rtp soju88

penyihir penuh waktu

situs slot online mudah menang

Polda Metro Jaya ajak masyarakat jaga kamtibmas usai Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Metro Jaya mengajak masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) usai pelaksanaan Pemilu 2024.

Terkait hal itu, Ditbinmas Polda Metro Jaya telah melaksanakan silaturahmi dengan tokoh masyarakat di Pos Kamling Wilayah Polsek Senen RW 004 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. "Kami mengajak warga mengaktifkan Poskamling, mengajak partisipasi aktif masyarakat menjaga situasi kondisi tetap adem terutama saat proses Pemilu 2024," kata Dirbinmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Badya Wijaya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Badya memberikan motivasi kepada warga untuk mau berpartisipasi bergantian menghidupkan Siskamling dan mewajibkan tamu lapor 1×24 jam ke pengurus RT atau RW setempat. "Dengan Poskamling ini kita berharap dapat membantu mengurangi kasus-kasus curanmor atau gangguan ketertiban masyarakat lainnya,” katanya.

Baca juga: PWNU DKI apresiasi pengamanan Polri di Pemilu 2024
Baca juga: Kapolda Metro Jaya sebut pelaksanaan Pemilu berjalan lancar dan damai Badya juga berharap kepada masyarakat untuk lebih memilah mana berita yang baik dan benar atau berita yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas dan kegaduhan di masyarakat. "Pasca pemungutan suara Pemilu 2024 kami mengimbau kepada masyarakat agar pandai dalam bermedsos. Jangan sampai kerukunan dalam bermasyarakat terpecah akibat berita hoaks yang bersifat provokatif," katanya. Selain itu Badya juga berpesan kepada orang tua untuk menjaga anak-anaknya dan mengawasi agar mereka tidak ikut tawuran. "Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah membantu menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya," katanya. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu (2/3) malam tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi Korwas Polsus Subdirektorat (Subdit) Satpam Polda Metro Jaya AKP Kuwat, Wakapolsek Senen AKP Basuki, jajaran Polsek Senen, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat serta masyarakat dan Pokdarkamtibmas.
Baca juga: Kapolda Metro Jaya: Jangan terlena dengan situasi yang landai

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

sistem tanam acak

slot gacor jam 3 sore

Pakaian MMA One Pride jadi buruan penggemar******

Jakarta (ANTARA) - Pakaian Mixed Martial Art (MMA) One Pride menjadi barang buruan para penggemar yang mengikuti One Pride Experience.

Setelah sukses digelar di One Pride 76, One Pride Experience kedua menyajikan sejumlah keseruan untuk para penggemar yang berlangsung di Jakarta International Velodrome Rawamangun Jakarta, Sabtu (2/3).
Salah satu yang menjadi tujuan utama para penggemar MMA yaitu booth merchandiseOne Pride MMA, yang banyak menjual beragam macam jenis pakaian, mulai dari kaus, jaket, hingga celana petarung. Salah satu penjaga booth merchandise One Pride MMA, Yana mengatakan bahwa booth merchandiseOne Pride mulai digelar sejak siang hari. Ia mengatakan bahwa para pecinta One Pride yang datang ke Velodrome tidak sekedar melihat jagoannya bertanding. Namun mereka juga berburu untuk membeli merchandise One Pride MMA yang dijual mulai dari Rp99 ribu. "Produk-produk di sini dijual mulai dari Rp99 ribu sampai Rp699 ribu, di sini banyak berbagai macam produk merchandise yang dijual. Mulai dari celana fighter, kaos, jaket, sport bra, topi dan masih banyak lainnya," kata Yana.

Baca juga: Windri Patilima tegaskan diri jadi raja kelas welter di One Pride MMA One Pride Experience merupakan rangkaian acara dari One Pride MMA 77 King Size New Champion. Selain menyediakan both merchandise, One Pride Experience menghadirkan kompetisi Tabox, kompetisi dance, seminar dengan komunitas, power challenge, hingga aneka kuliner dan games. Pergelaran One Pride MMA 77 menghasilkan dua raja di kelas welter dan kelas bantam. Petarung Mixed Martial Art (MMA) Windri Patilima menegaskan diri menjadi raja kelas welter di One Pride MMA 77 usai menumbangkan Sandi Pramana dalam satu ronde.

Sedangkan di pertarungan perebutan sabuk lainnya, petarung Mixed Martial Art (MMA) Gugun Gusman menjadi raja kelas bantam lima kali berturut-turut usai mengandaskan perlawanan Mario Satya.

Baca juga: Gugun Gusman jadi raja kelas bantam lima kali setelah kandaskan Mario

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Kebangkitan Taikoo

kaisarpoker

Polda Metro Jaya ajak masyarakat jaga kamtibmas usai Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Metro Jaya mengajak masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) usai pelaksanaan Pemilu 2024.

Terkait hal itu, Ditbinmas Polda Metro Jaya telah melaksanakan silaturahmi dengan tokoh masyarakat di Pos Kamling Wilayah Polsek Senen RW 004 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. "Kami mengajak warga mengaktifkan Poskamling, mengajak partisipasi aktif masyarakat menjaga situasi kondisi tetap adem terutama saat proses Pemilu 2024," kata Dirbinmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Badya Wijaya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Badya memberikan motivasi kepada warga untuk mau berpartisipasi bergantian menghidupkan Siskamling dan mewajibkan tamu lapor 1×24 jam ke pengurus RT atau RW setempat. "Dengan Poskamling ini kita berharap dapat membantu mengurangi kasus-kasus curanmor atau gangguan ketertiban masyarakat lainnya,” katanya.

Baca juga: PWNU DKI apresiasi pengamanan Polri di Pemilu 2024
Baca juga: Kapolda Metro Jaya sebut pelaksanaan Pemilu berjalan lancar dan damai Badya juga berharap kepada masyarakat untuk lebih memilah mana berita yang baik dan benar atau berita yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas dan kegaduhan di masyarakat. "Pasca pemungutan suara Pemilu 2024 kami mengimbau kepada masyarakat agar pandai dalam bermedsos. Jangan sampai kerukunan dalam bermasyarakat terpecah akibat berita hoaks yang bersifat provokatif," katanya. Selain itu Badya juga berpesan kepada orang tua untuk menjaga anak-anaknya dan mengawasi agar mereka tidak ikut tawuran. "Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah membantu menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya," katanya. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu (2/3) malam tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi Korwas Polsus Subdirektorat (Subdit) Satpam Polda Metro Jaya AKP Kuwat, Wakapolsek Senen AKP Basuki, jajaran Polsek Senen, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat serta masyarakat dan Pokdarkamtibmas.
Baca juga: Kapolda Metro Jaya: Jangan terlena dengan situasi yang landai

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi Sun Wukong

cara pakai home credit di shopee

KPU ancang******

Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Setan Langit Bersayap Hitam

slot gampang menang 2022

PSSI minta klub Liga 1 dan 2 perkuat pembinaan talenta muda******

Gianyar, Bali (ANTARA) - Direktur Teknik PSSI Indra Sjafri meminta klub yang berlaga di Liga 1 dan Liga 2 Indonesia memperkuat upaya menjaring talenta muda untuk pembinaan dalam mendukung sepak bola tanah air.

“Tim scoutingklub Liga 1 atau minimal Liga 2 bisa memantau talenta muda untuk dibina di klub mereka,” katanya di sela-sela pelaksanaan turnamen Barati Cup 2024 di Kabupaten Gianyar, Bali, Minggu.

Pelatih Tim Nasional (Timnas) U-20 Indonesia itu mengharapkan upaya itu dapat mendukung regenerasi pemain.

Pelatih Kepala Bali United 2015-2017 itu menjelaskan ada lima pilar yang harus dilakukan untuk mendukung perkembangan sepak bola tanah air.

Pilar tersebut, kata dia, di antaranya perbaikan infrastruktur, kemudian kurikulum sepak bola, pengembangan pelatih baik dari segi kualitas dan kuantitas, pengembangan pemain hingga kompetisi.

Menurut dia, pembinaan dilakukan oleh sekolah sepak bola (SSB) dan tim pelatih klub sepak bola itu.

Ada pun pelaksanaan kompetisi, kata dia, dapat berkualitas apabila empat pilar sebelumnya itu juga berkualitas.

“Misalnya ini lapangan berkualitas, anak-anak main nyaman, kedua cara mainnya sudah jelas terlihat karena pelatih juga bagus dan kami harap pemain yang muncul kualitasnya lebih baik dari sebelumnya,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mengharapkan klub Liga 1 dan Liga 2 juga memantau turnamen yang diikuti oleh bakat muda, salah satunya Barati Cup 2024 yang berlangsung 2-5 Maret 2024 di Pemusatan Latihan Bali United Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali.

Di sisi lain, ia memuji fasilitas latihan sepak bola yang dimiliki Bali United, satu-satunya klub sepak bola yang berlaga di Liga 1 Indonesia.

Di pusat latihan itu, terdapat sembilan lapangan dan pusat kebugaran/fitnes di pinggir pantai dan kawasan persawahan.

Sementara itu, Bali United memiliki program khusus menjaring bakat muda yang mencakup tiga program utama yakni kelas pembinaan, turnamen muda di antaranya untuk usia sembilan tahun (U9) U11, U13, U15, dan U18 dan kesempatan mengikuti seleksi pemain muda atau Bali United Youth.

Sejumlah pemain jebolan Bali United Youth saat ini menjadi pemain profesional baik di Bali United dan klub lainnya di tanah air di antaranya Made Andhika Wijaya, Kadek Agung Widnyana Putra, Komang Tri Arta Wiguna, Made Tito Wiratama, Kadek Arel Priyatna, Rahmat Arjuna.

Kemudian I Gede Sunu Jyesta Wibawa, I Gede Agus Mahendra, Rakasurya Handika, Komang Aryantara, dan I Nyoman Adi Wirya Tama serta pemain lain yang memiliki karier baru bersama klub profesional lainnya.

Baca juga: Barati Cup 2024 seleksi 2.300 kader Timnas Indonesia

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Patriark Wandao

sukabet365

Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas******

Jakarta (ANTARA) - Muhammad Imaduddin, warga Kota Bogor, Jawa Barat, meyakini keterbukaan dalam penghitungan suara hasil Pemilu 2024 merupakan hal krusial dalam pesta demokrasi di Indonesia. Didorong oleh keyakinan itulah, ia turut aktif mengawal suara hasil Pemilu meskipun dari lingkup kecil saja, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lingkungannya.

Ada juga Sasa, warga Kota Depok, Jawa Barat, yang ikut mengawal suara hasil Pemilu 2024 karena dirinya sempat cemas melihat ketidaksesuaian Formulir Model C-1 Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Dia juga menilai keterbukaan hasil Pemilu 2024 merupakan hal penting untuk memenuhi hak setiap warga negara, disamping sebagai wujud komitmen dan integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara pemilu.

Imaduddin dan Sasa merupakan bagian dari gerakan masyarakat untuk mengawal suara hasil Pemilu di berbagai wilayah di Indonesia.

Yang dilakukan oleh warga untuk mengawal suara tersebut adalah dengan memfoto hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) di TPS masing-masing.

Seperti yang terjadi di TPS 053, Jalan Kebagusan IV Dalam, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, pada hari pencoblosan 14 Februari lalu.

Warga secara bergiliran memfoto hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024, dua jam setelah pemungutan suara berakhir dengan terlebih dahulu menghitung surat suara Pilpres. Mereka begitu antusias sehingga harus diingatkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 053 untuk kembali ke tempat masing-masing, sebab penghitungan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) akan dimulai.

Belum sempat hari berganti, foto Formulir Model C-1 Plano dari TPS 053 tersebut telah diunggah dalam laman https://kawalpemilu.org/. Sebuah laman yang merupakan inisiatif urun daya (crowdsourcing) warganet Indonesia PRO DATA, yang telah berdiri sejak 2014 dengan tujuan untuk menjaga suara rakyat dalam pemilu.

Masyarakat dapat memfoto hasil Pilpres dan Pileg dari TPS dan masuk ke laman KawalPemilu. Kemudian, masyarakat dapat mengunggah foto hasil dan moderator akan meninjau ulang foto, hasil suara, dan lokasi TPS yang diunggah masyarakat.

Gerakan mengawal suara rakyat

Co-Founder KawalPemilu.org, Elina Ciptadi mengatakan bahwa kehadiran pihaknya pada Pemilu 2024 mempertimbangkan peluang satu atau dua putaran berada dalam margin of error (toleransi kesalahan) karena pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga survei pada Januari 2024 menunjukkan angka mendekati 50 persen.

Kemudian, hasil survei dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memiliki perbedaan tipis dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, juga perlu dikawal bila terjadi putaran dua dalam Pilpres 2024.

Oleh sebab itu, gerakan KawalPemilu kembali menjaring partisipasi masyarakat untuk mengawal suara rakyat agar Pemilu 2024 berjalan sukses.

Elina mengaku kaget dengan tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi mengawal suara di TPS masing-masing. Hingga Jumat (16/2) malam atau dua hari pasca-pemungutan suara, gerakan KawalPemilu telah meninjau ulang foto dari sekitar 220 ribu TPS di seluruh Indonesia atau sekitar 26 persen dibanding jumlah TPS secara keseluruhan. Adapun jumlah foto yang harus ditinjau ulang mencapai 90 ribu foto Formulir Model C1 Plano. 

Foto tersebut berasal dari setiap provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, termasuk dari daerah-daerah yang sebelumnya diperkirakan mengalami kesulitan koneksi internet.

Tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan KawalPemilu pada akhirnya mengakibatkan melambungnya biaya server. Platform Kitabisa.com lalu membuat kampanye untuk urun dana membiayai gerakan KawalPemilu pada Kamis (15/2). Dalam tempo tiga jam terkumpul dana lebih dari Rp200 juta donasi dari 4.600 orang sehingga kampanye kemudian ditutup.

Partisipasi masyarakat yang tinggi untuk menyukseskan pemilu juga tercermin hingga hari ke-18 pasca-pemungutan suara atau delapan hari pasca-pemungutan suara ulang, lanjutan, atau susulan, yakni pada Minggu, 3 Maret 2024.

Berdasarkan laman KawalPemilu pada Minggu, pukul 10:02 WIB, gerakan tersebut telah meninjau ulang foto hasil sebanyak 510.823 TPS dari total 823.366 TPS Pemilu 2024 atau dengan kata lain 62,04 persen dibanding keseluruhan.

Angka tersebut meningkat dibandingkan 2019 yang hanya mendapatkan foto hasil dari 15 persen TPS seluruh Indonesia atau sekitar 100 ribu lebih TPS.

Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengawal Pemilu di 2024 menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap haknya untuk memotret hasil hitung di masing-masing TPS sudah semakin baik. 

Walaupun demikian, gerakan KawalPemilu tetap mengapresiasi komitmen KPU yang membuka foto C.Hasil dari tiap TPS kepada publik melalui Sirekap atau laman https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Sehingga, masyarakat dapat mengawal suara mereka dengan membandingkan hasil di TPS dalam sistem KPU dan hasil di situs tabulasi, yang juga kemudian bisa dibandingkan dengan hasil rekap berjenjang.

Dukungan penyelenggara Pemilu dan akademisi

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengapresiasi adanya gerakan mengawal suara rakyat dalam Pemilu 2024.

Ia berpendapat bahwa partisipasi masyarakat untuk memastikan pengawalan Pemilu 2024, seperti KawalPemilu, merupakan hal yang positif dan menunjukkan kualitas dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi Indonesia.

Partisipasi masyarakat untuk mengawal suara dalam gerakan tersebut juga dinilai sebagai bentuk peningkatan kesadaran untuk mengawal proses berdemokrasi di Indonesia.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa gerakan pengawasan pemilu yang independen, seperti KawalPemilu, dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan proses pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Adanya gerakan tersebut juga dinilai dapat menjadi data pembanding untuk menciptakan legitimasi Pemilu 2024 sehingga pemilu menjadi lebih berkualitas.

Senada dengan Cecep, pengamat politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina berpendapat bahwa gerakan berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk mengawal penyelenggaraan pemilu agar tetap luber jurdil, berintegritas, dan hasilnya sah.

Selain itu, gerakan mengawal suara rakyat dinilai sebagai bentuk kontrol publik terhadap penggunaan anggaran yang amat besar untuk memilih pemimpin secara demokratis.

Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu sebaiknya memperhatikan suara-suara publik dari gerakan masyarakat untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu.

Sirekap dan keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi hasil Pemilu juga menjadi komitmen KPU. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengaku bersyukur dengan hadirnya Sirekap membuat penghitungan suara di TPS dapat diketahui masyarakat luas.

Keberadaan Sirekap dinilai membuat data penghitungan suara lebih transparan. Terlebih, data yang dipublikasikan ditampilkan apa adanya, sehingga masyarakat dapat memonitor jika terdapat kesalahan.

Bahkan, masyarakat dapat tahu bila Sirekap tidak bekerja ataupun melaporkan kepada penyelenggara pemilu jika terdapat kesalahan data.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Dalam prosesnya, petugas KPPS memfoto Formulir C Hasil Pemilu 2024 secara langsung dengan disaksikan saksi, pengawas, dan masyarakat.

Kemudian, petugas mengirimkan data tersebut ke server KPU melalui Sirekap. Sistem tersebut lalu mengkonversi gambar menjadi data digital.

Sementara itu, KPU melakukan mitigasi terhadap kesalahan konversi yang terjadi di beberapa TPS dan segera melakukan koreksi data.

Melalui Sirekap, KPU berharap pesta demokrasi berlangsung jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Oleh sebab itu, KPU menegaskan tidak akan menghentikan tayangan data perolehan suara di Sirekap demi transparansi penyelenggaraan pemilu terhadap publik.

Meski demikian aplikasi Sirekap bukanlah hasil resmi dari Pemilu 2024. Rekapitulasi manual yang berjenjang tetap digunakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu secara resmi.

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel
Baca juga: Bawaslu Karawang temukan pergeseran suara caleg saat pleno
Baca juga: PSI sebut kader dan saksi efektif kawal penghitungan suara

Editor: Sri Haryati
Copyright © ANTARA 2024