pokerklik188

pashoki 473Jutaan kata 679482Orang-orang telah membaca serialisasi

《pokerklik188》

Sambut Imlek dengan Alat Masak Baru, Diskon hingga 50% di Transmart******

Biar memasak menu Imlek makin semangat, yuk beli dulu peralatan masak baru di Transmart mumpung ada diskon sampai 50% selama periode Full Day Sale. (CNN Indonesia /Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia--

Tahun Baru Imlek sebentar lagi, Bunda-bunda mungkin sudah merencanakan membuat masakan yang akan dihidangkan untuk keluarga saat perayaan nanti.

Biar memasak menu Imlek makin semangat, yuk beli dulu peralatan masak terbarunya di Transmart mumpung lagi ada diskon sampai 50 persen selama periode Full Day Sale.

Lihat Juga :

Tanggal Muda Saatnya Belanja di Transmart, Ada Diskon Gede 50% + 20%

Diskon peralatan masak ini hanya berlaku selama dua hari, sejak Sabtu (3/2) hingga Minggu (4/2) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Selain alat masak, Bunda juga dapat sekaligus membeli wadah makan baru untuk menyimpan masakan atau camilan Imlek.

Kapan lagi kan aneka macam sealware set of 3 di Transmart bisa dibeli dari harga normal Rp39.900 per set, didiskon jadi sekitar Rp23.920 per set.

Buruan langsung unduh aja di App Store atau Google Play Store. Kemudian, buat akun dan upgrade ke Allo Prime.

Begitu juga dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah bisa langsung melakukan pengajuan instan di setiap gerai Transmart.

Periode diskonnya memang terbatas cuma dua hari, jadi jangan sampai terlewatkan ya dan segera merapat ke Transmart terdekat.

(avd/fef)

[Gambas:Video CNN]

Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Kementerian PUPR mengakui ada proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko dan keterkaitan dengan proyek lain. (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono).

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt/bac)

Label：cara pinjam bank bri、slot asli indonesia、nusasloto

Terkait：jawara79、paktuaslot、slot rating tinggi、situs slot terlengkap dan terpercaya、info slot terbaru、10000 tafsir mimpi 4d、pinjol ringan pinjam、janda303、situs slot pg bet 200、hollybet

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：oregon 9 paito angkanet（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

situs gacor pragmatic

game onlineBacaan TerkaitMore+

Sistem Penukaran Poin Super

voucher gojek februari 2022

PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi******

Kementerian PUPR mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti. Ilustrasi puncak. (ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA).

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS)untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

"Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

"Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman," tuturnya.

"Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu," sambung Endra.

Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Jangkar Loli yang Berubah

wahanabet

KPAI minta kekerasan berujung kematian santri di ponpes diusut tuntas******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta polisi mengusut tuntas kasus kekerasan anak berujung kematian di Pondok Pesantren Hanifiyyah di Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

"Polres Kota Kediri agar mengusut secara tuntas kasus kekerasan yang berakibat kematian BM, dan memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya," kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Pihaknya juga meminta polisi mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam memproses hukum kasus ini, mengingat dua dari empat tersangka kasus ini masih usia anak.

Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Kabupaten Kediri diminta memastikan pemulihan keluarga korban.

"Kami menekankan pentingnya pendampingan pondok pesantren se-Kabupaten Kediri untuk mencapai standar Pesantren Ramah Anak," kata Aris Adi Leksono.

KPAI pun meminta Kementerian Agama Kabupaten Kediri secara intensif dan konsisten melakukan edukasi pengarusutamaan hak anak dalam kurikulum seluruh pondok pesantren dan bekerja sama dengan DP3APKB memastikan pencapaian standar Pesantren Ramah Anak di seluruh Kediri.

Baca juga: KPAI rekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga santri

Baca juga: Kapolres : Santri dianiaya berulang-ulang

"Kementerian Agama Kabupaten Kediri agar memberikan perhatian atas peristiwa kekerasan di Ponpes Hanifiyyah," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya meminta Pemkab Kediri agar menjadikan agenda penghapusan kekerasan terhadap dan atau oleh anak sebagai salah satu agenda penting untuk mencapai standar Kabupaten Layak Anak.

Sebelumnya, seorang santri berinisial BM (14) meninggal dunia di Pondok Pesantren Hanifiyyah, Kediri, Jawa Timur.

Informasi awal yang diungkapkan pihak pesantren terkait penyebab santri tersebut adalah meninggal karena terjatuh di kamar mandi.

Kemudian akhirnya diketahui bahwa BM menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan para seniornya.

Polisi selanjutnya menangkap empat pelaku yang diduga terlibat dalam penganiayaan. Dua dari empat pelaku masih usia anak.

Baca juga: Fatayat NU kutuk keras kasus kekerasan terhadap santri di Kediri

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Sejarah perjuangan putri saudagar

game slot terbaik di dunia

MAKI dorong Kortas Tipikor Polri segera dibentuk******

Firli itu kan bintang tiga, polda kan bintang dua. Nah, itulah salah satu kendala perkara ini berlarut-larut sebenarnya ada beban psikologis itu

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri segera dibentuk di bawah kendali langsung Kapolri, agar perkara korupsi cepat diselesaikan seperti kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Dorongan tersebut disampaikan MAKI melalui gugatan praperadilan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut berlarutnya penanganan kasus Firli Bahuri dengan tidak dilakukannya penahanan mendorong pihaknya mengajukan gugatan praperadilan, salah satu gugatan yang dimohonkan adalah pembentukan Kortas Tipikor Polri.

"Pemicu tidak ditahannya Firli ini saya gunakan untuk sekaligus memicu juga dibentuknya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri," katanya.

Menurut Boyamin, tidak ditahannya Firli terkendala karena ada beban psikologis di mana pimpinan Polda Metro Jaya yang menangani perkara berpangkat lebih rendah dari tersangka yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang tiga (komisaris jenderal).

Dari zaman ABRI, kata dia, tidak boleh ada yang melakukan pemeriksaan (penyidikan) pangkatnya di bawah yang terperiksa.

"Firli itu kan bintang tiga, polda kan bintang dua. Nah, itulah salah satu kendala perkara ini berlarut-larut sebenarnya ada beban psikologis itu," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Boyamin, selain menggugat praperadilan Kapolda, Kapolda dan Kajati atas penghentian perkara dengan tidak ditahannya Firli Bahuri, dalam gugatannya MAKI juga meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan segera pembentukan Kortas Tipikor Polri di bawah kendali Kapolri.

Menurut dia, dengan dibentuknya Kortas Tipikor di bawah langsung Kapolri, maka pimpinannya berpangkat jenderal bintang dua, seperti halnya Korps Lalu Lintas. Tidak lagi direktorat yang dijabat oleh jenderal bintang satu.

"Maka, ini sekaligus saya gunakan kesempatan adanya Kortas Tipikor supaya ini paling tidak jenderal bintang dua lah. Bintang dua ini bisa meminta tolong BKO di atas satu lagi tingkatnya bintang tiga untuk membantu, sehingga nanti benar memeriksa Firli," kata Boyamin.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan Rapim Polri 2024 di Jakarta, Rabu (29/2/2024) mengatakan berkas pembentukan Kortas Tipikor Polri sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Terkait pengembangan Kortas Tipikor saat ini juga sudah sampai di meja presiden," kata Sigit.

Baca juga: Ada tiga gugatan praperadilan terkait Firli Bahuri di PN Jaksel
Baca juga: Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri
Baca juga: MAKI gugat Polda Metro Jaya terkait kasus Firli

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Selir iblis yang tiada taranya

slot resmi gacor

Jokowi: Indonesia jadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan******

Palembang (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan.

“Menurut lembaga-lembaga internasional, Indonesia dikalkulasikan dapat menjadi negara maju dalam tiga periode kepemimpinan ke depan,” kata Jokowi saat membuka Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Palembang, Jumat.

Ia menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir landskap politik dan ekonomi global itu berubah karena disrupsi teknologi dan juga adanya perubahan akibat interaksi lewat media sosial.

“Kondisi geopolitik saat ini sangat sulit dihitung bahkan ekonomi global penuh ketidakpastiannya, sulit dikalkulasikan. Tetapi, dengan kondisi ketidakpastian dan adanya tekanan-tekanan di posisi itu justru Indonesia memiliki peluang dan kesempatan melompat untuk menjadi negara maju," jelasnya.

Meski demikian, Jokowi mengatakan tantangan Indonesia menjadi negara maju itu juga sangat besar. Salah satu tantangan itu adalah soal hilirisasi.

Baca juga: Presiden Jokowi tinjau Pusat Komando IKN dan Studio Mini TVRI

Baca juga: Dapat arahan Jokowi, Menpan RB kebut skema tunjangan ASN di IKN

"Saya kasih contoh seperti tambang Freeport yang sudah 55 tahun itu hanya mengekspor tembaga, akan tetapi kita tidak tahu apakah mereka mengekspor hanya tembaga atau ada emasnya," ujarnya.

Menurut dia, tidak mudah membangun smelter karena selama ini Indonesia terlalu nyaman mengirim bahan mentah ke Jepang, Spanyol dan sebagainya. Maka, dengan pembelian saham 51 persen PT Freeport oleh BUMN, akan memudahkan program hilirisasi melalui pembangunan smelter.

"Kita kehilangan nilai tambah dan kesempatan lapangan pekerjaan bagi anak bangsa. Maka dari itu, sembilan tahun yang lalu saya paksa mereka membangun yang namanya industri smelter dan Insya Allah pada Juni 2024 smelter PT Freeport akan beroperasi dan akan merekrut sekitar 15 hingga 20 ribu anak bangsa untuk bekerja,” katanya.

Jokowi mengatakan hilirisasi tidak hanya akan didorong industri tambang saja, akan tetapi juga perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan dan industri lainnya.

"Semuanya akan kita hilirisasikan agar dapat nilai tambah dan terbukanya lapangan pekerjaan," kata dia.

Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

pinjaman kredivo 3 juta

Erick Thohir Klaim Vietnam Ingin Tiru Food Estate Indonesia******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMN Erick Thohirmenyebut pemerintah Vietnamingin meniru program lumbung pangan atau food estate seperti Indonesia.

Hal itu disampaikan saat Erick menceritakan kunjungan kerja ke Vietnam untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Saya kemarin baru ke Vietnam sama Pak Jokowi. Vietnam bilang, 'Pak Jokowi saya mau ikutin Indonesia bikinfood estate'," kata Erick dalam acara Memilih Masa Depan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, seperti dikutip Detik, Sabtu (3/2) kemarin.

"Kita bilang, kan (Vietnam) sudah swasembada. 'Nggak, kita (Vietnam) tetap mau bikin 1 juta hektare padi bersih' Padi bersih? Artinya padi yang di mana airnya tidak adachemicaldi pengairannya," ujarnya.

Menurut Erick, produksi lumbung pangan Vietnam akan diekspor ke pasar Eropa dan Amerika Serikat.

"Energinya hijau, pupuknya organik. Ini buat pasar Eropa dan Amerika Serikat mereka bilang. Mikirnya sudah ke sana," terangnya.

Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, Erick menilai food estate adalah suatu keharusan. Terlebih, ia memprediksi jumlah penduduk Indonesia akan naik mencapai 315 juta dan perlu diberi makan.

Lihat Juga :

Ahok ke Mega Usai Keluar Pertamina: Bu Kita Fight, Walau Tak Berkuasa

Adapun komoditas yang bisa dikembangkan cukup beragam mencakup padi, gula, hingga jagung.

"Food estate adalah suatu keharusan. Apakah nanti padi, gula, jagung, karena itu ketahanan ekonomi bagian kita juga. Ini yang kita mau. Kita harus juga berkaca dari negara lain. Mereka bisa, kita harus bisa," tutup Erick.

Proyek food estatemerupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari program strategis nasional (PSN) 2020-2024 yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Program itu di bawah kendali mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Lihat Juga :

Pengamat Ungkap Bahaya Jika Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi

Food estatemasuk proyek prioritas strategis mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dalam Perpres tersebut, pemerintah menganggarkan Rp235,46 miliar untuk food estate.

Namun, program tersebut mendapat kritik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah.

Pasalnya, program food estate secara historis, sejak masa Presiden Soeharto, tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, menurut Walhi, kegagalan lumbung pangan di Kalteng adalah bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman.

"Semua cerita food estate itu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi [di Kalteng]. Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya," kata Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru yang tidak terurus kepada CNN Indonesia beberapa waktu lalu.

Program tersebut juga mendapat kritik dari Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD dalam debat pilpres keempat pada Minggu (21/1) lalu.

Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Perjuangan menjadi lajang

triad4d

Bos BPKP Sebut Banyak Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengklaim banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) yang tak mempertimbangkan risiko untuk masyarakat terdampak. (CNBC Indonesia/Tri Susilo).

Jakarta, CNN Indonesia--

Bos Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengklaim banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) yang tak mempertimbangkan risiko untuk masyarakat terdampak.

"Kerjaan kami di BPKP ini memang melihat risiko karena auditnya berbasis risiko. Istilah kami itu kan melihat mana titik-titik rawan yang risiko ada fraud, tapi kalau K/L itu kalau bikin program itu biasanya tidak mempertimbangkan risiko," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Misal, dia membangun waduk di daerah. Ini kan katakanlah tujuannya untuk pengairan sampai sawah-sawah. Ini kadang gak dihitung, dia bikin waduk saja, padahal ada saluran premier dan tersier yang bukan bagian APBN. Sebagian (dana) daerah dan desa, itu seringkali tidak dihitung," sambung Ateh.

Hadir pula Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya sebagai pembina.

"Itu BPKP berperan karena punya pengalaman lebih lama, kita sebagai pembina sehingga ada sertifikasi-sertifikasi K/L dan BUMN. Kita melakukan itu dan itu kita awasi penyelenggaraannya," jelas Ateh.

Bos BPKP itu merinci beberapa fokus Komite MRPN yang dihasilkan dalam rapat pertama pada Selasa (30/1). Ada peningkatan produksi pangan nasional, penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, percepatan transisi energi, pembangunan pariwisata, dan pengelolaan sampah.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

《pokerklik188》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，barat 88 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pokerklik188》bab terbaru。