merdeka4d

Dewa Kaisar Wu Nian

Garuda Prediksi Penumpang di Soetta Tembus 63 Ribu H******

PT Garuda Indonesia (Persero) memperkirakan jumlah pergerakan pemudik yang naik maskapainya di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 63 ribu orang pada 20-21 April atau H-1 dan H-2 Lebaran 2023.

"Jadi hari ini dan besok kita ramalkan sekitar 63 ribu penumpang," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Tangerang, seperti dikutip dari Antara, Kamis (20/4).

Khusus hari ini, Irfan menyebut penumpang Garuda dan Citilink sudah mencapai 34 ribu jiwa.

Irfan memperkirakan lonjakan penumpang masih terjadi pada Jumat (21/04) besok. Pasalnya, banyak penumpang yang menunggu keputusan perayaan Hari Raya Idul Fitri.

"Nanti akan dilihat apakah mulai menurun. Hasil akhirnya disempurnakan mulai tanggal 24 April 2023, untuk mengecek arus balik Lebaran," ujarnya.

Selama musim angkutan mudik Lebaran ini, maskapai pelat merah ini telah mengajukan sekitar 50 permohonan penambahan (extra flight) seiring dengan tingginya minat masyarakat bepergian menggunakan pesawat, khususnya untuk momen masa libur pada19-20 April 2023.

"Selama musim Lebaran itu ada sekitar 50 extra flightkami ajukan, jadi ini bagian dari pengajuan extra flight, biasanya kodenya empat digit," kata dia.

Lebih lanjut, berdasarkan data PT Angkasa Pura II, terdapat 1.216 permohonan penerbangan atau extra flightdi Bandara Soekarno-Hatta oleh maskapai untuk puncak arus balik Lebaran.

Namun, hingga saat ini, maskapai baru memanfaatkan hampir 400 slotextra flightdengan permintaan terbanyak didominasi oleh Lion Air Group dan Garuda Indonesia Group.

[Gambas:Video CNN]

Tentara Pembebasan Alien

ASDP Waspadai Lonjakan Arus Kendaraan Mudik Jumat Dini Hari******

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Suharto menyatakan pihaknya tetap waspada melonjaknya arus kendaraan yang mudik pada Jumat (21/4) dini hari.

Walaupun, dia menuturkan, ada prediksi sebelumnya yang menyatakan puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten terjadi pada Rabu, (19/4).

"Prediksi kami mungkin 19 April kemarin itu merupakan puncak kendaraan. Namun, kami tetap waspada jangan sampai terjadi (antrean panjang), agar tetap mengalir terus sampai nanti 21 April," ujar Suharto, Kamis (20/4).

Terkait dermaga eksekutif yang lebih padat antrean dari pada reguler, Suharto menerangkan hal tersebut terjadi karena ASDP hanya menyediakan satu dermaga saja dan ekspektasi masyarakat yang tinggi.

Berbaris menuju Evernight

6 Fakta LRT Jabodebek yang Bisa Dijajal Gratis Juni Mendatang******

Lintas Rel Terpadu (LRT)Jabodebek bakal beroperasi penuh pada Juli 2023, meski belum ada kejelasan berapa tarif angkutan tersebut.

Di lain sisi, Manager Public Relation KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan progres proyek tersebut sudah mencapai 91,53 persen. Ia lantas menyinggung soal konektivitas di seluruh stasiun LRT Jabodebek.

"Selain dari sisi operasional, mempersiapkan konektivitas dengan moda transportasi lain sangat penting dilakukan untuk mempermudah masyarakat melanjutkan perjalanannya setelah tiba di stasiun LRT Jabodebek," ujar Kuswardojo dalam keterangan resmi, Senin (17/4).

1. LRT Jabodebek mulai beroperasi 12 Juli 2023

Kuswardojo merinci LRT Jabodebek bakal beroperasi penuh mulai 12 Juli 2023 alias sesuai target commercial operation date(COD). Ia menegaskan tidak ada rencana pengunduran tanggal operasi.

"Sampai saat ini secara jadwal masih Juli COD-nya, tanggal 12 rencananya. Sampai saat ini kami belum ada surat pengunduran operasional," ujar Kuswardojo, dikutip dariDetik, Selasa (18/4).

2. Tarif belum jelas, tapi bisa lebih murah dari usul KAI

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menetapkan tarif LRT Jabodebek, meski angkutan umum ini beroperasi penuh mulai 12 Juli 2023. 

"Sebetulnya tiket itu seharusnya secara aturan, 3 bulan sebelum operasional harusnya sudah ada. Makanya kami bilang harusnya April. Tapi kan kembali yang menetapkan tarif kan Kemenhub, jauh hari sudah kita usulkan ke Kemenhub, cuma sampai saat ini belum ada penetapan atau informasi terkait tarifnya," tutur Kuswardojo.

KAI mengusulkan tarif LRT Jabodebek jarak pendek adalah Rp5.000 per orang, dengan harga jarak terjauh mencapai Rp24 ribu. Lalu, tarif paling jauh di kisaran Rp24 ribu-Rp25 ribu. Sedangkan rata-rata tarif LRT Jabodebek ada di angka Rp15 ribu per orang.

Kendati, Kuswardojo mengatakan tarif tersebut bisa jauh lebih murah karena Kemenhub bakal memberikan subsidi. Dengan begitu, ia berharap keputusan soal tarif bisa rampung sebelum akhir April ini.

"Pemerintah bilang mau kasih PSO dan sebagainya, makanya pasti lebih murah dari itu. Cuma kalau pantasnya dengan biaya operasional usul kita ya segitu," ungkapnya.

3. Uji coba gratis Juni 2023

Kuswardojo membocorkan bakal ada uji coba gratis LRT Jabodebek pada Juni 2023, tepat sebulan sebelum angkutan tersebut beroperasi penuh. Ada kuota sekitar 200 orang yang disiapkan.

"Sebelum COD, Juni kita akantrial run. Masyarakat luas ada nanti akan kita buka kesempatan, tapi daftar dulu atau nanti mungkin undangan, dari pihak mana kita undang. Itu nanti Juni mungkin dibuka. Kalau Juli sudah berbayar. Jadi akan kita batasi, misal kapasitas 700 ya paling 200. Pasti gratis kalau trial run," ungkapnya.

Namun, Kuswardojo tidak menjelaskan detail syarat dan cara pendaftaran uji coba gratis tersebut. Ia hanya mengatakan pendaftaran dibuka untuk masyarakat umum.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pakai Kereta Bekas Kecelakaan hingga Belum Berhenti di Stasiun Halim

Catatan Baize

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Xianchi

Jelang Puncak Mudik, 837 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Tangerang******

Astra Tol Tangerang-Merak mencatat pada 12-16 April 2023 ada 837.666 kendaraan yang melintas di JalanTol Tangerang-Merak pada musimmudik Lebaran 2023. Angka ini turun 1,27 persen dibandingkan volume kendaraan padaLebarantahun lalu.

Rata-rata harian kendaraan pada Lebaran tahun ini mencapai 167.533 unit. Adapun trafik tertinggi terjadi pada Jumat, 14 April, sebanyak 176.471 kendaraan.

Kendaraan yang masuk Gerbang Tol (GT) Cikupa sebanyak 265.428 unit, kemudian yang keluar GT Merak, berjumlah 62.312 unit.

Selanjutnya, rata-rata kendaraan yang keluar di GT Merak berjumlah 12.462 unit atau naik 0,59 persen dibanding Lebaran tahun lalu.

Kemudian, kendaraan yang keluar di GT Cilegon Timur untuk melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Ciwandan melalui Jalan Lingkar Selatan (JLS) atau tujuan lainnya, berjumlah 64.664 unit atau rata-rata mencapai 12.934 unit per hari. Angka ini turun 0,16 persen jika dibandingkan tahun lalu.

Manajer CSR dan Humas Astra Tol Tangerang-Merak Uswatun Hasanah menyebut kendaraan yang melintas Tol Tangerang-Merak akan mendapatkan diskon 20 persen, sesuai kebijakan pemerintah.

"Diberlakukan diskon tarif sebesar 20 persen untuk jarak terjauh, Cikupa-Merak, mulai tanggal 16 April 2023 jam 06.00 WIB sampai 18 April 2023 jam 06.00 WIB," kata Uswatun Hasanah, Senin (17/4).

Ia meminta masyarakat tidak melanjutkan perjalanan jika merasa lelah atau mengantuk, serta disarankan beristirahat di rest areayang ada di Tol Tangerang-Merak. Kemudian, pemudik bisa membeli tiket penyeberangan dari Pelabuhan Merak maupun Ciwandan, satu hari sebelum keberangkatan.

"Tersedia pos kesehatan di KM68 arah Merak bagi pengguna jalan yang lelah maupun merasa kurang fit," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Bunga mekar di Jinxiang

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]