caturwin

Kaisar Dewa Mekanik

PT Pos Bantah Terima Investasi Uang Korupsi Rafael Alun******

PT Pos Indonesia membantah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo menginvestasikan uang hasil korupsi di perseroan tersebut.

Manajer Public Relations PT Pos Indonesia Doni Meilana mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Rafael menerima gratifikasi dari PT Cubes Consulting yang memiliki kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Namun, PT Pos Indonesia tidak memiliki kaitan dengan Rafael.

"PT Cubes Consulting merupakan perusahaan penyedia software SAP bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. RAT (Rafael Alun Trisambodo) diduga menerima gratifikasi dari PT Cubes sehingga tidak ada kaitannya dengan PT Pos Indonesia," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/8).

Tim penyidik KPK telah mendalami hal tersebut lewat pemeriksaan terhadap direktur PT Cubes Consulting Gunadi Hastowo, Kepala Proyek Pengembangan ERP PT Pos Indonesia periode 2015 Slamet Sajidi, dan Direktur Strategi dan TI PT Garuda Indonesia periode 2010 Elisa Lumbantoruan.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain masih terkait seputar adanya dugaan penempatan sekaligus investasi dari tersangka RAT di perusahaan para saksi," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (2/8).

KPK memproses hukum Rafael atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan sebesar US ribu atau sekitar Rp1,35 miliar. Kasus ini bermula dari pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

[Gambas:Video CNN]

Mata Dharma Tertinggi

PNM Garut Gandeng BNN dan OJK Edukasi Nasabah Soal Literasi Keuangan******

Permodalan Nasional Madani (PNM) Garut menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan edukasi tentang literasi keuangan. Selain itu, ketiganya juga memberi peringatan tentang ancaman dan bahaya narkoba yang dapat menghambat kesejahteraan keluarga.

Edukasi itu diberikan PNM bersama BNN dan OJK dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar bersama 1.000 Ibu Nasabah PNM Mekaar dari dua wilayah binaan di Gedung Pendopo Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat Senin (7/8).

Direktur Bisnis PNM, Prasetya Sayekti dalam sambutannya mengatakan, maraknya penipuan yang terjadi lingkungan sekitar, membuat literasi keuangan menjadi salah satu ilmu yang sangat penting untuk terus ditingkatkan. Terutama untuk seluruh nasabah PNM yang setiap hari bersinggungan dengan kegiatan jual beli dalam usahanya.

Prasetya menambahkan, narkoba saat ini sudah semakin memprihatinkan bagi anak-anak muda di Indonesia. Hal ini ditunjukkan data dari BNN bahwa sudah ada sebanyak 2,3 juta pelajar di Indonesia kehilangan masa depan karena terjerumus narkoba.

"Kolaborasi BNN dan PNM diharapkan mampu mengurangi wabah narkoba di Indonesia lewat kegiatan-kegiatan seperti ini, semoga kegiatan ini juga bisa dilaksanakan diseluruh wilayah di Indonesia," ucap Prasetya.

Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN, Yanri Pratiwi, dalam kesempatan ini juga mengajak para nasabah untuk mulai memahami bahaya narkoba dan cara memeranginya.

"Jangan sampai anak kita di masa depan bertemu dengan penjajah tanpa wajah, yaitu narkoba," tandas Yanri.

Sementara itu, Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tasikmalaya, Gina Giyani juga memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang bahaya penipuan yang kini sedang marak. Dia mencontohkan pencairan kredit online berkedok serba instan, tetapi justru malah merugikan.

Dia juga mengingatkan agar nasabah PNM untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan agar tidak terbuai dengan pendanaan yang belum dipantau OJK.

PNM berharap kegiatan ini tidak hanya sekadar meningkatkan keeratan silaturahmi dengan para nasabah, tetapi merangkul agar tetap menjaga nasabah dan keluarganya supaya tetap teredukasi dalam mengelola finansial mereka. Termasuk terhindar dari potensi ancaman yang merugikan di kemudian hari.

Adapun dalam kegiatan ini turut hadir Bupati Garut, Rudy Gunawan mengimbau agar nasabah PNM selalu taat pada tenggat pinjaman supaya usaha yang dijalani tetap produktif dan sehat. Bupati Garut juga mengutarakan bahwa keberadaan PNM di Garut membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Garut untuk lebih maju dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Ribuan hati

Melihat Impor Batu Bara Eropa saat Menolak CPO karena Isu Lingkungan******

Uni Eropa menjadi salah satu dari lima importir batu bara terbesar di dunia setelah China, India, Jepang dan Korea Selatan. 

Data Banchero Costa yang dikutip dari hellenicshippingnews menyatakan sepanjang 2022, impor batu bara Eropa naik hampir 33,8 persen (yoy) menjadi 116,5 juta ton dari sebelumnya 87,1 juta ton pada 2021. Data tersebut juga melaporkan Eropa menyumbang 9,8 persen dari pengiriman batu bara lintas laut global. 

Pada kuartal I/2023 ini impor batu bara UE meningkat 15,1 persen (yoy) menjadi 28,4 juta ton. Realisasi ini tertinggi sejak kuartal I/2019 sebesar 30,3 juta ton.

Sejak 2022, pemasok batu bara terbesar ke EU adalah AS dengan porsi 20,5 persen dari seluruh impor Eropa. Permintaan batu bara ke AS naik 83 persen menjadi 23,9 juta ton (yoy).

Pemasok terbesar kedua adalah Australia dengan porsi 19,7 persen. Permintaan batu bara Eropa ke Negeri Kanguru tersebut naik 42,3 persen menjadi 20,9 juta ton (yoy).

Pemasok keempat adalah Kolombia dengan pangsa 14,3 persen. Sepanjang tahun lalu, permintaan batu bara Eropa ke Kolombia naik 88,7 persen menjadi 16,7 juta ton (yoy).

Lihat Juga : Keterisian Gedung Perkantoran di Jakarta Terus Turun Sejak Covid

Negara pemasok kelima adalah Afrika Selatan dengan porsi 12,1 persen. Pada 2022, impor batu bara Eropa ke Afsel melonjak 593,5 persen menjadi 14,1 juta ton dari sebelumnya di 2021 hanya 2 juta ton.

Selain lima negara pemasok terbesar tersebut, ekspor batu bara Indonesia ke Eropa juga melonjak 705,4 persen menjadi 5,2 juta ton (yoy) sepanjang 2022.

Eropa memang mempercepat impor batu bara sejak tahun lalu merespons kebijakan pengurangan pasokan gas dari Rusia. Padahal sebelumnya, negara tersebut berencana untuk mulai mengurangi konsumsi batu bara dan beralih ke energi hijau.

Pengurangan konsumsi batu bara tersebut tercermin dari data impor yang turun dalam beberapa tahun lalu. Pada 2018, impor batu bara Eropa turun sebesar 7,6 persen.

Lalu, pada 2019 penurunan impornya lebih tinggi lagi menjadi 18,3 persen (yoy) dan pada 2020 turun lebih tajam sebesar 32,9 persen (yoy).

Namun, munculnya perang Rusia-Ukraina membuat kebijakan sebaliknya harus diambil. Sebab, negara dengan empat musim tersebut membutuhkan batu bara saat kondisi dingin di tengah berkurangnya pasokan gas dari Rusia.

[Gambas:Video CNN]

Quanqingshanhe

Gegara India, Eksportir Vietnam******

Eksportir Thailanddan Vietnammenegosiasikan ulang harga kontrak penjualan 500 ribu ton berasuntuk pengiriman Agustus.

Hal itu mereka lakukan supaya harga beras Vietnam dan Thailand bisa lebih tinggi dari sekarang. Negosiasi dilakukan sebagai buntut kebijakan India melarang ekspor beras.

Kebijakan India mereka khawatirkan akan memperketat pasokan global sehingga berpotensi menaikkan harga beras.

Dilansir dari Reuters, Rabu (2/8), importir pun tak punya pilihan selain membayar lebih mahal untuk kontrak beras tadi. Kalau tidak, para pedagang di negara pengimpor akan gagal memenuhi kontrak.

"Harga telah naik sejak India melarang ekspor dan sulit bagi pemasok untuk memenuhi kontrak yang ditandatangani dengan harga lebih rendah," kata seorang pedagang berbasis di Singapura.

Thailand dan Vietnam masing-masing merupakan eksportir nomor dua dan tiga dunia, setelah India. Setelah India resmi melarang ekspor pada 20 Juli lalu, harga beras dunia naik sekitar US per ton.

Harga beras impor dari Thailand naik dari US5 menjadi US5 per ton. Sementara, harga beras dari Vietnam naik dari US5-US5 menjadi US0 per ton.

Seorang pedagang di Kota Ho Chi Minh mengatakan harga saat ini memang lebih tinggi dari kontrak. Ia mengakui hal ini dipicu oleh kenaikan harga ekspor.

"Lonjakan harga ekspor berdampak pada kenaikan tajam harga padi dalam negeri. Beberapa pedagang kini bergegas mempercepat pembelian dari petani," ucapnya.

India memang menyatakan mulai stop ekspor beras mulai akhir bulan lalu. Tujuannya untuk memastikan stok pangan di negaranya aman.

Hal ini tentu menimbulkan banyak kekhawatiran. Pasalnya India adalah salah satu eksportir beras terbesar di dunia dengan porsi 40 persen.

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Zhong Kui

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II Diumumkan Siang Ini******

Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2023 pada Senin (7/8) siang ini.

Rencananya, BPS bakal menggelar konferensi pers terkait hal itu pada pukul 11.00 WIB.

Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat pada kuartal II ini.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh 4,77 persen, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya sebesar 4,54 persen. Konsumsi rumah tangga yang tetap solid itu didukung oleh tren penurunan inflasi ke level 3,5 persen.

"Konsumsi masyarakat cenderung solid mempertimbangkan konsumsi yang bertepatan dengan Ramadan dan Idul Fitri yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal lainnya sepanjang tahun," ucapnya, dikutip dari detikcom, Minggu (6/8).

Senada, Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun ini menyusut di rentang 4,9 persen hingga 5 persen. Menurutnya, tren kenaikan konsumsi saat Lebaran tidak setinggi tahun lalu.

Kondisi itu terjadi lantaran naiknya beberapa harga kebutuhan pokok hingga biaya transportasi sehingga sebagian masyarakat lebih banyak berhemat untuk antisipasi tekanan ekonomi pasca Lebaran.

Selain itu, beberapa peristiwa global juga membuat permintaan impor melemah.

"Kinerja ekspor yang berbasis komoditas tambang dan perkebunan cenderung melemah. Di sektor manufaktur juga ekspornya terbatas. Masih wait and see dulu karena prospek ekonomi China ternyata di bawah ekspektasi pasca pandemi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Binatang Misterius

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.