game slot online gacor hari ini

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

Kemenaker Undur Pengumuman UMK 2023******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengundur tenggat waktu bagi kepala daerah untuk mengumumkan besaran kenaikan upah minimumkabupaten/kota (UMK) 2023.

Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18 tahun 2022. Dalam beleid itu, kenaikan UMK 2023 yang awalnya dijadwalkan harus diumumkan pada 30 November diundur menjadi paling lambat 7 Desember 2022.

"Penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten mundur paling lambat 7 Desember mendatang," kata Ida melalui keterangan resmi yang disiarkan secara virtual dikutip pada Kamis (24/11).

"Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan mulai berlaku 1 Januari 2023," ujar Ida.

Dalam beleid itu, ada beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Ida berharap formula ini dapat membuat daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, ia juga berharap penyesuaian penghitungan upah minimum 2023 ini dapat menjadi jalan tengah atas dinamika sosial ekonomi masyarakat yang berkembang.

Ida menekankan pentingnya penciptaan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

"Saya juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali! Dewa yang jatuh

Imbauan Kemnaker ke Pengusaha: Jadikan PHK Jalan Terakhir******

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari. 

"PHK merupakan jalan paling akhir bila suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak lagi dapat dipertahankan. Karena sebagai jalan paling akhir, maka semua pihak harus berupaya agar tidak terjadi PHK," kata Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (24/11/2022).

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

Namun andaikan PHK tak dapat dihindarkan, ia mengingatkan agar PHK yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik secara prosedur maupun hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja.

"Berkaitan dengan hal ini, kami akan lakukan pembinaan terlebih dahulu sampai prosedur yang dilakukan benar-benar telah dilaksanakan sesuai aturan," katanya.

Sedangkan untuk pekerja/buruh yang terkena PHK, Putri menyebut bahwa terdapat beberapa bentuk pelindungan yaitu hak atas akibat PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai perat peraturan perundang-undangan.

Kemudian, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja, serta manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk uang tunai. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan program bantalan sosial lainnya seperti manfaat Kartu Prakerja.

Lebih lanjut, Putri menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini tengah menggodok sejumlah opsi kebijakan yang mendukung resiliensi industri dalam negeri dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Agung

Buwas Buka******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengungkapkan 500 ton berasdi Gudang Bulog Bittoeng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan hilang akibat dipinjamkan kepala Bulog di daerah itu kepada mitra swasta.

Buwas, sapaan akrabnya, meyakinkan saat ini ia sedang melakukan penyelidikan internal atas kasus itu. Selain itu, kasus ini juga ditangani oleh pihak kepolisian.

"Sementara ini berasnya dipinjamkan dengan mitra, kita belum tahu, tapi yakin (kasus) itu (akan) selesai," kata Buwas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

"Apapun namanya itu ada pertanggungjawaban secara hukum. Kalau dipinjamkan itu harus segera dikembalikan yang 500 ton itu, saat ini sedang ditangani internal kita. Tapi kita sudah menyiapkan untuk ditangani secara hukum pidana itu," tegasnya.

Lebih jauh, Buwas memaparkan tak akan main-main dengan kasus serupa. Saat ini, menurutnya, kepala gudang tersebut pun telah dipecat.

Sejauh ini, pihak kepolisian telah memeriksa lima orang saksi untuk menyelidiki kasus dugaan penyelewengan 500 ton beras yang raib dari Gudang Bulog Bittoeng.

Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Muhalis menyebutkan bahwa lima orang saksi yang masih dimintai keterangan oleh penyidik saat ini merupakan dari pihak Bulog dan juga rekanan.

Berdasarkan data yang dihimpun CNNIndonesia.com, kasus hilangnya 500 ton beras dari Gudang Bulog di Pinrang diduga telah dijual oleh oknum pejabat Bulog tanpa sesuai prosedur ke salah satu mitra selama dua bulan lalu sejak awal September 2022.

Jumlah stok beras yang ada di gudang sebanyak 1.656.850 kg, namun jumlah yang dilaporkan secara administrasi 2.118.900 kg dengan rincian yakni gudang 1 sebanyak 880.500 kg dan gudang 2 sebanyak 1.238.400 kg. Kemudian beras yang berada di gudang tersebut berkurang sebanyak 462.050 kg.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Xianwu

Luhut Ungkap 29 Ton Garam Ditebar Tolak Hujan di Gala Dinner G20******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membeberkan rahasia hujan tidak turun saat penyelenggaraan Gala Dinner G20 di Bali pada 15 November 2022 lalu.

Pemerintah, kata Luhut, menggunakan teknik modifikasi cuaca menggunakan puluhan ton garam selama forum akbar internasional itu berlangsung.

"Sedikit cerita "flashback" tentang Teknik Modifikasi Cuaca untuk "outdoor event" KTT G20 2022 bagaimana sains dan teknologi yang dipadukan dengan harapan serta doa berbagai pihak berhasil membuktikannya," ujar Luhut melalui unggahan akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan pada Kamis (24/11).

Sembari berteduh dan mendengarkan paparan dari koordinator acara khusus even Gala Dinner G20, Wishnutama Kusubandio, ia melihat wajah presiden yang termenung.

"Tampaknya apa yang beliau pikirkan saat itu sama dengan saya pikirkan, kami ingin acaranya nanti berlangsung meriah dan semarak. Namun bagaimana jika hujan deras seperti ini malah turun di area GWK Cultural Park tanggal 15 November malam ketika acara berlangsung?" ujarnya.

Setelah itu, ia lantas bergegas menggelar rapat dengan tim khusus yang terdiri dari BMKG, BRIN, TNI AU, Kementerian PUPR, dan pakar teknologi modifikasi cuaca, Tri Handoko Seto.

[Gambas:Instagram]

Tim tersebut mendapat tugas besar untuk memastikan agar hujan tidak turun saat gelaran Gala Dinner G20 di GWK Cultural Park.

"Selain tugas tersebut, ada pula tugas lain yang tak kalah penting, yakni mengkondisikan cuaca agar tidak turun hujan ketika para kepala negara anggota G20 berjalan ke arah Bamboo Dome, yang terletak di outdoor area The Apurva Kempinski," ujarnya.

Hari ini, sambung Luhut, ia bertemu dengan tim TMC yang dipimpin Seto untuk mengucapkan terima kasih. Ia mendengar cerita perjalanan tim melakukan perburuan awan di langit Bali.

"Beliau menyampaikan, ketika itu sebenarnya hujan sempat turun di wilayah Bali lainnya pada siang hari," ujarnya.

Menurut Seto, kata Luhut, TMC bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan. Syaratnya, harus all out, baik dari sisi anggaran maupun teknis seperti pesawat yang digunakan tidak boleh terbang di malam hari.

"Saya kemudian berpikir, kalau melihat mata anggaran beberapa event pemerintah, memang TMC mendapat porsi anggaran yang paling kecil, padahal ini sangat penting," ujarnya.

Saat pelaksanaan Gala Dinner KTT G20, misalnya, ada 4 pesawat dari TNI AU yang ditugaskan dengan berbekal suplai data dari BMKG terkait titik mana saja yang berpotensi hujan.

"Perlu kecermatan perhitungan yang matang untuk mengetahui ketebalan awan dan berapa jumlah garam yang harus ditabur. Hal ini agar hujan yang turun tidak menyebar," ujarnya.

Saat itu, kata Luhut, ada 11 penerbangan yang membawa 29 ton garam untuk melakukan TMC. "Bisa dibayangkan berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan operasi ini," ujarnya.

Selain itu, TMC juga bisa digunakan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, menurunkan hujan buatan untuk mengairi waduk sebelum musim kemarau tiba, mengantisipasi kekeringan, sampai untuk irigasi pertanian.

Melihat hal itu, Luhut menilai perlu ada lembaga khusus yang menaungi TMC di Indonesia. Hal itu seperti di Thailand, di mana lembaga khusus terkait bertanggung jawab kepada raja.

"Sebagai manusia, tugas kita hanya bekerja, hasilnya bukanlah kuasa kita. Semoga ke depan bangsa Indonesia bisa semakin menguasai teknologi ini," ujarnya.

BMKG sebelumnya memperkirakan potensi curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Bali selama November 2022. Karenanya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta untuk melaksanakan operasi TMC selama pelaksanaan KTT G20.

"TMC ini bagian dari skenario mitigasi cuaca yang dipersiapkan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem agar gelaran KTT G20 di Bali berjalan dengan lancar dan sukses, serta semua kepala negara dan delegasi dapat melaksanakan pertemuan dengan aman dan nyaman," ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Bali lewat keterangan resmi pada Rabu (16/11) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Toko Kelontong Dewa dan Setan

Menteri Perhubungan Ungkap Alasan Banyak Bandara Tapi Pesawat Minim******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan alasan sejumlah bandarayang tidak beroperasi akibat tak memiliki pesawat dari maskapai. Menurutnya, hal ini karena jumlah pesawat di Indonesia berkurang lebih dari 50 persen.

Ia mengakui persoalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan global.

"Pesawat yang ada di Indonesia ini berkurang dari lebih dari 600, sekarang ini tidak sampai 300. Jadi jumlahnya gak sampai 50 persennya, sehingga terjadi kekurangan," kata Budi dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dikutip dari kanal Youtube, Jumat (25/11).

"Dan yang ketiga, beberapa bandara sudah kita selesaikan dengan baik. Diantaranya Silampari (dengan) Pak Eddy Santana, Pak Hamka ada (bandara) Toraja, Ibu Novita ada Bandara Banjarnegara. Itu kami mengajak pemerintah daerah untuk sharing," terang Budi.

Sedangkan, untuk mengatasi persoalan tarif tiket pesawat yang makin mahal, Budi menjelaskan terdapat komponen biaya sewa (leasing) yang memengaruhi. Selain sewa, juga terdapat faktor biaya bahan bakar yang membebani biaya operasional pesawat lebih dari 50 persen.

"Dan ini kami tadi komparasi perjalanan Jakarta-Dubai dan Jakarta-Singapura, harganya relatif 2x lipatnya. Jadi ini berbanding lurus dengan apa yang dilakukan," paparnya.

Lebih jauh, Budi juga menjabarkan usaha Kemenhub dengan pemerintah daerah setempat untuk memenuhi okupansi atau keterisian pesawat. Pasalnya, maskapai akan merugi jika okupansi berada di bawah 50 persen.

"Oleh karenanya, ada blok guarantee (membeli tiket penerbangan) yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama," tutur Budi.

Lewat rapat itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus menyinggung keberadaan bandara yang tak memiliki pesawat. Ia mengaku sempat dihubungi sejumlah kepala daerah yang mengeluh tak ada penerbangan komersil di wilayahnya.

"Kalau yang saya temui, saya ambil contoh di daerah kita. Dulu paling banyak itu maskapai 3, Garuda, kemudian Wings, dan Nam masuk. Namun sekarang tinggal satu maskapai Wings, itu 3x seminggu. Yang saya dapatkan keluhan dari masyarakat itu, mahal. Ya pasti karena maskapainya hanya satu," ujar Lasarus.

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Pengharum Mayat

Bappenas Klarifikasi soal Penduduk IKN Dibatasi Hanya 1,9 Juta Orang******

Kementerian PPN/Bappenasmengklarifikasi berita soal populasi penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibatasi hanya 1,9 juta orang. Bappenas menjelaskan jumlah penduduk IKN tidak dibatasi 1,9 juta orang tetapi diperkirakan mencapai jumlah tersebut.

"Angka 1,9 juta penduduk merupakan perkiraan yang menjadi dasar untuk diperlukannya pengendalian jumlah penduduk di IKN," ujar Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi IKN Sidik Pramono dalam pernyataan resmi, Kamis (24/11).

Sidik menjelaskan berdasarkan lampiran UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), populasi IKN pada 2045 dicanangkan mencapai 1,7 juta hingga 1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan mencapai sekitar 100 jiwa per hektar.

Sidik juga mengklarifikasi terkait pemindahan tahap pertama ke IKN pada 2024 yang diperkirakan sekitar 250 ribu penduduk yang terdiri dari pekerja konstruksi serta ASN dan TNI. Ia menjelaskan 250 ribu atau tepatnya 257.675 penduduk tersebut merupakan angka proyeksi pemindahan tahap pertama yang terdiri atas ASN, Kemhan/TNI, Polri, BIN, BSSN, dan Bakamla, Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik, dan Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan IKN.

"Angka tersebut bukan angka definitif karena akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan terutama untuk tahap 1 pembangunan sampai dengan 2024," katanya.

Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas menegaskan populasi penduduk di IKN Nusantara tidak bakal membludak seperti Jakarta. Populasi IKN hanya 1,91 juta orang terpilih.

"Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk di sini (IKN). Selesainya baru pada 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati, dikutip dari Antara, Selasa (22/11).

Hayu merinci pemindahan tahap pertama dari Jakarta ke IKN pada 2024 diperkirakan akan melibatkan 250 ribu penduduk. Mereka adalah pekerja konstruksi serta aparatur sipil negara (ASN) dan TNI serta Polri.

[Gambas:Video CNN]