situs web judi slot online

Menantu setingkat dewa

Pindah ke IKN, ASN Belum Menikah Bakal Berbagi Rumah******

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan aparatur sipil negara (ASN) yang belum menikah akan berbagi rumah satu dengan yang lain jika dipindahtugaskan ke IKN Nusantara.

Ia memperkirakan ASN belum menikah yang akan pindah mencapai 50 persen.

"Kita perhitungkan 50 persen yang singledulu yang pindah dan itu akan sharing. Jadi kita hitungnya satu unit itu tipe 98, yang paling kecil itu tiga kamar, itu bisa sharing," kata Dhony di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/3).

Ia mengatakan pada tahap pertama sebanyak 16.990 ASN, termasuk dari pertahanan dan keamanan (hankam) yang akan pindah ke IKN. Pada 2024, ditargetkan tersedia 8.000 rumah yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta sisanya akan dicari dari investor.

Sebelumnya, Dhony mengatakan tiga investor dari dalam dan luar negeri akan membangun perumahan bagi ASN di IKN. Nilai investasinya Rp41 triliun.

Tiga investor itu adalah PT Summarecon Agung, konsorsium CCFG Corp-PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).

"Rencana Rp41 triliun. Ada tiga perusahaan yang sudah dapat izin prinsip pelaksanaan. Tetapi itu nanti ada FS-nya (feasibility study) segala macam. Dari 59 lobi, kita sudah ada 3 proses maju," kata Dhony di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/1).

Menurutnya, beberapa perusahaan lain masih dalam antrean karena belum mendapat surat izin prinsip.

Ia menyebut masih banyak investor dari luar negeri mengajukan penawaran antara lain Jepang, Australia, dan Korea Selatan. Namun, ia ingin memastikan tetap menjaga pengawasan kualitas saat ini.

"Kita juga ingin buat acuan standar sendiri yang kita kuasai mengenai kawasan, kualitas bangunan, kualitas lingkungan, itu kalau bisa kita kuasai semua. Cuma kita benchmarkke yang punya pengalaman," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Permainan kiamat akan datang

Luhut soal Impor KRL: Masa Mau Beli Bekas Lagi?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia seharusnya tidak mengulang kesalahan membeliKRL bekas dariJepang.

"Ini kita tidak boleh membuat kesalahan-kesalahan seperti ini lagi. Dulu kita pernah mengimpor barang (KRL) bekas, masa sekarang mengimpor barang bekas lagi?" jelas Luhut di kantornya, pada hari Jumat (3/3).

Luhut menyebutkan bahwa seharusnya dibuat perencanaan agar tidak ada impor KRL bekas lagi. Ia menyadari bahwa membeli kereta baru buatan dalam negeri memang lebih mahal, tetapi uang tersebut akan berputar di Tanah Air.

"Tetapi kalau nanti ini masalah waktu memang tidak bisa, kita akan mengirim BPKP untuk melakukan audit terlebih dahulu pada barang tersebut. Jadi barang itu dibeli tidak melalui tangan ketiga dan untuk memastikan bahwa harganya benar. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan harga," tegasnya.

"Ya memang harus (mengimpor KRL tahun ini) kita lakukan dalam waktu dekat karena ada 10 rangkaian tersebut," tandas Luhut.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih menolak rencana impor KRL. Padahal, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus mencari pengganti 10 set kereta api Jabodetabek yang akan dipensiunkan pada 2023 dan 19 rangkaian lainnya pada 2024.

Rencananya, KCI ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

KCI sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Masalahnya, BUMN tersebut baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Undian amplop merah langsung

Importir Sawit dari Asia Tuntut Kejelasan Aturan Ekspor dari Produsen******

Negara-negara importir minyak kelapa sawit mentah (CPO) Asia yang tergabung dalam Asian Palm Oil Alliance (APOP) mendesak negara-negara penghasil sawit untuk membuat kebijakanekspor yang stabil. Hal itu perlu dilakukan agar importir memiliki kepastian saat melakukan transaksi.

Adapun sejumlah negara yang tergabung dalam APOP antara lain India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Sri Lanka.

Ketua APOP Atul Chaturvedi mengatakan negara importir telah membangun kilang untuk memproses CPO. Namun, negara produsen mengenakan bea ekspor yang lebih tinggi untuk CPO dibanding bea masuk untuk produk yang disuling. Ini membuat pembelian minyak sawit olahan lebih murah dari CPO.

Direktur Godrej International India Dorab Mistry mengatakan produsen utama sawit, yakni Indonesia dan Malaysia, perlu menyadari negara-negara Asia adalah pelanggan terpercaya mereka. Para pembeli Asia juga tak pernah membuat masalah pada industri sawit.

Menurutnya, perubahan kebijakan ekspor yang tiba-tiba seperti larangan ekspor oleh Indonesia tahun lalu, tidak hanya mengganggu rantai pasokan di negara importir, tetapi juga merugikan produsen.

Bagaimana tidak, Indonesia harus menghadapi komplain dari pelanggan sembari memikirkan strategi lain untuk menutupi kekurangan pasokan.

Lihat Juga : PLN Buka Suara soal Denda Listrik Komedian Tarzan Capai Rp90 Juta

Indonesia yang merupakan produsen CPO terbesar di dunia sempat melarang ekspor CPOpada April-Mei 2022. Hal ini membuat negara-negara pembeli cepat-cepat mengamankan pasokan dari Malaysia.

Namun, harga CPOMalaysia jadi melambung karena permintaan tinggi. Sebagai gantinya, negara importir pun mencari alternatif lain seperti minyak kedelai dan biji bunga matahari.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Ekstraktor Solvent India Ajay Jhunjhunwala produsen CPO besar seperti Indonesia dan Malaysia cenderung menanggapi banyak tuntutan dari Eropa, dibanding memperhatikan kebutuhan pasar di Asia yang pembeliannya justru besar.

"Uni Eropa menyumbang kurang dari 9 persen dari impor CPO global. Pembeli Asia menyumbang sekitar 40 persen, tetapi produsen mencoba memenuhi tuntutan Eropa dan mengabaikan pembeli Asia," katanya.

Pada Desember 2022, Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Deforestasi, yang mengharuskan perusahaan untuk menghasilkan pernyataan uji tuntas dan memberikan informasi yang dapat diverifikasi bahwa komoditas, termasuk kelapa sawit, tidak ditanam di tanah hasil pembabatan hutan setelah 2020.

[Gambas:Video CNN]

Bajak Laut Dewa Super Druid

BPJS Kesehatan Ajak Pemda dan Asosiasi Faskes Tingkatkan Mutu Layanan******

BPJS Kesehatan ditegaskan akan terus memberikan pelayanan optimal bagi peserta sebagai bentuk upaya transformasi mutu layanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan.

Hal itu dinyatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan Semiloka Nasional: Dari Misi Menuju Aksi yang digelar Rabu (08/03). BPJS Kesehatan akan terus memastikan pencapaian tujuan utama dari penyelenggaraan Program JKN, antara lain untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, memberikan perlindungan finansial, hingga meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN.

Untuk itu, telah dilakukan sejumlah inovasi, termasuk layanan berbasis digital, seperti aplikasi Mobile JKN, display informasi, telemedicine, hingga simplifikasi layanan.

Hal itu bisa diwujudkan berdasarkan rasio jumlah peserta dokter dan peserta, akses jarak fasilitas kesehatan dalam wilayah yang sama atau berdekatan, serta berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Kondisi saat ini, pemerataan dokter di FKTP masih belum merata. Namun, harus diinformasikan bahwa upaya redistribusi peserta JKN ini dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan skala prioritas hingga tercapainya rasio ideal antara dokter dengan pasien," kata Ghufron.

Saat ini, BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemetaan terhadap FKTP tujuan.

Ghufron kemudian menekankan, perlu dilakukan sosialisasi terhadap para peserta terkait pemindahan ke FKTP demi kemudahan pelayanan.

"Proses redistribusi peserta ini juga harus dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, hingga organisasi profesi. Harapannya, seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen dalam membangun sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN," kata Ghufron.

Di kesempatan yang sama, Ghufron menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah yang terus mendukung Program JKN, termasuk dengan melakukan penyesuaian besaran standar tarif bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan. Penyesuaian ini pun bertujuan meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan.

"Adanya penyesuaian tarif pelayanan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 ini memberi dampak terhadap penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Harapannya dengan hadirnya peraturan tersebut bisa mempermudah administrasi layanan kesehatan, mempercepat akses pelayanan hingga menghapus stigma diskriminasi pelayanan kepada peserta JKN," ucap Ghufron.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Mohamad Subuh yang hadir langsung di lokasi mengatakan, salah satu poin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di sektor kesehatan adalah dengan mengutamakan prinsip promosi prevensi.

Menurutnya, seluruh pimpinan fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pemahaman untuk melakukan transformasi layanan kesehatan, terlebih di FKTP, sehingga semakin baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Subuh mengatakan, isu kesehatan merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hak seluruh masyarakat. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan demi menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.

"Saat ini, kami juga sudah membuat program khusus untuk penguatan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk bagaimana cara menghadapi tantangan yang akan muncul soal kesehatan, baik yang sudah masuk ke dalam program maupun di luar program. Harapannya, penguatan tersebut bisa mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga bisa dicarikan solusi terhadap tantangan tersebut," kata Subuh.

Yan Shuai

PUPR Respons Dugaan Praktik Culas Perbaikan Jalan: Tak Mungkin Sepihak******

KementerianPUPR merespons terkait perbaikan sejumlahjalandi ibu kota yang disusupi dugaan praktik culasantara penyelenggara, yakni pemerintah, dengan vendor atau kontraktor.

Staf Ahli Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengklaim dalam pembangunan maupun perbaikan jalan, pihaknya selalu memastikan kualitas bahan digunakan sama dengan yang tertuang di dalam kontrak kerja.

"Spesifikasi teknis yang tertuang di dalam kontrak itu tidak boleh dikurangi, itu artinya speknya sudah mengatakan A, ya harus dipenuhi A. Dengan alasan apapun tidak boleh dikurangi. Jadi, artinya kita tidak mau ada sedikit pun yang dikurangi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/3).

Ia menyebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah sering menekankan tidak boleh ada hadiah (gift) yang diberikan kontraktor ke penyelenggara, no kick backatau pengembalian uang, hingga no briberyatau penyuapan.

Artinya, kata Endra, jika pengawasan dan imbauan sudah ditekankan, namun tetap masih terjadi pelanggaran dan kecurangan, maka sudah pasti seluruh pihak terlibat.

"Kalau ada permainan ini tidak mungkin terjadi kalau hanya satu pihak, itu pasti terjadi karena ada kesepakatan yang kita anggap itu tidak dibenarkan," jelasnya.

Karenanya, pemerintah juga meminta bantuan masyarakat untuk menyampaikan aduan jika melihat kecurangan di lapangan. Tentunya disertai bukti agar bisa langsung ditindak.

"Jadi ada saluran pengaduan, ini bisa dipakai kalau ada hal-hal semacam itu, kita tidak perlu klarifikasi lagi, itu bisa langsung ditindak. Apakah dicopot jabatan atau dilepas jabatannya dan kalau memang ada unsur pidananya, ya langsung kita proses," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang kontraktor yang tak ingin disebut namanya membeberkan deal-deal yang dilakukan pihak penyelenggara jalan dan kontraktor untuk meraup keuntungan pribadi dari anggaran dengan jumlah yang variatif, tergantung besarnya proyek pembangunan jalan.

"Misalnya satu kilometer anggarannya Rp500 juta untuk rehabilitasi aspal, kemudian diambil 30 persen untuk pihak penyelenggara jalan dan kontraktor. Kan, untungnya bisa Rp150 juta," ujarnya, Kamis (2/3).

[Gambas:Video CNN]

Panggil si jenius

Pelindo Respons Ide Ma'ruf Amin Pindahkan Depo Plumpang ke Pelabuhan******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo buka suara terkait rencana Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang ingin depo Pertamina Plumpang dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik Pelindo.

Wacana ini seiring dengan kebakaran yang terjadi di depo Plumpang pada Jumat (3/3) malam. Peristiwa itu menghanguskan pemukiman warga yang berada di sekitarnya.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Mulyono mengatakan pihaknya masih perlu menunggu pernyataan dari Pertamina selaku pengelola depo Plumpang.

Di sisi lain, Ali mengatakan pihaknya turut mendoakan masyarakat yang menjadi korban kebakaran supaya tetap tabah dan mendapatkan kehidupan lebih baik nantinya.

"Kami, Pelindo Group, telah bergerak cepat dengan memberikan kepada masyarakat dan berharap kami cukup membantu," imbuhnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya mengubungi Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan untuk meminta tanggapan lebih lanjut terkait usul relokasi depo Plumpang ke pelabuhan milik Pelindo. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Sebelumnya, Ma'ruf Amin mengatakan Depo Pertamina Plumpang rencananya bakal dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Ia mengatakan hal itu langsung kepada warga yang terdampak insiden kebakaran depo Pertamina Plumpang.

"Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Saya berharap supaya depo (Depo Plumpang) ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo, saya kira begitu Pak Erick (Menteri BUMN)," ucapnya saat meninjau langsung lokasi kebakaran, Sabtu (4/3).

Di sisi lain, ia mengatakan lokasi permukiman warga di Koja itu akan ditata ulang. Penataan ulang permukiman demi membuat lokasi daerah tersebut menjadi lebih teratur, baik, dan aman.

Ia juga menawarkan warga untuk relokasi rumah saat meninjau lokasi kebakaran dan berinteraksi dengan warga yang terdampak. Terlebih lagi sebelum kejadian ini Depo Plumpang juga pernah terbakar pada 2009 silam.

"Kalau dipindahin,mau ya? Sabar ya, namanya musibah. Nantidibikinkanseperti apa? Apa dibangun di situ lagi, tapi kan nanti takut kebakar lagi. Nanti ya dipikirkan ya," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]