warkop4d

Ningbei Su Qinghe

Daftar 5 Negara Pengekspor Senjata ke Israel******

Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS) menyerukan boikot ekspor senjatakeIsrael lantaran agresi ke Palestina terus berlangsung.

Seruan itu muncul saat MbS, pemimpin de facto Saudi, hadir secara virtual konferensi tingkat tinggi (KTT) luar biasa BRICS pada Selasa (21/11).

"(Saya) mendesak seluruh negara untuk berhenti mengekspor senjata ke Israel," demikian laporan Saudi Gazette, mengutip pernyataan MbS.

Israel memang bukan negara besar, tapi memiliki sejumlah sistem persenjataan kelas wahid. Selain mengandalkan industri dalam negeri, persenjataan militer Israel juga ditopang oleh impor senjata senilai miliaran dolar dari negara lain.

Berikut daftar negara yang menjual persenjataan mutakhir kepada Israel, dilansir dariMiddle East Eye:

1. Amerika Serikat (AS)

AS sejauh ini merupakan pengekspor senjata terbesar ke Israel. Menurut data Institut Penelitian Perdamaian Dunia Stockholm (SIPRI), persentase impor senjata Israel dari Negeri Paman Sam antara 2009-2020 mencapai 70 persen. AS rutin menjual senjata kepada Israel sejak 1961.

Sementara menurut data lembaga swadaya masyarakat asal Inggris Campaign Against the Arms Trade (CAAT), jumlah ekspor senjata AS kepada Israel antara 2013-2017 mencapai US,9 miliar atau setara Rp76,4 triliun (asumsi kurs Rp15.592 per dolar AS).

Selain jualan alat perang, AS terus mengucurkan bantuan anggaran militer bagi Israel yang nilainya mencapai US,8 miliar atau setara Rp59,24 triliun per tahun.

Anggaran tersebut masih ditambah sebesar US,6 miliar atau setara Rp24,94 triliun supaya Israel bisa mengembangkan sistem rudal pertahanan serangan udara (Iron Dome).

Menurut CAAT, perusahaan AS yang memasok senjata kepada Israel adalah Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, Ametek, UTC Aerospace, dan Raytheon.

Lihat Juga : Dorong Swasembada Energi, Prabowo Janji RI Tak Impor BBM Jika Terpilih

2. Jerman

Jerman menjadi negara eksportir senjata terbesar kedua bagi Israel. Persentasenya mencapai 24 persen selama periode 2009-2020.

Meski Jerman tak membeberkan data terkait pengiriman senjata, namun mereka menerbitkan lisensi penjualan senjata kepada Israel pada 2013-2017 senilai 1,6 miliar euro atau setara Rp27,17 triliun.

Berdasarkan data SIPRI, Jerman menjual senjata kepada Israel pada 1960-an hingga 1970-an, serta mulai rutin mengekspor pada 1994.

Salah satu alutsista Israel yang dibeli dari Jerman adalah kapal selam. Perusahaan pembuat kapal asal Jerman ThyssenKrupp Marine Systems menjual enam kapal selam kelas Dolphin kepada Israel.

Sementara perusahaan manufaktur khusus pembuat sistem transmisi, Renk AG, ikut membantu pengembangan tank buatan Israel, Merkava.

3. Italia

Data SIPRI mencatat persentase ekspor Italia ke Israel mencapai 5,6 persen antara 2009-2020. Sementara dari tahun 2013-2017, Italia menjual persenjataan senilai 476 juta poundsterling atau setara Rp9,29 triliun.

Kerja sama kedua negara di bidang pertahanan juga terjalin beberapa tahun belakangan. Israel sempat membeli pesawat latih militer buatan Italia. Italia juga sempat membeli rudal dan persenjataan lain buatan Israel.

Perusahaan Italia AgustaWestland, yang merupakan anak perusahaan dari grup usaha aviasi Leonardo, turut memasok komponen bagi helikopter serang Apache yang digunakan Israel.

4. Inggris

Menurut data CAAT, ekspor senjata Inggris kepada Israel sejak 2015 tembus 400 juta poundsterling atau setara Rp7,81 triliun.

Perusahaan Inggris yang memasok persenjataan dan perangkat militer bagi Israel adalah BAE Systems, Atlas Elektronik UK, MPE, Meggitt, Penny + Giles Controls, Redmayne Engineering, Senior PLC, Land Rover, dan G4S.

Produsen senjata asal Israel, Elbit Systems, juga mempunyai kantor cabang dan pabrik di Inggris. Salah satu pabriknya yang berada di wilayah Oldham kerap menjadi sasaran aksi demo solidaritas terhadap Palestina.

5. Kanada

Menurut data SIPRI, Kanada menyumbang sekitar 0,3 persen dari impor senjata konvensional utama Israel pada periode 2009-2021.

Pada 2019, Kanada mengekspor senjata dan teknologi militer senilai US,7 juta atau Rp213,4 miliar. Nilai tersebut setara 0,4 persen dari total ekspor senjata ke Israel.

[Gambas:Video CNN]

Dewa gila pertama

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

OIKN Ungkap 12 Nama Investor Groungbreaking di IKN Desember 2023******

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantaramengatakan groundbreaking ketiga di ibu kota baru akan dilakukan pada Desember 2023.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan nilai investasinya sebesar Rp10 triliun dari 12 investor groundbreaking.

Para peserta tersebut di antaranya Yayasan Arsari Djojohadikusumo, Kebun Raya dan Reforestasi Hutan IKN, dan Green Movement: Sabuk Hijau Nusantara.

"Kemudian berbagai lembaga negara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan. Ini masih daftar tentative, tergantung jadwal bapak presiden kita bisa lakukan berapa banyak," katanya dalam media briefing, Senin (20/11).

Agung menjelaskan saat ini total investasi yang suda terealisasi di IKN telah mencapai Rp35 triliun yang berasal dari 21 investor domestik yang terbagi di dua groundbreaking.

Groundbreaking pertama pada 21 September lalu dengan nilai Rp23 triliun dan groundbreaking kedua pada 1 November sebesar Rp12 triliun.

Sementara untuk investor asing masih berproses, termasuk yang akan membangun perumahan dengan skema Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU), di antaranya, CITIC Construction dari China yang akan membangun 60 tower Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

Lalu Maxim dari Malaysia yang akan bangun 10 tower hunian ASN, dan IJM Malaysia yang akan membangun 20 tower hunian ASN.

"Saya tidak mengatakan akan groundbreaking dalam waktu dekat tapi mereka paling mendekati dalam tahapan untuk KPBU perumahan ASN. Kira-kira kapan, kita targetkan awal tahun depan tapi ini sangat tergantung prosesnya bukan hanya di investornya, tapi juga pemerintah Indonesia," kata Agung.

[Gambas:Video CNN]

Akhir pekan tidak mungkin seberbahaya ini

UMP Jawa Barat Hanya Naik 3,57 Persen Jadi Rp2,05 Juta di 2024******

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menaikkan upahminimum provinsi (UMP) Jabar 2024 sebesar 3,57 persen ke Rp2.057.495.

Per tahun ini, UMP Jawa Barat ada di posisi Rp1.986.670. Dengan kata lain, kenaikan 3,57 persen di 2024 setara Rp70.825.

"Pemprov sudah mendengarkan aspirasi dari asosiasi maupun serikat pekerja, baik yang disampaikan langsung melalui unjuk rasa maupun melalui dewan pengupahan. Kami juga sudah menerima rekomendasi dari dewan pengupahan," kata Bey, dikutip dari detikcom, Selasa (21/11).

Bey mengatakan dasar perhitungan UMP tahun ini adalah PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Ia yakin beleid tersebut sudah mengakomodir semua kepentingan.

Meski begitu, ia membolehkan buruh di Jawa Barat berunjuk rasa untuk menanggapi penetapan besaran UMP tersebut. Namun, Bey menegaskan aksi unjuk rasa harus tertib.

"Untuk kabupaten/kota akan ditetapkan (upah minimum kabupaten/UMK) 30 November (2023) dan tentunya akan ada kenaikan di bandingkan tahun lalu," jelas Bey.

"Unjuk rasa ya silahkan, tapi yang penting tertib, tidak anarkis dan peraturan kan seperti kita lihat juga peraturannya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa kekayaan kota

Kekayaan Dua Anak Haji Isam Menurun Rp4,55 T Dalam Setahun******

Harta dua anak crazy richpengusaha sawit Kalimantan Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam; Liana Saputri dan Jhony Saputra menguap Rp 4,55 triliun dalam kurun waktu kurang dari setahun.

Alhasil, saat ini kekayaan mereka ditaksir tinggal Rp 1,98 triliun.

Lalu bagaimana harta itu bisa menguap?

Saham PGUN saat ini tercatat berada di harga Rp452 per saham dengan kapitalisasi Rp2,59 triliun. Harga tersebut telah ambruk 67 persen dari titik tertinggi di Rp1.350 per saham dengan valuasi Rp 7,74 triliun.

Pada valuasi tertinggi awal Januari lalu, harga kekayaan gabungan keduanya tercatat mencapai Rp6,53 triliun atau masing-masing senilai Rp3,26 triliun. Harta tersebut dimiliki anak Haji Isam lewat kepemilikan tidak langsung di PGUN sebesar 84,32 persen secara bersama.

Dua perusahaan pengendali PGUN milik anak Haji Isam adalah PT Citra Agro Raya (CAR) dan PT Araya Agro Lestari (AAL). Saat ini harta keduanya di aset tersebut telah berkurang drastis dan tersisa Rp1,98 triliun atau lenyap Rp4,55 triliun dalam kurun waktu kurang dari setahun.

Sebelumnya, dua perusahaan milik Liana dan Jhony tercatat mengurangi kepemilikan sahamnya di PGUN yang kini bersisa 76,69 persen atau masing-masing sekitar 38 persen.

CAR dan AAL menjual 4,4 miliar saham kepada PT Baramega Citra Mulia Persada pada 20 Maret 2023 dengan total perolehan dana segar senilai Rp 352 miliar.

Meski harga sahamnya telah turun tajam sejak awal tahun ini, saham PGUN masih mengalami kenaikan 293 persen dari harga penawaran umum perdana 3 tahun lalu.

Liana dan Jhony tercatat menjadi pemegang saham dengan kepemilikan langsung paling besar kala perusahaan melangsungkan penawaran umum perdana. Kepemilikan keduanya nyaris sama rata sebelum IPO, dengan Liana tercatat sebagai pengendali dan ikut menjabat sebagai Komisaris Utama PGUN hingga saat ini.

Liana yang kala IPO PGUN 2020 lalu diketahui berusia 22 tahun, memiliki latar pendidikan terakhir Business Management and Leadership dari Santa Monica College, Los Angeles 2018.

Sementara itu, Jhony yang kala IPO JARR tahun lalu berusia 19 tahun, diketahui menamatkan masa sekolah menengah atas di SMA Al Azhar Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Pada 2018 ini juga menjabat posisi strategis di berbagai perusahaan lain dalam Grup Jhonlin milik Haji Isam.

[Gambas:Video CNN]

Mendekonstruksi dunia lain

DPR Kritik Ada Proyek IKN Diongkosi APBN Tapi Komponen Lokal Nol******

Ketua Komisi VIIDPRRI Sugeng Suparwoto mengungkap ada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibiayai APBNtetapi nihil produk dalam negeri.

Politikus NasDem itu mulanya menyinggung tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di proyek transisi energi, yang dikritisi Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto. Sugeng lantas mengungkap temuan komisinya soal proyek IKN dengan nol TKDN.

"Kita dengar ada proyek yang dibiayai APBN, tapi TKDN nol, bahaya itu. Boleh disebut? Enggak boleh lah daripada jadi isu politik, tapi sudah keluar itu nol," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Mulyanto lantas menimpali pernyataan Sugeng. Ia berkelakar PDI Perjuangan juga akan ikut menggugat temuan dalam proyek IKN tersebut.

Selain urusan IKN, Mulyanto menegaskan pentingnya TKDN dalam penyusunan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurutnya, berbahaya membiarkan RUU EBT memasukkan frasa 'fleksibilitas' untuk urusan TKDN dalam setiap proyek transisi energi.

"Enggak bisa fleksibel. Harus jelas, tegas, dan terukur. Karena kalau dikasih fleksibilitas, nanti di lapangan larinya ke mana-mana, bahaya untuk TKDN kita," tuntut Mulyanto.

Dalam raker ini, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi juga mendesak setiap pengadaan barang dan jasa dari proyek EBT mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Ia menyebut sumber pendanaan transisi energi itu berasal dari APBN, termasuk pinjaman hingga hibah dari dalam atau luar negeri.

[Gambas:Video CNN]