk tujuan kebajikan merupakan bagian dari perintah agama. Memilih pemimpin pada ajang pemilu adalah upaya bersama untuk mengantarkan perjalanan bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Dengan spirit bahwa kita datang ke TPS untuk mencoblos pada pemilu untuk menjalankan perintah agama, maka penghindaran kita pada sikap golput, tentunya juga mengandung nilai ibadah.

Datang ke TPS saat pencoblosan juga mengandung nilai moral luar biasa untuk menghargai ikhtiar dan jerih payah para penyelenggara pemilu beserta elemen pendukung, seperti KPU, badan pengawas, dan aparat keamanan.

Insan KPU, mulai dari pusat hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di desa-desa/kelurahan, telah bekerja siang malam menyiapkan pemilu berjalan sukses atau sesuai harapan.

Motif paling sederhana untuk tidak golput adalah menghargai insan penyelenggara pemilu, yang mungkin dari mereka ada sahabat atau saudara kita. Dari motif paling rendah ini, bisa kita tingkatkan lagi untuk mempermulus jalan terwujudnya semua hal terkait kepentingan negara dan bangsa.

Pada Rabu, 14 Februari 2024, mari kita bangun pagi dan datang ke TPS di tempat tinggal masing-masing untuk memilih calon pemimpin yang kita anggap paling ideal. Tetap jaga rasa perasaan dengan orang lain yang pilihannya berbeda dengan kita agar pemilu damai dapat terwujud.

Baca juga: Peran penting masyarakat yang inklusif untuk Pemilu 2024 yang damai
Baca juga: Komitmen bersama untuk Pemilu damai di Pulau Madura
Baca juga: Pengamat: Golput berdampak besar terhadap pembangunan bangsa

Copyright © ANTARA 2024

---

Label：agen89、situs slot gacor resmi 2022、wahana138

Terkait：situs online slot terpercaya、web untuk menghasilkan uang、aplikasi untuk cicilan hp、qqcuan、rtp pusat4d、prediksi togel jepang、masterslot88、modalreceh、game slot paling gacor、angka taysen 4d

---

---

bab terbaru：slot 77 online（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03