glory slot777 574Jutaan kata 894263Orang-orang telah membaca serialisasi
《bo baru slot》
Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu******
"Mereka hanya menilai tindakan maupun kebijakan yang dikeluarkan penyelenggara pemilu itu etis atau tidak. Tentu ada proses hukum berikutnya," ucap Feri saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Proses hukum tersebut, kata dia, yang akan menentukan kelanjutan dari vonis DKPP. Misalnya, jika vonis tersebut diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau sidang sengketa administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Adapun DKPP memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.
Feri menuturkan, pihak yang merasa dirugikan dari pelanggaran KPU tersebut bisa mengajukan gugatan ke PTUN maupun Bawaslu.
Ia menjelaskan, jika dalam sengketa administrasi Bawaslu melihat ada pelanggaran, maka lembaga pengawas penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut bisa memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi serta membatalkan proses administrasi atau terdaftarnya Gibran sebagai salah satu cawapres pemilu tahun ini.
"Jadi tidak serta-merta vonis DKPP membatalkan pendaftaran Gibran begitu saja," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan bahwa Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.
DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Bawaslu mengawasi putusan itu.
Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal
Baca juga: Dekan FH Unair: Putusan DKPP tak pengaruhi pencalonan Gibran
Baca juga: Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Dubes Boroujerdi sebut kini WNI bisa berkunjung ke Iran tanpa visa******
"Iran telah membebaskan kunjungan masyarakat Indonesia ke negara kami untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat. Masalah visa ditiadakan. Masyarakat Indonesia yang memiliki paspor bisa langsung berkunjung ke Iran tanpa visa", kata Dubes Boroujerdi pada acara perayaan "National Day" Republik Islam Iran ke-45 di Jakarta, Selasa malam.
Dubes mengatakan pembebasan visa ke Iran merupakan salah satu hasil kesepakatan yang telah dicapai antara Iran dan Indonesia ketika Presiden Iran Sayyed Ebrahim Raisi mengunjungi Indonesia pada Mei 2023.
"Kunjungan Presiden Ebrahim Raisi ke Indonesia menjadi salah satu momentum terpenting dalam sejarah hubungan kedua negara, di mana 11 naskah kerja sama untuk mengembangkan kerja sama bilateral telah ditandatangani," ujarnya.
Dubes Boroujerdi juga mengatakan bahwa Iran siap membuka dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan negara saudara, Indonesia, di bidang energi, teknologi nano, penelitian alat kesehatan, kedokteran, bioteknologi, petrokimia dan bidang lainnya.
"Sebagai dubes, saya memiliki agenda kerja yaitu menindaklanjuti beragam kesepakatan yang telah dicapai oleh presiden kedua negara. Misalnya di bidang politik, hukum, bantuan konsuler, perdagangan, perekonomian perbankan, dan energi", ucapnya.
Dubes Boroujerdi menuturkan Republik Islam Iran saat ini menekankan pada interaksi konvergensi dan pengembangan kerja sama dengan negara-negara Asia Selatan dan Timur serta berusaha menjalin hubungan yang sangat menguntungkan, lebih erat dan luas dengan seluruh negara di dunia.
"Terutama negara-negara sahabat dan yang memiliki pandangan sama dengan tujuan saling membantu dan mengisi untuk memberikan harapan regional dan global dalam mencapai perdamaian dan harmoni," katanya.
Mengingat pentingnya kedudukan dan peran ekonomi ASEAN di Asia Timur, ujar Dubes, Iran selalu berupaya memperkuat hubungannya dengan lembaga regional ini.
"Kami telah mengirimkan permintaan kami tentang kesiapan meningkatkan status kerja sama dengan ASEAN menjadi mitra dialog ke Sekretariat ASEAN," lanjutnya.
Baca juga: Dubes Boroujerdi: Indonesia tetap jadi salah satu sahabat rakyat Iran
Baca juga: Dubes Iran: Media Barat berupaya ubah kebenaran dalam konflik di Gaza
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
Label:daftar judi online、sbclive4d login、bonus slot 100
Terkait:fortunslot88、100 buku mimpi、link slot depo 5k、situs slot yang terpercaya、menaraqq、bo rekomendasi slot、jp gacor、pinjaman bunga rendah ojk、datamakau、fokuswin
bab terbaru:togel88(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemiluJakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024. Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu. "Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. "Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Keprihatinan itu ... diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023Semarang (ANTARA) - Komunitas akademik Universitas Diponegoro Semarang, yang terdiri atas guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi politik terkini di tanah air menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024
Memasuki paruh kedua tahun, selesainya pemilu dan potensi penurunan suku bunga global diprediksi akan mengurangi tekanan ekonomi secara bertahapJakarta (ANTARA) - Ekonom Bank Permata Josua Pardede optimistis perekonomian Indonesia pada 2024 dapat tumbuh 5,07 persen (year-on-year/yoy).
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024
... kewenangan yang dimiliki negara dan pengetahuan yang dimiliki aktivis, kita bisa eksekusi untuk melindungi dan memastikan PMI bisa hidup dan bekerja dengan tenang di sana...Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menilai pemerintah harus berkolaborasi dengan aktivis untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) yang terjerat masalah di berbagai negara, mulai dari masalah hukum, pelecehan, hingga kesehatan mental.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024
《bo baru slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,aplikasi kredivoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bo baru slot》bab terbaru。