fix4d

Setengah kebahagiaan seumur hidup

IHSG Diprediksi Semringah di Awal Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Senin (11/12).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut pergerakan IHSG awal pekan ini bakal diwarnai sejumlah rilis data ekonomi. Namun, investor masih perlu mewaspadai risiko koreksi wajar karena kemampuan naik IHSG cukup terbatas.

"IHSG akan ditopang rilis data perekonomian berupa neraca perdagangan yang diperkirakan akan membaik di tengah kembali normalnya mobilitas masyarakat," ramal William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan AALI, ICBP, JSMR, TLKM, ITMG, BSDE, dan AKRA

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai indeks juga akan menguat terbatas hari ini. Ia meyakini IHSG akan berada di level support7.024 dan resistance7.180.

"Pergerakan IHSG masih mungkin untuk menguji level 7.200 dan kesempatan baik untuk trend followingmaupunbuy on weaknesspada saham-saham yang ada. Secara teknikal, pergerakan IHSG sangat bagus, di mana terindikasi strong uptrend," ungkapnya.

IHSG melesat ke posisi 7.159 pada perdagangan Jumat (8/12). Indeks saham naik 24,97 poin atau plus 0,35 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp14,24 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,99 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Satu kehidupan

Daftar 6 Rekomendasi Pengusaha untuk Capres Terkait Ekonomi Digital******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) menyerahkan sejumlah rekomendasi kebijakan di sektor ekonomi digitalkepada para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung di Pilpres 2024.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan rekomendasi itu merupakan bentuk aspirasi pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air.

"Rekomendasi utama di bidang digital 5 tahun ke depan ini berfokus pada penciptaan landasan yang diperlukan untuk mendukung dan memberikan insentif kepada pelaku usaha," kata Shinta dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Selasa (28/11).

Kedua, kepala negara terpilih kelak juga perlu menyediakan portal online dan mendorong penguatan keterampilan digital.

Ketiga, membentuk badan teknologi nasional untuk pelaku usaha.

"Kemudian meluncurkan program UMKM go digitaldan menangkap peluang ekonomi digital karena ini berpengaruh pada UMKM Indonesia yang 97 persen dari ekonomi kita," imbuh Shinta.

Keempat, menciptakan platform startupteknologi berskala nasional dan Research And Development (RnD)di antara perusahaan terkemuka untuk menjadi mercusuar inovasi.

Kelima,memberikan insentif pada pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi pintar melalui berbagai mekanisme.

"Seperti insentif pajak, hibah, subsidi, dan lain-lain," kata Shinta.

Keenam,Apindo juga merekomendasikan kepada para capres-cawapres untuk membangun struktur peraturan ekonomi digital yang kuat melalui kebijakan-kebijakan kunci.

Indonesia, lanjut Shinta, juga berpotensi besar sebagai penyumbang utama ekonomi digital Asia Tenggara. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, potensi ekonomi digital ASEAN sendiri diperkirakan akan bertumbuh ke angka US0 miliar pada 2025.

Angka tersebut pun diperkirakan naik menjadi US triliun pada 2030. Sepertiga dari angka tersebut berasal dari Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Sembilan Surga

LPEM UI: Peluang RI Jadi Negara Berpendapatan Tinggi di 2045 Kecil******

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 sulit tercapai.

Dalam sebuah publikasi terbaru LPEM UI berjudul'White Paper- Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029', mereka mengungkap alasan Indonesia sulit naik kelas menjadi negara maju.

Menurut LPEM UI, peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti menjadi titik kritis perenungan sejarah bangsa ini.

LPEM UI menggunakan the rule of 72untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Ini adalah rumus cepat dan populer untuk mengestimasi jumlah tahun yang diperlukan untuk menggandakan uang dari investasi pada tingkat pengembalian tahunan tertentu.

"Dengan asumsi batas bawah upper income country(UIC) sama dengan 2023 sebesar US.846 dengan pertumbuhan gross national income(GNI) per kapita 5 persen per tahun atau setara pertumbuhan ekonomi 6 persen, maka Indonesia akan menjadi UIC pada 2044," tulis riset tersebut, dikutip Kamis (9/11).

"Semakin berkembang perekonomian maka pertumbuhan ekonomi 5 persen-7 persen sangat sulit dicapai, dengan skenario pertumbuhan yang berbeda-beda tiap periode (5 persen, 4 persen, dan 3 persen) maka Indonesia tidak akan mencapai UIC di 2045," lanjut LPEM UI.

Kemudian, aspek kemiskinan. Ini masih menjadi persoalan mendasar Indonesia, di mana angka kemiskinan tahun ini menyentuh 9,36 persen atau tak turun signifikan dari 11,25 persen di 2014.

LPEM UI khawatir obsesi berlebihan pemerintah terhadap mimpi Indonesia menjadi negara kaya di 2045 bakal mengubah orientasi kebijakan yang ada. Alokasi sumber daya dikhawatirkan hanya dipakai untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata melalui investasi besar-besaran di sektor padat modal.

Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mengurangi kemiskinan. Terlebih, jika mesin pertumbuhan dimotori sektor-sektor yang kurang melibatkan rakyat miskin.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti di Halmahera Tengah tempat hilirisasi nikel tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan secara masif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada 2019-2022 sebesar 75,61 persen per tahun, tetapi angka kemiskinan pada periode yang sama hanya turun 2,12 persen poin dari 14,12 persen di 2019 menjadi 12 persen di 2022," jelasnya.

LPEM UI lantas membandingkan kondisi sosial ekonomi Indonesia dengan beberapa negara yang juga ingin berpenghasilan tinggi, seperti China, Brasil, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan.

Kondisi Indonesia pada 2022 dengan pendapatan per kapita US.580 disebut setara Korea Selatan pada 1988, Malaysia 2004, Brasil 2006, serta China dan Thailand di 2010.

Dalam kurun waktu 18 tahun, Malaysia belum mampu keluar dari middle income trapdengan penghasilan US.780. Sedangkan Thailand selama 12 tahun juga belum mampu menggandakan pendapatannya.

Malaysia kemudian berambisi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020, tetapi bergeser target ke 2030 karena adanya pergantian kepemimpinan. Hanya China yang dianggap mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dalam kurun waktu 13 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Apakah Indonesia mampu mengikuti jejak China atau Malaysia? Kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonomi negara-negara lain ketika memiliki pendapatan per kapita yang sama dengan Indonesia," jelasnya.

Mereka merinci pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di level 12 persen, China 10,6 persen, Malaysia 6,8 persen, dan Thailand 7,5 persen. Capaian tersebut jauh di atas Indonesia yang hanya berkisar 5 persen.

Di lain sisi, kemajuan ekonomi negara-negara tersebut, kecuali Brasil, ditopang sektor manufaktur yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28 persen di Korea Selatan. Lalu, 3 persen di Malaysia dan 32 persen di China.

"Berdasarkan perbandingan antara kondisi Indonesia dan kondisi negara lain, peluang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045 sangat kecil karena beberapa kondisi dasar pendorong kemajuan ekonomi belum dimiliki oleh Indonesia saat ini," terang LPEM UI.

Cincin Dewa Memasak

Daftar 9 Startup Tutup Operasi di Indonesia******

Sempat menjadi harapan membuka lapangan kerja baru, bisnisstartup atawa perusahaan rintisan nyatanya tak kebalkrisis. Tercatat, sejumlah startup diTanah Airpun mati imbas pandemi maupun persaingan bisnis.

Secara global, tahun ini menjadi periode 'kepunahan' bagi startup teknologi. Perusahaan manajemen ekuitas Catra melaporkan setidaknya tahun ini ada 543 startup bangkrut.

Dalam catatan Catra, sepanjang 2023 nyaris 20 persen startup mengumpulkan dana dengan valuasi yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kemudian, semakin banyak startup yang bangkrut pada kuartal III-2023.

Di Indonesia sendiri, nama-nama startup yang tersohor kini gulung tikar. Berikut daftar startup yang tutup berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com:

1. Pegipegi

Aplikasi biro perjalanan daring (OTA) Pegipegi menghentikan operasinya per Senin (11/12) kemarin. Perusahaan menyampaikan berita penutupan setelah hampir 12 tahun menjadi teman travel masyarakat Tanah Air.

Pegipegi menjadi salah satu korban yang tak mampu bertahan di tengah sengitnya persaingan di dunia startup.

2. Rumah.com

Rumah.com mengumumkan tutup di Indonesia pada 1 Desember 2023. Konglomerat properti asal Singapura, PropertyGuru, bakal menutup marketplace jual-beli rumah tersebut, setelah beroperasi lebih dari 10 tahun di Tanah Air.

Dengan keputusan ini, perusahaan memutus kontrak kerja atau PHK sebanyak 61 karyawannya. PropertyGuru menjanjikan pemberian dukungan bagi mereka yang terkena PHK, serta membantu proses transisi.

Lihat Juga : Rice Cooker Gratis Mulai Dibagikan ESDM, Target 53 Ribu Bulan Ini

3. CoHive

Startup CoHive alias PT Evi Asia Tenggara resmi tutup pada awal 2023 lalu. Pihak perusahaan berdalih pandemi covid-19 yang berkepanjangan menjadi alasan gulung tikar.

Melalui situs resminya, CoHive menyampaikan salam perpisahan. Mereka mengumumkan sederet alasan di balik kebangkrutan perusahaan, termasuk pandemi covid-19.

CoHive menegaskan bisnis mereka sudah sepenuhnya tutup. Namun, CoHive 101 dan beberapa lokasi telah diambilalih oleh pihak lain. Dengan begitu, CoHive 101 masih beroperasi secara independen.

Sejatinya perusahaan penyedia ruang kerja berbagi alias co-working space itu sudah diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Januari 2023 . Itu tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst (18/1).

4. JD.ID

Lokapasar JD.ID resmi menutup layanannya di Indonesia pada 31 Maret 2023. Sebelum tutup, JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terehadap 200 karyawannya.

JD.ID pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015 dan saat itu memiliki 12 kategori pilihan produk. Ragam kategori produknya bervariasi mulai dari produk untuk ibu dan anak, smartphone, perangkat elektronik, hingga produk luxury.

Setahun setelah hadir di Indonesia, perusahaan mengaku bahwa bisnisnya berkembang sangat pesat. Jumlah produk yang ditawarkan pun bertumbuh cepat mulai kurang dari 10.000 SKU pada 2015 menjadi sekitar 100.000 SKU pada akhir 2016.

Namun, tampaknya JD.ID tak bisa bertahan dengan makin banyaknya e-commerce yang bermunculan dengan konsep yang sama, hingga pada akhirnya memilih menutup layanannya secara permanen di Tanah Air.

5. Fabelio

Startup penjualan jasa desain interior dan furniture PT Kayu Raya Indonesia atau Fabelio resmi dinyatakan pailit pada 2022. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Fabelio, perusahaan resmi pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.JKT.PST, tertanggal 5 Oktober 2022.

"Menyatakan Debitur (PT. Kayu Raya Indonesia) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya," isi pengumuman poin satu yang dikutip dari surat kabar Bisnis Indonesia 14 Oktober 2022.

Lanjut ke halaman sebelah...

Covid-19 hingga Ketatnya Persaingan Bisnis Jadi Alasan Tutup

Yi Ming Li Yueyue

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.

mimpi basah jiwa

Pemerintah Belum Bayar Utang Minyak Goreng Rp344 M ke Pengusaha Ritel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

"Sampai hari ini, 15 November, Aprindo belum mendapatkan langkah-langkah konkret dan nyata dari pemerintah untuk niat menyelesaikan rafaksi. Malah kami melihat justru niat itu mungkin sudah pupus untuk menyelesaikan refraksi," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah enggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.

Namun, sudah hampir dua tahun berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.