gacor8800

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Nelayan Kritik Izin Ekspor Pasir Laut: Barbar dan Sangat Purba******

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengkritik kebijakan ekspor pasir lautyang diizinkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai izin ekspor pasir laut itu bentuk praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak beradab dan sudah kuno.

"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," ujar Dani dalam diskusi virtual yang disiarkan akun YouTube KNTI, Minggu (11/6).

"Agar penggunaan diksi yang disampaikan pemerintah, terutama KKP, itu memiliki posisi yang jelas. Jangan menganggap rakyat ini bodoh, enggak ngerti apa-apa. Jangan menganggap nelayan-nelayan kecil tradisional yang pernah menjadi (tempat) praktik eksploitasi pasir laut itu gak ngerti dampak yang terjadi," kata Dani.

"Sudah saatnya (pemerintah) mengakui, jangan buat istilah-istilah yang akan membuat mereka bodoh sendiri," imbuhnya.

Ia juga curiga dengan perumusan PP tersebut yang dinilai senyap tanpa melibatkan aspirasi rakyat. Dani mengatakan pengerukan dan ekspor pasir laut bertentangan dengan niat pemerintah yang menggemakan hilirisasi demi menambah nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar. Seberapa besar tingkat kerahasiaan PP ini? Jika ini adalah wujud kebijakan publik, seharusnya melibatkan rakyat," katanya.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Dalam kesempatan itu, dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran berpendapat kaum oligarki dan kapitalis diuntungkan dalam beleid baru pemerintah tersebut.

Ia mengutip pernyataan beberapa ahli yang menyebut aturan tersebut prematur. Zulhamsyah juga menaruh curiga bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 lahir di tengah tekanan permintaan pembangunan pulau reklamasi di negara tetangga.

"Sehingga negara paling besar dan dekat diminta berkontribusi membuat pulau reklamasi di negara lain? Apa kepentingan oligarki? Di Indonesia bicara oligarki ada kelompok kapitalis menguasai Indonesia, di Sumatra, Papua, Kalimantan, Sulawesi juga," kata Zulhamsyah.

"Di mana letak keadilan sosial yang disebut dalam sila kelima? Yang dikatakan 'aku paling Pancasila', orang lain tidak. Maka perhatikan sila per sila dari Pancasila," ucapnya.

Lihat Juga : 5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.

Dominasi generasi muda

Mengintip Dana Desa di Papua di Tengah Dugaan untuk Beli Senjata KKB******

Dana Desa di Papua diduga disalahgunakan untuk membeli senjata oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Fakta itu disampaikan Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Donny Charles Go. Ia mengatakan fakta diketahui saat Polri sedang melakukan razia dan menangkap pelaku pembawa senjata api serta amunisi.

Berdasarkan pemeriksaan, kata Donny, pelaku mengaku mendapatkan kedua benda itu dengan cara membeli dari tersangka lain yang telah lebih dulu diproses hukum.

Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga sebelumnya memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki penggunaan Dana Desa di dua daerah yang menjadi wilayah konsentrasi KKB di Papua Barat.

"Dua tahun terakhir ada insiden yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni. Tim lagi menyelidiki penggunaan Dana Desa di dua kampung di Kabupaten itu," kata Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Barat Kombes Polisi Romylus Tamtelahitu di Manokwari, 28 Oktober 2022.

Romylus menegaskan Dana Desa sama sekali tidak dibenarkan jika mengalir ke kelompok kriminal bersenjata. Ia juga menuturkan polisi sudah mengidentifikasi sejumlah daerah yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

Lalu sebenarnya berapa Dana Desa yang mengalir ke daerah itu?

Berdasarkan data Kementerian Desa (Kemendes), Dana Desa dalam pagu anggaran 2022 ke Provinsi Papua menyentuh Rp4,79 triliun untuk 5.411 desa. Tercatat sudah 98,42 persen penyaluran Dana Desa terealisasi.

Sementara itu, Kemendes PDT mencatat Dana Desa dalam pagu anggaran 2022 untuk Provinsi Papua Barat mencapai Rp1,36 triliun yang terbagi ke dalam 1.742 desa. Realisasinya sudah menyentuh 97,42 persen.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, berikut rincian dana desa yang di beberapa daerah rawan konflik:

1. Maybrat, Papua Barat

Di Maybrat pernah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh 50 anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menggunakan senjata tajam secara tiba-tiba dalam gelap.

Empat orang meninggal dunia imbas insiden tersebut, yakni atas nama Lettu Chb Dirman, Serda Ambrosius, Praka Dirham, dan Pratu Zul Ansari.

TNI yang menginvestigasi insiden penyerangan itu menangkap dua orang yang diduga terlibat. Mereka diduga anak buah kelompok separatis pimpinan Manfet Fatem yang merupakan DPO kasus pembunuhan.

Berdasarkan data Kemenkeu, Maybrat mengantongi dana desa sebesar Rp182 miliar pada 2022. Rinciannya, alokasi dasar Rp120 miliar, alokasi formula Rp52,87 miliar, alokasi afirmasi Rp1,26 miliar, dan alokasi kinerja sebesar Rp8,14 miliar.

Sedangkan pada tahun ini Maybrat tercatat menerima dana desa sebesar Rp182,29 miliar.

[Gambas:Video CNN]

2. Kali Braza, Yahukimo, Papua

KKB pernah membunuh dua pekerja pembangunan jembatan dari PT Indo Papua bernama Rinaldo Raturoma dan Dedi Imam.

Aksi keji itu terjadi di sekitar jembatan Kali Braza, Kabupaten Yahukimo. Saat itu, mereka dihadang oleh KKB ketika hendak mengantar masyarakat ke Kali Yegi. Mobil yang dikendarai korban diduga dibakar oleh para pelaku usai dibunuh.

Yahukimo tercatat mengantongi dana desa Rp427 miliar pada tahun lalu. Rinciannya adalah alokasi dasar Rp263,42 miliar, alokasi formula Rp138,20 miliar, alokasi afirmasi Rp12,04 miliar, dan alokasi kinerja sebesar Rp13,77 miliar.

3. Dekai, Yakuhimo, Papua

Selain di Kali Braza, konflik juga terjadi di Distrik Dekai, Yakuhimo. Serangkaian kontak senjata dan pembakaran rumah warga yang diduga melibatkan kelompok separatis terjadi jelang peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia.

Penyerangan diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Tenius Gwijangge yang bermarkas di Kabupaten Nduga. Aksi itu kemudian dibenarkan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

Yahukimo tahun ini tercatat mengantongi dana desa sebesar Rp427,45 miliar. Sedangkan Dekai mendapatkan dana desa Rp1,1 miliar pada 2022. Rinciannya, alokasi dasar sebesar Rp788 juta dan alokasi formula Rp319 juta.

4. Ilaga, Puncak, Papua

Wilayah Distrik Ilaga menjadi salah satu lokasi yang sering terjadi kontak senjata antara aparat dengan KKB. Warga sipil sering diungsikan jika baku tembak pecah.

Fasilitas umum seperti Puskesmas hingga gedung sekolah sempat menjadi target pembakaran oleh KKB sepanjang Mei 2021 lalu. Tercatat, beberapa bangunan yang dirusak seperti gedung SD Mayuberi, rumah dinas guru, Puskesmas, Jembatan Kimak, Jalan Tagaloa, hingga Jalan Wuloni Pintu Angin.

Distrik Ilaga berada di Kabupaten Puncak yang menerima dana desa sebesar Rp190 miliar. Alokasi dasar untuk Puncak mencapai Rp108,40 miliar, alokasi formula sebesar Rp65,04 miliar, alokasi afirmasi Rp8,77 miliar, dan alokasi kinerja menyentuh Rp8,08 miliar.

Angka dana desa yang diterima Kabupaten Puncak tahun ini tak beda jauh, yakni di kisaran Rp190 miliar.

5. Pegunungan Bintang, Papua

Kelompok separatis menyerang Kantor Polisi Sub Sektor Oksamol, Pegunungan Bintang pada Mei 2021. Buntutnya, Kapolsubsektor Briptu Mario Sanoy meninggal dunia.

Mario saat itu berada di kantor polisi seorang diri. Sekitar pukul 01.330 WIT, ada enam orang tak dikenal yang menyantroni tempat kejadian perkara. Mereka diduga membunuh Mario dan mencuri senjata api di kantor tersebut.

Berdasarkan data Kemenkeu, Kabupaten Pegunungan Bintang mengantongi dana desa sebanyak Rp231,67 miliar di 2023. Jika ditotal secara keseluruhan dengan dana alokasi umum hingga dana otonomi khusus, Pegunungan Bintang mengantongi Rp1,25 triliun.

6. Beoga, Puncak, Papua

Baku tembak antara aparat dengan KKB pernah terjadi di Distrik Beoga, Puncak, Papua pada April 2021. Akibatnya, Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha meninggal dunia.

Penjagaan dan pengejaran terhadap KKB dilakukan secara masif selepas penembakan perwira tinggi TNI berpangkat Jenderal itu. Bahkan, beberapa saat setelah kematian Kabinda, pemerintah langsung menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.

Puncak tercatat mengantongi dana desa sebesar Rp190 miliar per 2023. Namun, wilayah di Papua ini mendapatkan Rp1,32 triliun dari keseluruhan dana alokasi umum, dana otonomi khusus, hingga dana desa.

Satu-satunya Dewa Dharma

Garuda Bersiap Longgarkan Penggunaan Masker di Pesawat******

PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk mulai melonggarkan syarat dan protokol kesehatanbagi penumpang mereka, utamanya mengenai kewajiban menggunakan maskerpada saat melaksanakan perjalanan.

Pelonggaran kata Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, dilakukan merujuk pada kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 16 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Udara Pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

"Dengan diberlakukannya SE Kemenhub tersebut, saat ini Garuda Indonesia siap mengimplementasikan penyesuaian protokol kesehatan pada layanan penerbangan khususnya terkait dengan aturan penggunaan masker bagi penumpang, di mana sesuai dengan ketentuan dari Kemenhub tersebut para penumpang yang dalam keadaan sehat diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker," katanya dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (12/6) ini.

"Kebijakan tersebut melengkapi berbagai Ketentuan pelaku perjalanan bagi perjalanan orang dengan transportasi udara di masa transisi endemi covid-19," katanya.

Melalui penerapan kebijakan tersebut, Irfan mengatakan awak kabin yang bertugas juga akan mulai mengimplementasikan peniadaan penggunaan masker secara bertahap mengacu pada ketentuan protokol kesehatan yang berlaku.

"Tentunya berbagai penyesuaian penerapan prokes di masa transisi endemi ini akan kami lakukan secara bertahap dengan mengkaji kebutuhan penyesuaian layanan masyarakat di tengah masa adaptasi normalisasi layanan di masa transisi endemi", jelas Irfan.

"Kesiapan penerapan penyesuaian prokes melalui optimalisasi berbagai lini layanan ini menjadi upaya kami untuk senantiasa menghadirkan pengalaman penerbangan yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa melalui sinergitas bersama berbagai stakeholderpenerbangan baik dalam prosedur pre flight, in flighthingga post flight," jelas Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak terkalahkan

Nelayan Kritik Izin Ekspor Pasir Laut: Barbar dan Sangat Purba******

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengkritik kebijakan ekspor pasir lautyang diizinkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai izin ekspor pasir laut itu bentuk praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak beradab dan sudah kuno.

"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," ujar Dani dalam diskusi virtual yang disiarkan akun YouTube KNTI, Minggu (11/6).

"Agar penggunaan diksi yang disampaikan pemerintah, terutama KKP, itu memiliki posisi yang jelas. Jangan menganggap rakyat ini bodoh, enggak ngerti apa-apa. Jangan menganggap nelayan-nelayan kecil tradisional yang pernah menjadi (tempat) praktik eksploitasi pasir laut itu gak ngerti dampak yang terjadi," kata Dani.

"Sudah saatnya (pemerintah) mengakui, jangan buat istilah-istilah yang akan membuat mereka bodoh sendiri," imbuhnya.

Ia juga curiga dengan perumusan PP tersebut yang dinilai senyap tanpa melibatkan aspirasi rakyat. Dani mengatakan pengerukan dan ekspor pasir laut bertentangan dengan niat pemerintah yang menggemakan hilirisasi demi menambah nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar. Seberapa besar tingkat kerahasiaan PP ini? Jika ini adalah wujud kebijakan publik, seharusnya melibatkan rakyat," katanya.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Dalam kesempatan itu, dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran berpendapat kaum oligarki dan kapitalis diuntungkan dalam beleid baru pemerintah tersebut.

Ia mengutip pernyataan beberapa ahli yang menyebut aturan tersebut prematur. Zulhamsyah juga menaruh curiga bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 lahir di tengah tekanan permintaan pembangunan pulau reklamasi di negara tetangga.

"Sehingga negara paling besar dan dekat diminta berkontribusi membuat pulau reklamasi di negara lain? Apa kepentingan oligarki? Di Indonesia bicara oligarki ada kelompok kapitalis menguasai Indonesia, di Sumatra, Papua, Kalimantan, Sulawesi juga," kata Zulhamsyah.

"Di mana letak keadilan sosial yang disebut dalam sila kelima? Yang dikatakan 'aku paling Pancasila', orang lain tidak. Maka perhatikan sila per sila dari Pancasila," ucapnya.

Lihat Juga : 5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.

Qihua Yushu

29,2 Juta Produk Belum Bersertifikat Halal******

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) menyatakan sebanyak 30 juta produk usaha belum memiliki sertifikasi halal.

"Sebanyak 30 juta produk usaha membutuhkan sertifikasi halal. Namun hingga kini, baru sekitar 725 ribu produk yang bersertifikat halal dan 405 ribu di antaranya berasal dari sektor UMKM," ungkap Kepala BPJPH M. Aqil Irham melalui keterangan resmi, Kamis (8/6).

Menurutnya, jika dibandingkan dengan total UMKM di Tanah Air yang mencapai 64,2 juta. Jumlah ini masih sangat kecil sehingga dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk mendorong akses sertifikasi halal.

Kewajiban ini berlaku secara bertahap dimulai sejak 17 Oktober 2019. Khusus untuk makanan dan minuman, batas waktu wajib bersertifikat halal adalah pada 2024.

Dengan demikian, hal ini menjadi tantangan semua pihak untuk memperjuangkan agar para pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman khususnya UMKM untuk segera melakukan sertifikasi halal.

Oleh karena itu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengadakan kegiatan Festival Syawal yang diselenggarakan dengan tajuk 'Jaminan Halal dimulai dari Hulu'.

Acara ini merupakan event yang diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian LPPOM MUI terhadap kehalalan produk yang beredar di Indonesia, dimulai dari sumber awal rantai produksi halal untuk dipastikan kehalalannya, sebagai hulu atau sumber awal dari produksi halal selanjutnya.

Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati mengungkapkan tantangan besar dalam sertifikasi halal terkait pasokan bahan baku turunan hewani.

"Riset KNEKS bersama Halal Science Center IPB pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 85 persen RPH (rumah potong hewan) belum memiliki sertifikat halal. Tentu ini bisa menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang bercita-cita melakukan sertifikasi 10 juta produk halal," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Muti menuturkan gelaran Festival Syawal LPPOM MUI 1444H (2023) telah diikuti oleh 2.282 peserta bimbingan teknis dan 30 RPH yang sedang dalam proses sertifikasi.

Adapun RPH diantaranya, yang berlokasi di RPH Rawa Terate, Jakarta Timur, akan dilakukan penyerahan Sertifikat Halal (SH) hari ini.

"Diharapkan akan memicu kesadaran melakukan sertifikasi halal untuk RPH/RPU (rumah potong unggas) di seluruh Indonesia," pungkas Muti.

Petualangan animasi domestik

KKP Jelaskan soal Harga Pasir Laut yang Dipatok Sebelum Ekspor Dibuka******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan harga pasir lautyang telah dipatok dua tahun sebelum aturan izin ekspor diterbitkan Presiden Joko Widodo tahun ini.

Acuan harga itu diatur dalam Keputusan Menteri KKP (Kepmen KKP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diteken pada 18 September 2021.

Sementara itu, izin Jokowi terkait ekspor pasir laut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid ini diteken pada 15 Mei 2023 atau dua tahun setelah Kepmen KKP diundangkan.

Saat ini, pihaknya masih menunggu peraturan menteri (Permen) yang sedang disusun.

"Harga patokan itu akan dikoreksi kembali dalam kepmen yang baru" kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/6).

Ia menambahkan, tarif pasir laut yang diatur dalam Permen 82/2021 merupakan turunan dari PP 5/2021 di sektor kelautan terkait pemanfaatan pasir laut oleh KKP dan PP 85/2021 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) KKP.

"Itu akan direvisi berdasarkan PP 26 menjadi HPP (harga pokok penjualan) sedimentasi," kata Wahyu.

Dalam Kepmen KKP Nomor 82 Tahun 2021 itu, ada ketentuan soal harga patokan pasir laut dalam perhitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pemanfaatan pasir laut untuk kebutuhan dalam negeri dibanderol Rp188 ribu per meter kubik. Sedangkan untuk ekspor dipatok harga Rp228 ribu per meter kubik.

"Harga patokan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut," bunyi diktum kedua Kepmen tersebut dikutip Kamis (8/7).