ug slot gacor

Tertawa Erythrina

Manfaatkan Momen, Sandiaga Promosi Wonderful Indonesia di Qatar******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mempromosikan pariwisata Indonesia di tengah gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar, Arab Saudi.

Promosi Wonderful Indonesia itu ditunjukkan lewat brandingbus yang terparkir tepat di depan Education City Stadium di Ar-Rayyan, Jumat (2/12). Menurut Sandiaga, penempatan sejumlah alat peraga promosi di sejumlah titik strategis di Qatar itu memang disengaja.

Sandiaga mengatakan, Piala Dunia 2022 menjadi momen tepat untuk mempromosikan keindahan Indonesia. Penempatan itu antara lain lewat delapan bus double maupun single decker, serta digital display, seperti billboard dan LED.

"Ini akan memperkuat pengetahuan masyarakat, baik Qatar maupun penonton sepak bola dunia yang lagi berkumpul Qatar ini yang heboh banget, untuk lebih mengetahui destinasi-destinasi super prioritas," lanjut Sandiaga.

Tak hanya memamerkan keindahan pariwisata Nusantara, alat peraga promosi tersebut juga berisi panduan wisata hingga pemesanan tiket yang bisa diakses lewat www.indonesia.travel.
Dengan begitu, semua orang yang hadir di Qatar dapat mengakses informasi tentang pariwisata Indonesia dengan mudah.

"Jadi ini bagian dari bukan hanya promosi, tapi juga aktivasi. Ini adalah salah satu penggunaan teknologi dalam mempromosikan yang lebih tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu," kata Sandiaga.

Lebih lanjut, mewakili pemerintah Indonesia, Sandiaga menyampaikan selamat kepada Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Tak hanya terorganisasi dengan baik, penyelenggaraan turnamen kelas dunia itu dikemas dengan luar biasa dan berhasil menunjukkan sisi lain masyarakat Timur Tengah, yaitu keramahtamahan dan persatuan.

"Kalau kita lihat ini dari negara ke negara memang persaingannya tinggi, tapi semuanya diakhiri dengan persatuan dan persahabatan. Jadi sepak bola dan olahraga ini menyatukan semua," katanya.

Di sisi lain, saat ini Indonesia pun tengah mempersiapkan diri sebagai tuan rumah World Cup U20 pada 2023 mendatang. Sehingga, seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha parekraf diharapkan mampu memanfaatkan momen tersebut untuk meningkatkan kelas.

Sandiaga optimis, pergerakan ekonomi dasar yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Oleh karena itu, saya sudah menyiapkan seluruh rantai pasok, dan saya akan terus berjuang agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif juga memanfaatkan momen dari penyelenggaraan, baik FIFA World Cup yang sekarang ada di Qatar dan tahun depan di Indonesia," kata Sandiaga.

Raja Makanan

Pemprov DKI Ungkap Sederet Manfaat Tergabung Bersama Jakpreneur******

Program unggulan Pemprov DKI Jakarta, Jakpreneur memastikan masyarakat yang terdaftar menjadi UMKM Jakpreneur akan mendapatkan sejumlah manfaat selama keanggotaannya.

Beberapa manfaat tersebut di antaranya para pelaku UMKM dapat menerima pelatihan, pendampingan, dibantu perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan fasilitas permodalan.

"Fasilitas sarana dan prasarana juga disediakan ketika mengikuti program Jakpreneur. Misalnya, perizinan usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP), kemudahan akses ke permodalan dari perbankan atau lembaga lainnya," sebagaimana dikutip dari laman resmi Jakpreneur , Jakarta Smart City.

Upaya ini diharapkan dapat mencapai perubahan pola pikir kewirausahaan, membantu mencari penyelesaian permasalahan usaha dan membentuk pelaku usaha yang unggul.

Terkait dengan bantuan pemasaran produk, Jakpreneur juga menyediakan akses pemasaran untuk memperluas pangsa pasar peserta Jakpreneur.

Pemasaran produk peserta oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Jakpreneur dilakukan melalui Bazaar di tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional.

Selain itu, UMKM Jakarta juga diberikan akses pemasaran Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem e-order. Selain itu, Jakpreneur juga berkolaborasi dengan Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab untuk membantu pemasaran produk UMKM Jakpreneur melalui market place.

UMKM Jakarta juga diberikan pelatihan terkait pembukuan keuangan yang berkolaborasi dengan organisasi lain seperti, pemanfaatan QRIS Bank Indonesia, pemanfaatan aplikasi pembukuan online seperti SIAPIK, Buku Kas dan lain sebagainya.

Dari pelaporan keuangan baik, peserta Jakpreneur dapat difasilitasi untuk mengakses permodalan ke Perbankan maupun Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. salah satu kolaborator permodalan Jakpreneur yaitu Bank DKI dengan program KUR, Monas Pemula, dan Monas 25.

Huang Quan tidak akan menyerah

Tiga Pegawai BPN Dipecat Gara******

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengahmemecat tiga pegawainya yang kedapatan melakukan praktik "mafia tanah". Tak tanggung-tanggung, ketiga oknum tersebut dilakukan status Pemberhenitian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Menurut Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah Dwi Purnama, ketiga oknum pegawai yang dipecat tersebut melakukan "kenakalan" dengan modus sendiri-sendiri.

"Pada dasarnya sudah terbukti melakukan pidana umum. Modusnya macam-macam, yang pertamaada mencuri blangko, dijual ke oknum untuk kemudian dibuat sertifikat dan sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan. Saat dicek di kantor, nomor registrasinya tidak muncul", ujar Dwi usai menjadi narasumber diskusi "Menelisik Praktek Mafia Tanah di Jawa Tengah" yang digelar Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jawa Tengah (FWPJT) di Semarang, pada Senin (5/12) kemarin.

"Ketiga, menggunakan akun untuk kemudian digunakan kepengurusan dan dibuat untuk kriminalitas," ujarnya.

Menurut Dwi, pemecatan tiga oknum pegawainya tersebut merupakan bukti dan komitmen lembaganya dalam "bersih-bersih" di internal. Meski demikian, Dwi tetap berharap agar masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam mengurus soal pertanahan dan jangan mudah untuk tanda tangan.

Pasalnya, sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN, tentunya berdasarkan dari dokumen-dokumen penyertanya dan celah inilah yang biasanya digunakan pelaku "mafia" tanah untuk menipu warga masyarakat kelas bawah.

"Saya juga pesan ini pada masyarakat, tolong lebih hati-hati dan teliti bila mengurus soal pertanahan, jangan mudah tanda tangan," ujarnya. terang Dwi.

Dwi menegaskan bila aktor "mafia" tanah biasanya adalah orang cerdas dan memiliki harta banyak sehingga tak berpikir lama untuk membiayai lahan tanah yang dijual warga.

"Mafia itu orangnya cerdas dan kaya. Bagaimana cara menguasainya, dia sudah tahu teknik-tekniknya, apalagi sampai mengeluarkan uang untuk urus ini itunya," kata Dwi.

[Gambas:Video CNN]

pedang berbentuk pedang jauh

BUMN Cetak Laba Rp155 T hingga Kuartal III 2022******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim labakonsolidasi BUMNtembus Rp155 triliun pada kuartal III 2022.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/12). Menurut Erick, capaian ini merupakan bukti BUMN melakukan konsolidasi, efisiensi, dan fokus pembangunan ekosistem.

Ia juga menyebut capaian ini lebih tinggi dibandingkan laba BUMN pada tahun sebelumnya, yakni Rp124,7 triliun.

Ia menambahkan sebenarnya laporan buku laba konsolidasi BUMN per kuartal III 2022 mencapai Rp209 triliun. Namun, nilai itu termasuk laba hasil restrukturisasi Garuda Indonesia sebesar Rp54 triliun.

"Jadi memang ini bicara yang cash(tunai) dan yang noncashkarena kalau digabungkan jadi tinggi sekali padahal tahun depan belum tentu ada yang noncashsetinggi ini," imbuhnya.

Sementara itu, kata Erick, kontribusi BUMN kepada pemerintah sejak 2020 hingga kuartal III 2022 mencapai Rp1.198 triliun.

Angka ini lebih tinggi Rp68 triliun dibandingkan tiga tahun sebelumnya (2017-2019), yakni Rp1.130 triliun.

"Dari pajak, bagi hasil, dan dividen, artinya lebih tinggi Rp68 triliun dari pada sebelumnya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Surgawi yang Agung

PTPN IV Eksekusi 96 Ha Lahan HGU Usai Puluhan Tahun Diduduki Warga******

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atau PTPN IV mengantongi kekuatan hukum tetap atas lahanseluas 96,47 hektare (ha) di Kebun Balimbingan. Lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) itu dikuasai puluhan tahun oleh warga sekitar.

Kepala Polres Satuan Intelkam Simalungun Iptu Teguh Raya Putra Sianturi menyebut PTPN IV telah mengajukan permohonan eksekusi lahan di Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, tersebut.

"Prinsipnya, pertemuan hari ini kita lihat ada itikad baik, baik dari PTPN IV maupun masyarakat. Sehingga, kita harapkan ada kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ini," katanya, Selasa (6/12).

Perwakilan PTPN IV Harri Sugandi Hutagalung menuturkan perusahaan menawarkan uluran Sugu Hati, meskipun bukan kewajiban. Menurut dia, bantuan itu sebagai bentuk kemanusiaan terhadap para penggarap lahan yang terlanjugn menduduki areal.

"PTPN IV juga akan tetap menyalurkan berbagai bantuan lainnya untuk masyarakat sekitar areal perkebunan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)," ungkapnya.

Eksekusi lahan merupakan bagian dari upaya PTPN IV selaku perusahaan negara untuk menyelamatkan aset-asetnya. Perintah itu tertuang pada Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 15/MBU/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020 juncto Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 14/MBU/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021.

"Dalam pelaksanaannya, PTPN IV selalu mengedepankan pendekatan persuasif kepada para penggarap. Hal ini dilakukan demi membendung segala potensi gesekan. Masukan dan saran-saran yang dihasilkan pertemuan ini akan kami sampaikan ke manajemen," kata Harri.

Mewakili warga, Darman, menyampaikan saran dan usulan sebelum eksekusi dilakukan. Pada dasarnya, warga akan taat apabila eksekusi dilakukan sesuai keputusan hukum yang berlaku.

"Saya setuju apapun keputusan hukum memang harus didukung. Tapi tentunya harus melalui undang-undang yang berlaku," kata Darman.

Kegiatan sosialisasi eksekusi lahan dihadiri oleh sejumlah unsur dari PTPN IV, antara lain General Manager Distrik I PTPN IV Masaeli Lahagu, Manajer Kebun PTPN IV Balimbingan Aulia Irfan, serta Kepala Sub Bagian Legal Aset PTPN IV M Syafri Siregar.

Selain itu, hadir pula Camat Tanah Jawa, Pangulu Nagori Bah Kisat, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun serta unsur Mahkamah Agung.

Upaya pengamanan aset ditempuh PTPN IV dengan jalan panjang. Perjuangan bermula sejak 1997 silam. Awalnya, muncul sekelompok penggarap yang mengklaim kepemilikan lahan seluas 105 ha di areal Kebun Balimbingan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Klaim itu kemudian digugat PTPN IV ke Pengadilan Negeri Simalungun. Pengadilan lalu menerbitkan Nomor Putusan 09/PDT/G/1997/PN-Sim tanggal 23 Maret 1998 yang isinya mengabulkan gugatan. Lahan seluas 105,27 ha yang diklaim ternyata aset PTPN IV.

Sekelompok orang yang menggarap akhirnya diminta untuk mengosongkan sekaligus membongkar tanaman dan bangunan mereka. Tak puas dengan keputusan itu, tergugat melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Namun, banding ditolak. Mereka berlanjut menempuh jalur kasasi.

[Gambas:Video CNN]

Sama seperti sebelumnya, kasasi juga ditolak Mahkamah Agung dengan amar putusan nomor 24K/PDT/2000. Begitu pun di tingkat Peninjauan Kembali yang berujung penolakan dengan amar putusan nomor 251PK/PDT/2009.

Meski sudah sah mengantongi legitimasi, PTPN IV belum bisa menguasai kembali lahannya. Lalu, perusahaan akhirnya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Simalungun pada pertengahan 2014 lalu.

Pengadilan kemudian merespons dengan menerbitkan penetapan nomor 09/Pdt.G/1997/PN-Sim. Panitera diperintahkan untuk mengukur dan mengidentifikasi objek perkara dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hasilnya diketahui bahwa lahan seluas 96,47 ha itu terdaftar dalam areal HGU Nomor 7 tanggal 12 November 2008 yang dikantongi PTPN IV. Titik terang muncul setelah PTPN IV kembali mengajukan permohonan ketiga pada 29 September 2022.

Pengadilan Negeri Simalungun akhirnya menerbitkan surat nomor W2.U16/3775/HK.02/10/2021 tanggal 14 Oktober 2022 perihal pemberitahuan pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor, diketahui bahwa terdapat 43 unit bangunan penggarap di areal Kebun Balimbingan.

Negara Liliput dunia nyata

KKP Ingatkan Pengelola Kepulauan Widi: Tak Bisa Dijual******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperingatkan pengelola bahwa Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara tak bisa diperjualbelikan, apalagi kepada pihak asing.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan bahwa Kepulauan Widi adalah milik Indonesia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, regulasi yang ada melarang jual-beli pulau. Terlebih, pulau-pulau kecil itu merupakan hak publik dan aset negara.

"Gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi," tutur Wahyu lewat keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/12).

Lebih jauh, Wahyu meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut. Salah satu di antaranya adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

"Berdasarkan data kami, sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, pemanfaatan perairan Kepulauan Widi belum dilengkapi dengan izin PKKPRL," ujar Wahyu.

Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.

Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]