cara pinjam online bri

peternakan ajaib

Nasib Insentif Kendaraan Listrik Ada di Tangan Luhut dan Sri Mulyani******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pembahasan mengenai insentif kendaraan listrikada di tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan pihaknya menunggu arahan setelah ada keputusan nilai insentif dari Sri Mulyani dan Luhut.

Sembari menunggu pembahasan kedua menteri tersebut, pihaknya bertugas menyiapkan infrastruktur serta sertifikasi kendaraan listrik.

Menurutnya, saat ini pembahasan mengenai insentif kendaraan listrik tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan beserta kementerian lainnya. Suharto mengatakan ada banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum memberikan insentif tersebut.

Misalnya, komponen kendaraan apakah masih diimpor dan berapa kandungannya. Kemudian pertimbangan terkait biaya dan pajak impor.

"Kan pembahasan gitu-gitu bukan di kami, ada di kementerian lain, terutama kementerian keuangan soal insentif ini," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Kemungkinan anggarannya akan dialihkan dari subsidi BBM.

"Kita bersama-sama sedang berdiskusi dengan Kemenkeu diupayakan ada subsidi. Pada saat konversi itu ada subsidi terutama pertama kali tentu untuk kendaraan motor. Baik yang punya K/L maupun masyarakat," ujar Budi dalam konferensi pers tentang Konversi Motor Listrik di Kementerian ESDM, Senin (19/9).

[Gambas:Video CNN]

kekuatan sihir

Kemenkop UKM Sanksi 4 PNS Pelaku Pelecehan Seksual******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi terhadap empat PNSpelaku pelecehan seksual.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan keempat pelaku itu adalah WH yang merupakan PNS golongan 2C, ZP yang berstatus CPNS, serta MF dan NN yang merupakan tenaga honorer.

"Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job, pemberhentian pekerjaan, pada 14 Februari 2020 untuk pelaku MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Arif menjelaskan kejadian pelecehan seksual terjadi pada saat Kemenkop UKM mengadakan rapat di luar kantor (RDK) di Bogor, Jawa Barat, pada 5-6 Desember 2019.

Setelah pelaksanaan kegiatan RDK hari pertama selesai, korban (ND) dan tujuh pegawai lainnya, termasuk keempat pelaku, keluar hotel sekitar pukul 23.30 WIB untuk makan di restoran.

Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur dan kembali ke hotel pada 6 Desember sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima aduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. ND didampingi Biro Kepegawaian kemudian membuat laporan ke Polres Bogor.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Namun, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku pada 5 Maret dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," terang Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kemenkop UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi Sun Wukong

Tiang Sensor Bayar Tol Tanpa Setop Mulai Dipasang di Jagorawi******

PTJasa Marga(Persero) Tbk melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad akan memasang tiang sensor pembayaran toltanpa berhenti atau Multi Lane Free Flow (MLLF) di Ruas Tol Jagorawi.

"Pemasangan tiang dengan berat sekitar 4,5 ton dan panjang bentang 24 meter ini, akan dilaksanakan pada KM 18+370 arah Ciawi Ruas Tol Jagorawi akan berlangsung pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 pukul 04.00 WIB," ujar Pgs General Manager Representative Office 1 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Ginanjar Bekti Rakhmanto seperti dikutip dari Antara, Rabu (19/10).

Ia mengatakan dalam pemasangan ini, pihaknya bersama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai pemilik pekerjaan, berkoordinasi dan atas diskresi Kepolisian akan melakukan pengaturan lalu lintas berupa buka tutup lajur secara situasional.

Jasa Marga pun memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pekerjaan pemasangan tiang sensor ini.

Ginanjar mengimbau kepada pengguna jalan agar dapat memperhatikan jadwal pekerjaan tersebut, mengecek kondisi lalu lintas sebelum melakukan perjalanan, dan mengatur waktu perjalanannya.

Kepala Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan I BPJT Kementerian PUPR Galuh Permana Waluyo mengatakan pihaknya akan melakukan sejumlah uji coba, sebelum akhirnya akan meluncurkan teknologi tersebut kepada masyarakat untuk digunakan transaksinya.

Teknologi MLFF merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna jalan tol melakukan proses pembayaran tol tanpa berhenti.

[Gambas:Video CNN]

MLFF menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dan memungkinkan pengguna tol melakukan transaksi melalui aplikasi khusus di smartphone.

Manfaat penerapan teknologi MLFF, antara lain dapat menghilangkan kemacetan di gerbang tol karena tidak terjadi antrean kendaraan, mengurangi polusi dan emisi karbon.

Teknologi ini juga mendukung digitalisasi pembayaran dengan membuka opsi seluruh instrumen pembayaran, serta efisiensi biaya operasional pengumpulan tol oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan jaminan BUJT tetap menerima 100 persen pendapatan tol.

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Faisal Basri Kritik Keras Rencana Jokowi Larang Ekspor Timah******

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor timah karena jenis komoditas yang dilarang adalah ingot atau batang timah.

Menurut Faisal, Jokowi menyamakan bijih nikel dengan bijih timah. Padahal, bijih timah sudah dilarang sedari dulu alias selama ini Indonesia tidak mengekspor timah dalam bentuk bijih

"Nah, dia mau melarang (ekspor) ingot, batang timah itu yang udah 70 persen. Jadi yang sudah kita ekspor itu timah batangan, itu mau dilarang," paparnya dalam sesi diskusi di ASA Indonesia, Jumat (21/10).

Wacana larangan ekspor timah ini merebak sejak akhir 2021. Saat itu, Jokowi mengatakan akan melarang ekspor timah mulai 2024, setelah pelarangan ekspor bauksit hingga tembaga.

Larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan demi membangun hilirisasi di Indonesia. Nantinya, seluruh bahan mentah akan diolah di dalam negeri.

"Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan setop. Misalnya tahun depan atau setop tahun ini bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik nilai BUMN maupun nilai swasta harus kita kalkulasi semuanya ya terima kasih," kata Jokowi, Kamis (20/10), seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

Kendati, Faisal tetap tak setuju dengan rencana pelarangan ekspor timah tersebut. "Jadi Pak Jokowi jangan asal. Pak Jokowi ini bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat-rakyat Bangka Belitung kayak gimana dari larangannya," tegas Faisal sembari menggebrak meja.

Sebelumnya, Jokowi berencana menyetop ekspor timah seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nikel sudah, timah, bauksit," kata Jokowi, Kamis (20/10).

"Ini semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November yang kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel tetapi kita belum berhitung kapan akan kita stop untuk ekspor bahan mentah timah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

Telkom Unjuk Keunggulan Ekosistem Digital di SOE International 2022******

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) unjuk kebolehan dan keunggulan ekosistem digital yang dimilikinya pada boothDigital Ecosystem Zone di event SOE International Conference 2022, Nusa Dua, Bali.

Direktur Consumer Service sekaligus Plt Direktur Enterprise & Business Service Telkom, FM Venusiana berkesempatan memaparkan dukungan digitalisasi yang Telkom berikan untuk Indonesia di depan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Pada waktu yang sama, juga didemokan 5G Artificial Intelligence(AI) Robot.

Mengangkat tema Economic Transformation through Digitalization: Empowering Society to Accelerate Digital Economy, Telkom membawa tiga narasi besar dukungan untuk mengakselerasi terwujudnya kedaulatan digital, yakni lingkungan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.

Saat ini layanan IndiHome telah menjangkau 499 IKK dan Telkomsel lebih dari 98 persen populasi. Untuk masyarakat dan ekonomi digital, Telkom menampilkan platform dan layanan digital yang memberikan kemudahan bagi berbagai lapisan masyarakat, baik personal, UMKM hingga korporasi.

Adapun beberapa produk unggulan yang disajikan adalah PaDi UMKM, BigBox, Agree, Logee, Pijar, dan lainnya. Ketiga aspek penting ini dikemas dalam format video, demo produk dan maket proyeksi.

"Ini adalah bentuk nyata dari implementasi digitalisasi Indonesia. TelkomGroup ingin memperlihatkan kepada publik dunia bahwa Indonesia adalah negara yang besar, tidak hanya dari potensi ekonomi digitalnya yang akan terus berkembang, tapi juga dari sumber daya khususnya BUMN melalui berbagai inovasi dan transformasi yang dilahirkan," ungkap SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom, Ahmad Reza dalam keterangannya, Rabu (19/10).

MetaNesia Experience Center pun turut hadir dalam expo ini. metaNesia, dunia virtual yang menjadi penghubung ekonomi digital Indonesia milik Telkom ini hadir untuk memberikan pengalaman terkini melalui dunia Metaverse yang dapat dimanfaatkan untuk pasar yang masif.

MetaNesia dapat membantu membangun solusi bisnis dengan cara-cara kreatif yang baru dan khas sehingga para pelaku usaha dapat membangun komunikasi yang lebih mendalam dengan target audiens, menciptakan ekonomi digital bagi bisnisnya, dan membangun dampak yang relevan dan berharga bagi audiensnya.

Saat ini, metaNesia didukung smarteye.id yang sudah berpengalaman dalam mengembangkan augmented realitydan virtual reality.

Tak ketinggalan, berbagai skenario implementasi 5G (use-cases) milik Telkomsel pun turut ditunjukkan, seperti 5G Smart Mining dan 5G Artificial Intelligence(AI) Robot. Untuk use-caseutama, Telkomsel mengusung beberapa teknologi dalam skenario 5G Smart Mining, yakni 5G in The Box, 5G Connected Worker,dan 5G Computer Vision.

Teknologi 5G Smart Miningtersebut membuka peluang besar terhadap transformasi digital serta peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Seperti pada implementasi untuk industri pertambangan bersama PT Freeport Indonesia dan MIND ID melalui penerapan 5G Underground Smart Mining pertama di Indonesia pada September 2022.

Selain 5G Smart Mining, Telkomsel juga menghadirkan use-case 5G AI Robot, sebuah robot dengan kemampuan menyerupai manusia.

Penangkap Dewa Skyfall

Zulhas Tegaskan Aturan DMO CPO Tak Akan Dihapus******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan menghapus aturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ia mengatakan kebijakan tersebut masih tetap diperlukan.

"Enggak (dihapus). DMO perlu, terus masih ada," ujarnya singkat di Menara BNI, Kamis (20/10).

Meski tidak akan menghapus DMO, Zulkifli mengatakan aturan tersebut akan diatur kembali.

Sebelumnya, Ombudsman RI meminta Kementerian Perdagangan menghapus kebijakan DMO. Pasalnya, kebijakan itu menghambat penerbitan izin ekspor.

"Apabila dalam waktu 60 hari Ombudsman RI tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman RI akan menerbitkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan," jelas anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra di gedung Ombudsman, Selasa (13/9).

Zulkifli sendiri pernah mengatakan akan mempertimbangkan penghapusan kebijakan DMO dan DPO demi mengerek harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Saya pertimbangkan DMO-DPO tidak perlu lagi, kami pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ungkap Zulkifli ketika meninjau Pasar Cibinong, Jumat (22/7).

Saat itu, Zulkifli mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan pengusaha sawit untuk membahas hal tersebut. Politikus dari PAN itu akan meminta komitmen dari pengusaha kelapa sawit untuk tetap mengutamakan kebutuhan di dalam negeri meski DMO-DPO nantinya dihapus.

"Saya lagi pertimbangkan, saya lagi bertemu dengan teman-teman pengusaha untuk meminta komitmen mereka," terangnya.

[Gambas:Video CNN]