angka kura kura togel

pinjam online tanpa rekening 11Jutaan kata 989341Orang-orang telah membaca serialisasi

《angka kura kura togel》

Sri Mulyani Janji Beri 'Warisan' APBN Sehat untuk Menkeu Baru******

Menteri Keuangan Sri Mulyaniberjanji memberi 'warisan' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehat untuk menkeu baru penerusnya.

Wanita yang akrab disapa Ani itu tegas akan menghargai proses politik terkait siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Khusus untuk Kementerian Keuangan, ia berjanji memberikan warisan demi keberlangsungan lima tahun ke depan.

"Sehingga pemerintahan baru yang terpilih mampu melanjutkan tongkat estafet kita. Mereka juga akan bisa mencapai tujuan pembangunan, seiring dengan janji-janji politik yang mereka sampaikan," tambahnya.

Ani mengatakan tidak khawatir dengan proses transisi pemerintahan Indonesia. Ia menegaskan yang paling penting adalah bagaimana warga Indonesia mendapatkan kepastian apa yang menjadi prioritas pemerintahan baru.

Sebelum sesi Sri Mulyani, forum ini menghadirkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia merupakan salah satu calon presiden yang berlaga di Pilpres 2024.

Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka memang belum diresmikan sebagai pemenang Pilpres 2024. Namun, jumlah suara sementara pasangan calon nomor urut 2 ini mencapai 75.363.103 alias 58,82 persen berdasarkan Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar hanya mendapatkan 31.376.801 suara alias 24,49 persen. Bahkan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD cuma bisa berpuas diri dengan 16,68 persen atau 21.374.884 suara.

"Insyaallah saya akan dilantik (menjadi presiden) pada 20 Oktober (2024)," kata Prabowo di hadapan para bankir dan investor.

"Dan saya rasa transisi (dari pemerintahan Presiden Joko Widodo) akan sangat mulus. Karena seperti kalian tahu, dari 3 kandidat (pasangan calon), tim saya sangat terbuka mengatakan bahwa kami adalah bagian dari tim Jokowi. Kami tidak malu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Luhut Bongkar Praktik Culas Kementerian Lembaga Akali Produk Impor******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves)Luhut Panjaitan mengungkap praktik culas yang dilakukan kementerian/ lembaga dalam memakai produk impor.

Ia mengatakan ada instansi pemerintah yang culas mengakali produk impor dengan menyulapnya seolah-olah itu adalah buatan dalam negeri.

Praktik culas itu terungkap dari hasil audit BPKP yang diterimanya. Luhut mengatakan pemerintah langsung bertindak tegas terhadap kelakuan instansi itu dengan menghukum mereka. 

Luhut sayang, tidak menjabarkan secara rinci kementerian dan lembaga culas itu. Ia juga tak merinci waktu audit BPKP serta jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum culas tersebut.

Ia hanya mengatakan belanja yang bersumber dari APBN maupun pinjaman luar negeri harus diprioritaskan penggunaan untuk membeli produk dalam negeri dan pembayaran menggunakan rupiah.

Alasannya, pinjaman luar negeri dan APBN itu semua uang rakyat. Karenanya, belanja harus diprioritaskan untuk produk dalam negeri.

Untuk itu, ia pun meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

"Nanti saya minta juga BPKP mengaudit dan saya terus terang tidak segan untuk melaporkan kepada Presiden, institusi mana, individu mana dan oknum mana yang bermain-main dengan ini, karena dengan audit BPKP, ini kita bisa tahu semua," katanya pula.

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.

Label：slot baru gacor、dewawin365、ceri188

Terkait：situs bo slot、youtube shorts bisa menghasilkan uang、hobi69、abangda88、voucher toko tokopedia、padi1618、net play 88 slot、kang slot 138、erek2 nangka、situs judi bola parlay terpercaya

bab terbaru：uatas ojk（2024-06-27）

Perbarui waktu：2024-06-27