cara mudah dapat uang

Tidak beruntung di laut

Tak Cuma Ritel, Pedagang Pasar Tradisional Menjerit Sulit Dapat Beras******

Pedagang pasar tradisional juga menjerit kesulitan mendapat pasokan beras, tak beda jauh seperti toko ritel yang tengah dilanda kelangkaan stok.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan menyebut dua kondisi miris yang terjadi di pasar tradisional.

Pertama, para pedagang mengeluh sulit mendapatkan beras medium dengan harga Rp10.900 per kg.

Bahkan, Reynaldi menyebut harga yang melonjak tinggi itu memecahkan rekor di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan data IKAPPI, itu adalah harga beras tertinggi di era Jokowi.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah serius memperhatikan kondisi beras di pasar tradisional.

"Maka ini yang harus dilakukan pemerintah, hati-hati jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah, tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar," tandasnya.

Beras belakangan sulit ditemui di toko ritel modern. Kelangkaan terjadi di sejumlah minimarket, seperti Alfamart hingga Indomaret.

Bahkan, minimarket di kawasan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat sama sekali tak lagi menjual beras dengan kemasan 5 kg. Pasokan beras di kawasan tersebut diklaim habis sudah hampir sebulan lamanya.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkap ada misteri di balik kelangkaan beras di toko ritel modern. Ia mengklaim Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern lebih banyak 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pak) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu keheranan saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2) kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Hancurkan Tuhan

Penjualan Rokok dan Kopi Meroket di Tahun Pemilu 2024******

Penjualan rokokdan kopi meningkat di tahun politik 2024. Hal ini diakui oleh pengusaha yang bergerak di bidang tersebut.

Mengutip CNA, Senin (12/2), salah satu pengusaha rokok lokal di Jawa Timur, Rosalina mengatakan produksi rokoknya di pabrik PT Mustika Tembakau Indonesia meningat hingga 10 persen sejak kampanye dimulai pada November 2023.

Rokok yang diproduksi bermerek Mustika Oranye dan Mustika Gold.

Menurut Rosalina, bila tidak musim pemilu, pabriknya biasanya memproduksi sekitar 400 dus rokok per minggunya. Namun, kini naik menjadi sekitar 500 dus.

"Satu kotak berisi 500 bungkus rokok," jelasnya.

Pemerintah memang beberapa kali menekankan bahwa setiap pesta demokrasi dilakukan, terutama pemilu serentak, maka perekonomian akan terdampak positif.

Ekonom Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan hal ini lantaran permintaan meningkat tajam, terutama sektor makanan minuman hingga transportasi.

"Sektor-sektor yang terkena dampak positif antara lain makanan dan minuman, telekomunikasi, transportasi, dan manufaktur dalam negeri," kata Dian.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengatakan permintaan rokok biasanya meningkat selama pemilu karena banyak pertemuan yang berlangsung.

"Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia berkumpul karena para kandidat ingin mempromosikan agendanya dan beberapa barang yang biasanya disajikan dalam pertemuan tersebut adalah rokok," jelasnya.

Dwi menyebutkan selain rokok, yang mengalami kenaikan permintaan di masa pemilu adalah kopi. "Karena rokok dikonsumsi bersamaan dengan kopi. Jika Anda merokok tetapi tidak minum kopi, rasanya kurang enak," pungkasnya.

Kenaikan konsumsi rokok juga meningkat pada pemilu terakhir pada 2019 lalu. Berdasarkan data Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu, selama musim kampanye, yang dimulai dari September 2018 hingga April 2019, produksi rokok rata-rata mencapai 29,6 miliar batang setiap bulannya.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 24,36 miliar batang per bulan.

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada tahun pemilu 2019, konsumsi kopi mencapai 335.540 ton dibandingkan tahun 2018 sebanyak 314.365 ton.

[Gambas:Video CNN]

Meng Po punya janji

Mengintip Biaya Pindah Ibu Kota di 6 Negara, Mana yang Termahal?******

Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.

Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.

Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.

Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:

1. Indonesia

Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.

Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.

"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.

2. Malaysia

Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.

Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.

Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.

Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.

3. Brasil

Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.

Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.

Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.

Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.

"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).

Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korea Selatan hingga Mesir

Rel Bisnis

Otorita Sebut Banyak Investor Asing Tanya Nasib IKN Usai Pemilu 2024******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengklaim banyak investor khususnya asing yang bertanya terkait kelanjutan pembangunan IKN setelah Pemilu 2024.

Bambang menegaskan hingga saat ini pembangunan Nusantara tetap dilanjutkan karena sudah memilikilegal standingmelalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022.

"Habis 2024 bagaimana ya? ini sebelum Pilpres waduh yang tanya banyak banget apalagi investor luar negeri bertanya selalu begini, 2024 bagaimana?," kata Bambang dalam seminar Masa Depan Pasca IKN yang disiarkan melalui kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (17/2).

"Mau ubah Undang-Undang bisa, tapi harus lewat parlemen, ke DPR. Silakan, enggak gampang. Sudah ada legal standing," kata dia.

Bambang melanjutkan saat ini progres pembangunan IKN baru masuk tahap pertama yaitu pada periode 2022-2024. Pada tahap ini, dilakukan pemindahan tahap awal untuk fungsi pemerintahan dengan target jumlah penduduk sekitar 260 ribu jiwa.

Kemudian pada 2024-2029 dilanjutkan pembangunan area inti IKN, termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman, dan pengembangan kawasan riset dan talenta.

Lalu pada 2030-2034 masuk ke pembangunan progresif, termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri, dan penguatan kota cerdas.

Selanjutnya, pada 2035-2039 direncanakan pembangunan IKN memasuki seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Target terakhir, pada 2040-2045 mampu mengokohkan reputasi sebagai 'Kota Dunia untuk Semua'.

Lebih lanjut, Bambang juga menyebut jumlah penduduk di IKN tahun 2045 diproyeksi mencapai 1.911.000 penduduk saja.

Bambang menyebut dengan jumlah penduduk yang ideal, maka diharapkan sebuah kota dapat menjadi tempat tinggal yang membuat masyarakatnya bahagia dan sejahtera.

Di sisi lain, Jakarta yang saat ini memiliki populasi 10 juta jiwa dan aglomerasinya mencapai 28 juta jiwa, maka Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan finansial Indonesia.

"IKN akan jadiliveable, kota yang layak huni. Dan loveable city, kota yang dicintai. Untuk jadi loveable citykita sampai belajar ke Finlandia," ujar Bambang.

[Gambas:Video CNN]

legenda kosong

Harga Sewa Mal di Jabodetabek******

Konsultan properti Colliers Indonesia memperkirakan harga sewa mal naik tahun ini. Pasalnya, pengelola lelah 'berdarah-darah' setelah pandemi covid-19.

Colliers menyoroti rencana kenaikan harga sewa mal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Surabaya, Jawa Timur.

Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto mengatakan rata-rata tarif dasar sewa tenant atau gerai di mal Jakarta pada kuartal IV 2023 sebesar Rp563 ribu. Sedangkan di kawasan Bodetabek disewakan senilai Rp388 ribu pada rentang waktu yang sama.

"Ada beberapa mal yang kemungkinan dia akan terus menyesuaikan tarif sewa. Kami perkirakan di tahun ini tarif sewa akan naik, walaupun naiknya tidak terlalu banyak," sambung Ferry.

Hal serupa juga terjadi di Surabaya. Ferry mengatakan rata-rata tarif dasar lahan mal di kota ini sekarang menyentuh Rp445 ribu per meter persegi.

Berdasarkan data Colliers, sudah ada beberapa mal di Surabaya yang ancang-ancang menaikkan tarif sewa. Salah satu alasan menaikkan tarif adalah tingkat hunian dan traffic mal.

"Secara umum, pengelola mal ini merasa bahwa mereka sudah cukup berkorban selama pandemi, dalam arti lebih fleksibel untuk tempo sewa, negotiabledalam menurunkan tarif sewa. Selama 2 tahun-3 tahun pandemi itu mereka merasa sudah banyak yang dikompromikan," jelas Ferry.

Meski begitu, Ferry menyarankan para pemilik mal tetap fokus memikirkan cara agar pusat perbelanjaan modern itu tetap hidup di masa sekarang ini.

Jika trafficsudah bagus, baru akan lebih masuk akal mereka menawarkan tarif tenant baru.

Sampai kuartal IV 2023, tingkat hunian atau keterisian mal di Jakarta menyentuh 74,4 persen, Bodetabek 69,5 persen, dan Surabaya 73,1 persen.

Colliers mencatat beberapa penyewa yang cukup ekspansif di mal-mal Jabodetabek meliputi sektor pakaian olahraga, multi brand, aksesoris, kue, dan mainan anak. Tak jauh beda, sektorfood and beverage(FnB) juga menguasai sejumlah gerai di mal Surabaya.

[Gambas:Video CNN]

Master Kustomisasi Mecha

Pengusaha Ritel dan Mal Merasa Dihambat Pemerintah dalam Berbisnis******

Pengusahariteldan malmerasa dihambat pemerintah dalam berbisnis. Pasalnya, pengurusan izin impor legal sangat sulit.

"Contoh di Hippindo ini adalah modern trade, bukan general trade. Sudah rapi, bayar pajak, tokonya jelas, karyawannya juga sudah kami didik dengan baik dan benar. Namun, pada saat pengurusan perizinan, baik untuk impor legal, itu sangat sulit mendapatkan produk-produk impor, terutama teman-teman di sektor brand luar negeri," jelas Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Teman-teman di Hippindo juga ada yang mempunyai pabrik, jadi angka pengenal impor produsen (API-P) nya juga agak kesulitan untuk mendapatkan barang. Mintanya 100, dikasihnya 10, sehingga toko-toko kami kosong dan tidak bisa buka toko baru," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja merasa dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel pada 2024.

Alphonsus mengkritisi langkah pemerintah membatasi produk impor yang menurutnya kurang tepat. Ia menilai negara seharusnya memberikan insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang.

"Kami khawatir dampak pembatasan impor akan mengena langsung ke merek-merek global yang punya toko di Indonesia yang sudah jelas perusahaannya, proses impor jelas, bayar pajak jelas semua, justru ini akan terhambat dan tidak berkembang," khawatirnya.

Menurut Alphonsus, ritel khususnya fesyen sangat identik dengan gaya hidup. Saat ini, dunia sudah semakin terbuka sehingga impor tidak bisa dibendung.

"Ritel, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," ujarnya.

Selain itu, APPBI mengeluhkan perbedaan perlakuan antara pusat perbelanjaan yang punya toko fisik dengan online shop. Meski begitu, Alphonsus menegaskan pihaknya tidak ciut.

Alphonsus menyebut pemerintah harus lebih fokus memberangus barang-barang ilegal yang menjamur di toko-toko online.

"Onlinesama offlinesampai dengan sekarang perlakuannya juga masih belum sama, seimbang, dan adil. Pemerintah, barang-barang online itu banyak barang ilegal yang bebas dari pajak, perizinan, dan sebagainya," tutur Alphonsus.

"Tetapi sebetulnya kekhawatiran itu bisa diatasi. Kami offlinetidak takut dengan onlinesebetulnya, sepanjang di medan perang yang sama. Tetapi kalau medan perangnya beda, itu jadi masalah," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan dari Hippindo dan pengusaha lainnya itu. Ia akan mempelajari pengembangan sektor di negara lain untuk menjadi benchmark kebijakan di tanah air.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," jelas Airlangga dalam sambutannya.

Airlangga memahami sektor ritel offlinemendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Artinya, ritel offline harus punya daya saing dibandingkan online dengan melihat kebutuhan dari konsumen.

"Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," ujar Airlangga.

[Gambas:Video CNN]