yakinqq

Master Pedang Sembilan Surga

Direktur SDM PT Sucofindo Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum UNS, Predikat Cumlaude******

SOLO —Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Sucofindo, Yohanes Nanang Marjianto berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Program Studi (Prodi) S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dengan predikat cumlaude atau dengan pujian.

Berdasarkan rilis yang diterima Nanang berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan dewan penguji yang diketuai oleh Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. dengan judul Rekonstruksi Hukum Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Pangan untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

Ujian terbuka promosi doktor digelar di Aula FH UNS, Kamis (26/1/2023).

Di hadapan Tim Penguji dan Promotor, Nanang menyampaikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah alat kelengkapan negara yang dibentuk untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945.

Menurutnya, kondisi BUMN pada umumnya tidak ideal sebagai badan usaha, kebanyakan BUMN tidak mampu memberikan kontribusi positif terhadap keuangan negara.

Di sisi yang lain, BUMN diharapkan lebih banyak berperan dalam program-program Pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Jumlah BUMN di Indonesia pada akhir tahun 2018 mencapai 143 perusahaan.

Namun dari 143 BUMN, hanya ada 20 BUMN yang mampu berkontribusi menghasilkan 90% dari total pendapatan seluruh BUMN. Sampai dengan bulan Juni 2022, terdapat 91 BUMN di Indonesia (79 Persero dan 12 Perum) yang tersebar di 12 sektor Industri dengan total nilai Kekayaan Negara Dipisahkan yang diinvestasikan kepada BUMN sebesar Rp2.469 triliun sampai dengan tahun 2021.

Diperlukan restrukturisasi BUMN agar peran BUMN menjadi lebih optimal. Salah satu strategi restrukturisasi adalah pembentukan holding company BUMN, yang merupakan suatu inisiatif value creation. Potensi holding BUMN sangat besar.

Berdasarkan laporan kinerja BUMN tahun 2020 untuk total aset BUMN mencapai Rp8.400 triliun sehingga jumlah itu lebih besar dari aset milik pemerintah dan total pendapatan BUMN Rp2.400 triliun, yang berarti hampir sama dengan pendapatan pemerintah.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, Kementerian Keuangan mencatat bahwa pendapatan bagian laba BUMN Perbankan sebesar Rp18,595 triliun dan BUMN Non Perbankan Rp32,038 triliun.

Kementerian BUMN telah berkontribusi memberikan dividen senilai Rp388 triliun sedangkan PNM yang digelontorkan pemerintah senilai Rp148 triliun.

Kontribusi dividen BUMN 2011-2020 tersebut lebih besar daripada PNM yang diberikan, yaitu lebih besar 2,5 kali.

Selama 10 tahun terakhir, kontribusi pajak dari perusahaan BUMN senilai Rp1.864 triliun dan PNBP sebesar Rp1.030 triliun. Jika dijumlahkan, total kontribusi penerimaan negara dari BUMN baik dari dividen, PNBP, dan pajak adalah senilai Rp3.282 triliun.

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, pemerintah melalui BUMN sesuai dengan bidang tugasnya dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi pangan, penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi, penyampaian informasi pangan dan gizi, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, dan/atau peningkatan kemandirian pangan rumah tangga. BUMN juga memastikan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

“Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan penjelasan tentang urgensi rekonstruksi hukum dalam pembentukan holding BUMN pangan dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Lalu juga untuk menganalisis rekonstruksi hukum dalam pembentukan holding BUMN pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan,” terang Nanang.

Sementara itu, Ketua Penguji dan Promotor, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, mengucapkan selamat kepada promovendus karena telah melaksanakan ujian terbuka dengan lancar.

“Saudara lulus dengan predikat cumlaude, dengan IPK 3,80, lama studi tiga tahun enam bulan. Doktor Nanang ini merupakan lulusan doktor ke-901 UNS dan ke-193 FH UNS,” ujar Prof. Jamal.

Mewakili seluruh tim penguji dan promotor, Prof. Jamal mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang hadir.

“Terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo serta bupati dan wakil bupati yang hadir dalam sidang terbuka ini. Ini menunjukkan bahwa Doktor Nanang dikenal oleh banyak kalangan,” ujar Prof. Jamal.

Penjahat paling kuat, Tang Seng

FK UNS Solo Tuan Rumah, Forum Dekan AIPKI Bahas Isu Kekurangan Dokter Spesialis******

SOLO —Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjadi tuan rumah Pertemuan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI). Kegiatan yang diikuti oleh 92 FK di Indonesia ini akan berlangsung selama tiga hari pada Jumat-Minggu (27-29/1/2023).

Dalam keterangan yang disampaikan saat jumpa pers, Jumat (27/1/2023), Dekan FK UNS, Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K). menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan enam bulan sekali.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Tema yang diusung dalam forum ini yaitu peran AIPKI dalam menjaga kualitas lulusan pendidikan kedokteran melalui Academic Health System (AHS).

“Topik acaranya akan membahas mengenai kebutuhan dokter, isu-isu kekurangan dokter terutama spesialis. Jadi, kami nanti akan bersuara secara resmi tentang sudut pandang dan pernyataan AIPKI yang ditujukan ke Kementerian Kesehatan [Kemenkes],” jelasnya saat jumpa pers dengan wartawan di Auditorium FK UNS.

“Selain akan dihadiri perwakilan Kemendikbudristek, ada juga praktisi pendidikan dari Inggris dan Jerman, dan ada ahli hukum yang menyoroti Omnibus Law UU Kesehatan,” lanjut dia.

Reviono menjelaskan acara inti yang berlangsung di Hotel Sunan akan terbagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama dan kedua dapat dihadiri oleh umum, sementara sesi ketiga diperuntukan bagi internal AIPKI.

Sementara itu, Ketua AIPKI, Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG(K) menjelaskan salah satu topik hangat yang akan dibahas adalah kebijakan Kemenkes yang memiliki wacana untuk memiliki program pendidikan spesialis berbasis rumah sakit (RS).

“Jadi, diwacanakan akan ada pendidikan spesialis yang dikelola oleh universitas dan rumah sakit. Artinya, dalam mewujudkan hal tersebut, para rumah sakit harus mengubah regulasi karena dalam UU Tentang Pendidikan Kedokteran Tahun 2013, pelaksanaan pendidikan spesialis harus ada di institusi pendidikan,” terangnya.

Budi berharap melalui forum ini dapat menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyikapi pemenuhan dokter spesialis ini.

“Kami juga berharap agar pemerintah hadir karena problem saat ini, dokter spesialis ngumpul di kota-kota besar, distribusinya belum merata. Jadi, harapannya dengan jumlah yang kurang tetapi distribusi merata para lulusan-lulusan spesialis bisa melayani seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya

Masakan dari dunia lain

Disdik Kota Solo Bolehkan Sekolah Swasta Data Calon Siswa Lebih Awal******

SOLO — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo melarang sekolah-sekolah swasta membuka pendaftaran peserta didik baru lebih awal. Meski begitu, sekolah swasta diperbolehkan untuk melakukan pendataan melalui sistem inden.

Sistem inden yang dimaksud adalah memfasilitasi siswa yang memesan kursi untuk tahun ajaran selanjutnya.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

“Inden secara substansi tidak masalah, itu cuma titip atau pendataan. Tapi pendaftarannya harus di hari yang ditentukan, kan ini belum hari PPDB [pendaftaran peserta didik baru], ” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Solo, Abdul Haris, kepada Solopos.com, Sabtu (20/1/2024).

Haris mengatakan pada dasarnya PPDB sudah ada waktu tersendiri. Tidak ada perbedaan regulasi untuk sekolah swasta maupun sekolah negeri.

Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta di Solo sudah membuka inden yang memungkinkan calon siswa memesan kursi untuk tahun ajaran baru 2025 mendatang.

Public Relation SDII Al Abidin Solo, Nurfita Widyastuti, menyebut sistem inden di sekolahnya sudah dilakukan sejak 2015. Siswa bisa inden untuk tahun ajaran selanjutnya.

“Jadi misal kita inden untuk 2024 sudah kita buka sejak 2023, jadi satu tahun sebelumnya,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Rabu (17/1/2024).

Dia menegaskan inden berbeda dengan pendaftaran siswa baru. Nurfita mengatakan pada dasarnya inden hanya mendata calon siswa mana saja yang akan mendaftar di sekolahnya. Calon siswa baru bisa melakukan pendaftaran ulang ketika sekolah mengeluarkan jadwal resmi.

“Ini sifatnya hanya pendataan, bukan pendaftaran. Nanti akan ada jadwal tersendiri untuk daftar ulang beserta ketentuannya,” kata dia. Nurfita menjelaskan saat ini terdapat 20 calon siswa baru yang sudah melakukan inden.

Dia menyebut bagi calon siswa baru yang ingin melakukan inden bisa datang langsung ke sekolah. Selain itu pihaknya juga menyediakan layanan daring yang bisa diakses di website resmi SDII Al Abidin Solo.

Sekolah swasta lain seperti SMP Muhammadiyah 8 Solo juga menerapkan sistem serupa. Kepala SMP Muhammadiyah 8 Solo, Rusmanto mengatakan pendaftaran inden sudah dibuka.

“Jadi sifatnya tetap menunggu dari Dinas Pendidikan [Kota Solo] secara resmi. Tapi kami sebagai sekolah swasta boleh melakukan kreativitas dan inovasi dalam rangka memaksimalkan jumlah peserta didik,” kata dia.

Dia mengatakan pendaftaran inden di SMP Muhammadiyah 8 Solo bisa dilakukan tanpa batasan waktu. Rusmanto menyebut saat ini sudah ada 180 calon siswa yang sudah inden. Meski begitu dia mengatakan tidak semua calon siswa melakukan daftar ulang.

“Setiap tahun sudah pasti ada yang mundur, dinamis ya. Tapi satu atau dua tahun terakhir ini tidak terlalu banyak,” kata dia.

Rusmanto juga menegaskan pendaftaran inden hanya bersifat pendataan calon siswa. Terkait penerimaan siswa baru pihaknya tetap menunggu jadwal resmi dari Dinas Pendidikan Kota Solo.

Yang paling arogan dalam sejarah

7 Hari Lagi Submission Full Paper AICIS 2024 Ditutup, Jangan Sampai Terlewat******

SEMARANG–Tujuh hari lagi Submission Full Paper The 23rd Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) akan ditutup. AICIS 2024 menyoroti peran agama, khususnya Islam dalam mengatasi krisis kemanusiaan global.

Tema utama dalam konferensi ini adalah Redifinig The Roles of Religions in Addressing Human Crisis: Encountering Peace, Justice and Human Right Issues. AICIS 2024 akan dilaksanakan pada 1-4 Februari 2024 mendatang di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Menurut Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama, Ahmad Zainul Hamdi, AICIS adalah wadah sekaligus wasilah mis wasailuntuk bertukar pikiran, berdialog, dan mendesiminasikan hasil riset para scholarsPTKI (Perguruan Tinggi Agama Islam) beserta international scholars, yang telah diselenggarakan Kementarian Agama setiap tahun sejak tahun 2000.

“AICIS sepanjang sejarah tersebut tidak hanya telah berkontribusi dan mewarnai wajah perkembangan Islamic studies pada level nasional, namun juga internasional,” tuturnya dalam keterangan yang resmi dikutip Senin (8/1/2024).

Adapun, AICIS 2024 memiliki 7 Sub-Tema, yaitu:

1) Religion, Nationalism, and Citizenship in Southeast Asia

Subtema ini mengeksplorasi keterkaitan agama, nasionalisme dan kewarganegaraan sekaligus berupaya menggali pentingnya peran agama dalam pusaran konflik yang terjadi di Asia Tenggara. Konflik Etnis seperti Melayu-Muslim di Thailand Selatan, Konflik Rohingya di Myanmar, Konflik Poso dan Aceh di Indonesia serta konflik Moro di Filiphina dan lain lain yang merupakan konflik agama.

2) Impact of International Religious Issues and Tension on Nationalism, Citizenship, and Human Rights

Subtema ini mengeksplorasi dampak isu konflik internasional terhadap nasionalisme, kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Konflik geopolitik baru baru ini yang melibatkan Rusia dan Ukraina, serta Palestina dan Israel tidak hanya mengobarkan kembali isu isi terkait perang proksi dan aliansi pertahanan di blok Asia-Pasifik, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai konflik lain yang bernuansa agama.

3) Equality, Justice, and Humanitarian Crisis

Subtema ini mengeksplorasi kajian akademis yang memungkinkan perumusan rekomendasi kebijakan untuk mencapai inklusivitas dan kesetaraan manusia. Krisis kemanusiaan seperti perang, konflik, bencana, lingkungan hidup dan sejenisnya yang menimbulkan tantangan serius baik ditungkat global maupun lokal. Salah satu isu krusial dalam penelitian ini adalah ketidakadilan dan kesenjangan diberbagai lapisan masyarakat akibat perbedaan ideologi, suku, ras,jenis kelamin dan Agama.

4) Religious Tensions and Global Humanity

Subtema ini menyoroti hubungan antara ketegangan agama di kancah international dan gerakan kemanusiaan global. Misalnya serangan Israel yang sedang berlangsung di Gaza telah memunculkan gerakan gerakan yang disebut boikot, divestasi, dan sanksi. Gerakan ini dengan cepat menyebar ke seluruh kampus kampus di seluruh dunia dengan tujuan untuk memberikan tekanan international terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut.

5) Gender, Spirituality, and Minority Issues

Subtema ini membahas tentang interseksionalitas isu gender, spiritualitas dan kelompok minoritas. Stigmasisasi, stratifikasi dan diskriminasi telah menciptakan lingkungan yang penuh tekanan dan berdampak pada kesehatan mental kelomopk marginal. D itengah situasi ini, kelompok marginal berusaha bertahan hidup dengan menggunakan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya spiritualitas yang dimilikinya.

6) Fiqh Siyasah on War and Peace: Post-Colonial Era

Subtema ini berfokus pada bagaimana yurisprudensi politik Islam menyikapi isu perang dan perdamaian pascakolonial. Permasalahan perang dan perdamaian ini menjadi isu kemanusiaan yang krusial. Penafsiran siyasah fiqh(yurisprudensi politik Islam) mengenai perang dan perdamaian berbeda-beda di kalangan ulama. Perbedaan dipengaruhi oleh latar belakang ulama, konteks sejarah, lingkungan, sosial politik, dan budaya di berbagai negara.

7) Maslahah Mursalah based Policy, Equality, and Empowerment

Subtema ini mengekplorasi salah satu isu penting dalam ketidakpastian perekonomian global yang sedang berlangsung yaitu pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan ekonomi. Kesetaraan disini bukan hanya sekedar distribusi pendapatan namun juga kesetaraan dan keadilan sosial.

Info selengkapnya terkait submitartikel dapat diakses di https://aicis.id/

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Ini Loh Jurusan Kuliah dengan Biaya Terjangkau******

SOLO — Terdapat beberapa jurusan kuliah dengan biaya murah di Indonesia yang bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat.

Berbicara perguruan tinggi, tentu tidak bisa lepas dari biaya. Anggapan kuliah pasti biayanya mahal banyak menjadi halangan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan.

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

Padahal tidak semua perguruan tinggi mematok biaya perkuliahan dengan mahal. Ada beberapa universitas dengan jurusan unggulannya yang menyediakan biaya sekolah murah dengan didukung pula adanya program beasiswa.

Salah satu perguruan tinggi yang menyediakan kuliah murah dengan jurusan unggul adalah Universitas Pignatelli Triputra (Upitra) di Solo, Jawa Tengah.

Kampus yang baru berdiri pada Juli 2022 ini memiliki tiga fakultas, yakni Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Vokasi. Ketiga fakultas tersebut masing-masing memiliki program studi, di antaranya S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Sistem Informasi, S1 Informatika, S1 Rekayasa Perangkat Lunak, D3 Bahasa Inggris, D3 Akuntansi, dan D3 Manajemen Keuangan.

Masing-masing jurusan di Upitra ini memiliki keunggulan dan prospek kerja tersendiri. Salah satu contohnya, D3 Bahasa Inggris yang menjadi jurusan unggul di Fakultas Vokasi mempunyai visi menciptakan lulusan yang bisa bekerja di bidang pemasaran maupun konten kreator.

“Program studi yang jadi unggulan dan masih kuat secara legacy adalah D3 Bahasa Inggris. Kita punya sejarah yang kuat di prodi tersebut,” jelas Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Pignatelli Triputra, Thomas Ambar Prihastomo kepada Solopos.com, Jumat (15/12/2023).

Selain menjadi unggulan, jurusan D3 Bahasa Inggris ini memiliki biaya kuliah yang murah, yakni sekitar Rp3,4 juta per semester dengan jumlah SKS 20. Biaya tersebut juga bisa dicicil sebanyak enam kali dalam satu semester.

Tak hanya D3 Bahasa Inggris, jurusan lain yang menjadi unggulan di Upitra ada S1 Rekayasa Perangkat Lunak, S1 Manajemen, dan S1 Akuntansi.

“Profil lulusan S1 Akuntansi berpeluag menjadi general accounting, junior tax consultant, financial planner, serta financial analyst. Di jurusan ini, salah satu yang diunggulkan adalah keahilan perpajakan. Makanya, kami juga kerja sama dengan DJP dan mempunyai Tax Center,” tambah pria yang akrab disapa Ambar ini.

Biaya perkuliahan di jurusan S1 Akuntansi ini juga terbilang murah, yakni Rp3,4 juta per semester dengan SKS sebanyak 20. Biaya tersebut juga sama bisa dicicil selama enam kali dalam satu semester.

Khusus untuk Jurusan S1 Rekayasa Perangkat Lunak ini cocok diminati bagi calon mahasiswa yang tidak terlalu menyukai Matematika. Dibandingkan dengan jurusan lainnya di Fakulta Sains dan Teknologi, menurut Ambar, Rekayasa Perangkat Lunak lebih mudah dipelajari.

Untuk berkuliah di jurusan S1 Rekayasa Perangkat Lunak Upitra, biaya yang dibutuhkan juga terbilang murah, yakni hanya Rp3,9 juta per semester dengan 20 SKS dan bisa dicicil sebanyak enam kali dalam satu semester.

Meski berbiaya murah, Upitra Solo didukung dengan dosen-dosen berkualitas dan berpengalaman di bidangnya. Bahkan, Upitra Solo juga mendatangkan dosen praktisi untuk membina mahasiswa.

“Dosen latar belakangnya bukan hanya dari akademisi, tapi juga praktisi. Mereka tahu kebutuhan industri,” jelas Ambar.

Di Upitra Solo juga terdapat program beasiswa dengan biaya kuliah Rp0. Ambar menyebut ada beasiswa bebas biaya perkuliahan 25-100% di Upitra bagi mereka yang mendaftar di kampus tersebut. Selain itu, ada pula kuota beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa aktif Upitra di semester III.

“Selain beasiswa Upitra untuk Indonesia, juga ada beasiswa keluarga Upitra yang bebas biaya perkuliahan 50% dan 25% hingga lulus kuliah,” terang pria berusia 42 ini.

Pertempuran yang tak terkalahkan

FK UNS Solo Tuan Rumah, Forum Dekan AIPKI Bahas Isu Kekurangan Dokter Spesialis******

SOLO —Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjadi tuan rumah Pertemuan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI). Kegiatan yang diikuti oleh 92 FK di Indonesia ini akan berlangsung selama tiga hari pada Jumat-Minggu (27-29/1/2023).

Dalam keterangan yang disampaikan saat jumpa pers, Jumat (27/1/2023), Dekan FK UNS, Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K). menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan enam bulan sekali.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Tema yang diusung dalam forum ini yaitu peran AIPKI dalam menjaga kualitas lulusan pendidikan kedokteran melalui Academic Health System (AHS).

“Topik acaranya akan membahas mengenai kebutuhan dokter, isu-isu kekurangan dokter terutama spesialis. Jadi, kami nanti akan bersuara secara resmi tentang sudut pandang dan pernyataan AIPKI yang ditujukan ke Kementerian Kesehatan [Kemenkes],” jelasnya saat jumpa pers dengan wartawan di Auditorium FK UNS.

“Selain akan dihadiri perwakilan Kemendikbudristek, ada juga praktisi pendidikan dari Inggris dan Jerman, dan ada ahli hukum yang menyoroti Omnibus Law UU Kesehatan,” lanjut dia.

Reviono menjelaskan acara inti yang berlangsung di Hotel Sunan akan terbagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama dan kedua dapat dihadiri oleh umum, sementara sesi ketiga diperuntukan bagi internal AIPKI.

Sementara itu, Ketua AIPKI, Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG(K) menjelaskan salah satu topik hangat yang akan dibahas adalah kebijakan Kemenkes yang memiliki wacana untuk memiliki program pendidikan spesialis berbasis rumah sakit (RS).

“Jadi, diwacanakan akan ada pendidikan spesialis yang dikelola oleh universitas dan rumah sakit. Artinya, dalam mewujudkan hal tersebut, para rumah sakit harus mengubah regulasi karena dalam UU Tentang Pendidikan Kedokteran Tahun 2013, pelaksanaan pendidikan spesialis harus ada di institusi pendidikan,” terangnya.

Budi berharap melalui forum ini dapat menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyikapi pemenuhan dokter spesialis ini.

“Kami juga berharap agar pemerintah hadir karena problem saat ini, dokter spesialis ngumpul di kota-kota besar, distribusinya belum merata. Jadi, harapannya dengan jumlah yang kurang tetapi distribusi merata para lulusan-lulusan spesialis bisa melayani seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya