mingslot

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Kadin DKI Ungkap Pasir Laut Diekspor Sebelum Izin Jokowi: Cuannya Gede******

Ekspor pasir laut disebut-sebut telah dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi, sejumlah pengusaha telah diberikan izin, tetapi ekspor dibatasi.

"Kemarin sebelum dibuka ekspor pasir laut ini banyak teman-teman pengusaha sudah terima IUP (izin usaha pertambangan), memang dibatasi. Jadi sebenarnya sudah ada ekspor itu, cuma dibatasi," ujar Diana di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (31/5).

"Sudah banyak teman-teman yang sudah mengeluhkan mereka sudah punya IUP-nya, punya surat-surat semua tapi mereka dibatasi ekspornya," jelas dia.

"Kenapa enggak dibuka (ekspor pasir laut)? Gitu kan. Pemerintah mendengar aspirasi ini. Tapi sekarang akhirnya banyak yang komentar bahwa ini nanti mempengaruhi dengan kita punya produk di dalam sendiri seperti apa," lanjut dia.

Ia menyebut pengusaha kini masih menunggu kajian lebih lanjut terkait pembukaan ekspor pasir laut.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Ia menilai ekspor pasir laut memang saat diminati karena menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengusaha.

"Nah, ini yang mudah-mudahan nanti bisalah dengan pengusahanya sendiri dengan pemerintah apa yang menjadi kajiannya, kenapa sekarang dibuka bebas itu, kita lihat saja," kata Diana.

"Cuannya gede," imbuhnya.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut dengan meneken Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Kemudian, pada Pasal 8, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap tersebut diutamakan berbendera Indonesia.

Lihat Juga : Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura

Apabila tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, yaitu reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wukong membaca obrolan pribadi

Erick Thohir Usul 10 BUMN Dapat Tambahan Modal Negara Rp57,9 T di 2024******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) nontunai untuk 10 perusahaan pelat merah sebesar Rp57,96 triliun pada 2024. 

Kesepuluh BUMN itu adalah PT PLN sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan pencapaian target rasio elektrifikasi, PT Hutama Karya sebesar Rp10 triliun untuk pendanaan masa operasi, PT Pelni sebesar Rp4 triliun untuk pembelian tiga kapa penumpang untuk rute perintis.

Kemudian, Indonesia Financial Group (IFG) sebesar Rp3 triliun untuk peningkatan kapasitas penjaminan KUR, dan Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp3 triliun untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi.

"Penyehatan daripada INKA membutuhkan tambahan Rp3 triliun sehingga terjadi equilibrium antara produksi gerbong dengan peningkatan dari jumlah kebutuhan kereta api sendiri," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (5/6).

BUMN selanjutnya yang diusulkan untuk diberi PMN adalah Rekayasa Industri sebesar Rp2 triliun untuk dukungan restrukturisasi struktur permodalan, dan RNI sebesar Rp 1,9 triliun untuk penyertaan ke anak perusahaan investasi dan modal kerja.

Lalu PMN tambahan berdasarkan rapat internal presiden pada 28 April 2023 yaitu Hutama Karya sebesar Rp12,5 trilliun untuk penyelesaian pembangunan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan Kayu Agung-Palembang-Betung dan Wijaya Karya sebesar Rp8 triliun untuk penyehatan struktur permodalan, dan IFG sebesar Rp3,56 triliun untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya.

[Gambas:Video CNN]

Apartemen Zhutian Shinhwa

Produsen Bimoli Buka Suara soal Denda KPPU Rp40 M Imbas Timbun Migor******

PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli buka suara soal denda Rp40,88 miliar dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) imbas terbukti menimbun minyak goreng pada 2022 lalu.

Corporate Secretary PT Salim Ivomas Pratama Tbk Meyke Ayuningrum mengatakan pihaknya belum membayar denda tersebut. Perusahaan berkode SIMP ini masih menunggu salinan putusan KPPU tersebut.

"Sampai dengan saat ini, perseroan belum menerima salinan putusan KPPU tersebut sehingga belum mengetahui dasar pertimbangan dan alasan pengenaan denda oleh KPPU," ujar Meyke dalam keterangan resmi, Selasa (30/5).

Meyke mengatakan pihaknya berhak mengajukan upaya hukum untuk merespons putusan denda KPPU tersebut dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga. Namun, ia menyebut perusahaan masih perlu mempelajari terlebih dahulu putusan KPPU tersebut.

Di masa mendatang, Meyke menjamin PT Salim Ivomas Pratama Tbk akan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Ia lantas menepis soal kabar bahwa putusan denda tersebut mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan. Meyke juga menegaskan tidak ada fakta bahwa putusan denda tersebut yang mengganggu harga saham SIMP.

"Tidak terdapat dampak yang signifikan dan material terhadap operasional dan keuangan perseroan," tutupnya.

Lihat Juga : Hartono Bersaudara Kembali Jadi Orang Terkaya Nomor Wahid di RI

Nama PT Salim Ivomas Pratama Tbk masuk dalam daftar 7 perusahaan yang diputuskan bersalah karena menimbun minyak goreng pada 2022 lalu. Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia yang diumumkan Jumat (26/5).

Majelis Komisi menemukan bahwa para pelapor tidak patuh kepada kebijakan pemerintah terkait harga eceran tertinggi (HET). Ketujuh perusahaan itu juga melakukan penurunan volume produksi dan/atau volume penjualan selama periode pelanggaran.

Selain itu, mereka menyimpulkan struktur pasar dalam industri minyak goreng adalah oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi, yakni konsentrasi rasio empat grup pelaku usaha sebesar 71,52 persen.

"Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para terlapor," jelas Majelis Komisi dalam keterangan resmi KPPU, Sabtu (27/5).

"Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan (deadweight loss) masyarakat," sambungnya.

Kasus ini adalah inisiatif KPPU yang sudah bergulir sejak 2021. Pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini dilakukan Majelis Komisi sejak 20 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sejak 25 November 2022, serta perpanjangan pemeriksaan lanjutan hingga 4 April 2023.

Berikut 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar

[Gambas:Video CNN]

Istriku yang terlahir kembali

Menteri KKP Jawab Isu Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut demi Singapura******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkan ekspor pasir lautlagi. Termasuk untuk ekspor ke Singapura.

Ia mengatakan ekspor pasir laut ke Singapura memang bisa saja. Tapi syaratnya, ekspor dilakukan dalam bentuk pasir laut sedimentasi.

Ekspor juga bisa dilakukan kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

"Setelah terbentuk tim silahkan dikaji di mana sedimentasi di Indonesia jumlahnya berapa baru boleh dieksploitasi. Mengambilnya juga tidak boleh sembarangan, harus dengan teknik dan teknologi khusus," katanya kepada wartawan Rabu (31/5).

Setelah proses eksploitasi dilakukan, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura. 

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP nya lebih tinggi," katanya.

Ia menambahkan PNBP tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan sektor kelautan.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

Spotify PHK 200 Karyawan******

Spotify melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 200 karyawan dari unit podcasting perusahaan.

Karyawan yang di PHK itu berjumlah 2 persen dari tenaga kerja global perusahaan streaming audio tersebut.

Dalam sebuah catatan yang dikutip dariCNN.com, Selasa (6/6), perusahaan yang berbasis di Swedia mengatakan PHK sebenarnya keputusan yang sulit untuk diambil. Tetapi keputusan sulit itu harus segera diambil untuk kepentingan yang lebih besar.

"Kami memperluas upaya kemitraan kami dengan podcaster terkemuka dari seluruh dunia dengan pendekatan khusus yang dioptimalkan untuk setiap acara dan pembuat konten. Poros fundamental dari proposisi yang lebih seragam ini akan memungkinkan kami mendukung komunitas kreator dengan lebih baik," katanya.

Spotify bertaruh besar pada podcast dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, mereka mendesain ulang aplikasi.

Mereka telah menghabiskan lebih dari US0 juta untuk studio penghasil podcast.

Spotify juga memiliki sejumlah podcast eksklusif yang didistribusikan, seperti 'The Joe Rogan Experience'dan podcast 'Call Her Daddy'Alex Cooper.

Namun, perusahaan telah mengurangi jumlah eksklusif yang dimilikinya. Kesepakatan dengan guru swadaya Brené Brown, jurnalis olahraga Jemele Hill, dan kesepakatan Barack dan Michelle Obama akan kedaluwarsa.

Spotify (SPOT) mengatakan memiliki 100 juta pendengar podcast dan merupakan penerbit podcast nomor 1 di Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa pendapatan iklan podcast "mengalami pertumbuhan dua digit yang tinggi" dari 2021 hingga 2022.

[Gambas:Video CNN]

Mendampingi Putri Serangga

Nelayan Sebut Aturan Ekspor Pasir Laut Jokowi Lebih Buruk dari Mega******

Ketua Umum Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menilai aturan baru Presiden Jokowi soal izin eksploitasi dan ekspor pasir lautlebih buruk jika dibandingkan dengan yang dikeluarkan pada era Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, saat era Megawati, ekspor pasir laut sempat dihentikan sementara demi mengendalikan dampak buruk atau negatif eksploitasi pasir laut bagi lingkungan, nelayan dan pembudidayaan ikan.

Namun, pada era Jokowi, aturan itu malah dicabut sehingga ekspor pasir laut diizinkan lagi. Pihaknya curiga, dalih pencabutan aturan itu tak semulia sebagaimana diatur dalam aturan yang baru diterbitkan Jokowi; mengendalikan sedimentasi laut.  

Ia menambahkan Jokowi tidak sepantasnya menerbitkan aturan itu. Pasalnya, di masa lalu, ekspor pasir laut telah merugikan negara jutaan dolar.

Tak hanya itu, ekspor pasir laut juga banyak merusak lingkungan. Atas dasar itulah, ia meminta Jokowi membatalkan aturan izin ekspor pasir laut tersebut.

"Penambangan pasir laut menjadi tidak terkendali dan merusak lingkungan laut dan pesisir, mengancam kehidupan nelayan, dan menguntungkan negara lain," katanya. 

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.