tos808

Nona yang luar biasa

Zulhas Usai Kemendag Digeledah Terkait Korupsi Gula: Badai Belum Kelar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas buka suara usai Kejaksaan Agungmenggeledah Kementerian Perdagangan untuk menyelidiki dugaan korupsi impor gula.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan memang sudah dilanda masalah saat dia ditunjuk Jokowi memimpin kementerian tersebut.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Ia mengatakan saat ini masalah yang melanda Kemendag saat ini belum selesai, dan berharap ke depan masalah tersebut bisa terselesaikan.

"Jadi badai itu masih ada sampai sekarang, sisanya mudah-mudahan bisa diselesaikan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto mendukung proses hukum yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung.

"Kejaksaan Agung datang untuk mendapatkan tambahan data guna melengkapi informasi yang diperlukan dalam kasus yang sedang diselidiki. Tentunya, kami menerima dengan baik," tegas Suhanto di Jakarta.

Suhanto menegaskan pada prinsipnya, Kementerian Perdagangan menghormati upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Kemendag berkomitmen untuk membantu penegak hukum dan bersikap proaktif dalam proses penegakan hukum ini," ungkap Suhanto.

Selanjutnya, semua proses penegakan hukum akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kementerian Perdagangan siap membantu jalannya proses penegakan hukum.

[Gambas:Video CNN]

Kejagung menggeledah Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula, Selasa (3/10) kemarin.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

"Terkait tindakan penyidikan impor hari ini dilakukan penggeledahan di Kemendag dan di PT PPI. Hasilnya mari ditunggu," ujarnya dalam konferensi pers.

Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode 2015-2023. Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya.

"Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," imbuhnya.

Tiga harta yang sombong, bos misterius menyayangi istrinya dan sibuk

Kronologi Mentan 'Hilang' Usai Diisukan Jadi Tersangka Korupsi******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dikabarkan menghilang di Eropausai dikabarkan telah ditetapkan jadi tersangka korupsi oleh KPK.

Informasi itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi. Ia mengatakan sampai dengan saat ini Kementerian Pertanian belum tahu keberadaan Syahrul.

Ia mengatakan kabar terakhir dari Syahrul adalah saat kunjungan kerja di Spanyol.

Lalu bagaimana sebenarnya kronologi kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo sampai kemudian dia dikabarkan hilang misterius?

Dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian yang menyeret nama Syahrul Yasin Limpo mengemuka terkait masalah penempatan pegawai. 

KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Yasin Limpo pun enggan menanggapi kabar tersebut.

Nah, untuk menyelidiki dan mencari bukti atas dugaan kasus itu, pekan lalu KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Pertama, rumah dinas Syahrul Yasin Limpo di Komplek Perumahan Menteri Widya Chandra. 

Dalam penggeledahan ini, KPK menemukan uang rupiah dan dolar dalam jumlah miliaran, catatan laporan keuangan dan pemberian aset. KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api.

[Gambas:Video CNN]

Kedua,KPK juga menggeledah Kantor Kementerian Pertanian.

Saat penggeledahan terjadi, Syahrul sedang kunjungan kerja ke luar negeri. Salah satunya, Spanyol.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian, di Negeri Matador itu Syahrul bertemu petani di Spanyol.

Syahrul mengunjungi screen house hortikultura di Almeria, Spanyol pada Kamis (28/9) waktu setempat. Di sana, SYL melihat perkebunan screen house modern yang dibangun di atas lahan 5 hektare.

Lahan yang dikunjungi Syahrul diklaim merupakan bekas lahan tandus karena selama ribuan tahun lalu hanya berbentuk gurun pasir. Namun, warga setempat mulai memanfaatkannya sebagai lahan pertanian subur pada 40 tahun terakhir.

"Saya datang ke Almeria dan bertemu petani (bernama) Pak Tomas untuk melihat apa saja yang bisa diterapkan di Indonesia. Mengapa? Karena masalah pangan harus ditangani lintas negara," kata Syahrul dalam keterangan resmi.

"Hasilnya cukup luar biasa karena saya melihat jenis green paper california khas daerah sini tumbuh subur. Bahkan, saya melihat mentimun dari Monsanto yang ukurannya besar-besar," sambungnya.

Harvick mengatakan saat kunjungan itu, Syahrul didampingi eselon I dan II Kementan. Namun Syahrul berpisah dari rombongan Kementan saat hendak pulang.

Menurut Harvick, hal itu terjadi karena tiket pesawat rombongan terpisah-pisah. Setelah itu, Kementan tidak mengetahui keberadaan Syahrul hingga saat ini.

Kementan belum melapor ke pihak berwajib tentang hilangnya Syahrul tersebut. Harvick yakin pihak berwajib telah bergerak melakukan pencarian.

"Kelihatannya pemerintah, tentu instansi yang bertanggung jawab sama hal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita," ujarnya.

Penguasa Misteri

5 'Badai' yang Disebut Zulhas Menerpa Kemendag Usai Digeledah Kejagung******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.

Berikut rinciannya.

1. Kasus korupsi izin ekspor CPO

Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.

Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.

Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.

Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.

Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.

Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.

Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.

Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.

Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.

Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.

Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.

Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.

2. Dugaan korupsi impor gula

Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.

Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.

Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.

3. Korupsi impor garam

Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.

Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.

YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.

Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.

Korupsi Gerobak Bantuan UMKM

Xingwutongshen

Meta Kembali PHK Karyawan, Sasar Unit Pembuat Silikon******

Meta, selaku induk perusahaan Facebook, kembali mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemecatan dilakukan pada Rabu (5/10) terhadap unit divisi Reality Labs yang berfokus pada pembuatan silikon khusus.

Karyawan mengetahui kabar PHK dari unggahan di forum diskusi internal Meta Workplace pada Selasa (3/10). Unggahan itu mengatakan karyawan akan diberitahu tentang status mereka di perusahaan pada Rabu pagi.

Namun, belum diketahui berapa karyawan di unit silikon yang disebut Facebook Agile Silicon Team (FAST) itu yang akan terkena PHK.

Unit FAST sendiri memiliki sekitar 600 karyawan yang berupaya mengembangkan chipkhusus untuk melengkapi perangkat Meta agar dapat melakukan tugas unik dan beroperasi lebih efisien.

Pada Maret lalu, Meta juga telah mengumumkan PHK terhadap 10 ribu karyawan hingga akhir Mei 2023.

"Secara keseluruhan, kami berharap untuk mengurangi ukuran tim kami sekitar 10 ribu orang dan menutup sekitar 5 ribu posisi terbuka tambahan yang belum kami rekrut," kata Mark Zuckerberg di Facebook, dikutip dari CNN Business, Rabu (15/3).

Pada November 2022, Meta juga mengumumkan mem-PHK sekitar 13 persen dari tenaga kerjanya atau 11 ribu karyawan. PHK tersebut menjadi pemangkasan terbesar dalam sejarah perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Atasi Macet, Kemenhub Fasilitasi Kerja Sama Penyedia Jasa Transportasi******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung segala bentuk kerja sama para penyedia jasa transportasi, termasuk kerja sama antara Lion Air dan GoTo. Kerja sama antar penyedia jasa transportasi itu berguna untuk mengatasi kemacetan.

Kerja sama Lion Air dan GoTo diresmikan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan dalam perhelatan Hub Space X KAI Expo 2023 beberapa waktu lalu.

Penandatanganan itu disaksikan oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut Ridwan Effendi.

"Sebagai yang kita ketahui GoTo Startup yang sangat agresif melayani masyarakat khususnya transportasi sampai door to door," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/10), dikutip dari detikcom.

Daniel mengungkapkan kolaborasi ini dibutuhkan karena pesawat tidak bisa mengantarkan penumpang hanya sampai bandara. Karenanya, dengan kerja sama ini, Lion Air Group membantu penumpang untuk sampai ke tujuan selanjutnya, termasuk ke rumah masing-masing.

"Targetnya untuk memudahkan pengguna jasa, jadi otomatis pengguna jasa jadi lebih dipermudah (untuk mendapat layanan transportasi lain usai turun dari pesawat)," ucapnya.

Menurut Daniel, diharapkan kerja sama ini dapat memberi solusi yang lebih baik kepada penumpang. Pun demikian diharapkan juga kerja sama ini dapat meningkatkan jumlah penumpang yang signifikan pada tahun mendatang.

"Dengan MoU yang kita tanda tangani hari ini, mudah-mudahan sih kita bisa mendapatkan jumlah penumpang yang meningkat di tahun depan," pungkasnya.

Untuk informasi, selain bermitra dengan GoTo, dalam Hub Space X KAI Expo 2023 Lion Air Group juga menjalin kerja sama dengan Garut Makmur Perkasa yang ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Capt Daniel dan Direktur Garut Makmur Perkasa Indrawan Suwidya Adji.

Terlahir untuk menjadi raja

Kronologi Mentan Syahrul Mundur, Dugaan Korupsi hingga Sempat 'Hilang'******

Drama dugaan kasus korupsiMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alis SYL belum usai, mulai dari 'hilang' di Eropa hingga kini mengajukan pengunduran diri jabatan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, nama Syahrul diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2023 lalu, di tengah penyelidikan kasus korupsi di Kementan. Ia sudah disebut-sebut menjadi tersangka sejak saat itu, meski dirinya mengelak dan berdalih tak mengerti korupsi apa yang dimaksud.

"Bahwa perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) berupa penerimaan hadiah/janji/sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian 2019-2023 (spnn.lidik-05/Lid.01.00/01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023) disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL (menteri Pertanian RI tahun 2019 s/d 2024)," tulis informasi yang didapat CNNIndonesia.com dari sumber internal KPK, Rabu (14/6).

KPK panggil Syahrul Yasin Limpo

KPK pertama kali memanggil Syahrul pada Jumat (16/6). Namun, sang mentan tak hadir dengan dalih sedang menjalankan tugas negara, yakni menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India dan meminta penjadwalan ulang pada 27 Juni 2023.

Akan tetapi, KPK memutuskan untuk memanggil kembali Syahrul pada 19 Juni 2023. Politikus NasDem itu pun hadir di gedung lembaga antirasuah tersebut untuk menjawab sejumlah pertanyaan penyidik.

"Saya kooperatif diperiksa. Sudah saya jawab. Tanya ke KPK (soal perkara kasus dugaan korupsi)," ujar Syahrul usai diperiksa.

"Saya sudah diperiksa secara profesional (oleh KPK). Saya tetap kooperatif dan akan tetap siap (memberikan keterangan)," tegasnya.

KPK temukan 3 klaster dugaan korupsi di Kementan

KPK menyebut ada tiga klaster dugaan korupsi di Kementan. Klaster pertama yang sedang diselidiki saat ini terkait dengan penempatan pegawai.

"Yang ada sekarang, yang sedang ditangani baru klaster pertama. Jadi, rekan-rekan mohon bersabar karena masih ada klaster kedua, ketiga," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Senin (19/6).

Berdasarkan temuan KPK pada perkara sebelumnya, penempatan pegawai dalam jabatan masih sering disalahgunakan melalui praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti jual-beli jabatan, pemerasan, kolusi hingga nepotisme.

Jokowi Buka Suara

Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal pemeriksaan Mentan SYL. Ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Hormati proses hukum yang ada, hormati proses hukum yang ada," kata Jokowi di Pasar Parungpung, Bogor, Rabu (21/6).

Meski saat itu Jokowi irit bicara, ia sebenarnya sudah pernah menyinggung pengawasan anggaran kementerian ketika Syahrul dikabarkan menjadi calon tersangka kasus korupsi.

Jokowi berkata sudah berkali-kali mengingatkan anak buahnya untuk hati-hati. Ia ingin para menteri teliti mengelola anggaran masing-masing kementerian.

"Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara karena kita mengelola anggaran kementerian ini gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek," ucap Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6).

KPK Geledah Rumah Dinas SYL

KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan pada Kamis (28/9) sore. Rombongan penyidik KPK tiba di rumah politikus NasDem itu sejak pukul 17.00 WIB.

Sampai pukul 22.00 WIB, setidaknya sudah ada dua mobil berwarna hitam yang keluar masuk rumah SYL, di mana seorang penyidik KPK terlihat mengeluarkan sebuah mesin penghitung uang.

Penggeledahan pun berlanjut hingga Jumat (29/9) pagi.Sekitar pukul 12.11 WIB, sejumlah petugas KPK keluar dari sana menggunakan tujuh mobil hitam dengan membawa koper kecil, tas, dan berkas-berkas.

Tim penyidik KPK juga menemukan dan mengamankan 12 unit senjata api, dokumen diduga terkait perkara, hingga uang sekitar Rp30 miliar dari rumah dinas SYL.

"Sejauh ini (uang) puluhan miliar yang ditemukan dalam penggeledahan dimaksud. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah tentunya terkait dengan temuan (senjata api) dalam proses geledah dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyebut 12 senjata api tersebut terdiri dari jenis revolver S&W; atau Smith and Wesson hingga Tanfoglio.

Dikabarkan Jadi Tersangka

KPK dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka pada Jumat (29/9).

"Yang bersangkutan (SYL) sudah jadi tersangka," ujar sumber CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis.

Akan tetapi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti, termasuk lewat penggeledahan rumah dinas SYL.

"Yang pasti pengumpulan bukti terus KPK lakukan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK hanya akan sampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses cukup dilakukan," kata Ali saat dikonfirmasi mengenai status tersangka SYL.

"Hasil penggeledahan belum bisa kami sampaikan. Informasi yang kami peroleh, proses kegiatan penggeledahan masih berlangsung di tempat dimaksud," imbuhnya.

KPK periksa Kantor Kementan

Selain rumah dinas Syahrul, KPK juga memeriksa Kantor Kementan di Jakarta Selatan. Setidaknya terdapat tiga ruang yang digeledah pada Jumat (28/9), yakni ruang kerja menteri, ruang kerja sekretaris jenderal, dan ruang kepala organisasi serta kepegawaian Kementan.

"Ditemukan dan diamankan bukti antara lain dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan para tersangka dalam perkara ini," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/9).

Di lain sisi, KPK mengklaim ada pihak tertentu yang berupaya merintangi proses penggeledahan di Kantor Kementan.

"Saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Gedung Kementan RI di Jakarta Selatan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan," jelas Ali.

"Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," sambungnya.

KPK lantas menetapkan tiga pasal dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sempat 'Hilang' hingga Mengundurkan Diri