kredit hp di lazada paylater

usia fantasi

situs gacor terpercaya

Wapres: Menteri mau mundur itu haknya******

Semarang (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menilai bahwa keinginan atau keputusan untuk mundur dari jabatan menteri adalah hak seseorang yang tidak perlu dipermasalahkan.

"Saya kira seperti dikatakan Presiden (Joko Widodo), kalau seseorang mau mundur karena memang haknya. Seorang menteri mundur itu kan haknya. Jadi, tidak ada masalah," kata Wapres, di Semarang, Jumat.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi pertanyaan jurnalis mengenai rencana Mahfud MD yang akan mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Kalaupun nanti menteri tersebut benar-benar mundur, kata dia, siapa yang akan menjadi penggantinya adalah kewenangan Presiden untuk menunjuk menteri baru atau cukup mengangkat penjabat sementara.

"Nanti kalau memang terjadi mundur, apakah akan diganti atau penjabat sementara. Itu hak prerogatif Presiden," katanya.

Tentunya, kata dia, Presiden akan mempertimbangkan dengan baik mengenai sosok pengganti jika benar-benar ada menteri yang mundur.

Ma'ruf juga menilai mundurnya Mahfud dari Menko Polhukam tidak menimbulkan gangguan terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo.

"Saya harap tidak terjadi gangguan karena itu kan hak seorang menteri mundur. Tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang definitif yang tahu persis persoalan polhukam. Saya kira tidak akan terlalu mengganggu," katanya.

Di Semarang, Wapres Ma'ruf Amin berkesempatan meninjau sejumlah fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRMT Wongsonegoro Semarang.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan rencana untuk mundur dari jabatan menteri pada acara diskusi "Tabrak Prof" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/1) lalu.

Pada acara tersebut, Mahfud mendapatkan pertanyaan dari hadirin mengenai tanggapannya atas saran dari pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo agar Mahfud mundur dari menteri untuk menghindari konflik kepentingan.

Mahfud menjawab bahwa dirinya akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam menunggu waktu dan momentum yang tepat, serta akan dilakukan dengan baik-baik.

"Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam). Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," katanya.

Baca juga: Wapres Ma'ruf imbau masyarakat tak ajak anak-anak kampanye

Baca juga: Wapres sebut salam dua jari di rombongan Presiden urusan Bawaslu

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Setelah kelahiran kembali, saya menjadi seorang maniak yang melindungi suami

sultan86

KPK perbaiki tata kelola rutan usai temuan pungli******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan pembenahan terhadap tata kelola Rumah Tahanan (Rutan) KPK setelah Dewan Pengawas KPK mengungkap praktik pungutan liar (pungli) di rutan tersebut.

"Ke depannya tentu poin pentingnya adalah evaluasi, termasuk tata kelola rutan. Tentu akan dilakukan perbaikan-perbaikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ali menjelaskan terjadinya pungli di dalam Rutan KPK disebabkan oleh adanya celah sistem yang dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan dengan cara tidak terpuji dan melawan hukum.

Oleh karena itu, tambahnya, berbagai temuan dalam kasus pungli di Rutan KPK kali ini akan menjadi pembelajaran untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa depan.

"Kami paham betul bahwa ketika terjadi fraud atau kecurangan semacam ini, pasti ada kelemahan sistem. Karena itu, perbaikan sistem itu menjadi fokus kami ke depan juga," jelasnya.

Baca juga: Dewas KPK periksa 169 pegawai terkait pungli di Rutan KPK

Lebih lanjut, Ali mengatakan KPK juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk perbaikan tata kelola Rumah Tahanan KPK.

Untuk diketahui, Dewan Pengawas KPK saat ini sedang menggelar sidang etik terhadap 93 pegawai KPK karena diduga terkait dengan praktik pungli di Rutan KPK.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengatakan perkiraan nilai pungli di Rutan KPK mencapai Rp6,148 miliar.

"Jadi, teman-teman menanyakan totalnya berapa? Saya tidak bisa menyatakan yang pasti, tetapi sekitar Rp6,148 miliar sekian. Itu total kami (catat) di Dewas," kata Albertina di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (15/1).

Dia menjelaskan nominal yang diduga diterima para pihak terkait perkara pungli tersebut bervariasi, dengan penerimaan terbesar mencapai Rp504 juta.

"Lalu, kalau kami hubungkan dengan uang-uang yang diterima itu, paling sedikit itu menerima Rp1 juta dan yang paling banyak menerima Rp504 juta sekian; itu yang paling banyak," ujar Albertina.

Baca juga: Anggota DPR soroti temuan 93 pegawai KPK terlibat pungli

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Bintang Kuno

sgp slot via ip

Hari Holocaust Internasional dan genosida Gaza******

Jakarta (ANTARA) - Setiap 27 Januari, seperti hari ini, sejak tahun 2005, dunia memperingati Hari Holocaust Internasional.

Menurut Encyclpodia Britannica, holocaustadalah pembunuhan sistematis yang disponsori negara terhadap jutaan warga Yahudi dan etnis lain, oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua.

Tanggal 27 Januari dipilih dari tanggal pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia oleh Uni Soviet pada 1945.

Tanggal itu ditetapkan Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai salah satu hari internasional, melalui resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/7 pada 1 November 2005, pada peringatan 60 tahun pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz.

PBB merasa perlu mengadopsi peristiwa itu sebagai hari internasional demi mengingatkan agar babak gelap dalam sejarah umat manusia itu tak terulang.

Dunia memang tak akan melupakan penderitaan bangsa Yahudi selama Perang Dunia Kedua itu. Tapi yang sama pentingnya dengan hal tersebut adalah dunia ingin menghindarkan hal semacam itu terulang.

Untuk itu, dunia tak ingin lagi melihat ada rezim atau negara yang menjustifikasi kekerasan atas nama apa pun, untuk menghancurkan kelompok masyarakat yang dianggap musuh mereka.

Pesan itu pula yang disampaikan sejumlah tokoh dunia berkenaan dengan Hari Holocaust, termasuk Paus Fransiskus yang pada 24 Januari, menyampaikan pesan perdamaian dan seruan pengakhiran kekerasan serta perang di dunia, khususnya Ukraina dan Gaza.

"Semoga ingatan dan kutukan atas pemusnahan jutaan warga Yahudi dan kaum beragama lainnya yang terjadi mengerikan pada paruh pertama abad silam itu membantu semua orang tak melupakan bahwa logika kebencian dan kekerasan tak akan pernah bisa dibenarkan karena menyangkal rasa kemanusiaan kita," kata Paus Fransiskus di Vatikan, tiga hari lalu​.

Paus menekankan bahwa dunia tak boleh berhenti mengupayakan pengakhiran perang di Ukraina dan Gaza.

Sayang, ada upaya dari sejumlah pihak yang berusaha memonopoli hari itu untuk kepentingan mereka saja, sehingga hari itu tak bisa berlaku untuk selain mereka.

Mereka menolak asosiasi segala kekerasan yang dilakukan mereka atau bagian dari mereka terhadap kelompok lain, dengan holocaust.Sebaliknya, mereka mengasosiasikan aksi-aksi kekerasan yang menimpa mereka dan bagian dari mereka oleh pihak lain, sebagai holocaust.

Akibatnya, mereka menentang upaya menyamakan apa yang terjadi di Gaza saat ini dengan holocaust,tapi saat bersamaan menyamakan apa yang menimpa mereka, termasuk serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023, sebagaiholocaust.


Standard ganda

Mereka bukan orang-orang sembarangan, karena terdiri dari orang-orang seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Biden mengasosiasikan apa yang menimpa Israel pada 7 Oktober 2023 ketika diserang Hamas, sebagai tindakan anti- Yahudi, tak ubahnya dengan semangat yang mendorong Nazi membunuhi Yahudi Eropa pada Perang Dunia Kedua, dan praktik-praktik anti-Yahudi sejak ribuan tahun silam.

"Peristiwa (serangan Hamas 7 Oktober 2023) ini telah membuka kenangan menyakitkan dan bekas luka yang ditinggalkan antisemitisme dan genosida warga Yahudi selama ribuan tahun," kata Biden pada 18 Oktober 2023.

Selain itu, elite internasional itu, khususnya para pemimpin Israel, menjadikan holocaust sebagai senjata untuk menyerang pihak lain dan sebaliknya untuk melindungi laku buruk mereka terhadap yang lain.

Pada 1982, ketika membuat justifikasi perang di Lebanon, PM Israeli saat itu, Menachem Begin, menyamakan pemimpin Palestina Yasser Arafat dengan Adolf Hitler.

Tiga puluh tahun kemudian, pada Oktober 2015, Benjamin Netanyahu yang perdana menteri Israel saat ini, menuding Imam Besar Palestina Amin al-Husseini dirasuki Hitler. Netanyahu pula yang menyebut Hamas sebagai "Nazi baru".

Ironisnya, mereka menolak menyamakan situasi Gaza saat ini di mana puluhan ribu warga sipil tewas yang kebanyakan anak-anak dan wanita, sebagai holocaust dan genosida.

Padahal, menurut organisasi kemanusiaan Save the Children seperti disebutkan dalam sebuah tulisan yang dimuat Los Angeles Times pada 17 November 2023, jumlah anak yang tewas di Gaza lebih banyak ketimbang dalam total konflik di seluruh dunia dalam tiga tahun terakhir.

"Pelaku genosida selalu memandang korbannya orang jahat tapi melihat dirinya sendiri sebagai orang yang benar, persis seperti cara Nazi dalam memandang Yahudi," tulis Raz Segal, profesor holocaustpada Stockton University di Amerika Serikat, dalam laman The Guardian.

Segal mengkritik standar ganda Israel dan elite Barat yang menjadi advokat-advokat mereka, dalam memandangholocaust.

Banyak cendekiawan Barat dan Yahudi yang berpikiran seperti Segal, salah satunya jurnalis terkenal Amerika Serikat, Masha Gessen.

Gessen, yang merupakan seorang Yahudi, menyamakan Jalur Gaza dengan getho Yahudi yang dibangun Nazi Jerman untuk mengisolasi warga Yahudi di wilayah-wilayah Eropa yang diduduki Nazi.


Membuka mata dunia

Dalam esai yang dimuat New Yorker dan membuat marah Israel serta banyak tokoh Yahudi di seluruh dunia, Gessen berpandangan bahwa memperlakukan holocaustsebagai sebuah peristiwa tunggal atau eksklusif, tak hanya salah namun tapi juga membuat umat manusia mustahil bisa menarik pelajaran dari holocaust. Padahal, bagian ini penting dalam mencegah genosida tidak terulang.

Suara-suara kritis yang ingin adil melihat semua masalah seperti disampaikan Gessen dan Segal itu, termasuk upaya melihat secara objektif penderitaan Palestina, dibungkam atau diasingkan oleh Israel dan Barat.

Gessen yang sudah diundang ke Jerman untuk menerima Anugerah Hannah Arendt pun diboikot oleh pemerintah kota Bremen yang menyelenggarakan anugerah itu.

"Banyak rabbi dan intelektual Yahudi yang enggan membicarakan perdamaian karena khawatir dikucilkan dari keluarga, sinagog atau kehilangan dukungan dana dari organisasi-organisasi nirlaba," tulis Elliot Kukla, seorang rabbi atau pendeta Yahudi di Oakland, Amerika Serikat, pada 17 November 2023 dalam Los Angeles Times.

Bahkan di Amerika Serikat dan banyak negara Barat, organisasi-organisasi lobi Yahudi yang amat berkuasa itu, aktif memberi predikat anti-Yahudi kepada siapa pun yang kritis terhadap kebijakan pemerintah Israel.

Upaya menyamakan suara kritis terhadap rezim Israel, dengan kebencian terhadap Yahudi inilah yang membuat terma holocaust pun terlihat dimanipulasi untuk tujuan-tujuan koruptif yang tak adil untuk bagian dunia yang lain.

Situasi ini pula yang mendorong kaum intelektual makin kencang bersuara, termasuk 56 pakar holocaust dan genosida yang membuat surat terbuka kepada Israel pada 9 Desember 2023.

"Kami para cendekiawan holocaust, genosida dan kekerasan massa, merasa terdorong untuk mengingatkan adanya bahaya genosida dalam serangan Israel di Gaza," kata ke-56 pakar itu dalam surat terbuka tersebut.

Penilaian mereka diperkuat salah satunya oleh Human Rights Watch yang menyatakan Israel telah menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, yang bukan hanya merupakan kejahatan perang, tetapi juga kejahatan perang seperti dilakukan Nazi.

Suara-suara kritis yang berusaha adil itu memang diasingkan oleh Israel dan Barat, tapi mereka telah membukakan mata dan memberikan pencerahan kepada dunia.

Resonansi pesan mereka pun sampai ke mana-mana, termasuk mungkin Mahkamah Internasional yang beberapa jam lalu mengabulkan tuntutan Afrika Selatan agar Israel menghindarkan genosida di Gaza.

Putusan Mahkamah Internasional itu bukan hanya kemenangan bagi Afrika Selatan, Palestina dan mereka yang mendukung perjuangan Palestina, tapi juga kemenangan untuk mereka yang konsisten mendudukkan persoalanholocaustpada tempatnya yang benar, adil dan berlaku universal.

Copyright © ANTARA 2024

Ujung pedang

gaco 88

Mahkamah Internasional putuskan Israel harus cegah genosida di Gaza******

Den Haag (ANTARA) - Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Israel harus mengambil tindakan untuk mencegah aksi genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Ketua Mahkamah Joan Donoghue mengatakan pengadilan sangat khawatir dengan hilangnya nyawa di Jalur Gaza akibat serangan militer Israel yang hingga kini masih berlangsung.

Mahkamah juga memutuskan bahwa Israel harus memastikan pasukannya tidak melakukan genosida dan mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.

Selain itu, ICJ juga menuntut Israel agar dalam waktu satu bulan melapor ke mahkamah tentang apa yang mereka lakukan untuk menjunjung tinggi hasil putusan sidang tersebut.

Pengadilan tinggi PBB itu tidak memerintahkan gencatan senjata, namun mengabulkan sejumlah langkah darurat yang diminta Afrika Selatan seraya pengadilan mengadili kasus yang menuding Israel melakukan genosida.

Baca juga: Rusia: peristiwa tragis di Gaza bisa dipandang sebagai genosida

ICJ mengakui hak warga Palestina di Gaza untuk dilindungi dari aksi genosida.

Dengan mengadukan kasus ini ke Mahkamah Internasional, Afrika Selatan telah meminta ke pengadilan agar agresi militer Israel yang masih berlangsung dan telah menewaskan lebih dari 25.000 warga Palestina agar dapat segera dihentikan.

Namun demikian, pengadilan tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Baca juga: Memahami gugatan genosida Gaza terhadap Israel
Baca juga: Israel berharap ICJ tolak tuduhan genosida atas perangnya di Gaza
Baca juga: Menlu Finlandia: waktu Israel untuk membela diri sudah berakhir

Sumber: WAFA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Musuh di kamar kerja musim semi

jellyslot

Fajar/Rian melangkah ke semifinal usai tekuk Bagas/Fikri******

Jakarta (ANTARA) - Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto melangkah ke babak semifinal usai menekuk rekan satu negara mereka, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, di babak perempat final Daihatsu Indonesia Masters 2024.

Dalam pertandingan di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, Fajar/Rian mengandaskan perlawanan Bagas/Fikri dalam pertandingan dua gim langsung, 2-0 (21-13 dan 21-12).

Memulai set pertama, Fajar/Rian tampil menguasai tempo permainan dan sempat unggul empat poin atas Bagas/Fikri, 5-1. Bagas/Fikri yang mencoba keluar dari tekanan dengan melancarkan serangan masih kesulitan mengatasi tempo permainan yang dipegang oleh Fajar/Rian. Fajar/Rian menutup interval gim pertama dengan keunggulan 11-6.

Fajar/Rian terus menekan seusai interval di gim pertama dan terus memperlebar keunggulan. Fajar/Rian menutup gim pertama dengan kemenangan 21-13.

Baca juga: Sabar/Reza susul tiga ganda putra ke perempat final Indonesia Masters

Di set kedua, tempo permainan antara Fajar/Rian dengan Bagas/Fikri berimbang dan terus kejar mengejar poin. Fajar/Rian menutup interval gim kedua dengan keunggulan enam poin, 11-5.

Usai interval, Bagas/Fikri kian tak mampu mengimbangi tempo permainan cepat yang dilancarkan oleh Fajar/Rian. Fajar/Rian memperoleh empat poin berturut-turut untuk unggul tujuh poin, 18-11. Ganda peraih medali emas Piala Thomas 2020 tersebut menutup gim kedua dengan kemenangan 21-12.

Kekalahan dalam pertandingan yang berlangsung selama 32 menit tersebut membuat Bagas/Fikri belum mampu membuat catatan positif kala bersua dengan seniornya, Fajar/Rian. Dalam sembilan pertemuan terakhir di semua ajang, Fajar/Rian mengamankan tujuh kemenangan sementara Bagas/Fikri hanya mengoleksi dua kemenangan.

Satu tiket ke perempat final membuat Fajar/Rian akan kembali bertemu dengan rekan satu negara yaitu Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Leo/Daniel pada pertandingan perempat final sebelumnya menundukkan wakil China Xie Hao Nan/Zeng Wei Han dua gim langsung dengan skor 21-16, 21-17.

Dengan bertemunya Fajar/Rian menghadapi Leo/Daniel maka wakil ganda putra Indonesia dipastikan akan tampil dalam final Daihatsu Indonesia Masters 2024 yang akan berlangsung Minggu.

Baca juga: Fajar/Rian akan berhadapan dengan Bagas/Fikri di perempat final

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Kamu Ruxi Xie Chicheng

situs slot 7dewa

KPK: Dua tersangka baru korupsi DJKA dari ASN Kemenhub dan BPK******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan adalah aparatur sipil negara dari instansi Kemenhub dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

"Iya benar, dua ASN tersebut berasal dari Kemenhub dan BPK RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi DJKA itu, termasuk perannya dalam kasus tersebut.

KPK nantinya akan mengumumkan secara resmi siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi DJKA beserta konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan dalam konferensi pers penahanan.

Ali menjelaskan penetapan tersangka baru korupsi DJKA tersebut dilakukan atas temuan fakta hukum dalam persidangan salah satu terpidana dalam kasus tersebut.

Baca juga: KPK tetapkan 2 ASN tersangka baru korupsi di DJKA

Mengenai dua tersangka baru tersebut, penyidik KPK hari ini memeriksa empat orang ASN Kementerian Perhubungan sebagai saksi untuk dua tersangka baru itu.

Keempat ASN Kemenhub tersebut adalah Fatir Payungan Siregar, Eko Budi Santoso, Heri Supardiman, dan Gunawati.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2023 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Baca juga: KPK tetapkan 10 tersangka korupsi proyek rel kereta

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

Baca juga: KPK sita uang tunai Rp5,6 miliar terkait korupsi di DJKA

Persidangan perkara korupsi tersebut saat tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap yang berasal dari kontraktor pelaksana tiga proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah.

Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (18/1), tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 8 tahun.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp350 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

Baca juga: Kepala BTP Jawa Bagian Tengah dihukum 5 tahun penjara
Baca juga: Penyuap pejabat DJKA Kemenhub divonis tiga tahun penjara

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024