daftar slot yang gacor

Kelahiran Kembali Shang Jiaren

Rugi Miliaran Jadi Alasan Bos The Good Dept PHK Karyawan******

CEO The Goods Dept Ruby Sjabana mengaku besarnya nilai kerugian menjadi alasan soal pemutusan hubungan karyawan (PHK) lebih dari 30 orang pekerjanya. 

"Tahun lalu juga kejadian, nilainya juga miliaran tapi tahun lalu kita nggak kasih sanksi, kita nggak menuntut apa-apa, kita putihkan, kita maafkan," kata Ruby dikutip dari Detik, Kamis (10/11).

Dalam sebuah unggahan viral di Twitter @DiahLarasatiP, dijelaskan kronologi brand lokal ternama itu diduga memaksa lebih dari 30 orang karyawannya mengundurkan diri atau akan dikenakan ganti rugi hingga Rp30 juta rupiah per orang.

Ia menceritakan akar masalahnya adalah proses stock opname (SO) yang dilakukan pada 19 hingga 20 Oktober 2022 menunjukkan terdapat banyak minus. Dalam salah satu toko bahkan dilaporkan lebih dari 1.000 produk minus dibandingkan dengan data di sistem.

Ruby lantas menjelaskan duduk perkara kasus viral tersebut dari sisi The Goods Dept. Menurutnya, perusahaan menemukan kerugian yang berulang sehingga harus bertindak tegas.

"Saat kami melakukan audit internal, kami menemukan kerugian yang berulang yang besar sekali di mana sebenarnya ini tahun sebelumnya juga sudah pernah terjadi, sekarang terjadi lagi. Tahun lalu kita telah memutihkan artinya kita tidak menuntut tanggung jawab dari karyawan, kami tanggung sendiri semuanya, tapi kebocoran ini terjadi lagi di tahun ini," jelasnya.

Ia mengaku sangat kecewa dan akhirnya meminta pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan agar mitra The Goods Dept bisa lebih leluasa menitipkan barang di perusahaan tersebut.

"Setelah kejadian ini banyak para mitra bertanya pada kita sebenarnya aman nggak dan kita menanggung kerugian itu. Jadi harus ada sesuatu peraturan yang ditegakkan. Di ritel memang semua yang bekerja di toko harus mempertanggungjawabkan apapun kekurangan barang, seperti di mini market juga begitu," papar Ruby.

Soal lokasi toko yang terdampak, Ruby tidak menjelaskannya secara spesifik. Ia hanya menyebut bahwa dari 5 toko ada jadwal stock opname mulai 12 September.

"Tapi kan nggak bisa keseluruhan toko bareng, itu dilakukan berurutan. Setiap toko itu jumlahnya lumayan besar, (kalau ditotalkan jumlahnya 1.000 barang). Kalau ditotal nilai kerugian miliaran," jelasnya.

Untuk penyelesaian masalah, Ruby mengatakan bahwa perusahaan memberi pilihan kepada karyawan terkait apakah ingin tetap bertanggung jawab sesuai aturan atau tidak. Jika bersedia, mereka masih dipersilakan tetap bekerja.

"Tapi rata-rata mereka menyatakan cukup berat, bisa nggak dicicil. (Dari perusahaan tidak bisa karena) tahun lalu kita sudah hapuskan, jadi kali ini harap diselesaikan," ujarnya.

Kendati, Ruby tak menampik pada akhirnya The Goods Dept menawarkan opsi resign kepada para karyawan terkait yang tidak bisa menuntaskan ganti rugi.

"Akhirnya kita tawarkan kalau mau dihapuskan, mau nggak resign karena hubungan industrial ini sudah cacat nih dan mereka mengatakan ya sudah kami nggak sanggup untuk mengganti. Untuk itu nanti dibuat surat resign, surat kesepakatan bersama yang menyatakan nanti gajinya dibayarkan tapi diperhitungkan dengan angka pertanggungjawaban," jelasnya.

"Titik poinnya adalah kita sudah kehilangan kepercayaan, jadi kalau sudah kehilangan kepercayaan sudah susah karena ini bukan yang pertama," sambung Ruby.

[Gambas:Video CNN]

Naga Terkutuk

Meta, Induk Facebook PHK Lebih dari 11 Ribu Karyawan******

Perusahaan indukFacebook, Meta Platforms Inc, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 11 ribu karyawan atau 13 persen dari total karyawannya.

Per akhir September, perusahaan mempekerjakan 87.314 karyawan. PHK massal itu merupakan yang pertama kali dilakukan sejak 18 tahun berdiri.

Keputusan itu diambil di tengah lonjakan biaya dan pelemahan pasar iklan. Langkah itu juga serupa dengan yang diambil sejumlah perusahaan teknologi raksasa lainnya, termasuk Twitter dan Microsot.

Zuckerberg mengaku salah dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut.

Perusahaan akan membayar 16 minggu gaji pokok ditambah dua minggu tambahan untuk setiap tahun layanan, serta semua sisa waktu istirahat, sebagai bagian dari paket pesangon karyawan yang kena PHK.

Karyawan yang terkena dampak juga akan menerima saham mereka yang ditetapkan pada 15 November dan cakupan perawatan kesehatan selama enam bulan.

Selain PHK ribuan karyawan, perusahaan juga akan memotong pengeluaran diskresioner dan memperpanjang pembekuan perekrutan hingga kuartal pertama. Tapi perusahaan tidak mengungkapkan penghematan biaya yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

Zuckerberg termasuk di antara beberapa eksekutif top AS yang tahun ini membunyikan alarm tentang resesi yang akan datang.

Taruhan mahal pada metaverse membuat perusahaan memperkirakan pengeluaran US0 miliar untuk 2023. Padahal, Zuckerberg memperkirakan hasil investasi baru bisa dipetik dalam satu dekade. Hal itu membuat investor skeptis dan kehilangan kesabaran terhadap investasi dunia virtual itu.

Perusahaan juga bergulat dengan persaingan ketat dari TikTok dan perubahan privasi dari Apple Inc.

Sepanjang tahun ini, saham Meta yang diperdagangkan di bursa AS anjlok lebih dari dua per tiganya.

[Gambas:Video CNN]

Teknologi sejati tak tertandingi

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

Penguasa Perang Surga

Biaya Proyek Kereta Cepat Makin Bengkak, Tembus Rp112,5 T******

Biaya proyekKereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) ditaksir kian membengkak dari US,071 miliar menjadi US,5 miliar atau sekitar Rp112,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Menurutnya, pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

"Dari Rp21,7 triliun ini, maka harapannya 25 persen dipenuhi oleh ekuitas, 60 persen dipenuhi dari porsi Indonesia dan China 40 persen," jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka KCJB kembali membutuhkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 3,2 triliun untuk bisa memenuhi pembengkakan biaya tersebut. Tambahan ini diharapkan bisa cair paling lambat akhir tahun ini agar penyelesaian proyek bisa sesuai dengan target.

"Artinya kalau PMN diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan ada penambahan cost overrun lagi dan proyek bisa selesai pertengahan 2023," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Kerakusan

IHSG Ambruk ke 7.050, 276 Saham Terkoreksi******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.050 pada Selasa (8/11). Indeks saham melemah 52,27 poin atau minus 0,74 persen dari perdagangan sebelumnya.

Pada penutupan kali ini, 235 saham menguat, 276 terkoreksi, dan 197 lainnya stagnan. Terpantau, enam dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 1,29 persen.

Sementara, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB terpantau menguat 0,21 persen ke level Rp15.662 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang menguat 1,25 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,32 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 1,15 persen.

Bursa saham Eropa terpantau berimbang. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,48 persen, indeks CAC 40 di Prancis stagnan, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,55 persen.

Bursa Amerika kompak menghijau. Indeks S&P 500 naik 0,96 persen, indeks NYSE menguat 0,72 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,85 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan Yongle

Aset Tanah China Evergrande dan Rumah CEO Hui Ka Yan Disita******

Kasus gagal bayarsurat utang China Evergrande Group berbuntut nahas. Sebidang tanah untuk pengembangan perumahan di distrik Yuen Long, Hong Kong, milik perusahaan kena sita.

Aset tanah itu bernilai US6,94 juta setara Rp9,98 triliun (asumsi kurs Rp15.681 per dolar AS).

China Evergrande diketahui gagal bayar surat utang yang sudah jatuh tempo sejak awal tahun ini. Perusahaan properti raksasa di China tersebut bahkan tak mampu membayar bunga utang kepada investor mereka.

Apesnya, penjualan tanah di Hong Kong itu pun akan mengakibatkan kerugian tambahan hingga US0 juta.

Padahal, China Evergrande membeli sebidang tanah itu seharga US0 juta pada 2019 dari pengembang lokal Henderson Land. Perusahaan sempat menghabiskan sekitar US2 juta dengan mengubahnya menjadi tanah yang bisa dibangun.

Namun, total kewajiban perusahaan yang mencapai lebih dari US0 miliar, tetap membuat penjualan atau penyitaan aset mereka oleh kreditur, di China maupun di Hong Kong, belum tertutupi juga.

Aset utama Evergrande lainnya di Hong Kong, kantor pusat lokalnya, diambil alih oleh perusahaan milik negara China China Citic Bank Corp pada September dan telah dilakukan penjualan tender bulan lalu.

Bahkan, rumah besar milik CEO China Evergrande Group Hui Ka Yan di kawasan perumahan bergengsi Hong Kong The Peak juga disita oleh pemberi pinjaman China Construction Bank (CCB) pada 1 November.

[Gambas:Video CNN]