kingdomtot

Teknik Bintang Kuno

Sederet Properti di Singapura yang Dibeli Sukanto Tanoto******

Miliarder IndonesiaSukanto Tanoto tampak gemar membeli sejumlah propertidi Singapura. Teranyar, ia merogoh kocek US5 juta atau Rp9,4 triliun (kurs Rp 14.724 per dolar AS) untuk membeli Tanglin Mall di kawasan Orchard Road.

Sederet properti yang dibeli Tanoto di Singapura dilakukan melalui perusahaannya, Pacific Eagle Real Estate. Tak hanya di Singapura, sederet aset properti Tanoto tersebar di China hingga negara-negara Eropa.

Khusus di Singapura, Tanglin Mall adalah pembelian terbarunya. Kabar pembelian mal ini mencuat pertama kali dari pemberitaan di Forbes pada akhir Februari 2023 lalu.

Berikut sederet properti di Singapura yang dibeli Sukanto Tanoto:

1. Tanglin Mall

Pusat perbelanjaan yang dibangun pada 1970-an ini berlantai 12 dan terletak di sebidang tanah hak milik seluas 68.512 kaki persegi. Lokasinya di sepanjang Jalan Tanglin dan Jalan Cuscaden sangat dekat dengan pusat medis terkenal, seperti Pusat Medis Camden dan Rumah Sakit Gleneagles.

Savills Singapore selaku perantara jual beli ini menyebut Tanglin Mall bisa dikembangkan menjadi pengembangan komersial dengan ketinggian maksimum 20 lantai serta rasio plot kotor yang diizinkan sebesar 4,2 kali.

"Tender untuk pusat perbelanjaan Tanglin sangat diperebutkan. Daya tarik utama dari situs ini adalah menjadi situs komersial hak milik, yang memungkinkan fleksibilitas berbagai opsi pengembangan," sebut Direktur Pelaksana Penjualan, Investasi, dan Pasar Modal Savills Jeremy Lake.

Lihat Juga : Depak Dolar AS, Yuan Jadi Mata Uang Penguasa Transaksi Dunia

2. Mondrian Singapore Duxton

Dikutip dari situs resmi Pacific Eagle Real Estate, Tanoto juga membeli Chinatown Plaza di distrik Tanjong Pagar dekat distrik bisnis Raffles Place pada 2018 lalu. Saat ini, properti itu dalam tahap pengembangan menjadi Mondrian Singapore Duxton.

Nantinya, properti ini akan menjadi hotel mewah yang menggabungkan arsitektur dari ruko kuno Singapura dengan pengaruh kontemporer. Ada sekitar 300 kamar yang bakal tersedia.

"Proyek ini menghubungkan tiga kawasan food and beverage (F&B) dan gaya hidup populer, yakni Keong Saik Road, Bukit Pasoh, dan Duxton Hill. Ini bakal menampilkan empat konsep F&B, yakni restoran steak, speakeasy bar, lounge cafe, dan restoran rooftop," tulis di situs resmi perusahaan Tanoto tersebut.

3. Duke's Road

Pacific Eagle merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) milik keluarga Tanoto. Perusahaan ini telah membuat terobosan di pasar real estate Singapura dalam beberapa tahun terakhir.

Selain Tanglin Mall dan Mondrian Singapore Duxton, Tanoto juga punya Duke's Road. Gedung ini berada di dekat Botanic Gardens yang merupakan situs warisan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).

Properti milik Tanoto ini berada di lokasi utama di Jalan Bukit Timah, yang merupakan lokasi perumahan eksklusif dan kelas atas. Nantinya, bakal dibangun kembali dalam bentuk perumahan dan bangunan komersial seluas 5.000 meter persegi.

Lokasi Duke's Road hanya berjarak 10 menit berkendara ke pusat perbelanjaan Orchard Road. Bahkan, properti milik Tanoto tersebut dikelilingi berbagai fasilitas, seperti supermarket, kafe, dan tempat makan populer.

[Gambas:Video CNN]

Master catur bersih

Tak Bayar THR Sesuai Aturan, 1.537 Perusahaan Diadukan ke Kemnaker******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 2.303 aduan soal pembayaran Tunjangan Hari Raya(THR) per 23 April 2023. Aduan tersebut melibatkan 1.537 perusahaan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut perusahaan di DKI Jakarta menjadi yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 425 perusahaan. Kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 305 perusahaan.

"Sedangkan yang sudah ditindaklanjuti adalah 278 aduan. Lainnya sedang proses validasi dan verifikasi," kata Anwar dalam keterangan resmi, Minggu (23/4).

Anwar mengatakan usai Cuti Bersama, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti aduan-aduan tersebut.

"Kita akan laksanakan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi untuk mengakselerasi penyelesaian aduan, sembari menunggu H+7 untuk melihat jumlah terakhir aduan," ujarnya.

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

[Gambas:Video CNN]

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Mendekonstruksi dunia lain

Pemerintah Pangkas DMO Migor Jadi 300 Ribu Ton per Bulan******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurunkan kuota kewajiban pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) bulanan dari 450 ribu ton menjadi 300 ribu ton. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Mei 2023.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan kuota DMO dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton selama Februari hingga April tahun ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya menurunkan harga minyak goreng kemasan, Minyakita, di pasaran.

"Angka kewajiban DMO atau besaran jumlah DMO dilakukan pengurangan dari 450 ribu ton per bulan yang berlaku sampai akhir April ini kembali ke 300 ribu ton," ujar Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan dalam konferensi pers, Kamis (27/4).

Pemerintah juga menurunkan rasio volume ekspor minyak sawit atau Crude Palm Oil(CPO) dan turunannya dari 1:6 menjadi 1:4. Sebagai contoh, jika pelaku usaha memasok CPO sebanyak 1.000 ton maka akan memperoleh hak ekspor sebesar 4.000 ton.

Selanjutnya, pemerintah menaikkan insentif faktor pengali ekspor bagi pelaku usaha yang memasok minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan MinyaKita dari 1,5 menjadi 2 untuk kemasan bantal dan naik dari 1,75 menjadi 2,25 untuk kemasan lainnya.

Hal tersebut diharapkan bisa mendorong produsen atau eksportir untuk lebih banyak mendistribusikan DMO dalam bentuk kemasan merek Minyakita.

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan dengan penambahan insentif diharapkan dapat menaikkan proporsi perbandingan DMO minyak goreng curah dengan Minyakita. Menurutnya, sempat terjadi penurunan rasio DMO minyak goreng curah dengan Minyakita beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan saat ini proporsi DMO Minyakita sudah mulai naik menjadi 55 persen dibandingkan minyak curah dan diharapkan terus bertambah seiring ditambahnya insentif.

"Kita harapkan perbandingannya nanti jadi 70,30. Jadi kemasan 70, untuk curahnya 30," kata Isy.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak Hantu yang Salah

Ekonom Sebut Cuan Rp105 T Melayang Imbas Batal Piala Dunia U******

Ekonom memperkirakan dunia usaha kehilangan cuan hingga Rp105 triliun imbas Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala DuniaU-20.

Pengamat Ekonomi Digital dari Institut of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan penyelanggaraan pesta olahraga ini harusnya memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Namun, semuanya sirna karena dibatalkan.

"Kalau hitungan saya potensi ekonomi yang hilang, terutama dari sisi dunia bisnis kita kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp105 triliun," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/3).

Nailul menghitung dengan mengansumsikan pengeluaran tamu yang datang per hari mencapai Rp10 juta per orang. Biaya itu mencakup biaya hotel, makan, transportasi sampai biaya tiket pesawat.

Belum lagi jika para tamu yang hadir ikut menikmati pariwisata yang ada di Tanah Air. Kemungkinan pengeluaran per hari bisa lebih besar.

Ia memperkirakan kalau jadi di gelar di Indonesia, Piala Dunia bisa menyedot jumlah tamu sebanyak 35 ribu orang, atau 50 persen dari tamu yang hadir di Piala Dunia U-20 Polandia pada 2019 lalu.

"Jadi saya asumsikan Rp10 juta per hari. Orang yang datang pas Pildun U-20 di Polandia, 70 ribu. Saya ambil 50 persen saja. Jadi saya hitungnya Rp10 juta dikalikan 350 ribu orang dan dikalikan 30 hari (lama penyelenggaraan)," jelasnya.

Sementara, dampak kepada minat investasi investor dinilai tidak terlalu besar. Sebab, gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tak berhubungan langsung dengan investasi.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau ke investasi sih saya rasa tidak akan signifikan, di mana cukup jauh untuk dihubungkan," kata dia.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga melihat dampak batalnya acara ini sangat kecil ke investasi. Karena, acara olahraga tidak menjadi pertimbangan investor untuk menanam modal di negara lain.

"Umumnya, pertimbangan investor ketika ingin berinvestasi lebih banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya saing ekonomi suatu negara, kemudahan mendapatkan bahan baku, kepastian hukum, hingga insentif yang diberikan," pungkas Rendy.

Iblis ada di sekitar

Kinerja Manufaktur RI Naik ke 51,9, Kalahkan China hingga Vietnam******

Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat 51,9 pada Maret 2023 atau naik dibanding bulan sebelumnya, 51,2. Angka itu berdasarkan hasil survei yang dirilis S&P Global.

Capaian tersebut melampaui PMI pusat manufaktur terbesar dunia yaitu, China (50). Kinerja industri RI juga lebih tinggi dari PMI ASEAN (51), Malaysia (48,8), Vietnam (47,7), Taiwan (48,6), Jepang (49,2), Korea Selatan (47,6), Inggris (48,0), Amerika Serikat (49,3), dan Jerman (44,4).

Level PMI di atas 50 menunjukkan sektor manufaktur Indonesia masih tergolong ekspansif. Sebaliknya, level di bawah 50 menunjukkan bahwa industri manufaktur tertekan atau kontraksi.

Agus menilai tingkat ekspansi PMI manufaktur Indonesia tersebut sejalan dengan hasil Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2023 yang juga mekar ke 51,87.

"PMI manufaktur dan IKI pada Maret 2023 sama-sama menunjukkan bahwa posisi ekspansi didukung oleh permintaan baru dari domestik yang meningkat. Kami optimistis, dengan akselerasi pada realisasi belanja produk dalam negeri, permintaan baru akan semakin meningkat di periode selanjutnya," terangnya.

Ia juga menilai kenaikan permintaan domestik mendorong meningkatnya output dan tenaga kerja. Ditambah lagi, kinerja vendor meningkat dan transportasi semakin baik sehingga persediaan bahan baku meningkat dan hambatan produksi berkurang.

Menurut Agus, ekspansi PMI tidak lepas dari peningkatan kinerja internal perusahaan dan upaya pemerintah dalam menjaga pasar dalam negeri dan memperbaiki iklim usaha industri.

Kendati biaya input masih menanjak, industri tidak lagi meneruskan kenaikan tersebut ke harga produknya. Hambatan pasokan di sektor manufaktur Indonesia semakin berkurang pada Maret, sehingga waktu pemenuhan pesanan semakin pendek.

Selanjutnya, Kemenperin akan fokus untuk memacu produktivitas di sektor industri sekaligus memperkuat pasar dalam negeri, dengan mengoptimalkan penggunaan produk lokal dan substitusi impor.

Upaya ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada gelaran Business MatchingProduk Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang dipilih oleh bumi

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita