waktoge

Dewa Jahat

Menteri PUPR Dorong Pengusaha Tol Diskon Tarif Selama Musim Mudik******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong Asosiasi Jalan TolIndonesia (ATI) memberikan diskon tarif tol selama masa mudik Lebaran.

"Saya sudah ngojok-ngojoki (mendorong) itu ATI, Asosiasi Tol, supaya mereka (memberi diskon), sekarang mereka sedang hitung," kata Basuki seperti dikutip dari Antara, Rabu (5/4).

Basuki mengatakan sampai saat ini pemerintah belum mengetahui ada tidaknya diskon tarif tol. Menurut Basuki, kementerian tidak bisa berinisiatif menurunkan tarif tol karena akan mendistorsi investasi.

Kementerian PUPR sendiri sejauh ini sudah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung mudik lebaran salah satunya Tol Cisamdawu yang menurut Basuki, akan difungsikan sebagai jalur mudik.

"Ya kalau dari PU, tambahannya yang mungkin akan sangat membantu pertama adalah Cisumdawu, itu mudah-mudahan bisa tembus dari Cileunyi sampai ke Dawuan 90 kilometer lebih," kata Basuki.

Tol Cisumdawu diproyeksikan untuk dapat digunakan sebagai jalur mudik pada tanggal 15 April 2023 secara gratis karena belum diresmikan.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Dewa Bela Diri

Tual Jadi Kota dengan Inflasi Tertinggi di Indonesia pada Maret 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tual, Maluku menjadi kota di Indonesia dengan inflasitahunan tertinggi pada Maret 2023. Bulan lalu, inflasi Tual menembus 7,49 persen. Sebagai pembanding, inflasi nasional 4,97 persen. 

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini. Ia mengatakan secara tahunan, keseluruhan 90 kota indeks harga konsumen (IHK) mengalami inflasi.

Rinciannya, 26 kota mengalami inflasi tahunan lebih rendah dari inflasi nasional. Sedangkan 64 kota lain mengalami inflasi tahunan yang lebih tinggi dari inflasi nasional.

Jika dibedah per kawasan, inflasi tertinggi secara year on year(yoy) di Sumatra terjadi di Tanjung Pandan sebesar 6,71 persen, di Jawa ada Jember dengan 6,48 persen, di Kalimantan ada Kotabaru 7,40 persen, di Sulawesi dipimpin Kotamobagu 6,95 persen, dan Bali-Nusra ada Kupang sebesar 6,84 persen.

Sementara itu, BPS mencatat inflasi secara bulanan pada Maret 2023 menyentuh 0,18 persen. Kupang menjadi kota dengan inflasi tertinggi secara month to month(mtm).

"Pada Maret 2023, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Kupang dengan komoditas penyumbang inflasi tarif angkutan udara (0,55 persen), kontrak rumah (0,14 persen), beras (0,14 persen), daging babi (0,11 persen), kangkung (0,10 persen), dan cabai merah (0,07 persen)," tutur Pudji.

Berikut rincian kota dengan inflasi tertinggi secara mtm pada Maret 2023:

Sumatra: Tanjung Pandan 0,70 persen
Jawa: Sumenep 0,67 persen
Bali-Nusra: Kupang 1,30 persen
Kalimantan: Tanjung 0,93 persen
Sulawesi: Pare-pare dan Luwuk 0,88 persen
Maluku-Papua: Sorong 0,92 persen

[Gambas:Video CNN]

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

gerbang emosional

Kereta Cepat Jakarta******

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasiakan mendaftarkan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menjadi Objek Vital Nasional.

Rencana itu disampaikan oleh  Staff Ahli Kemenkomarves yang juga menjabat sebagai Ketua Project Management Operation KCJB Baja Sirait. 

"Proyek KCJB ini akan didaftarkan menjadi Objek Vital Nasional di Indonesia. Proses pengamanannya juga tidak bisa menerapkan perlakuan yang sama dengan kereta api lainnya karena konstruksinya yang cukup rumit, sehingga dalam pengoperasiannya tidak boleh ada kesalahan." ujar Baja dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (5/4).

General Manager Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry mengatakan koordinasi pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko dan meminimalisasi berbagai potensi gangguan yang ada dalam pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung.

Ia menambahkan KCIC dan Kepolisian RI telah menggelar sejumlah kegiatan guna memitigasi gangguan keamanan dan keselamatan KCJB seperti komunikasi secara intensif dalam berbagai kesempatan, pengamanan berbagai tahapan pekerjaan, audiensi, hingga Focus Group Discussion Pengamanan Proyek.

"Teknologi Kereta Api Cepat berbeda dengan kereta api biasa. KCJB mampu beroperasi hingga 350 km/jam, sehingga membutuhkan penanganan keamanan dan keselamatan yang ekstra. KCIC akan secara proaktif mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat menghambat perjalanan KCJB," ujar Rahadian.

Ia mengatakan saat ini KCIC sedang mengobservasi daerah-daerah di sekitar proyek KCJB guna mengetahui berbagai potensi gangguan yang ada. Dengan pemetaan yang akurat, pihaknya berharap pencegahan terhadap gangguan pada masa konstruksi hingga operasional dapat dilakukan sedini mungkin.

"Kolaborasi ini merupakan suatu antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan. KCIC memohon supportdan dukungan penuh dari Kepolisian RI, karena KCJB merupakan Proyek Strategis Nasional yang juga sedang diajukan menjadi suatu Obyek Vital Nasional."Tutup Rahadian.

[Gambas:Video CNN]

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Audit BPKP Kelar, RI Batal Impor KRL dari Jepang?******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyelesaikan reviu rencana impor kereta dari Jepang pada akhir Maret 2023.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim menyebut laporan tersebut telah disampaikan kepada pemangku kepentingan.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," ujar Azwad melalui keterangan resmi, Rabu (5/4).

Kendati demikian, sebagai auditor internal, BPKP tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik.

Pasalnya, kata Azwad, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif membenarkan sudah menerima laporan hasil kajian itu. Namun, ia belum bersedia untuk mengungkap hasil reviu tersebut.

"Sikap kami sesuai hasil kesepakatan pemerintah yakni, mengikuti rekomendasi audit BPKP," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku sudah mendapat informasi yang menyebutkan BPKP tidak merekomendasikan impor kereta bekas dari Jepang.

"Informasinya juga yang saya dengar, dari sumber saya pejabat tinggi Kementerian BUMN, bahwasanya BPKP menolak merekomendasikan impor kereta bekas," ujar Andre, seperti dikutip dari Detik.

Menurut Andre, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) seharusnya sudah memesan kereta di PT INKA sejak 2021 jika memang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna KRL.

"Sesuai yang saya sampaikan dari awal bahwa seharusnya KCI, kalau memang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya KCI sudah memesan jauh-jauh hari di awal 2021 sehingga kereta KRL baru dari INKA bisa selesai di pertengahan 2022 sehingga di 2023 ini tidak ada kekurangan rangkaian kereta KRL," ujarnya.

KCI sebelumnya ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Anak usaha PT KAI itu sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Dalam perjalanannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang itu menunggu hasil audit BPKP.

[Gambas:Video CNN]

novel tulang debu

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]