situs game slot online terpercaya

Seni Bela Diri Abadi

audy88

Pj Gubernur: Masyarakat antusias saksikan F1 Powerboat 2024******

Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengatakan masyarakat di wilayahnya sangat antusias menyaksikan kejuaraan F1 Powerboat 2024 yang dilaksanakan di Balige, Kabupaten Toba, 2-3 Maret 2024.

"Masyarakat maupun wisatawan sangat antusias.Masyarakat tumpah ruah di tepian danau, di jalan-jalan sangat padat," ujar Hassanudin usai pimpin Lap Parade F1 Powerboat di Balige, Kabupaten Toba, Sabtu.

Menurutnya, dengan tingginya kunjungan wisatawan ke acara balap air internasional itu sangat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat maupun daerah.

"Antusias masyarakat yang membludak tentunya akan meningkatkan perputaran perekonomian daerah. Kita berharap besok seperti tahun lalu," kata dia.

Baca juga: H20 Racing: Penyelenggara lain harus belajar dari seri Danau Toba 2024

Baca juga: Stefan Arand: Gelombang air dan cuaca panas Danau Toba jadi tantangan

Dikatakan Hassanudin perputaran uang pada kejuaraan F1 Powerboat tahun 2023 mencapai ratusan milliar rupiah. Untuk itu, ia berharap kejuaraan F1 Powerboat 2024 dapat terlaksana dengan baik agar kesuksesan tahun lalu dapat terulang kembali.

"Di tahun lalu juga perputaran perekonomian mencapai ratusan miliar, kita harap tahun ini bisa melebihi tahun lalu," sebutnya.

Dalam menyukseskan kegiatan internasional itu, pihaknya bersama pemangku kebijakan terkait sudah mempersiapkan seluruh kebutuhan dengan maksimal.

"Semua kebutuhan persiapan penyelenggaraan telah didukung penuh oleh Pemprov, mulai dari infrastruktur maupun hal teknis lainnya seperti penyediaan shuttle bus untuk mengangkut pengunjung dari kantong-kantong parkir menuju lokasi perlombaan. Pemprov dan masyarakat sangat terbuka untuk menerima wisatawan yang datang ke Danau Toba," ujarnya

Sementara itu, Bupati Toba, Sumatera Utara, Poltak Sitorus memandang pelaksanaan balap perahu cepat internasional F1 Powerboat membawa dampak ganda bagi kawasan Danau Toba, baik dari sisi pariwisata maupun bagi pelaku UMKM.

"Kami bangga dengan digelarnya F1 Powerboat yang kedua kali di Danau Toba. Ini tentunya juga menjadi ajang promosi yang sangat bagus bagi Danau Toba di dunia. Salah satu tujuan kejuaraan itu adalah destinasi pariwisata di Toba mengalami kenaikan kelas hingga berkelas internasional," katanya di Toba, Sabtu.

Dengan adanya kejuaraan internasional tersebut, kata dia mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke daerah itu. Pada tahun 2022 ada kunjungan 1 juta orang, berikutnya tahun 2023 naik 100 persen menjadi 2 juta kunjungan wisatawan saat F1 Powerboat pertama di gelar.

"Bila seorang wisatawan itu menghabiskan uang nya di Toba sebanyak Rp500 ribu. Maka, uang yang berputar di Toba sebesar Rp1 triliun. kali ini selain F1 Powerbiat, juga ada Aquabike Indonesia Championship, Lomba Solu Bolon dan hiburan band seperti Wali, Radja dan Ada Band," katanya.*

Baca juga: Penyelenggara apresiasi Polri terkait pengamanan F1 Power Boat

Baca juga: Gubernur: Okupansi penginapan di Toba naik 100 persen

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

erek erek 2 angka

Kemendag bahas hambatan perdagangan dalam putaran ke******

Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia dan Uni Eropa membahas penyelesaian kerja sama sistem pangan berkelanjutan, hambatan teknis perdagangan, dan ketentuan institusional pada putaran ke-17 perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(I-EU CEPA).

Direktur Perundingan Bilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan, pada putaran kali ini Indonesia dan Uni Eropa berhasil menjaga momentum positif, sehingga hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut. Kami sepakat untuk terus berdialog dan mencari solusi yang saling menguntungkan serta mengedepankan sikap pragmatis dalam perundingan," ujar Johni melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Wamendag Jerry sebut penyelesaian IEU CEPA diharapkan rampung 2024

Sebanyak 12 isu perundingan dibahas dalam putaran ini. Isu tersebut diantaranya perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama sistem pangan berkelanjutan, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, ketentuan asal barang, energi dan bahan mentah, hambatan teknis perdagangan, subsidi, kekayaan intelektual, ketentuan institusional, dan klausul antipenipuan.

"Saya berharap tren positif dalam dua putaran terakhir dapat terus dipertahankan sehingga target Presiden RI dan Presiden Komisi Eropa untuk menyelesaikan perundingan I-EU CEPA di tahun ini dapat dicapai. Untuk itu, kami terus mendorong peningkatan intensitas komunikasi dan pertemuan oleh kelompok runding," kata Johni.

Di sela-sela perundingan, kedua Ketua Delegasi yakni Johni Martha dan Deputy Head of Unit for South and South East Asia, Australia, and New Zealand European CommissionFabien Gehl melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha Indonesia dan Eropa.

Baca juga: Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke-17 IEU CEPA

Tidak kurang dari 25 perwakilan kamar dagang, asosiasi, dan perusahaan Indonesia dan Eropa turut hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan dukungan untuk segera menyelesaikan perundingan.

IEU CEPA merupakan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa terkait perdagangan yang pada klausul-nya terdapat berbagai isu tentang kekayaan intelektual. Adapun penyelenggaraan Perundingan Putaran ke-17 IEU CEPA digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 26 Februari hingga 1 Maret 2024.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Perang Abadi

toga88

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

tahun-tahun masa mudaku

situs paling gacor hari ini

Pengamat: Peningkatan Lanal Balikpapan jadi Lantamal tepat jaga IKN******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai peningkatan status Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan tepat karena untuk menjaga keamanan perairan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Di IKN memang harus ada concrenkepada upaya membangun pertahanan dan keamanan yang lebih kuat dan efektif," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: TNI AL tingkatkan status Lanal Balikpapan seiring pemindahan ibu kota

Menurut dia, penjagaan kawasan laut IKN harus diperketat lantaran jalur perairan di sana dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Jalur laut ini dipenuhi aktivitas dengan perdagangan seperti keluar masuk kapal barang hingga nelayan sehingga dibutuhkan penjagaan yang ketat," ujarnya.

Baca juga: Pengamat: Peningkatan lantamal harus diiringi perbaikan infrastruktur

Oleh karena itu, dia menilai TNI AL harus meningkatkan kekuatan pengamanan laut, salah satunya dengan menaikkan predikat Lanal Balikpapan menjadi Lantamal.

"Di perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat, artinya selain kapal kekuatan marinir, radar juga itu perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di sana," kata Khairul.

Oleh karena itu, setelah didapuk menjadi lantamal nanti, dia berharap TNI AU melengkapi pangkalan utama Balikpapan itu dengan fasilitas pemantauan yang lengkap hingga kualitas prajurit yang mumpuni.

Baca juga: Kasal sebut belum semua lantamal jadi kodamar pada 2024

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan perairan dekat IKN rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

IKN sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Sejauh ini, kata Ali, Lantamal Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Lanal Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

“Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya,” kata Ali.

Baca juga: Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan

Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Pengubah kehidupan perkotaan

turbo slot

Anak hanyut di Sungai Politeknik Manado ditemukan meninggal******

Manado (ANTARA) - Seorang anak yang hanyut di Sungai Politeknik Manado, Sulawesi Utara (Sulut) ditemukan dalam keadaan meninggal, Sabtu, demikian Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Manado Monce Brury.

Diketahui korban bernama Muhamad Muzair (7) yang beralamat di Perum Panda Mas Lingkungan 7 Politeknik Manado.

Menurut saksi mata, korban yang sedang mengaji di masjid saat terjadi hujan deras mengejar sandalnya yang hanyut dan terperosok ke selokan dan terbawa derasnya aliran air saat itu.

Masyarakat setempat melakukan pencarian mandiri di sekitar sungai dibantu tim Basarnas yang menggunakan perahu karet sebelum menemukan korban di pinggir sungai dalam keadaan meninggal dunia.

"Pada pencarian korban anak hanyut, tim tadi sudah berkoordinasi dengan warga sekitar dan sempat akan melaksanakan pencarian korban. Akan tetapi korban sudah ditemukan yang tidak jauh dari korban hanyut sekitar 500 meter," katanya

Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah korban untuk disemayamkan.

Ia mengimbau agar masyarakat khususnya yang tinggal di pinggiran sungai dan di tebing- tebing agar waspada curah hujan saat ini masih tinggi sampai akhir bulan Maret.

"Sekali lagi pada saat musim hujan agar anak- anak selalu diawasi sehingga tidak memakan korban jiwa," katanya.
 

Pewarta: Jorie MR Darondo
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Raja Zhou yang terlahir kembali bukanlah seorang yang kesepian, tidak pilih-pilih, atau tidak bermoral

mengisi survey dapat uang

Pengamat: PDIP******

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan kecil  bisa bersatu.

"Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia melihat PDI Perjuangan dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balancesuntuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan adanya mekanisme checks and balancesini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Arya pun menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. 

"Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," jelas Arya.

Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.

"Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," katanya.

Ia menyebutkan bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

"PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024