rtp sdtoto

Chen Pingan, Murong Xue

Mendag Jamin RI Tak Impor Garam Lagi Usai Diprotes Petani Madura******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas menjamin Indonesia tak akan lagi mengimpor garam konsumsi usai diprotes petaniasal Madura.

"Alhamdulillah saya hari ini dikunjungi teman-teman mewakili petani garam dari Madura dan meminta agar pemerintah tak lagi impor garam konsumsi. Saya jamin, saya guarantee itu dilakukan, tidak boleh impor garam konsumsi. Karena untuk petani dan menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Zulhas, dikutip dari detikcom, Rabu (26/7).

Juru Bicara Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) KH Muhdlor Abdullah yang mewakili petani garam mendesak pemerintah agar tak mengimpor garam konsumsi. Mereka mengklaim kualitas garam yang diproduksi petani Madura sudah cukup baik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor garam Indonesia stabil di atas 2,5 juta ton per tahun sejak enam tahun lalu. Pada 2017, impor garam tercatat 2,55 juta ton.

Lalu, impor garam pada 2018 meningkat menjadi 2,83 juta ton sebelum turun kembali ke 2,59 juta ton pada tahun berikutnya. Namun, angka tersebut kembali naik ke 2,6 juta ton pada 2020 dan 2,83 juta ton di 2021.

Beberapa negara importir garam tersebut, antara lain Australia, India, Selandia Baru, China, Denmark, Jerman, hingga Thailand.

[Gambas:Video CNN]

Obat besar

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta******

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabayaberpotensi besar dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Artinya, kemungkinan besar tak jadi dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hal ini berdasarkan dari surat permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Kemenhub ajukan ke kita untuk didrop saja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini. Tapi kita masih evaluasi dulu dan kita juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7).

Meski demikian, Wahyu mengakui meski jadi dibangun di tahun ini, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya tak akan bisa selesai sesuai target di 2024. Pasalnya, sampai saat ini pembiayaan pembangunan juga belum ada.

"Itu kan enggak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," imbuhnya.

Lihat Juga : DPR Dengar Rumor Ahok Bakal Jadi Bos Pertamina

Selain Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, proyek yang dipastikan akan dikeluarkan dari PSN adalah Pelabuhan Ambon. Lagi-lagi dikarenakan karena tak ada investor yang mau masuk ke proyek tersebut.

"Pelabuhan Ambon juga itu sudah pasti didrop. Karena kembali lagi, waktu itu kan Pak Luhut sampaikan, ini harus dibangun tapi kalau ada swasta mau masuk. Nah, ini swastanya belum bersedia masuk di sana. Jadi enggak mungkin juga kayaknya itu selesai di 2024. Itu yang mungkin akan didrop," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pejuang mutlak

Teten Ingin Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta Tak Dijual di e******

Menteri Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mau mengatur harga produk imporyang masuk dan dijual di toko online paling murah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Hal itu dilakukan demi melindungi produk UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita tidak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," tuturnya dalam rekaman yang diterima CNNIndonesia dari tim Humas Kementerian Koperasi UKM, Kamis (27/7).

Ia menegaskan tidak boleh ada perdagangan lintas batas yang bisa langsung diakses konsumen Indonesia. Menurutnya, barang-barang dari luar negeri harus melewati mekanisme impor terlebih dahulu, baru bisa melantai di etalase tokoonline.

"Karena UMKM di dalam negeri harus mengurus izin edar, standar nasional Indonesia (SNI), sertifikasi halal, dan sebagainya. Sementara, mereka (produk impor) tanpa harus urus itu lagi. Harus dilarang," tegas Teten.

Kedua, platform digital tak boleh menjual produk pribadi. Teten menegaskan marketplace seharusnya tidak berhak punya merek pribadi atau menjual barang milik perusahaan rekanan.

Pasalnya, algoritma platform tersebut akan mengarahkan para pengguna untuk membeli brand marketplacetersebut atau toko-toko yang terafiliasi. Ini juga menjadi pukulan bagi UMKM lokal.

Sebelumnya, muncul fenomena Project S TikTok yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja. Ujungnya, perusahaan asal China dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar-besaran dan harga murah," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

Satu pukulan kawan

Sandiaga Tegaskan Produk Indonesia Lebih Berkualitas Dibanding China******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menegaskan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia lebih berkualitas dibanding China.

"Jadi, (barang) dari Tiongkok itu enggak akan dapat kualitasnya. Kalau Bapak/Ibu ke sini (Karya Kreatif Indonesia), akan dapat kualitasnya, imajinasinya, kreasi, dan karya-karya terbaik talenta anak negeri," ujar Sandiaga saat menghadiri Upacara Pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (27/7)

Selain mengkritik barang China, pria yang akrab disapa Sandi itu berjanji akan melindungi produk UMKM dari gempuran barang impor. Salah satu caranya dengan mendorong perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI).

"Kalau banjir barang ilegal akan kami perkuat proteksinya, regulasinya, dan supervisinya. Sehingga kita tidak jadi bulan-bulanan dari barang ilegal," tegas Sandi.

"Semua yang dijual di Indonesia itu harus barang-barang yang memiliki kepastian hukum dan kami harus sosialisasi serta edukasi konsumen supaya lebih menghargai produk-produk asli buatan Indonesia," imbuhnya.

Ia juga menegaskan bakal menjajaki pasar-pasar internasional untuk memasarkan produk UMKM, antara lain Jepang, Prancis, Nigeria, hingga India. Sandi menyebut produk-produk Indonesia sangat diterima di negara-negara tersebut.

Di lain sisi, gempuran produk China, utamanya yang masuk melalui TikTok Shop dikeluhkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Ia resah dengan Project S yang diklaim bisa memata-matai perilaku konsumen Indonesia.

Data itu disebut menjadi bekal untuk UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Produk-produk dari Negeri Tirai Bambu itulah yang diklaim akan membanjiri Indonesia dengan harga murah sehingga mematikan pedagang lokal.

"Banyak pengalaman, seperti di India, Inggris, dan negara-negara lain. Kalau kita terlambat membuat regulasinya, pasar digital kita akan dikuasai oleh produk-produk luar, terutama dari China. Memang mereka bisa memproduksi barang begitu murah sehingga yang terjadi di sini adalah predator invasion, bukan dumping lagi. Enggak masuk akal harganya," keluh Teten.

Meski begitu, ia menyebut sudah bertemu dengan TikTok dan platformdigital itu berjanji tidak akan melanggengkan Project S di Indonesia. Namun, Teten tetap tak tinggal diam.

Ia ingin Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Nantinya, revisi tersebut bakal mengatur batasan harga produk impor yang masuk ke Indonesia. Teten mau produk impor yang masuk dibatasi senilai US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS), sedangkan barang-barang impor di bawah harga tersebut kudu dilarang.

[Gambas:Video CNN]

Conan Sistem Detektif Saya

LKPP Klaim Pertemuan dengan Ahok Sinyal Baik BUMN Minat Produk RI******

Pertemuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama aliasAhokmenjadi sinyal banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mulai tertarik membeli produk lokal.

Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo mengungkapkan hal tersebut dalam gelaran Road to Business Matching Tahap VI-Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI-ICEF). Ia lantas mengapresiasi minat dari para perusahaan pelat merah tersebut.

"Kami dapat permohonan banyak dari teman-teman BUMN untuk bisa beli (barang dan jasa) di katalog. Dengan senang hati tentu kami membuka kesempatan teman-teman BUMN, silakan kalau mau beli di katalog," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

"Kami terima kunjungan Pak Basuki (BTP) atau Pak Ahok bagaimana ke depan barangkali Pertamina bisa beli barangnya di katalog. Kami sedang menjajaki ke sana," sambung Yulianto.

Ia menegaskan kehadiran e-katalog untuk mendukung penggunaan produk-produk lokal oleh kementerian/lembaga (K/L), sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yulianto bahkan menyebut sudah membekukan sekitar 16 ribu produk impor yang mejeng di e-katalog.

Yulianto menyebut pembekuan produk impor tersebut dilakukan demi memberikan ruang lebih bagi para barang dan jasa lokal agar dilirik oleh K/L.

"Konsepnya sederhana, semakin banyak penjual dan pembeli, semakin bagus itu pasar. Kalau penjualnya sedikit, saya khawatir harganya jadi tidak bersaing. Jadi tugas kita semua mendorong sebanyak-banyaknya penjual untuk berjualan di katalog," tuturnya.

"Termasuk pembeli, perannya untuk mengoreksi harga. Pembeli negosiasi, nanti harganya jadi lebih murah. Harga terbaik itu tercatat di katalog, pembeli setelahnya bisa lihat plus dengan rating-rating," tandas Yulianto.

Sebelumnya, Ahok meminta LKPP terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di perseroan. Menurutnya, keterlibatan LKPP bisa mendorong peningkatan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih bersih serta transparan di Pertamina.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Ahok kepada Kepala LKPP Hendrar Prihadi alias Hendi. Ia berharap kerja sama tersebut bisa membuat negara lebih hemat.

"Sebetulnya kita enggak perlu LKPP sebagai PT, tapi saya bilang, enggak bisa! Tetap LKPP yang harus lead. Jadi kita punya sistem akan disambungkan ke LKPP, sehingga kita kirim surat ke semua, kalau mau beli barang harus lihat tokonya LKPP (e-katalog)," ujar Ahok dalam keterangan resmi, Selasa (18/7).

[Gambas:Video CNN]

panduan tuhan

Vietnam Tak Mau Ikuti India Larang dan Perketat Ekspor Beras******

Vietnammemastikan tidak akan mengikuti langkah Indiamenyetop ataupun memperketat ekspor berasdalam waktu dekat.

Kepastian mereka sampaikan demi meredam kekhawatiran dunia akan pasokan beras global setelah India memberlakukan larangan ekspor beras.

"Saat ini, perusahaan Vietnam masih mengekspor beras secara normal," kata Ketua Asosiasi Pangan Vietnam Nguyen Ngoc Nam dikutip dari Reuters, Selasa (1/8).

India memang menyatakan mulai stop ekspor beras mulai akhir bulan lalu. Tujuannya untuk memastikan stok pangan di negaranya aman.

Hal ini tentu menimbulkan banyak kekhawatiran. Pasalnya India adalah salah satu eksportir beras terbesar di dunia dengan porsi 40 persen.

Nam mengatakan sejak larangan ekspor India tersebut, harga beras Vietnam memang melonjak. Maklum, negaranya adalah eksportir terbesar ketiga di dunia setelah India dan Thailand.

Harga beras pecah Vietnam naik 5 persen dari US5-US5 sebelum kebijakan India menjadi US0-US5 per metrik ton pada Senin (31/7). Ini adalah harga tertinggi sejak 2011.

Berkat kebijakan India, pengiriman beras dari Vietnam dalam tujuh bulan pertama tahun ini diperkirakan naik sekitar 18,7 persen dari tahun sebelumnya menjadi 4,84 juta ton.

Ini akan sejalan dengan pendapatan dari ekspor beras pada periode tersebut naik 29,6 persen menjadi US,58 miliar.

[Gambas:Video CNN]