muliaslot88

perang total tanpa akhir

Pemerintah Indonesia, Malaysia & Brunei Serukan Gencatan Senjata di Jalur Gaza******

JAKARTA — Para pemimpin dari Indonesia, Brunei, dan Malaysia menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera, tahan lama, dan berkelanjutan demi menghentikan permusuhan di Jalur Gaza.

Menurut keterangan dari Kemlu RI dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Sabtu pada pertemuan tingkat tinggi negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di San Francisco, ketiga pemimpin tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas penderitaan manusia yang memilukan dan dampak buruk dari seluruh perang dan konflik di seluruh dunia.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Mereka juga menekankan bahwa konflik dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian global. 

Para pemimpin tersebut menegaskan kembali pesan-pesan resolusi KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, tentang agresi Israel terhadap rakyat Palestina.

Mereka juga menyerukan penyediaan barang dan jasa penting bagi warga sipil di seluruh wilayah Jalur Gaza, dan meminta agar barang dan jasa didistribusikan secara segera, berkelanjutan, memadai, dan tanpa hambatan.

Ketiga pemimpin tersebut menegaskan kembali bahwa solusi yang adil dan abadi terhadap konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui cara-cara damai, berdasarkan resolusi PBB, termasuk Resolusi Majelis Umum PBB yang diadopsi pada 23 Oktober 2023 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2712, dan sesuai dengan hukum internasional, solusi dua negara, berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Perbatasan sebelum tahun 1967 merujuk pada batas-batas yang ada antara Israel dan negara-negara tetangganya yang disepakati dalam Perjanjian Gencatan Senjata 1949. 

Namun, Israel mengabaikan batas tersebut dalam Perang Enam Hari 1967 dan merebut wilayah-wilayah, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.

Seruan para pemimpin Indonesia, Brunei, dan Malaysia untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan muncul di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza, di mana lebih dari 2 juta warga Palestina terjebak di wilayah yang diblokade Israel.

Blokade tersebut menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan, dan pasokan penting lainnya, hingga menyebabkan seluruh rumah sakit di Gaza berhenti beroperasi karena kekurangan bahan bakar.

Setidaknya 11.500 warga Palestina terbunuh dalam serangan itu, termasuk sekitar 7.900 perempuan dan anak-anak, sementara lebih dari 29.800 lainnya luka-luka, menurut angka terbaru dari pihak berwenang Palestina.

Aku benar-benar iblis

Miris, Militer Israel Serbu Rumah Sakit Al Shifa di Gaza******

GAZA —Militer Israel menyerbu Rumah Sakit Al Shifa di Kota Gaza pada Rabu (15/11/2023) pagi setelah sebelumnya melakukan serangan besar di sekitar rumah sakit tersebut.

Kepala Departemen Luka Bakar RS Al Shifa, Ahmad Mikhailalati, mengatakan dalam pernyataan pers yang dilaporkan Al Jazeera bahwa tank-tank dan buldoser-buldoser Israel saat ini berada di dalam kompleks rumah sakit.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Militer Israel pada Rabu pagi mengumumkan akan melakukan operasi militer di bagian tertentu RS Al Shifa.

Pengumuman itu dikeluarkan setelah Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan militer Israel secara resmi menginformasikan rumah sakit itu akan diserbu pada Selasa malam.

Direktur Jenderal Rumah Sakit Gaza, Muhammad Zaqout, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tidak ada sebutir pun peluru yang ditembakkan dari dalam rumah sakit selama pasukan penjajah menyerbu masuk ke dalam kompleks.

“Pasukan penjajah menyerbu gedung operasi dan gawat darurat di kompleks Al Shifa, memasuki departemen darurat, dan saat ini melakukan pencarian di ruang bawah tanah rumah sakit,” kata dia seperti dikutip Solopos.comdari Antara.

Pasukan Israel melepaskan tembakan ke orang-orang yang melewati koridor yang mereka sebut sebagai jalur aman untuk keluar Al Shifa.

Dia menegaskan tentara Israel tidak menemukan bukti adanya anggota kelompok perlawanan Palestina, Hamas, yang bersembunyi di dalam atau sekitar rumah sakit.

Hal itu bertolak belakang dengan tuduhan Israel sebelum menyerbu kompleks RS itu.

Hamas menilai Israel dan Presiden AS Joe Biden bertanggung jawab penuh atas dampak penyerbuan ke Al Shifa dan keselamatan staf medis dan warga yang mengungsi di sana.

“Penggunaan narasi palsu Israel oleh Gedung Putih dan Pentagon, yang mengklaim bahwa kelompok perlawanan menggunakan kompleks medis Al Shifa untuk tujuan militer, adalah lampu hijau bagi pasukan pendudukan untuk melakukan lebih banyak pembantaian terhadap warga sipil,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

“Dan juga memaksa mereka untuk bermigrasi dari utara ke selatan guna menyelesaikan rencana penjajah menggusur warga kami,” tulis pernyataan itu.

Menteri Kesehatan Palestina Mai Al Kaila juga mengeluarkan pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi WAFA penjajah Israel bertanggung jawab atas nyawa staf medis, pasien, dan warga yang mengungsi di Al Shifa.

Kaila memperingatkan risiko bencana bagi pasien dan staf medis jika Israel melakukan penyerbuan ke Al Shifa.

Sementara itu, Ismail Al Thawabta, kepala kantor media pemerintah di Gaza, mengatakan bahwa penyerbuan ke RS itu adalah kejahatan perang.

“Pihak penjajah akan gagal membuktikan RS Al Shifa adalah markas pemimpin perlawanan. Diperkirakan para penjajah akan membawa senjata ke rumah sakit, mengaturnya dengan cara tertentu, dan kemudian mengambil foto,” kata Thawabta kepada Al Jazeera.

evolusi pasang surut

Menlu RI: Palestina Berhak Merdeka Berdasarkan Solusi Dua Negara******

JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan solusi dua negara.

Ketika berbicara dalam pertemuan PBB di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (29/11/2023), Retno mengatakan bahwa jeda kemanusiaan yang menghentikan sementara pertempuran Israel dan kelompok Hamas Palestina di Gaza, adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut.

Promosi BRI Bayarkan Dividen Interim Rp12,7 Triliun, Negara Kantongi Rp6,8 Triliun

“Dan mengingat hari ini kita memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, maka kita jangan menutup mata atau tinggal diam terhadap perjuangan rakyat Palestina,” kata Retno dalam video pernyataan persnya, dilansir Antara.

Tahun ini, lanjut dia, semua menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berada di New York menghadiri peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina yang jatuh tiap 29 November.

Dalam peringatan tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan pesan tertulis yang intinya menegaskan kembali dukungan Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina.

Kemudian, dalam pertemuan khusus dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, para menlu OKI menekankan pentingnya dihasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang lebih tegas, dengan fokus utama mengenai isu kemanusiaan.

“Isu penting terkait gencatan senjata kembali disampaikan. Dan dibahas pula mengenai penjajakan pembukaan akses lain untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, serta pentingnya penyederhanaan pengecekan keamanan agar bantuan kemanusiaan dapat lebih cepat tersalurkan karena memang kebutuhannya sangat mendesak,” tutur Retno.

Sementara itu, dalam pertemuan bilateral dengan Menlu China Wang Yi, Retno menyatakan kedua pihak berbagi pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan, dan juga pentingnya dimulainya kembali proses perdamaian.

Dalam pertemuan dengan Menlu China, yang saat ini menjabat Presiden DK PBB, Menlu Retno juga meminta perhatian diberikan ke Tepi Barat, di mana kekerasan terus terjadi dan semakin meningkat, bahkan selama jeda kemanusiaan.

Retno mengkritisi tahanan yang dibebaskan oleh Israel selama jeda kemanusiaan dengan Hamas, jumlahnya hampir sama dengan warga Palestina yang baru-baru ini ditangkapi di Tepi Barat. 

“Karena itu lah pesan kuat harus keluar dari DK PBB dan penghentian kekerasan dan kekejaman harus dilakukan sekarang,” tutur dia.

Wu Po Jiu Huang

Serangan Israel Tewaskan 5.000 Anak, 3.000 di antaranya Pelajar Sekolah******

NEWYORK — Kementerian Kesehatan Palestina mencatat sedikitnya 5.000 anak telah tewas dalam serangan-serangan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober.

Sebanyak 3.000 dari 5.000 anak yang tewas itu berstatus pelajar sekolah.

Promosi Lewat Holding UMi, BRI Dorong Literasi Pelaku Usaha Ultra Mikro

“Pembantaian yang dilancarkan Israel telah menyebabkan 5.000 anak meninggal, termasuk sedikitnya 3.000 anak sekolah,” kata Kementerian Kesehatan Palestina melalui pernyataan yang dikeluarkan untuk menandai Hari Anak se-Dunia.

Menurut pernyataan itu, sedikitnya 23 murid juga terbunuh di Tepi Barat—wilayah yang diduduki Israel.

Kemenkes Palestina mendesak organisasi-organisasi pembela hak-hak anak agar menghentikan kejahatan Israel.

“Kejadian anak-anak dan murid sekolah yang terbunuh di Jalur Gaza itu melanggar semua norma internasional. (Keadaan ini) memperlihatkan mentalitas pihak yang melakukan pendudukan dan terus menyerang lembaga-lembaga pendidikan,” lanjut kementerian itu.

Israel mulai membombardir Gaza pada 7 Oktober seusai serangan Hamas, sudah lebih dari 13.000 warga Palestina yang terbunuh, menurut data-data terbaru yang dikeluarkan oleh pihak berwenang Palestina.

Jumlah korban jiwa 13.000 itu termasuk lebih dari 9.000 perempuan dan anak. Selain itu, menurut data tersebut, ada lebih dari 30.000 orang yang mengalami luka.

Ribuan gedung, termasuk rumah sakit, masjid, dan gereja, mengalami kerusakan atau hancur karena digempur Israel dari udara maupun darat.

Blokade yang dilancarkan Israel terhadap Gaza juga telah menyebabkan layanan bahan bakar, listrik, dan air di wilayah itu terputus.

Selain itu, penyaluran bantuan juga dibatasi.

Sementara itu menurut data-data resmi, jumlah korban jiwa di pihak Israel tercatat 1.200 orang.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kementerian Kesehatan Palestina: 5.000 Anak Tewas Sejak Serangan Israel 7 Oktober”

Ratu berdarah dingin bertemu cinta

RS Indonesia Jadi Markas Militer Israel, MER******

PADANG — Organisasi relawan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committe (MER-C) Indonesia segera berkirim surat ke Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) terkait Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza yang dijadikan markas pasukan Israel.

“Dalam beberapa hari ini MER-C akan berkirim surat ke WHO agar badan kesehatan dunia itu mengirimkan tim investigasi ke sana,” kata Presidium MER-C Indonesia Sarbini Abdul Murad saat dihubungi di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/12/2023), dilansir Antara.

Promosi Catat! Ini Daftar Desa BRILian Terbaik yang Siap Bersaing di Nugraha Karya 2023

Selain meminta WHO menyelidiki Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, yang dijadikan markas militer, Sarbini juga mendesak agar WHO menginstruksikan tentara Israel segera meninggalkan rumah sakit tersebut.

“WHO mempunyai kewenangan itu,” ujar Sarbini.

Pada 6 November 2023 juru bicara The Israel Defence Forces (IDF) Daniel Hagari menuding terdapat terowongan di Rumah Sakit Indonesia yang menjadi markas Hamas. Namun hal tersebut telah dibantah karena tuduhan itu tidak terbukti, kata Sarbini.

Setelah gencatan senjata, Israel mengultimatum agar Rumah Sakit Indonesia di Gaza dikosongkan. Tak hanya memaksa pengosongan, tentara Israel justru menguasai rumah sakit itu sebagai markas militer.

Sarbini menegaskan langkah Israel secara nyata telah melanggar hukum humaniter internasional dengan menjadikan rumah sakit sebagai perisai. Apalagi rumah sakit merupakan institusi netral yang tidak boleh ditempati tentara.

“Tidak boleh ada tentara di rumah sakit dan itu sangat kami kecam,” ujar Sarbini.

Melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, terutama di Jalur Gaza, Sarbini cukup menyayangkan sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang cenderung pasif.

Menurutnya, untuk menghentikan kejahatan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina tidak cukup hanya sebatas seruan. Namun, langkah konkret dari dunia internasional dibutuhkan guna mengakhiri kekejaman Israel.

Fagositosis gen tanpa batas

Senator AS: Bantuan Rp58,7 T akan Disetop jika Israel Masih Bunuhi Warga Sipil******

NEWYORK — Senator Amerika Serikat Bernie Sanders menyebut bantuan dana AS untuk Israel akan dihentikan jika negara Zionis tersebut tidak mengubah perilaku terkait konflik dengan Palestina.

Saat ini, AS memberikan bantuan dana kepada Israel senilai US,8 miliar atau setara Rp58,7 triliun per tahun.

Promosi Waspada Kejahatan Cyber Quishing! BRI Beberkan Cara Antisipasinya

Bernie Sanders mengatakan bantuan untuk Israel harus diselaraskan dengan perubahan posisi politik dan militer di negara Zionis itu.

“Pemerintahan Netanyahu, atau semoga pemerintahan baru Israel, harus memahami bahwa tidak satu sen pun akan masuk ke Israel dari AS kecuali ada perubahan mendasar dalam posisi militer dan politik mereka,” kata Sanders seperti dikutip Solopos.comdari Antara.

Dia menekankan AS menyediakan bantuan kepada Israel sebesar 3,8 miliar dolar AS (Rp58,7 triliun) per tahun.

Menurutnya, pemerintahan Presiden Joe Biden telah memohon setidaknya 14,3 miliar dolar AS (Rp220,8 triliun) sebagai bantuan tambahan.

“Meski Israel memiliki hak menumpas Hamas, namun pemerintah ekstremis sayap kanan (PM Benjamin) Netanyahu tidak memiliki hak untuk melancarkan perang total terhadap rakyat Palestina,” kata Sanders.

Sanders juga menggarisbawahi bahwa perpindahan 1,6 juta orang di Gaza dan perampasan makanan, air, obat-obatan dan bahan bakar serta pembunuhan sekitar 12.000 warga Palestina merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan pelanggaran terhadap setiap kode kesusilaan manusia.

Ia menekankan semua itu harus segera diakhiri.

Dia menyebutkan syarat-syarat yang perlu diberlakukan untuk penyaluran bantuan kepada Israel.

“Akhiri pengeboman sembarangan yang menewaskan ribuan jiwa warga sipil dan penghentian operasi militer secara signifikan sehingga bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar dapat masuk ke wilayah tersebut,” lanjutnya.

“Berikan hak warga Gaza yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka. Tidak ada pendudukan kembali Israel atau blokade Gaza dalam jangka panjang, akhiri kekerasan oleh pemukim di Tepi Barat dan hentikan perluasan permukiman, (dan) komitmen untuk perundingan damai menuju solusi dua negara setelah perang,” tambah Sanders.