kitabet88

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

Dua Raksasa Ritel AS 'Kawin' dengan Nilai Kesepakatan Rp387 T******

Perusahaan ritel asal Amerika Serikat(AS) Kroger berencana merger dengan Albertsons dengan kesepakatan harga senilai US miliar atau Rp387,14 triliun (kurs Rp15.485 per dolar AS). Kesepakatan baru itu diyakini dapat mengubah industri ritel AS dan mempengaruhi cara jutaan pelanggan membeli bahan makanan.

MengutipCNN, Senin (17/10), kesepakatan yang ditargetkan rampung pada 2024 akan menggabungkan dua jaringan supermarket terbesar di negara tersebut.

Kroger akan membeli Albertsons seharga US,1 per saham, premi sekitar 30 persen di atas harga saham rata-rata, rantai grosir selama sebulan terakhir. Kroger mengoperasikan Ralphs, Harris Teeter, Dillons, Fred Meyer, dan lainnya, sementara Albertsons memiliki Safeway dan Vons.

Merger di industri ritel AS sebelumnya pernah dilakukan oleh Amazon, Walmart dan raksasa ritel lainnya.

CEO Kroger Rodney McMullen mengatakan merger tersebut akan menjadi alternatif yang lebih menarik untuk pesaing yang lebih besar dan non-serikat.

Jika kesepakatan itu selesai, itu akan menjadi salah satu merger terbesar dalam sejarah ritel AS. Lebih besar dari akuisisi Whole Foods oleh Amazon pada 2017 sebesar US,7 miliar.

Nantinya, perusahaan tersebut akan menjadi rantai ritel terbesar ketiga di Amerika berdasarkan penjualan.

Morgan Stanley memperkirakan pangsa pasar gabungannya dalam industri bahan makanan senilai US,4 triliun akan menjadi 13,5 persen, menjadikannya penjual bahan makanan terbesar kedua di belakang 15,5 persen pangsa Walmart.

Langkah ini juga dilakukan ketika perusahaan berjuang melawan biaya yang lebih tinggi dan inflasi makanan mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade.

Harga di toko kelontong terus melonjak bulan lalu. Indeks makanan di rumah, proksi untuk harga toko kelontong, meningkat 0,7 persen pada September dari bulan sebelumnya dan 13 persen selama tahun lalu.

Analis memperkirakan beberapa penutupan toko akan terjadi jika kesepakatan berhasil dan menjadi rintangan signifikan untuk melewati pengawasan antimonopoli.

"Kesepakatan sebesar ini yang memiliki dampak langsung pada konsumen akan menghadapi pengawasan yang signifikan dari regulator dan membutuhkan waktu lama untuk disetujui," ujar Joseph Feldman, seorang analis di Telsey Advisory Group.

Pengawas konsumen, serikat pekerja, dan Demokrat telah menentang keras kesepakatan itu. Mereka mengatakan kesepakatan itu akan merugikan konsumen dengan menaikkan harga dan mengusir persaingan.

Ini juga dapat memacu gelombang baru konsolidasi dalam industri di antara perusahaan-perusahaan kecil yang berusaha untuk bersaing.

United Food and Commercial Workers International Union (UFCW), yang mewakili 1,3 juta pekerja di toko kelontong, pabrik pengepakan daging, dan industri penting lainnya di sepanjang rantai pasokan makanan juga menyuarakan beberapa kekhawatiran tentang usulan merger.

"Penggabungan yang diusulkan memiliki implikasi serius bagi ratusan ribu anggota UFCW kami dan keluarga Amerika yang lebih peduli dari sebelumnya tentang dampak inflasi pada harga makanan dan bahan makanan, obat resep, dan gas mereka. Sebagai serikat pekerja esensial terbesar di Amerika, melindungi mata pencaharian pekerja grosir, serikat pekerja dan non-serikat, adalah prioritas tertinggi kami, "kata Presiden UFCW Internasional Marc Perrone, dalam sebuah pernyataan Jumat.

"Untuk lebih jelasnya, UFCW akan menentang merger apa pun yang mengancam pekerjaan pekerja esensial Amerika, serikat pekerja dan non-serikat, dan merusak komunitas kami," imbuhnya.

Senator Bernie Sanders menyebutnya sebagai bencana mutlak dan meminta pemerintahan Biden untuk menolak kesepakatan itu.

The American Economic Liberties Project, sebuah organisasi anti-monopoli, mengatakan penggabungan akan menjadi bencana bagi persaingan pasar, usaha kecil, dan terutama - kantong konsumen.

Ketua FTC Lina Khan mengkritik konsolidasi perusahaan, dan regulator telah memblokir merger ritel besar di masa lalu, termasuk upaya Staples untuk bergabung dengan Office Depot.

FTC saat ini sedang mencari praktik anti-persaingan di industri grosir dan meminta informasi tahun lalu dari Kroger dan lainnya tentang penyebab rak kosong dan lonjakan harga di Amerika Serikat.

[Gambas:Video CNN]

Peri Giok Piao Ran

FAO: 3,1 Miliar Orang Terancam Tak Bisa Beli Makanan******

Badan Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) menyebutkan ada 3,1 miliar orang terancam tidak bisa membeli makanan karena lonjakan harga pangan.

Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal mengatakan akibat kenaikan harga pangan itu, jumlah angka kelaparan melonjak 150 juta orang sejak 2019.

"Kenaikan harga pangan mempengaruhi kita semua, tetapi dampaknya paling dirasakan oleh mereka yang rentan dan oleh negara-negara yang sudah mengalami krisis pangan," kata Rajendra Aryal, mengutip Antara, Jumat (14/10).

Hanya dalam dua tahun, jumlah orang yang rawan pangan telah meningkat dari 135 juta (2019) menjadi 193 juta (2021), dan diprediksi akan lebih buruk pada 2022.

FAO menyebut sekitar 970 ribu orang diperkirakan akan hidup dalam kondisi kelaparan di lima negara yaitu Afghanistan, Ethiopia, Somalia, Sudan Selatan dan Yaman.

Jumlah ini sepuluh kali lebih banyak dari enam tahun lalu ketika hanya dua negara yang masyarakatnya menghadapi kondisi serupa.

Hal ini dikarenakan dunia menghadapi tantangan ketahanan pangan yang besar akibat dari konflik, krisis ekonomi, darurat iklim, degradasi lingkungan, dan dampak lanjutan dari covid-19.

Beberapa hal yang menyebabkan kerawanan pangan dikarenakan harga pangan telah melonjak ke rekor tertinggi.

Harga pupuk menjadi terlalu mahal bagi banyak petani, dan jumlah orang yang menghadapi kerawanan pangan terus meningkat.

Sebab itu, dalam peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober, FAO menyerukan pentingnya petani kecil dan nelayan untuk transformasi sistem pertanian pangan global.

"Petani kecil dan nelayan harus menjadi pusat transformasi sistem pertanian pangan global. Kita membutuhkan pekerjaan dan layanan pedesaan yang layak, serta mengakhiri pekerja anak dan mendorong kesetaraan gender untuk mendukung masyarakat pedesaan, yang merupakan penjaga sebagian besar keanekaragaman hayati bumi," kata Aryal.

Dia mendorong untuk mengubah sistem pertanian-pangan menjadi lebih efisien, lebih inklusif, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan untuk produksi yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik untuk semua.

"Pertanian adalah salah satu intervensi kemanusiaan yang paling hemat biaya," kata Aryal.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar iblis

Anies Lengser, Program OK OCE Klaim Cetak 480 Ribu Pengusaha******

Program One Kecamatan One Center Enterpreneurship (OK OCE) yang diinisiasiGubernur DKI Jakarta yang baru lengser, Anies Baswedan, bersama mantan wakilnya, Sandiaga Uno, diklaim berhasil mencetak dan mewadahi lebih dari 480 ribu wirausaha selama lima tahun terakhir.

Ketua Umum Gerakan Sosial OK OCE, Iim Rusyamsi mengatakan program yang saat ini bagian dari Jakpreneur itu bahkan telah meluas ke seluruh Indonesia, tidak terbatas hanya di daerah Ibu Kota.

Lihat Juga : Menkeu Baru Inggris Ingin Kerek Pajak, Beda dengan PM Liz Truss

"Pengembangan OK OCE di Jakarta diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perkumpulan Gerakan OK OCE Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu," ungkap Iim.

"PKS juga dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya untuk kolaborasi dan melakukan pendampingan kewirausahaan," tambahnya.

Tercatat, ada sebanyak 177 Komunitas, 51 lembaga pendidikan seperti kampus, sekolah dan pesantren, serta 34 perusahaan swasta telah berkolaborasi dengan OK OCE saat ini.

OK OCE pun hadir dengan beragam nama di Nusantara, di antaranya OK OCE Forever, OK OCE DC, OK OCE Qalam, OK OCE Ina MAKMUR, OK OCE SKIES dan lainnya.

Dan beberapa menggunakan nama organisasi masing-masing seperti: HRAcademy, LBM WI, Komunitas UMKM Naik Kelas, Seeker Revolution, HIPMI, TDA dan lain-lain.

"Kami mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, bukan hanya dengan pemerintah, namun dengan berbagai stakeholder lainnya," ungkap Iim.

Dekan Elit

Central Park Mall Dijual Rp4,5 Triliun******

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menjual kepemilikan saham di Central Park Mall(CPM) yang berlokasi di Podomoro City, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Mal itu dijual kepada PT CPM Assets Indonesia. Berdasarkan keterbukaan informasi yang diterbitkan, aset yang dijual terdiri dari 149 sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMRS) milik perseroan atas Pusat Perbelanjaan (Mal) Central Park.

Nilai transaksi tersebut mencapai Rp4,53 triliun. Uang hasil penjualan akan digunakan perseroan untuk menyehatkan kondisi keuangan dan membayar utang kepada Guthrie Venture Pte Ltd yang akan jatuh tempo pada 20 November 2022.

"Di samping itu, pelaksanaan transaksi juga diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kondisi finansial perseroan di kemudian hari, mengingat perseroan masih memiliki kepemilikan (secara tidak langsung melalui CPM Assets Indonesia) terhadap Pusat Perbelanjaan Central Park," tulis perseroan dalam keterbukaan, Selasa (18/10).

Adapun transaksi jual beli tersebut dilakukan berdasarkan akta penyertaan keputusan pemegang saham di luar rapat nomor 43, 23 September 2022.

Selanjutnya, perseroan menerangkan bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi material. Artinya, merupakan transaksi yang menjadi bagian dari kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan dan akan dilakukan secara rutin, berulang atau berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Hutama Karya******

PT Hutama Karya (Persero) dan anak usahanya HK Realtindo digugat Rp1,4 triliun ke PengadilanNegeri Jakarta Selatan oleh sebuah perusahaan swasta bernama PT Kosala Agung Metropolitan atas tuduhan ingkar janji alias wanprestasi.

Gugatan terdaftar pada Senin (10/10) dengan Nomor Perkara 930/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL.

Dalam berkas gugatan yang dikutip dari website Pengadilan Jakarta Selatan, PT Kosala Agung Metropolitan membawa Hutama Karya dan HK Realtindo ke 'meja hijau' terkait kerja sama dalam pengembangan satuan rumah susun The H Tower/ Kesatuan Bangunan Gedung The H Tower yang berlokasi di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan.

Atas dasar itulah, Kosala Agung Metropolitan meminta kepada pengadilan untuk menyatakan Hutama Karya dan HK Realtindo telah melakukan perbuatan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas pelaksanaan kerja sama dengan mereka dalam pembangunan dan pengelolaan The H Tower.

"Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp 1.495.524.933.140,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah)," tuntut Kosala.

Ganti rugi itu untuk membayar kerugian materiil Rp 535,60 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp 959,92 miliar.

"(Juga) menyatakan surat-surat yang dikeluarkan oleh maupun untuk dan atas nama para tergugat (Hutama Karya dan HK Realtindo) yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang mengenai tindakan mengalihkan atau menjual Rumah Susun "Hunian" The H Tower tanpa disertai dokumen Pertelaan atau dokumen Pertelaan yang belum mendapatkan Pengesahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta sehingga melanggar ketentuan Pasal 2.1 jo. Pasal 4.2 Akta PKS KAM-HK 2009," kata mereka.

CNNIndonesia.comsudah berusaha menghubungi Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo melalui pesan singkat. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi yang disampaikan.

CNNIndonesia.com juga masih berupaya minta tanggapan kepada HK Realtindo atas tuduhan ingkar janji tersebut ke nomor kontak kantor mereka. Tapi hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu orang pun yang menjawab panggilan telpon.

[Gambas:Video CNN]