akun bo slot

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

BEI Investigasi Saham Emiten Prajogo Pangestu Usai Terbang 355 Persen******

Bursa Efek Indonesia (BEI) menginvestigasi pergerakan sahamemiten Prajogo Pangestu,  PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) usai melonjak 355 persen.

CUAN melejit tak wajar dan akhirnya saham emiten Prajogo itu disuspensi pada 19 Desember 2023.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyebut investigasi saham CUAN dilakukan oleh Divisi Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan. Sedangkan tim Penilaian Perusahaan bakal meminta keterangan dari Prajogo Cs.

"Di sini performance kita digging, pola transaksi yang bergerak itu juga dilakukan investigasi," imbuhnya.

Prajogo Pangestu memiliki 9,5 miliar lembar saham di PT Petrindo Jaya Kreasi. Kepemilikannya di CUAN mencapai 85,07 persen.

Bursa sempat bersurat dan mempertanyakan faktor apa yang membuat harga saham emiten milik Prajogo itu meroket.

Direktur Utama CUAN Michael mengaku sudah menyampaikan seluruh rencana atau aktivitas yang diperlukan. Tujuannya, agar pelaku pasar bisa benar-benar mempertimbangkan sebelum memutuskan berinvestasi.

"Menurut perseroan, dengan memperhatikan pemberitaan di media elektronik maupun konvensional, faktor yang mungkin menjadi sentimen positif terkait peningkatan harga saham perseroan adalah karena perseroan secara aktif sedang melakukan beberapa aksi korporasi," jelas Michael dalam keterbukaan informasi pada 20 Desember 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Rincian Biaya Haji per Embarkasi, Tertinggi Surabaya Rp97,8 Juta******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat. Beleid yang diteken 9 Januari 2024 itu mengatur biaya haji per embarkasi.

Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

BPIH sendiri adalah biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji dan dikelola pemerintah setiap musim haji. Dana ini merupakan gabungan dari uang jemaah dan subsidi pemerintah.

- Embarkasi Aceh sebesar Rp87.359.984

- Embarkasi Medan sebesar Rp88.509.253

- Embarkasi Batam sebesar RpRp91.198.048

- Embarkasi Padang sebesar Rp89.103.471

- Embarkasi Palembang sebesar Rp91.307.248

- Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp95.862.448

- Embarkasi Solo sebesar Rp95.926.122

- Embarkasi Surabaya sebesar Rp97.890.448

- Embarkasi Balikpapan sebesar Rp93.874.558

- Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.835.219

- Embarkasi Makassar sebesar Rp97.609.469

- Embarkasi Lombok sebesar Rp95.995.002

- Embarkasi Kertajati sebesar Rp95.862.448

BPIH ini dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina, pelindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH.

Berikut besar Bipih jemaah haji:

- Embarkasi Aceh sebesar Rp49.995.870

- Embarkasi Medan sebesar Rp51.145.139

- Embarkasi Batam sebesar RpRp53.833.934

- Embarkasi Padang sebesar Rp51.739.357

- Embarkasi Palembang sebesar Rp53.943.134

- Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.498.334

- Embarkasi Solo sebesar Rp58.562.008

- Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.526.334

- Embarkasi Balikpapan sebesar Rp56.510.444

- Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp56.471.105

- Embarkasi Makassar sebesar Rp60.245.355

- Embarkasi Lombok sebesar Rp58.630.888

- Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.498.334

Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, biaya hidup, dan visa.

Beleid ini juga mengatur tentang Besaran BPIH Tahun 1445 H/2024 M yang bersumber dari Nilai Manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp8.200.040.638.567.

Sementara, Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp14.558.658.000.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

JK Cerita Tanah Prabowo yang Diusik Anies, Dulu Milik Bob Hasan******

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkap asal usul tanah ribuan milik Prabowo Subianto yang diusik Anies Baswedan saat debat calon presiden Minggu (7/1) lalu.

Menurut JK, tanah yang dikuasai oleh Prabowo itu merupakan hasil pembelian dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu.

JK bercerita bahwa ia lah yang punya peran besar dalam proses pembelian tanah itu. Peran dilakukannya dalam memfasilitasi Prabowo Subianto membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari yang berada di Kalimantan.

"Prabowo datang ke kantor saya, dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri," kata JK di Jakarta, Rabu (10/1).

"Saya telepon Dirut Mandiri Agus Martowardojo. Saya bilang benar ada Kiani Kertas akan dijual? Berapa harganya? Kami akan jual US0 juta dan sudah ada peminat dari Singapura, jangan jual ke Singapura lebih baik ke pengusaha nasional. Lalu dijawab Pak Agus, "Boleh Pak asal cash". Jadi di depan saya ada Pak Prabowo tetapi cash US0 juta," tambahnya .

Setelah pertemuan itu, Prabowo kemudian membeli pabrik Kiani Kertas yang mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200 ribu hektare.

JK berharap keterangan ini menepis isu bahwa ia pernah memberikan lahan kepada Prabowo.

"Bukan saya berikan lahan, melainkan dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten," kata JK.

Pada saat debat, Ahad (7/1) malam, Anies menyoroti lahan 340 ribu hektare milik Prabowo. Ia mengatakan kepemilikan itu merupakan ironi.

Pasalnya, saat menteri pertahanan memiliki lahan seluas itu, setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia justru tidak memiliki rumah.

Prabowo sebut lahan digunakan untuk food estate

Dua hari setelah debat, atau pada Selasa (9/1) Prabowo mengatakan lahan ratusan ribu hektare miliknya sudah diserahkan sebagai tanah hak guna usaha (HGU) yang digunakan untuk proyek lumbung pangan atau food estate.

"Saya sampaikan ke bapak presiden, bapak presiden kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan! saya siap! dan kita sedang menggarap itu," kata Prabowo pada acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa.

Prabowo bercerita semua itu bermula sekitar tiga tahun lalu. Ia ditugaskan menggarap proyek food estate untuk mengantisipasi krisis pangan.

Saat itu, Prabowo mengajukan lahan HGU yang ia kuasai untuk proyek food estate tersebut. Ia mengaku telah menguasai tanah HGU itu sebelum ia menjabat sebagai Menhan.

"Padahal Pak Jokowi ada, saya di istana 2,5 ahun yang lalu saya sudah serahkan tanah itu kepada negara," ucap dia. Ia juga meralat data Anies soal jumlah lahan HGU miliknya, yaitu bukan 340 ribu hektare melainkan 500 ribu hektare.

Tidak diketahui apakah lahan yang disinggung oleh JK dan lahan yang disebut diberikan Prabowo untuk food estate adalah lahan yang sama. 

[Gambas:Video CNN]

Panduan Budidaya Perkotaan

Indodax: Sikap masyarakat sambut "halving day" Bitcoin sangat baik******

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

tukang sampah pesawat

KBRI Canberra gelar Ambassador Goes to Campus, promosikan pendidikan******

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

Membandingkan Giant Sea Wall yang Disebut Prabowo dengan Era SBY******

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta agar proyek Giant Sea Wallatau tanggul laut raksasa dibangun. 

Ia menilai proyek itu sudah dibahas sejak belasan tahun. Apabila tidak dilanjutkan, Prabowo menilai Indonesia akan merugi.

Prabowo yang kini capres nomor urut 2 di Pilpres 2024 itu menilai Giant Sea Wall adalah jawaban terkait fenomena naiknya permukaan air laut hingga hilangnya sejumlah pulau di Indonesia.

Dia menyebut selama melakoni kampanye dari 2014 hingga kini, ia melihat banyak keluarga yang tinggal di daratan pesisir utara Jawa atau Pantura terancam tenggelam hingga banjir rob. Kondisi itu menurutnya membuat kehidupan sebagian masyarakat Pantura mengenaskan dan tidak manusiawi.

"Saya kunjungi, saya melihat keluarga-keluarga itu yang hidup di ruangan, tidurnya, di ruangan makannya itu air setinggi lutut," kata dia.

Giant Sea Wall sebenarnya bukan proyek baru. Proyek ini direncanakan dibangun di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Proyek ini memiliki desain berbentuk burung garuda yang terdiri dari tanggul pantai, yang menempel ke kawasan pesisir; tanggul laut, serta pulau-pulau reklamasi.

Melansir situs Komite Percepatan Penyediaan Instruktur Prioritas (KPPIP), proyek yang juga diberi nama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) itu mencakup pembangunan sebuah tanggul raksasa di bagian utara dari Teluk Jakarta sebagai cara untuk melindungi ibukota dari banjir.

Di dalam tanggul itu, akan dibangun laguna-laguna besar untuk menampung aliran dari 13 sungai di Jakarta.

Nilai investasi proyek ini mencapai Rp5,67 triliun dengan skema pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, BUMD dan, swasta.

Konstruksi proyek ini dimulai dari 2015 dan ditargetkan rencana mulai beroperasi di 2024. Pembangunan Giant Sea Wall ini terdiri dari tiga fase.

Fase A dimulai dengan peletakan batu pertama pada Oktober 2014, atau di akhir masa Pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Fokusnya, penguatan dan pengembangan tanggul-tanggul pantai sepanjang 30 kilometer dan membangun 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Pembangunannya kemudian diperkuat di masa Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]

Fase B, dengan fokus membangun tanggul laut luar barat dan waduk besar, diperkirakan akan dibangun pada periode 2018 sampai 2022. Namun, sejauh ini tahap tersebut belum juga terlaksana.

Fase C difokuskan untuk membangun tanggul luar timur yang akan dibangun setelah 2023.

Namun, proyek ini ditolak warga dan aktivis lingkungan. Momentum Pilkada DKI Jakarta 2017 juga semakin menghambat proyek karena pada saat itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada 2018, sempat menyebut tanggul raksasa ini bakal menjadi "kobokan raksasa".

Sementara pada 2022 lalu, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja juga mengakui saat ini pembangunan tanggul yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat masih terfokus pada tanggul di bibir pantai.

Nah yang berkaitan dengan Giant Sea Wall sekarang ini, rencananya dibangun di kawasan pantai utara Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wall itu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Ia menuturkan rencana tersebut akan ditindaklanjuti segara. Menurut Airlangga, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga sangat penting. Sebab, kata dia, pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif.

Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.