situs slot menang terus

Pembunuhan tanpa batas

Media Israel Beberkan Poin******

YERUSALEM — Media Israel membeberkan rincian perjanjian gencatan senjata untuk pembebasan sandera antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, di Jalur Gaza yang disepakati hari ini.

Menurut laporan stasiun televisi Channel 12, kesepakatan tersebut diperkirakan mulai berlaku Kamis atau Jumat pekan ini.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Dilansir Antara, berdasarkan perjanjian yang ditengahi Qatar itu, 50 warga Israel yang ditahan Hamas akan dibebaskan dengan imbalan pembebasan 150 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.

Kesepakatan itu juga meliputi jeda pertempuran selama empat hari dan masuknya 300 truk berisi bantuan kemanusiaan, termasuk bahan bakar, ke Jalur Gaza.

Perjanjian tersebut juga memungkinkan gencatan senjata diperpanjang dan kemungkinan pembebasan anak dan perempuan yang ditahan oleh kedua belah pihak yang lebih banyak.

Saluran TV tersebut melaporkan bahwa warga Israel yang akan dibebaskan meliputi 30 anak-anak, delapan ibu, dan 12 perempuan lainnya.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan tiga tahanan Palestina dengan imbalan setiap orang Israel yang dibebaskan.

Sementara itu, menurut laporan Channel 13, antara 12 dan 13, sandera Israel akan dibebaskan setiap hari selama empat hari gencatan senjata.

Sebanyak 20 sandera Israel lainnya bisa dibebaskan jika gencatan senjata diperpanjang selama dua hari, kata lembaga penyiaran itu. Israel memperkirakan 30 sandera lainnya dibebaskan dari tawanan Hamas.

“Tentara Israel akan terus mengendalikan bagian utara Jalur Gaza,” kata saluran tersebut. “Bahan bakar hanya akan diizinkan masuk Gaza selama periode gencatan senjata,” lapor Channel 13.

Channel 12 juga melaporkan bahwa 10 sandera Israel akan dibebaskan pada tahap pertama, yang akan diikuti dengan pembebasan kelompok tahanan Palestina yang pertama.

“Ini adalah kesepakatan terbaik yang bisa Anda dapatkan saat ini,” demikian laporan saluran televisi tersebut, mengutip seorang pejabat keamanan Israel yang tidak disebutkan namanya.

Semua sandera yang akan dibebaskan oleh Hamas adalah yang berkewarganegaraan Israel, kata sumber politik Israel kepada lembaga penyiaran publik KAN.

“Jika Hamas melepaskan warga negara asing, itu di luar kesepakatan,” kata sumber itu. “Selama periode gencatan senjata, serangan udara akan dihentikan selama enam jam sehari,” tutup sumber tersebut.

Sayap Beku

Israel Tetap Gempur Gaza Meski Sudah 10.000 Korban Tewas******

GAZA–Israel menolak tekanan internasional yang meningkat untuk melakukan gencatan senjata dan menuntut sandera yang disandera oleh militan Hamas selama serangan mereka dari Gaza ke Israel selatan pada 7 Oktober harus dibebaskan terlebih dahulu.

Di sisi lain, Hamas mengatakan tidak akan membebaskan para sandera saat Gaza sedang digempur Israel.

Promosi Nikmati Pengunungan & Kopi Robusta Sanggabuana, Wujud Pemberdayaan Desa BRILiaN

Sebelumnya, Para pemimpin organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan “cukup sudah” dan menyerukan gencatan senjata kemanusiaan pada Senin (6/11/2023), sedangkan otoritas kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel telah melebihi 10.000 orang.

Menurut laporan wartawan Reutersdi Gaza yang dikutip Antara, Selasa (7/11/2023), bombardemen Israel melalui udara, darat dan laut pada malam hari adalah salah satu serangan paling intens yang dipicu oleh serangan 7 Oktober di mana Hamas menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan setidaknya 10.022 warga Palestina telah terbunuh, termasuk 4.104 anak-anak.

Organisasi-organisasi internasional mengatakan rumah sakit tidak dapat menangani korban luka dan makanan serta air bersih hampir habis dan pengiriman bantuan tidak mencukupi.

“Seluruh penduduk terkepung dan diserang, tidak diberi akses terhadap kebutuhan penting untuk bertahan hidup, rumah, tempat penampungan, rumah sakit dan tempat ibadah mereka dibom. Ini tidak dapat diterima,” kata para pemimpin PBB dalam pernyataan bersama.

“Kita memerlukan gencatan senjata kemanusiaan segera. Sudah 30 hari berlalu. Cukup sudah. Ini harus dihentikan sekarang,” lanjut pernyataan para pemimpin PBB tersebut.

Ke-18 badan PBB yang menandatangani perjanjian tersebut termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UNHRC) Volker Turk, kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dan kepala bantuan PBB Martin Griffiths.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken sedang melakukan tur ke wilayah tersebut untuk mencoba mengurangi risiko eskalasi konflik, menyalurkan lebih banyak bantuan ke Gaza, dan menyusun rencana untuk masa depan yang berkelanjutan bagi Israel dan Palestina.

Militer Israel mengatakan pasukannya telah merebut kompleks militan dan siap menyerang pejuang Hamas yang bersembunyi di terowongan bawah tanah dan bunker di Jalur Gaza utara, setelah mengisolasi daerah tersebut dengan pasukan dan tank.

Sayap bersenjata Hamas, brigade Al-Qassam, mengatakan pihaknya telah merusak 27 kendaraan militer Israel dalam 48 jam dan menimbulkan kerugian besar dalam pertempuran langsung dengan pasukan Israel.

Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan puluhan orang tewas akibat serangan udara Israel di utara dan selatan, dengan delapan orang tewas dalam serangan udara yang menghantam rumah sakit kanker Rantissi di Kota Gaza.

Militer Israel hanya mengatakan pihaknya sedang menyelidiki laporan tersebut. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan pihaknya telah mengawal konvoi empat ambulans pasien dari Kota Gaza ke perbatasan Rafah dengan Mesir, menyatakan rasa lega.

Evakuasi telah ditangguhkan sejak gempuran Israel terhadap ambulans pada Jumat.

Dinilai sindrom kiamat

Aiman: Tudingan Netralitas Aparat Juga Disuarakan Media, Saya Malah Dipidana******

JAKARTA — Juru bicara Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono menjelaskan kalau dirinya sebenarnya mengingatkan soal netralitas pada proses Pemilu 2024 namun justru dipidana.

“Saya mau sampaikan dua hal di sini, Pertama di tengah isu netralitas yang paling diperbincangkan selama proses pemilu kali ini, justru malah saya yang menyampaikan dan mengingatkan itu malah diproses pidana. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan, tidak hanya bagi saya tapi juga publik, ” kata Aiman saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (26/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

Kemudian yang kedua apa yang disampaikan pada 11 November 2023 di Media Center TPN juga disampaikan oleh sejumlah media massa nasional yang kredibel bahkan lebih detail.

“Misal ini adalah Media Indonesia pada 10 November 2023, 11 November 2023, 12 November 2023 persis, kemudian apa yang disampaikan persis terhadap apa yang juga saya sampaikan, dan juga di siniar (podcast) ‘bocor alus’ Tempo tanggal 2 Desember 2023 itu bahkan secara detil juga disebutkan pangkat dan lain sebagainya, ” katanya.

“Apakah media massa tersebut juga menyebarkan berita bohong seperti yang dituduhkan kepada saya? Tentu jawabannya kan tidak, ” sambungnya.

Walaupun begitu Aiman menegaskan sebagai warga negara yang baik tetap akan terus mengikuti proses hukum ini dan dia yakin para penyidik dan para pejabat di Polda Metro Jaya akan profesional menghadapi peristiwa ini.

Diketahui Aiman Witjaksono tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 11.25 WIB dengan didampingi oleh para kuasa hukum tim Ganjar-Mahfud MD dan sejumlah relawan.

Sebelumnya Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat panggilan kedua terhadap saksi Aiman Witjaksono terkait dengan berita bohong atau hoaks.

“Pemanggilan melalui tim penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (24/1).

Aiman dilaporkan atas pelanggaran pasal 14 ayat (1) dan atau pasal 14 ayat (2) dan atau pasal 15 Undang Undang No 1 tahun 1946 tentang penyiaran atau pemberitahuan berita bohong.

Ade Safri menjelaskan Aiman akan diperiksa atau dimintai keterangan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 pukul 09.00 WIB di ruang riksa Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Anies Minta Pakar Hukum Kaji Pernyataan Presiden Soal Netralitas******

SOLO —Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, meminta para ahli hukum tata negara (HTN/TN) memverifikasi dan mengkaji pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan kepala negara boleh berkampanye serta memihak pada pemilihan umum (pemilu).

“Saya minta ahli hukum tata negara untuk memverifikasi apakah itu (pernyataan) sesuai dengan ketentuan hukum yang ada,” katanya di Padang, Kamis (25/1/2024) sebagaimana dilansir Antara.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan hal tersebut saat melakukan kampanye akbar di kawasan GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatra Barat.

Menurut Anies, ketika seseorang disumpah untuk mengemban suatu jabatan, maka pada saat itu juga harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu ketika presiden, menteri, gubernur dan wali kota atau bupati menjabat, maka harus bertindak sesuai ketentuan hukum pula.

“Jadi, ketika kemarin bapak presiden menyampaikan, saya minta pakar hukum tata negara untuk memverifikasinya,” kata dia.

Rektor kedua di Universitas Paramadina tersebut berpandangan kajian atau verifikasi diperlukan untuk menghindari persepsi setuju atau tidak mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo.

“Ini bukan persoalan benar atau salah. Tapi ini sesuai aturan hukum atau tidak,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Tahta Dewa Darah Asli

Moeldoko Bela Jokowi, Presiden Boleh Kampanye sesuai Undang******

MALANG — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa  presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Seusai melaksanakan salat Jumat (26/1/2024), di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat, Moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak-hak politik juga melekat padanya.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu,” kata Moeldoko, dilansir Antara.

Moeldoko menjelaskan, bahwa hak politik seperti turut serta dalam melaksanakan kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja,  tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.

Sebagai informasi, terkait dengan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada bagian kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Pejabat Negara Lainnya.

Aturan terkait diperbolehkan  presiden mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye, selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.

Pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

“Sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. Secara undang-undang seperti itu,” katanya.

Ia menambahkan, terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

“Indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. Jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. Jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. Rasanya tidak cocok, tidak begitu,” katanya..

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1/2024), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

penjelajah bintang

Menlu Retno Walkout saat Israel Bicara di Debat Terbuka PBB******

NEW YORK —Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, melakukan walk outatau keluar dari ruangan ketika Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gilad Erdan, berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB terkait Palestina.

“Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar ruangan saat watap (wakil tetap) Israel menyampaikan pernyataannya,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, melalui pesan singkat pada Kamis (25/1/2024).

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Walk outdilakukan Menlu Retno karena Dubes Israel juga tidak berada di ruangan saat delegasi Indonesia dan sejumlah negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyampaikan pernyataan dalam pertemuan itu.

“Sebaliknya, delegasi Indonesia dan sejumlah negara OKI juga tidak berada di ruangan saat watap Israel menyampaikan pernyataan,” tutur Iqbal.

Sidang Dewan Keamanan soal Palestina-Israel tersebut berlangsung di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (23/1/2024) waktu setempat.

Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan penentangan keras Indonesia terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menolak pembentukan negara Palestina, setelah perang berakhir

“Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia,” kata Retno, menegaskan.

Guna menghindarkan kemungkinan perang besar-besaran di Timur Tengah, Menlu Retno kembali menyerukan gencatan senjata permanen yang akan memberikan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza.

Menlu juga mendesak pihak-pihak terkait agar memulai upaya rekonstruksi pascakonflik dan meneruskan proses solusi dua negara.

Retno juga menegaskan bahwa Palestina harus segera diberi status keanggotaan penuh di PBB.

“Hal ini penting untuk memulai upaya yang adil dan seimbang dalam solusi dua negara, dan menghentikan agresi brutal Israel,” ujar dia sebagaimana dilansir Antara.

Selain itu, Retno mendesak dunia agar menghentikan aliran senjata ke Israel yang dapat digunakan untuk membunuhi warga sipil yang tidak bersalah.

“Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,” tutur Retno, menegaskan.