pinjol macet

Sistem Kaisar Hongmeng

pion168

Bulog percayakan Satgas Pangan bila ada pelanggaran hukum soal beras******

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyatakan bahwa mempercayakan kepada Satgas Pangan Polri untuk mengatasi jika ada pelanggaran hukum mengenai beras sehingga mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga komoditas tersebut di Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya hanya bertanggung jawab dalam memastikan harga beras tetap stabil di pasaran tanpa merugikan masyarakat.

“Kalau ada pelanggaran hukum ya itu tugasnya kepolisian, Bulog enggak ikut, karena ada beberapa sudah terjadi kan peristiwa yang lalu. Misalnya pelanggaran terhadap undang undang merek, pelanggaran terhadap misalnya undang undang soal penimbunan,” kata Bayu,

Bayu menyatakan bahwa Bulog mengutamakan perannya dalam menjaga stabilitas harga pasar, juga memperhatikan kualitas dan ketersediaan beras dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau Bulog gaya fighting-nya kan fighting market. Kita fighting-nya adalah fightingsupaya antara langkah dia (distributor, ritel, pedagang) secara bisnis dengan kita justru tidak merugikan masyarakat. Jadi, Bulog bisa meredam apa yang dikatakan profit takingyang berlebihan,” kata Bayu.

Dia juga mengungkapkan bahwa meskipun data menunjukkan sejumlah penjualan beras telah melebihi harga eceran tertinggi (HET), baik di tingkat pedagang, petani maupun di penggilingan, namun, Bulog berupaya mengendalikan agar tidak terjadi spekulasi harga yang berlebihan.

“Kita berkoordinasi erat dengan beliau-beliau (Satgas Pangan), tapi tugas Bulog utamanya adalah dari sisi marketnya,” tutur Bayu.

Sebelumnya Satuan tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan dan monitoringdi hulu dan hilir terkait ketersediaan dan distribusi beras serta kecukupan stok beras yang ada pada masyarakat.

Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Jakarta, Senin (12/2) mengatakan pengawasan dilakukan sebagai upaya Satgas Pangan Polri dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras.

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, kegiatan monitoring yang dilakukan di tingkat hulu dengan memastikan tidak adanya kendala bagi petani beras dalam memproduksi hasil sawahnya.

"Monitoring juga tingkat hilir agar tidak terjadi simpul-simpul yang dapat menghambat kelancaran jalur distribusi sampai ke konsumen," ujarnya.

Hasil monitoring yang dilakukan Satgas Pangan Polri terkait kenaikan harga beras di sejumlah daerah, kata Whisnu, disebabkan beberapa faktor seperti gangguan cuaca, kenaikan biaya produksi, keterbatasan lahan dan air sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan hasil produksi di beberapa daerah sentra produksi beras.

Baca juga: Satgas Pangan Polri awasi ketersediaan beraspada masyarakat

Baca juga: Bulog Lampung bersama Satgas Pangan cegah beredarnya beras oplosan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Kekuatan istri

erek erek motor

KPU koordinasi Bawaslu untuk tambah waktu pemungutan suara di Jakut******

Tadi ada diskresi dari KPU DKI Jakarta agar KPU menyerahkan kepada KPPS dan pengawas TPS untuk bermusyawarah sesuai dengan kearifan lokal di sana

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu  terkait dengan penambahan waktu pemungutan suara mengingat adanya pelaksanaan TPS di wilayahnya yang molor akibat banjir.

"Penambahan waktu secara aturan memang tidak diperbolehkan tapi ini situasi berbeda karena adanya banjir," kata anggota KPU Jakarta Utara Ibnu Affan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia yang menjadi prinsip saat ini adalah bagaimana melindungi hak pilih mereka yang terdaftar di TPS yang molor jadwal pemilihannya. 

Kondisi TPS banjir dan ambruk sehingga mereka ada yang mulai absensi pada pukul 10.50 WIB sementara jadwal pemungutan hanya diperkenankan hingga pukul 13.00 WIB.

"Tadi ada diskresi dari KPU DKI Jakarta agar KPU menyerahkan kepada KPPS dan pengawas TPS untuk bermusyawarah sesuai dengan kearifan lokal di sana," kata dia.

Ia menegaskan hal pertama yang dilakukan adalah pemungutan secara normatif agar pemilih mengambil daftar hadir sebelum pukul 13.00 WIB dan ditutup sesuai jadwal.

"Selanjutnya kompromi KPPS dengan pengawas di masing-masing TPS saja karena ini ada pemberlakuan khusus karena keterlambatan," kata dia.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dengan pengawas apa akan menambah waktu agar seluruh pemilih dapat menunaikan hak pilih mereka.

Selain itu, lanjutnya KPPS boleh menambah bilik suara agar mengurai antrean orang yang ingin mencoblos surat suara di TPS tersebut.

"Menambah bilik suara diperbolehkan dan kami sudah sampaikan itu kepada mereka semua," kata dia

Sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Jakarta Utara Muhammad Sobirin ada puluhan TPS yang terdampak banjir akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada Selasa dinihari.

"Kami masih melakukan pendataan terkait jumlah TPS yang terendam banjir di wilayah Jakarta Utara," kata di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan untuk di wilayah Pegangsaan dua ada 58 TPS yang terendam banjir selain itu ada di Sukapura.

Kemudian di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Penjaringan dan lainnya.
Baca juga: KPU Jakarta sebut 18 TPS lakukan pemilihan susulan karena banjir
Baca juga: BPBD DKI jemput pakai perahu karet warga terdampak banjir menuju TPS
Baca juga: Heru minta TPS terdampak banjir di Jakarta pindah ke tempat yang aman
 

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Lagu Pemakaman Para Dewa

rumah judi slot

Muhaimin hadir di TPS bersama keluarga untuk mencoblos******

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar hadir bersama keluarganya, yakni istri dan anak-anaknya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 Kelurahan Bangka, Jakarta, Rabu.

Dia hadir sekitar pukul 08.00 WIB di TPS dengan rombongannya  dengan iringan shalawat. Muhaimin saat itu memegangi payung karena kondisi di kawasan Jakarta Selatan dilanda hujan ringan.

"Gus, Gus," kata warga yang menyapanya dengan sapaan akrabnya yakni Gus Muhaimin.

Setelah tiba di area dalam TPS, dia bersama keluarganya sempat menunggu terlebih dahulu antrean dua orang pemilih lainnya. Kemudian Muhaimin pun dipanggil oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas.

Ketua Umum PKB itu pun langsung menghampiri meja yang berisi surat suara, dan membuka surat suara guna mengecek keabsahannya untuk dicoblos. Adapun di TPS tersebut hanya empat suara yang dicoblos, yakni surat suara calon presiden dan calon wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPD RI.

Muhaimin pun menjalani proses pemungutan suara di TPS itu sekitar 30 menit. Dia pun sempat diminta menunjukkan surat suaranya oleh awak media untuk direkam maupun difoto.

Adapun pasangannya yakni Anies Baswedan, bakal mencoblos di TPS yang berada di sekitar kediamannya, di Lebak Bulus, Jakarta. Setelah kegiatan, keduanya pun dijadwalkan menjalani agenda bersama yakni memantau hasil pemilu di Rumah Pemenangan AMIN, Jalan Diponegoro, Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Anggota KPPS di TPS Muhaimin berseragam kenakan pakaian khas Betawi
Baca juga: Timnas yakin AMIN raih banyak suara di Sumatera dan Jawa
Baca juga: Anies Baswedan bawa bekal doa sang ibu sebelum ke TPS

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

sbobetcc

Kemenkes siapkan PSC 119 guna persiapan kegawatdaruratan saat pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengupayakan persiapan dalam menghadapi kegawatdaruratan di bidang kesehatan saat Pemilu 2024 untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) .

Adapun upaya persiapan tersebut meliputi kesiapan fasilitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan Public Safety Center (PSC) 119. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Dr. Sumarjaya mengatakan telah menyiapkan fasilitas serta mobilisasi tenaga dan PSC 119.  

“Kesiapan kegawatdaruratan saat ini kita mempunyai PSC namanya, jadi merupakan respons cepat, ya. Memberikan respons kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga petugas jika terjadi hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan kesehatan,” kata Dr. Sumarjaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sumarjaya mengatakan, PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan. Saat ini, ujarnya, ada 352 PSC yang membantu penanganan kesehatan dalam kecelakaan atau situasi kritis ini di seluruh Indonesia.

Dia melanjutkan, Kementerian Kesehatan juga mempunyai Emergency Medical Tim (EMT). Tim yang dibentuk untuk memberikan pelayanan medis kesehatan saat kegawatdaruratan kesehatan ini memiliki memiliki 13.000 tenaga cadangan kesehatan (TCK).  

​​Tiap TCK-EMT, ujarnya, memiliki formasi lengkap, termasuk dokter, perawat, tenaga farmasi, tenaga logistik, tenaga administrasi, dan pengemudi ambulans. Saat ini, terdapat 458 TCK-EMT yang telah tersebar di Indonesia.

“Jadi, ini kesiapsiagaan berbasis EMT di mana tenaga kesehatan cadangan ini memiliki formasi lengkap ada dokternya perawatnya dan itu sudah tersebar ke seluruh Indonesia,” lanjut Dr. Sumarjaya.

Dia menambahkan, pada hari pemungutan suara, puskesmas akan buka dengan sistem rujukan. Jika terjadi kegawatdaruratan di tempat pemungutan suara (TPS), masyarakat dapat menghubungi PSC 119.

“Yang merespons cepat di TPS itu nanti adalah 119. Jadi, pertolongan pertamanya jika terjadi kegawatdaruratan, baru nanti akan langsung ke tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan, apakah nanti itu bisa di puskesmas ataupun ke rumah sakit,” ujarnya.

Dalam pernyataan yang sama, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer dr. Obrin Parulian mengatakan, Kementerian Kesehatan menyediakan seluruh bidang kesehatan secara lintas program guna mendukung anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya. Khusus Pemilu 2024, ujarnya, layanan kesehatan seperti puskesmas dibuka selama 24 jam dengan mekanisme yang dikoordinasikan bersama untuk pemeriksaan kesehatan.

“Kita juga siagakan seluruh fasilitas layanan kesehatan kalau nanti ada permasalahan di lapangan sudah ada tim dari pusat krisis dan jejaringnya yang siap. Kemudian, kita di puskesmas, di rumah sakit, siap untuk memberikan pelayanan khusus untuk Pemilu ini. Puskesmas pun kita diadakan 24 jam,” kata dr. Obrin.

dr. Obrin menjelaskan, sistem layanan kesehatan saat ini sudah stabil. Kementerian Kesehatan juga sudah memiliki sistem dan melakukan kesiapsiagaan untuk melayani 5.741.127 anggota KPPS yang tersebar di 820.161 TPS.

Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia dr. Nida Rohmawati mengatakan, anggota KPPS dapat menjaga kesehatan dengan menerapkan 4C, yakni cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga.

“C yang pertama adalah cukup tidur minimal 6-8 jam sehari. C yang kedua cukup minum 6-8 gelas setiap hari karena dehidrasi kekurangan minum itu menjadi faktor risiko terjadinya kesakitan dan kematian. C yang ketiga cukup makan jangan hanya makan snack tapi lupa makan. C yang keempat adalah cukup olahraga, minimal olahraga 30 menit sehari,” kata Nida menjelaskan.

Dia juga menganjurkan untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi kafein dan minuman manis serta tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman berenergi.

Baca juga: Kemenkes pastikan fasyankes siaga 24 jam saat pemilu

Baca juga: Akses ke empat TPS di Tangerang terendam banjir

Baca juga: Jokowi dan Iriana mencoblos di TPS 10 Gambir

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

sumbartoto

Bawaslu tangani soal surat suara direndam di Jeddah******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani soal dugaan pelanggaran terkait persoalan surat suara direndam di Jeddah, Arab Saudi.

"Sedang dalam penanganan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panwaslu LN di Jeddah. Dugaannya adalah dugaan pelanggaran administrasi," kata Lolly di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dirinya meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penelusuran dugaan pelanggaran tersebut.

"Ini sedang berproses semua. Kita tunggu karena itu kewenangan Panwaslu LN," ujarnya.

Sementara itu, Lolly enggan menjawab terlebih dahulu mengenai adanya kesepakatan antara pengurus partai setempat dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah untuk merendam sisa surat suara.

"Jangan katanya-katanya. Itu yang sedang diklarifikasi oleh Bawaslu. Jadi, yang masih buram-buram itulah yang dicari titik terangnya oleh Bawaslu. Saat ini sedang berproses. Jadi kita no comment (tidak berkomentar) dulu sama info yang katanya-katanya," tutur Lolly.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa surat suara yang direndam di Arab Saudi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal tindak lanjut atas surat suara yang tidak terpakai.

"Ya itu tidak sesuai aturanlah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/2).

Dia pun sudah mengonfirmasi soal surat suara itu dengan PPLN Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, surat suara itu telah disepakati pengurus-pengurus partai setempat untuk dimusnahkan sebab tidak terpakai.

"Nah, ternyata ada pembicaraan antara PPLN Jeddah dan pengurus partai di sana, disepakati bahwa untuk menghindari itu direndam saja, dimusnahkannya. Jadi, itu atas kesepakatan partai-partai di sana," jelasnya.

Untuk diketahui, beredar video di media sosial X yang menampilkan banyak surat suara direndam dalam sebuah kotak transparan. Kotak itu diisi air mengalir melalui selang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

slot yang gampang menang hari ini

KPU cek lamannya yang tidak bisa diakses******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan pengecekan terkait tidak bisa diaksesnya laman resmi yang beralamat www.KPU.go.id pada hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Rabu.

"Sedang dicek," ujar Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos saat dihubungi ANTARA, Rabu.

Betty mengatakan bahwa publik masih bisa mengakses laman cekdptonline.kpu.go.id untuk mengecek data pemilih Pemilu 2024.

Baca juga: "Inkonstitusionalisme online" dalam Pemilu 2019

Pantauan Antara, pada Rabu pukul 10.28 WIB, laman resmi www.KPU.go.id tidak dapat diakses. Tertulis informasi bahwa situs web tersebut sedang dalam pemeliharaan.

Sedangkan untuk laman cekdptonline.kpu.go.id bisa diakses dengan mudah tanpa kendala.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Polri kerahkan 181 personel jaga KPU RI di hari pemungutan suara

Baca juga: Surya Paloh hanya tunggu hasil penghitungan suara KPU

Baca juga: Pemberitahuan Pemilu 2024 tidak menggunakan undangan fisik, benarkah?
 

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024