macan177 320Jutaan kata 437890Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot asli gacor》
Pemerintah Akan 'Mata******
Pemerintah segera melarang penjualan barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).
Aturan itu tertuang dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan pemerintah akan membentuk tim khusus lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk mengawasi aturan tersebut.
Jika ada penjual yang masih menjajakan barang impor di bawah Rp1,5 juta, Isya mengatakan akan dikenakan sanksi administrasi.
Isy menambahkan selain larangan tersebut, Permendag Nomor 50 Tahun 2020 akan mengatur hal lainnya.Pertama,definisi yang jelas antara e-commercedan social commerce. Kedua, positive listyang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Ketiga,laranganmarketplacebertindak sebagai produsen.
"Kemudian barang-barang yang dijual di marketplaceharus memenuhi standar contohnya SNI," katanya.
Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offlinemaupun marketplacelainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.
Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace. Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.
"Sehingga dia (TikTok) bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelas Teten di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7) lalu.
[Gambas:Video CNN]
(fby/sfr)
India Klarifikasi Tak Semua Jenis Beras Dilarang Ekspor******
Pemerintah India mengklarifikasi terkait larangan ekspor berasyang berlaku sejak 20 Juli 2023.
Menteri Pangan India Sanjeev Chopra menyatakan pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan apalagi larangan terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.
"Sampai sekarang tidak ada usulan untuk membatasi ekspor beras pratanak," kata Chopra menanggapi pertanyaan wartawan soal pajak ekspor beras pratanak pada Selasa (22/8), dikutip dari Reuters.
Sementara itu, stok beras India saat ini telah mencapai tiga kali lipat dari target tahun ini.
"Pemerintah memiliki stok surplus, pasar terbuka memiliki stok surplus, dan panen baru akan mulai berdatangan dalam dua bulan," kata Presiden Federasi Eksportir Beras India Prem Garg.
"Persediaan beras lebih dari cukup," ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah India menutup keran ekspor beras non-basmati karena harga naik 3 persen dalam sebulan.
Selain itu, gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.
"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutip Reuters, Jumat (21/7).
Akibat dari penutupan keran ekspor itu, beberapa negara pemasok atau produsen beras terbesar di dunia seperti Vietnam berencana memangkas ekspor beras.
Bahkan eksportir beras asal Thailand dan Vietnam pun menuntut kenaikan harga komoditas pangan tersebut.
Lihat Juga :![]() |
Pada 2022, beras pecah dan non-basmati tercatat mencapai 10 juta ton dari 22 juta ton total ekspor beras India.
Adapun beras jenis pratanak, yang menyumbang 7,4 juta ton ekspor pada 2022, tidak termasuk dalam larangan tersebut.
Presiden Asosiasi Eksportir Beras B.V. Krishna Rao mengatakan larangan ekspor beras oleh India ini akan mengganggu stabilitas pasar komoditas itu.
"Langkah India akan mengganggu pasar beras dunia, yang dampaknya lebih cepat dari imbas invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu pasar gandum," kata Rao.
"Larangan ekspor yang tiba-tiba akan sangat menyakitkan bagi pembeli, yang tidak dapat mencari alternatif ekspor dari negara lain," imbuhnya.
Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang. Hampir 90 persen padi diproduksi di Asia. Harga beras dunia sudah berada di level tertinggi dalam 11 tahun.
Afrika menjadi negara paling terpengaruh oleh keputusan India. Pasalnya, pembeli utama beras India antara lain Benin, Senegal, Pantai Gading, Togo, Guinea, Bangladesh, dan Nepal.
[Gambas:Video CNN]
KCIC Buka Lowongan untuk 5 Posisi di Kereta Cepat Jakarta******
PT Kereta CepatIndonesia Chinamembuka lowongan untuk lima posisi bagi putra-putri terbaik bangsa yang dimulai dari lulusan SLTA atau SMA.
Posisi yang mereka tawarkan; manager information system integration, officer training and certification, officer corporate planning and strategy, EMU washing machine operator, dan analis laboratorium.
"Kehadiran KA Cepat membuka banyak peluang untuk masyarakat termasuk tersedianya lapangan pekerjaan," ujar vGM Corporate Secretary Eva Chairunisa dalam keterangan tertulis, Jumat (1/9).
"Tentu saja diharapkan dari proses rekrutmen ini akan terpilih putra putri daerah terbaik untuk membantu terciptanya layanan KA cepat yang optimal," jelasnya.
Menurut Eva, nantinya SDM Indonesia akan mendapatkan transfer ilmu terkait operasi dan perawatan sarana sehingga secara bertahap akan menggantikan seluruh pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli KA Cepat asal China.
"Para tenaga kerja lokal ini akan mendapatkan pelatihan dari tenaga ahli dan alih pengetahuan. Tentu saja tujuan akhirnya agar kegiatan operasi dan perawatan KA Cepat bisa dilakukan secara mandiri oleh SDM Indonesia," imbuhnya.
Lowongan pekerjaan untuk kelima posisi ini dibuka sampai 5 September 2023. Informasi dan syarat ketentuan selengkapnya dapat dilihat di https://kcic.co.id/karir.
Syarat dan kriteria yang ditetapkan:
1. Untuk posisi Manager Information System Integrasi dibutuhkan lulusan sarjana dan sederajat, diutamakan lulusan pendidikan di bidang IT dengan usia maksimal 35 tahun.
2. Di posisi Officer Training and Certification dibutuhkan lulusan lulusan sarjana dengan usia maksimal 27 tahun.
3. Untuk posisi officer corporate planning and certification, dibutuhkan pelamar dengan lulusan minimal pendidikan D3 dengan jurusan kearsipan atau ilmu perpustakaan.
4. Untuk posisi EMU Washing Machine Operator dibutuhkan lulusan SMA/SMK Sederajat jurusan Teknik Mesin atau Teknik Elektro dengan usia maksimal 25 tahun.
5. Untuk posisi Analis Laboratorium, syarat pendidikan minimal adalah D3 Analis Kimia dan Sederajat dengan usia maksimal 25 tahun.
Eva menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan tanpa dipungut biaya sepeserpun alias gratis.
"Kami mengimbau masyarakat agar mewaspadai segala bentuk pungutan yang mengatasnamakan rekrutmen KCIC. Masyarakat diharap mengabaikan pihak-pihak yang mengaku dapat membantu meluluskan calon karyawan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:bunga paylater lazada、situs judi slot 2022 resmi、gbwin
Terkait:kingdomto、url slot gacor、situs gacor sore hari、daftar game slot gacor、jasaqq、situs slot 2023、tafsir mimpi erek erek、pinjol legal yang masuk slik ojk、mantap slot 77、erek erek pemadam kebakaran
bab terbaru:lumbungslot138(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.
Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.
"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).
"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.
Lihat Juga :![]() |
Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.
"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.
Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.
Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.
Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.
"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.
Lihat Juga :![]() |
Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.
Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.
"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.
Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.
Lihat Juga :![]() |
Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.
Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).
Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.
Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.
Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.
"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.
Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.
Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.
"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.
Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.
"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.
Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.
Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.
[Gambas:Video CNN]
"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.
Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.
Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.
(agt/agt)TikTok Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana larangan TikTok Shop beroperasi di Indonesia.
Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan menyebut hampir 2 juta bisnis lokal di tanah air tumbuh dan berkembang berkat hadirnya social commerce.
"Memisahkan media sosial dan e-commerceke dalam platform yang berbeda bukan hanya akan menghambat inovasi, namun juga akan merugikan pedagang dan konsumen di Indonesia," kata Anggini kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).
Mendag Zulkifli Hasan menyebut ia rapat bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno membahas rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia. Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan langkah ini sebagai tindak lanjut revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Kendati, Zulhas tidak bisa memastikan kapan revisi beleid tersebut rampung. Ia hanya menegaskan revisi dari Kemendag sudah selesai, tinggal menunggu proses harmonisasi.
"Saya nanti akan rapat di Kemensetneg jam setengah empat (15.30 WIB), membahas termasuk revisi Permendag 50 (Tahun 2020), juga apakah kita larang saja ya atau gimana ya, ini akan dibahas nanti. Ini lagi dibahas (rencana pencabutan izin TikTok Shop)," ujarnya di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).
Lihat Juga :Mengenal Single Salary, Sistem Gaji Baru yang Akan Diterapkan Bagi PNS |
Ia mengatakan banyak sekali keluhan masuk soal serbuan barang murah asing di tanah air. Zulhas menyebut tidak hanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tak kuat meladeni banjir barang murah tersebut, melainkan industri kecantikan hingga fesyen.
Zulhas lalu merinci empat poin utama yang direvisi dalam Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tersebut. Pertama,adanya positive listberisi barang yang diperbolehkan untuk diimpor. Zulhas menekankan barang impor yang bisa diproduksi di dalam negeri tidak bakal masuk positive list.
Kedua,perizinan. Ia menyebut tidak boleh media sosial merangkap menjadi e-commercedengan satu izin.
"Izinnya enggak boleh satu. Dia media sosial jadi social commerce, itu mati dong yang lain. Ini diatur," tegasnya.
Ketiga,Zulhas menyinggung soal standar barang impor. Ia menekankan produk dari luar negeri juga kudu berstandar khusus, tidak boleh bebas masuk begitu saja. Begitu pula dengan asal-usul barang tersebut.
Keempat,nilai minimal belanja barang impor sebesar US0 alias Rp1,5 juta. Ini diberlakukan agar tidak mematikan produk-produk lokal.
[Gambas:Video CNN]
Masyarakat ibu kota mendapatkan pilihan transportasimassal baru yang nyaman, aman dan cepat; LRT Jabodebek.
Setelah menunggu hampir 8 tahun, proyek bernilai Rp32 triliun itu akhirnya selesai juga. Jika tidak ada aral melintang, proyek sedianya akan diresmikan pada 28 Agustus mendatang.
Presiden Jokowi menggadang-gadang proyek ini. Usai menjajal LRT beberapa kali, ia mengatakan sarana transportasi massal baru ini cukup nyaman dan cepat.
Hal itu tentunya akan berbeda jauh jika ditempuh dengan mobil. Bila macet, jarak 9 km bisa ditempuh berjam-jam bergantung dengan keparahan tingkat kemacetannya.
Nah, berkaitan dengan macet ini, Jokowi memang mengatakan bahwa masalah ini sudah sangat serius dan karena itu perlu segera diatasi.
Pasalnya, berdasarkan perhitungan yang ia dapat, kemacetan lalu lintas menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar; Rp100 triliun per tahun. Kerugian itu akibat macet di Jabodetabek dan Bandung.
Lihat Juga :Rincian Tarif LRT Jabodebek, Terjauh Harjamukti-Jatimulya Rp27.400 |
Dari jumlah itu, Rp71,4 triliun kerugian ekonomi terjadi di Jakarta. Kerugian didapat dari lumpuhnya aktivitas ekonomi, pemborosan pemakaian BBM serta kerusakan lingkungan akibat polusi udara yang ditimbulkan.
Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek saja menyebut, pemborosan BBM yang diakibatkan kemacetan lalu lintas di Jakarta dan daerah penyangganya tembus 2,2 juta liter per hari.
Sementara itu, waktu yang hilang akibat kemacetan 6 juta orang-jam per hari.
Makanya, ia berharap hadirnya LRT bisa memberikan pilihan baru kepada masyarakat untuk menjalankan aktivitas atau pekerjaan mereka sehari-hari. Ia berharap setelah ada LRT, masyarakat mau pindah dari sarana transportasi pribadi seperti mobil dan motor ke alat transportasi massal.
"Perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir Rp100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung, setiap tahun merugikan hampir Rp100 triliun dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali," ujarnya.
Lihat Juga :Kemenhub Akan Berlakukan Tarif Khusus LRT Sampai Akhir Tahun |
Lalu berapa besar kapasitas angkut LRT?
LRT Jabodetabek akan melayani masyarakat di lintasan sepanjang 44,3 kilometer yang membentang dari Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI menyatakan moda transportasi ini bisa mengangkut 137 ribu orang per hari pada tahap awal beroperasi. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah 5 persen setiap tahunnya.
Untuk memenuhi kebutuhan penumpang itu, LRT Jabodebek akan mengoperasikan 27 trainset dengan kapasitas maksimal 1.300 penumpang. Kemudian frekuensi kereta per hari mencapai 434 perjalan pulang-pergi. Dengan begitu, LRT Jabodebek bisa menampung 137 ribu orang per hari.
"Semua peningkatan (penumpang) itu sudah kami antisipasi. Secara kondisi per rangkaian kereta LRT ini bisa menampung 740 penumpang. Namun maksimalnya 1.380 pengguna jasa Dari hitungan itu kami sudah menghitung bahwa jumlah trainset yang ada mencukupi menampung pengguna jasa," kata Kuswardoyo di kantor pusat KAI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/6).
Lihat Juga :Jokowi Pastikan Jalur LRT Bakal Diperpanjang Sampai Bogor |
"Jadi 1.380 (penumpang) dikali 434 perjalanan per hari. Targetnya sekitar 10 tahun ke depan 500 ribu penumpang. Kalau saat ini baru 137 ribu per hari," lanjutnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap dengan kapasitas angkut itu, sekitar 140 ribu orang yang selama ini menjejali jalanan ibu kota dengan kendaraan pribadi bisa beralih menggunakan LRT.
Dengan hal itu, ia berharap kemacetan lalu lintas yang selama ini membebani gerak ekonomi di Jakarta dan daerah penyangganya bisa dikurangi.
Nah, agar hal itu terwujud Kementerian Perhubungan secara intensif terus melakukan serangkaian pengujian LRT Jabodebek. Pengujian dilakukan baik dari sisi kesiapan sarana, prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM).
Untuk prasarana, pengujian dilakukan terhadap stasiun, rel, persinyalan, dan lain-lain. Pengujian sarana juga dilakukan terhadap rangkaian kereta api.
Sementara terkait sumber daya manusia (SDM), pengujian dilakukan terhadap train attendant, penyelia, pengawas stasiun, pengendali operasi terpusat kereta otomatis, petugas pemeriksaan, dan petugas perawatan sarana dan prasarana.
Pengujian dilakukan untuk memastikan kesiapan operasi dan aspek keselamatan dan kenyamanan telah terpenuhi ketika nantinya LRT Jabodebek dioperasikan.
Seorang karyawan swasta di Jakarta bernama Akbar merespons positif hadirnya LRT Jabodebek tersebut. Ia mengatakan memang bukan pengguna angkutan umum sejati.
Pasalnya, mobilitas kerjaannya yang cukup tinggi menyulitkannya untuk memanfaatkan sarana transportasi publik seperti LRT. Maklum, mobilitasnya ke daerah yang memang jarang dilewati angkutan umum.
Dan pergerakan itu tidak hanya dua sampai tiga titik, tapi lebih dari itu
" Kalau untuk sehari-hari mungkin saya tetap pakai motor. Tapi untuk perjalanan jauh seperti ke Bekasi atau Depok dengan tujuan satu titik saja, mungkin saya tertarik mencoba," katanya.
Akbar mengatakan agar orang-orang seperti dia ke depan bisa beralih ke transportasi massal seperti LRT, ia berharap pemerintah ke depan bisa mengkombinasikannya dengan integrasi ke sarana transportasi publik lain.
"Harus diperhatikan juga transportasi penyanggahnya apa sudah tersedia apa belum. Kalau ada itu akan menarik," katanya.
[Gambas:Video CNN]
PresidenJoko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal menguji coba kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada 13 September 2023 mendatang.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan uji coba sekaligus meninjau pembangunan aksesibilitas pada empat stasiun yang dilintasi KCJB, Sabtu (9/9).
"Hari ini saya melakukan pengecekan progres aksesibilitas jalan penumpang KCJB. Sebelum beroperasi pada 1 Oktober 2023, Bapak Presiden Joko Widodo akan mencoba kereta cepat pada 13 September," ujar Budi melalui keterangan resmi.
Ia menyebut dalam rangka percepatan kesiapan aksesibilitas KCJB pihaknya akan berkolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan, seperti Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, PT Jasa Marga, serta sejumlah lembaga dan pihak swasta terkait.
Adapun sejumlah aksesibilitas yang tengah dibangun menjelang beroperasinya KCJB yaitu :
- Stasiun Halim, Jakarta meliputi akses Jl. DI. Panjaitan tahap I dan II; akses jalan kawasan Stasiun Halim, dan akses exit Tol Halim 1+842 km beserta jalan penghubungnya.
- Stasiun Karawang, Jawa Barat (Stasiun antara) meliputi akses Jl. THK, akses Km.42+00, dan akses jalan kawasan.
- Stasiun Padalarang, Jawa Barat (stasiun antara dan stasiun kereta feeder KCJB menuju Stasiun Bandung) meliputi akses masuk stasiun dan tol; jalan kabupaten tol pada ruas Gedonglima dan Panaris; jalan provinsi ruas Padalarang-Cisarua; jalan nasional Padalarang; dan rencana akses jalan dari Kota Baru Parahyangan.
- Stasiun Tegalluar, Jawa Barat (stasiun akhir) meliputi akses Km 151; dropzone Tegalluar; akses Stasiun Cimekar - Stasiun KCJB Tegalluar; jembatan Cibiru Bandung.
Lihat Juga :![]() |
Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.
Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).
Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.
Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.
Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.
"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.
Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.
Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.
"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.
Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.
"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.
Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.
Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.
[Gambas:Video CNN]
"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.
Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.
Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.
(agt/agt)《situs slot asli gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,hkbgoodluck88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot asli gacor》bab terbaru。