pola gacor zeus maxwin

Suamiku adalah seekor rubah tua

Pengusaha Penggilingan Padi Sebut Bansos Ganggu Harga Beras******

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padidan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menuding kehadiran bantuan sosial (bansos) mengganggu harga beras.

"Terjadi satu situasi penentu harga gabah dan beras cenderung karena ada kebijakan pemerintah dalam rangka menyalurkan bansos, seperti bantuan pangan non tunai (BPNT). Karena BPNT tidak satu pintu sehingga di lapangan terjadi persaingan pengadaan beras," katanya dalam RDPU bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12).

Kedua, penggilingan padi besar atau pemodal kuat cenderung berani membeli gabah atau beras dengan harga lebih mahal. Ini membuat penggilingan padi kecil mati suri.

"Artinya itu (bansos) kan perlu sekian ribu ton, itu kan banyak dan sekaligus. Kebutuhan yang sekaligus itu pasti akan berpengaruh (terhadap harga). Makanya harusnya melalui satu pintu agar lebih terkoordinasi," jelasnya kepadaCNNIndonesia.comdi Kompleks Gedung DPR RI, Rabu (7/12).

BPNT adalah pengganti program beras sejahtera (rastra) yang diluncurkan pada 2017. Pada 2020, nilainya Rp150 ribu per KK. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM di e-Warong.

Selain bicara soal efek bansos yang ikut menentukan harga beras, Sutarto buka-bukaan soal stok beras yang kritis di penggilingan hingga masyarakat.

Sutarto menjelaskan bahwa stok beras itu terpencar di mana-mana. Ada yang di pedagang, penggilingan padi, pengusaha horeka, hingga di level masyarakat.

"Di masyarakat juga ada kan. Nah, yang di masyarakat itu ada yang memang tidak siap dijual. Yang siap dijual pasti yang ada di penggilingan dan pedagang. Beras di penggilingan dan pedagang ini memang tidak besar dan tidak semuanya berada di situ," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

Kedelai Impor Baru Masuk Akhir Desember Meski Harga Tahu Siap Melesat******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan impor kedelaiuntuk produsen tahudan tempe akan tiba akhir Desember ini. Pasalnya, butuh waktu setidaknya 45 hari untuk mengirimkan kedelai dari Amerika Serikat (AS).

Impor ini pun disebut telah dilakukan melalui Bulog.

"Karena jauh dari Amerika sana butuh waktu 45 hari kan, jadi diperkirakan Desember akhir, Januari awal sudah normal harganya," ucap Zulhas di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Zulhas memaparkan harga kedelai berkisar di Rp13 ribu-Rp14 ribu. Nantinya, usai impor kedelai datang, harga itu akan ditekan jadi Rp11 ribu.

"Termasuk subsidinya seribu. Mudah-mudahan dengan (impor) itu harga akan turun," ucapnya.

Lebih jauh, Zulhas juga menanggapi para produsen tahu dan tempe yang mogok akibat harga kedelai kian membengkak. Menurutnya, tindakan itu justru akan merugikan para produsen sendiri.

"Kalau mogok kan rugi sendiri, jangan dong, nanti nggak laku, nggak dapet duit, nggak dapet cuan," tegasnya.

Sejumlah perajin tahu di Jakarta mogok untuk memprotes kenaikan harga kedelai pada awal pekan kemarin. Akibat aksi mogok itu, tahu di sejumlah pasar di Depok dan Jakarta kosong.

Salah satunya di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ipang selaku penjual tahu dan tempe tak lagi menjajakan tahu. Ia menuturkan sudah sejak Senin kemarin tahu tidak dijual.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya.

Menurutnya, kecil kemungkinan mengharapkan penurunan harga kedelai dari pemerintah. Oleh karena itu, langkah ini diambil untuk memberikan kesadaran kepada para pembeli bahwa tahu bakal mengalami kenaikan harga.

[Gambas:Video CNN]

Istri saya adalah seorang kepala suku

IHSG Enam Hari Beruntun Merah, Kini Merosot ke Level 6.804******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.804 pada Kamis (8/12). Indeks saham melemah tipis 14.525 poin atau minus 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp14.519 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22.462 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 226 saham menguat, 316 terkoreksi, dan 156 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia tampak mayoritas menguat. Hanya Nikkei 225 di Jepang yang tercatat minus 0,40 persen. Sedangkan, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong meroket tajam 3,72 persen, dan disusul indeks Kospi di Korea Selatan menguat tipis sebesar 0,02 persen.

Berbanding terbalik, bursa Amerika tampak dominan melemah. Indeks S&P 500 loyo 0,19 persen dan indeks NYSE Composite melemah 0,11 persen. Termasuk indeks NASDAQ Composite ikut merosot 0,51 persen.

Bursa saham Eropa juga ikut terpantau dominan melemah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,43 persen dan indeks CAC 40 di Prancis berkurang 0,41 persen. Pelemahan ini disusul indeks DAX di Jerman dengan 0,57 persen.

[Gambas:Video CNN]

Bayangan Konoha

Makin 'Ngenes' Saham GoTo Anjlok ke Bawah Rp100******

Saham PT GoTo Gojek TokopediaTbk (GOTO) masih 'betah' berada di zona merah pada pembukaan perdagangan, Jumat (9/12). Saham perusahaan ini bahkan kembali menurun paling bawah dalam sehari atau auto reject bawah (ARB).

Mengutip RTI, saham GOTO pagi ini dibuka turun 7 poin atau 7 persen ke level Rp93 dari Rp100 pada penutupan perdagangan sebelumnya.

Pada perdagangan Jumat (9/12) sekitar pukul 12.58 WIB, sebanyak 245,4 juta saham GOTO sudah ditransaksikan dengan nilai transaksi mencapai 22,83 miliar.

Sebelumnya, Presiden GoTo Patrick Cao mengatakan anjloknya saham GoTo dipicu oleh kondisi makro ekonomi, kondisi pasar modal, kompetisi, serta kinerja perusahaan.

Ia menjelaskan dengan berakhirnya masa penguncian saham atau lock up pada akhir November lalu, terjadi kenaikan jumlah saham yang beredar.

"Dengan berakhirnya periode lock up, ada kenaikan dalam jumlah saham yang beredar di pasar yang mengakibatkan peningkatan transaksi jual beli saham," ujar Patrick dalam Public Expose, Kamis (8/12).

Ia menjelaskan hal itu disebabkan sejumlah faktor di antaranya investor awal yang masuk di harga saham lebih rendah yang merealisasikan keuntungan, berakhirnya masa investasi atau fund life untuk investor finansial, serta kebutuhan likuiditas di akhir tahun atau kebutuhan likuiditas lainnya.

"Banyak dari variabel tersebut merupakan hal-hal di luar kontrol pengetahuan perusahaan. Perseroan akan terus fokus untuk mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, perseroan juga akan terus melakukan penjajakan dengan investor potensial baru, terutama menuju peluang masuknya GoTo ke dalam indeks global di paruh pertama 2023.

"Semua langkah-langkah ini kami lakukan untuk memberikan manfaat dan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Patrick.

[Gambas:Video CNN]

teramat

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]

Penjara Naga Segala Alam

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]