kakek zeus monaco

Warisan langit berbintang di kota

Mentan Beber Biang Kerok Produksi Padi RI Turun******

Menteri Pertanian (mentan) Andi Amran Sulaiman membeberkan tiga penyebab produksi padi dalam negeri turun.

Pertama,fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan hingga Juni mendatang. Kedua,ketersediaan pupuk yang hanya 50 persen dari kebutuhan.

"Karena harga bahan baku pupuk tingkat dunia anik dua kali lpat sehingga kuantumnya turun 50 persen," katanya dalam Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri di Jakarta, Senin (1/4).

Untuk mengatasi penurunan produksi, Amran mengatakan solusi cepat yang pihaknya lakukan adalah dengan memompa air sungai ke sawah. Kementan pun menggelontorkan Rp5,8 triliun untuk membeli pompa.

Ia mengatakan pompanisasi merupakan solusi cepat dibanding cetak sawah yang baru bisa panen dua hingga tiga tahun kemudian.

"Kalau pompanisasi satu minggu kemudian bisa menghasilkan pangan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar mengatakan produksi beras nasional akan mencapai puncaknya pada April mendatang. Puncak produksi tahun ini mundur dari tahun-tahun sebelumnya yang biasa pada Maret.

"Sehingga estimasi beras surplus akan terjadi di Maret, April, dan Mei,"katanya.

[Gambas:Video CNN]

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

mimpi bintang yang sempurna

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Abadi

TKI ke Jepang Melonjak 192 Persen Imbas Tergiur Upah Rp18 Juta******

Jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Jepang naik hampir tiga kali lipat atau 192,2 persen menjadi 121.507 orang pada tahun ini dibandingkan 2018.

Berdasarkan laporan Nikkei Asia, lonjakan TKI selama lima tahun terakhir itu dipicu rendahnya upah di Tanah Air. Kondisi itu membuat banyak pekerja Indonesia melirik Jepang sebagai tujuan yang menarik untuk mencari pekerjaan.

Pasalnya, pengusaha di Jepang kini menawarkan gaji yang lebih tinggi untuk menarik pekerja. Gaji pokok bulanan untuk pekerja magang asing naik 8 persen pada 2022 menjadi 177.800 yen atau sekitar Rp18,7 juta.

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang mencatat jumlah total pekerja asing di Jepang telah meningkat 40,3 persen dalam lima tahun menjadi 2,05 juta per Oktober 2023.

Lanskap tenaga kerja asing di Jepang juga berubah akibat perubahan upah dan nilai tukar. Jumlah pekerja asal Vietnam melampaui pekerja Tiongkok sebagai kelompok pekerja asing terbesar pada 2024.

Pekerja Vietnam meningkat 63,6 persen dalam lima tahun menjadi 518.364 orang. Banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam Program Pelatihan Magang Teknis, yang dirancang untuk membantu mentransfer pengetahuan berbasis pekerjaan ke negara-negara berkembang.

Sementara, jumlah pekerja asal China hanya tumbuh 2,3 persen karena kenaikan upah di Tiongkok, serta melemahnya yen mengikis daya tarik bekerja di Jepang.

Lihat Juga : Utang Luar Negeri RI Tembus Rp6.339 T per Januari 2024

Namun, beberapa agen penempatan tenaga kerja ke Jepang melihat Indonesia berpotensi menyalip Vietnam soal pekerja asing.

Badan kepegawaian yang berbasis di Tokyo, Persol Global Workforce, mulai mendatangkan pekerja terampil tertentu di sektor pertanian tahun lalu berdasarkan perjanjian dengan lembaga pendidikan Indonesia.

Indonesia bercita-cita menjadi salah satu produsen pertanian terkemuka di dunia, dan ingin memperoleh keahlian melalui warganya yang bekerja di Jepang.

Beberapa pekerja dipekerjakan langsung oleh pertanian individu. Persol juga mengirimkan pekerja pertanian ke penugasan sementara di seluruh Jepang selama musim puncak.

"Ada banyak potensi di Indonesia, yang memiliki populasi 270 juta jiwa. Saya pikir negara ini pada akhirnya bisa melampaui Vietnam dalam perannya di pasar tenaga kerja Jepang." kata Presiden Mynavi Global Motoki Yuzuriha.

Pekerja asing lain yang meningkat juga berasal dari Nepal. Angkanya melonjak 78,5 persen dalam lima tahun menjadi 145.587 orang. Lebih dari 41 persen juga belajar di Jepang, sebuah persentase yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain.

Pekerja dari Myanmar juga meningkat tajam menjadi 71.188 orang. Banyak warga negara Myanmar mencari pekerjaan di luar negeri di tengah kerusuhan politik di dalam negeri. Jepang telah menarik banyak pekerja berpendidikan dengan gelar sarjana.

Namun beberapa orang memilih Jepang karena biaya hidup lebih murah dibandingkan di kota-kota besar di Amerika Serikat dan Eropa, menurut agen perekrutan Robert Walters Japan. Agensi ini juga mengatakan akan terus merekrut orang-orang dari negara-negara tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Nanchen

Transmart Full Day Sale, Aneka Sepeda Listrik Dijual Mulai Rp3 Jutaan******

Transmart Full Day Sale kembali lagi hari ini, Minggu (24/3) dengan diskon besar-besaran. Salah satu produk unggulannya, yakni sepeda listrik didiskon hingga 25% + 20%.

Aneka E-Bike Pacific dan Exotic diskon hingga 25% + 20% dari harga normal mulai Rp6.450.000 jadi Rp3.689.000 setelah sale. Harga ini berlaku khusus Transmart Pulau Jawa.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale, Sepeda Listrik Ada Potongan Rp2 Juta

Pelanggan bisa mendapat diskon tambahan 20 persen di Transmart Full Day Sale dengan pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega nggak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart.

Jika belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download saja aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Cus ke Transmart Full Day Sale sekarang juga dan bawa pulang sepeda listrik impianmu!

Diskon besar-besaran cuma berlaku hari ini saja, dimulai dari gerai Transmart buka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Diamond Ace Raja Kursus

Kepala OIKN Sebut Istana Presiden di IKN Baru Kelar Oktober******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono memaparkan progres pembangunanIKN. Ia menyebut pembangunan IstanaPresiden baru mencapai 58,5 persen per 29 Februari 2024.

Bambang pun menargetkan Istana Presiden bisa rampung pada Oktober 2024. Sementara, untuk Gedung Kantor Presiden progres pembangunannya sudah mencapai 78,6 persen.

Ia pun menargetkan kantor orang nomor satu di Indonesia itu bisa selesai pada Oktober 2024.

Adapun progres pembangunan Gedung Sekretariat Presiden baru mencapai 65,1 persen. Sama seperti Kantor Presiden, Gedung Sekretariat Presiden juga ditargetkan rampung pada Oktober tahun ini.

Selanjutnya, progres pembangunan Gedung Kemenko I baru mencapai 50,74 persen per 29 Februari 2024. Bambang menargetkan gedung ini bisa rampung pada Oktober 2024.

Lalu, Gedung Kemenko II progresnya baru mencapai 23,01 persen. Target pembangunan gedung ini diselesaikan pada Juni 2024.

Kemudian, Gedung Kemenko III dan IV masing-masing progres pembangunannya baru mencapai 54,8 persen dan 56,4 persen. Kedua gedung ini ditargetkan rampung pada Oktober 2024.

Berikutnya, progres pembangunan kawasan kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) baru mencapai 48,7 persen. Pembangunan kawasan ini ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Sementara itu, progres pembangunan rumah tapak menteri sudah mencapai 82,9 persen per 29 Februari 2024. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada Juni tahun ini.

Sedangkan, progres pembangunan rusun Polri dan BIN baru mencapai 33,08 persen per 29 Februari 2024. Pembangunan rusun ini ditargetkan selesai pada November 2024.

"Ini rusun Polri dan BIN, progresnya 33 persen, selesai November atau awal Desember 2024. Insya Allah bisa dikejar sehingga pemindahan bisa dilaksanakan untuk sebagian ASN TNI Polri," tutur Bambang.

Tak ketinggalan, pembangunan rusun ASN juga progresnya rata-rata sudah di atas 27 persen. Rinciannya, progres rusun ASN I mencapai 34,6 persen dengan target selesai pada November 2024.

Lalu, rusun ASN II 27,3 persen dengan target selesai pada November 2024, rusun ASN II 29,45 persen dengan target selesai Desember 2024, dan rusun ASN IV 34,2 persen dengan target selesai pada November 2024.

Bambang mengatakan pembangunan di IKN memang tidak mudah. Menurutnya, faktor cuaca mempengaruhi cukup signifikan.

"Memang tantangan luar biasa, misalnya kalau hujan kami tunggu untuk ngecor, jadi di faktor cuaca, logistik, dan berhubungan dengan konstruksi ada di lapangan," ucap Bambang.