alexis4d

Indah seperti batu

angka jitu mimpi gigi copot

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

erek71

Majelis hakim tolak keberatan Karen Agustiawan******

Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas(LNG) di Pertamina pada tahun 2011—2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Hakim Ketua Maryono menyebutkan berbagai keberatan Karen maupun tim hukum tidak berdasarkan hukum sehingga terdakwa mendapat kesempatan untuk memberikan pembuktian sesuai dengan Pasal 165 KUHAP. "Menyatakan nota keberatan dari terdakwa Karen Agustiawan dan dari tim hukum terdakwa tidak diterima," ujar Maryono saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Untuk itu, Maryono memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tipikor Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama Karen Agustiawan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Selain itu, lanjut dia, biaya perkara Karen Agustiawan dinyatakan ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Adapun sidang dilanjutkan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi. Majelis hakim terdiri atas Maryono sebagai ketua serta Sigit Herman Binaji dan Asmudi sebagai anggota pun menjelaskan beberapa tanggapan hakim terhadap nota keberatan Karen. Tanggapan tersebut, antara lain, atas keberatan Karen mengenai penetapan terdakwa sebagai tersangka dan penahanan dalam penyidikan bukan oleh penyidik, melainkan oleh pejabat, yakni Ketua KPK 2019—2023 Firli Bahuri, majelis hakim menyatakan sependapat dengan penuntut hukum.

Baca juga: JPU KPK minta hakim tolak eksepsi Karen Agustiawan
Baca juga: Karen Agustiawan sebut dakwaan KPK dalam kasus LNG tidak jelas Sebelumnya, penuntut hukum mengemukakan bahwa secara ex officio, Firli Bahuri selaku Ketua KPK juga merupakan penyidik.

Untuk itu, dalam melaksanakan tugas penyidikan, Firli berwenang untuk menandatangani surat perintah penahanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan keberatan Karen mengenai surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, majelis hakim menilai surat dakwaan penuntut umum KPK telah dibuat secara cermat dan lengkap. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009—2014 Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011—2014. Dakwaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023. Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko. Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1 dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas and Power Pertamina 2013—2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012—2014.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Q menghancurkan langit

panen123

Kemarin, peluang Satpol PP jadi ASN******

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (3/2), mulai dari Mendagri Tito Karnavian menyebut 75.000 ppersonel Satpol PP berpeluang menjadi ASN dan PPPK hingga tanggapan DPR RI soal putusan Mahkamah Konstitusi perihal ambang batas parlemen.

Berikut rangkuman berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menyebut lebih dari 75.000 personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara (ASN) berpeluang menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kerja sama dengan Kemenpan RB bahwa terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak PPPK," kata Mendagri Tito Karnavian di Padang, Minggu.

Selengkapnya di sini.

2. Panglima dan Kasad terima brevet kehormatan Hiu Kencana TNI AL

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima brevet Hiu Kencana dari Korps Kapal Selam TNI Angkatan Laut.

Dengan demikian, Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi menjadi Warga Kehormatan Korps Hiu Kencana, yaitu sebutan untuk satuan khusus TNI AL yang mengoperasikan kapal selam.

Selengkapnya di sini.

3. Tito ingatkan Satpol PP jaga integritas dan kepercayaan publik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk menjaga integritas serta kepercayaan publik.

"Ini dibutuhkan untuk menjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik," kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Padang, Minggu.

Selengkapnya di sini.

4. Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadi catatan penting bagi pihaknya.

"Komisi II secara khusus belum membahas topik ini, tetapi pada waktunya pasti akan menjadi catatan penting. Jika revisi Undang-Undang Pemilu tidak bisa dilakukan pada periode DPR sekarang, minimal sudah ada bahan-bahan besar untuk pembahasan pada DPR periode berikutnya," kata Yanuar saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini.

5. Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyebut masih mengkaji angka batas parlemen yang tepat untuk diterapkan pada Pemilu 2029.

"PKB masih terus mengkaji soal ini karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan," kata legislator PKB Yanuar Prihatin saat dihubungi dari Jakarta, Minggu.

Yanuar menjelaskan saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan aspek derajat proporsionalitas maupun aspek pembatasan multipartai agar tidak mengarah pada multipartai ekstrem.

Selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Satu-satunya Dewa Dharma

slot 5000 via dana

Pakar bilang ramuan daun pepaya bisa jadi terapi kombinasi pasien DBD******

kalau enggak mau rasakan pahit, bisa minum ekstrak dalam kapsul

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) Dr (Cand.) dr Inggrid Tania, MSi. mengatakan ramuan daun pepaya segar bisa sebagai terapi kombinasi pasien DBD untuk mempercepat kenaikan trombosit.

"Bisa diracik sendiri atau kalau enggak mau rasakan pahit, bisa minum ekstrak dalam kapsul yang bisa dibeli di apotek atau toko herbal," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Manusia normal memiliki keping darah merah (trombosit) sekitar 150.000-400.000 per mikroliter. Namun, virus demam berdarah dengue (DBD) bisa menurunkan jumlah trombosit hingga kurang dari 150.000 mikroliter.

Kondisi demikian membuat pasien mudah mengalami memar dan mengalami perdarahan yang sulit berhenti.

Tania menuturkan sejumlah data penelitian baik itu in vitro atau prosedur eksperimen yang dilakukan di laboratorium, praklinis maupun uji klinis yang menunjukkan manfaat daun pepaya dalam meningkatkan kadar trombosit secara signifikan pada pasien DBD.

Untuk membuat ramuan ini, seseorang membutuhkan sebanyak 50 gram daun pepaya dan sebisa mungkin daun pepaya muda. Selanjutnya iris kasar daun tumbuk dengan air matang sebanyak 50 mililiter.

"Idealnya ditumbuk karena tidak merusak serat, kandungan nutrisi dan senyawa aktif di dalamnya," kata Tania.

Setelahnya, saring dan peras daun. Untuk mengurangi rasa pahit, maka bisa menambahkan sebanyak 1,5 hingga 2 sendok teh madu ke dalam hasil perasan daun.

Tania mengatakan pasien bisa meminum sebanyak sebanyak 30 ml ramuan daun pepaya sesudah makan, tiga kali sehari, hingga kondisinya pulih 100 persen.

Daun pepaya selain bermanfaat untuk meningkatkan trombosit juga memperbaiki pencernaan dan nafsu makan seseorang khususnya pasien DBD sehingga lebih cepat pulih dari sakit karena mengandung enzim papain seperti halnya buah pepaya.

Daun ini pun mengandung sejumlah senyawa aktif seperti polifenolterutama flavanoiddan asam fenolikyang bersifat antioksidan sekaligus membantu meningkatkan imunitas tubuh.

Kasus DBD khususnya di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan hingga 19 Februari 2024 mencatat sebanyak 627 kasus DBD dengan rasio indeks DKI Jakarta sebanyak 5,57 per 100.000 penduduk.

Ani merinci data sebaran kasus DBD di wilayah DKI Jakarta, yakni Jakarta Pusat sebanyak 34 kasus, Jakarta Utara sebanyak 74 kasus, Jakarta Barat sebanyak 208 kasus, Jakarta Selatan sebanyak 145 kasus, Jakarta Timur sebanyak 161 kasus, dan Kepulauan Seribu sebanyak 5 kasus.

Menurut dia, kelembapan yang tinggi dan meningkatnya curah hujan, berpotensi pada peningkatan vektor penular DBD, yaitu nyamuk aedes aegypti sehingga diperlukan upaya pengendalian penyebab DBD secara masif dengan melibatkan peran serta seluruh aspek masyarakat pada tujuh tatanan, yakni permukiman, perkantoran, institusi pendidikan, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas olahraga.

Ani mengatakan telah menginstruksikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Jakarta untuk dapat melakukan deteksi dini dan tata laksana kasus DBD sesuai standar, serta menyiapkan ketersediaan ruang rawat dan logistik untuk perawatan pasien.

“Seluruh fasilitas kesehatan di Jakarta siap melayani masyarakat jika tertular DBD,” kata dia.
Baca juga: Dokter minta warga bersihkan rumah antisipasi puncak DBD pada April
Baca juga: Ada tiga tahap penanggulangan kesehatan akibat banjir di DKI Jakarta
Baca juga: Legislator minta DKI tingkatkan fasilitas layanan guna tekan angka DBD

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

auto jp slot

Anggota DPR dorong pengangkatan pustakawan jadi ASN dimaksimalkan******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim agar memaksimalkan pengangkatan pustakawan menjadi aparatur sipil negara (ASN). "Kami akan dorong Menteri Pendidikan untuk mengangkat bukan hanya guru honorer menjadi tenaga pendidik, melainkan juga diangkat menjadi ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari pustakawan," ujar Zainuddin dalam video singkat sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Senin. Menurut dia, langkah tersebut bernilai penting untuk dilakukan agar masyarakat semakin tertarik menjadi pustakawan, menyusul minimnya jumlah ahli perpustakaan itu di tanah air.

Ia mengatakan jumlah pustakawan cukup sangat bermanfaat dalam membangun perpustakaan-perpustakaan berakreditasi, membantu kegiatan belajar di sekolah, dan meningkatkan literasi siswa. Sejalan dengan persoalan itu, Komisi X DPR RI juga mendorong pemerintah memperluas rekrutmen pustakawan. Sebelumnya, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mencatat per tahun 2023 Indonesia kekurangan sebanyak 439.680 pustakawan.

Baca juga: Perpusnas alokasi Rp520 miliar bangun gedung perpustakaan di daerah

Baca juga: Provinsi Bengkulu bangun perpustakaan berstandar internasional Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, kekurangan 439.680 pustakawan itu terjadi di semua jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan umum dan khusus, sekolah negeri maupun swasta, serta perguruan tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, ia menyampaikan bahwa perekrutan pustakawan perlu diprioritaskan untuk menutupi kekurangan tersebut. ”Satu-satunya cara (memprioritaskan perekrutan pustakawan) ada pada kewenangan yang melekat pada pejabat pembina kepegawaian, yaitu bupati/wali kota, gubernur, pimpinan lembaga, dan lainnya,” ujar dia.

Hingga September 2023 lalu, Perpusnas mencatat terdapat sebanyak 164.610 perpustakaan di Indonesia. Sebanyak 2.057 di antaranya adalah perpustakaan perguruan tinggi dan 6.552 perpustakaan khusus.

Terkait akreditasi, perpustakaan perguruan tinggi yang sudah terakreditasi berjumlah 558. Sementara itu, 1.499 perpustakaan lainnya berstatus belum terakreditasi. Lalu untuk perpustakaan khusus, sebanyak 179 sudah terakreditasi dan 6.373 perpustakaan belum terakreditasi.

Baca juga: Perpusnas bangun budaya baca lewat program 10 ribu perpustakaan desa

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

viral168

Presiden bertolak ke Melbourne hadiri KTT Khusus ASEAN******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo bertolak ke Melbourne, Australia, Senin pagi, untuk menghadiri perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia 4-6 Maret 2024, yang merayakan 50 tahun hubungan kemitraan ASEAN dengan negara tersebut.

"Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan berangkat ke Melbourne, Australia untuk menghadiri KTT Khusus ASEAN-Australia," ujar Presiden dalam keterangannya menjelang keberangkatan di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Presiden menyampaikan KTT diselenggarakan untuk memperingati 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia dan akan membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Australia dapat dioptimalkan ke depan guna mewujudkan kawasan Indo Pasifik damai, stabil dan makmur.

"Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kerja sama penguatan integrasi ekonomi, transisi energi dan transformasi digital, serta kemajuan paradigma kolaborasi dan penghormatan hukum internasional secara konsisten termasuk dalam isu Palestina," ujarnya.

Selain menghadiri KTT, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral Perdana Menteri Australia, Selandia Baru dan Kamboja.

"Saya dan rombongan insya Allahakan tiba kembali di Jakarta 6 Maret, pada hari Rabu," kata Presiden.

Presiden bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB.

Turut mendampingi Presiden saat memberikan keterangan pers kepada wartawan yakni Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

ASEAN dan Australia menjalin hubungan dialog sejak 1974 yang kemudian ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis pada 2014 dalam rangka peringatan 40 tahun hubungan tersebut.

Kedua belah pihak menyepakati Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-Australia pada 2021. Selama 50 tahun terakhir, kerja sama antara ASEAN dan Australia terus berkembang, diperdalam, dan diperluas hingga mencakup berbagai bidang di tiga pilar Komunitas ASEAN.

Kedua pihak merayakan peringatan HUT ke-50 Hubungan Dialog tahun ini dengan penyelenggaraan KTT Khusus ASEAN-Australia yang rencananya akan diselenggarakan di Melbourne, Australia, pada 4-6 Maret 2024.
Baca juga: Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN
Baca juga: Anggota DPR: Jokowi buktikan kerja sama konkret Indonesia-Australia
Baca juga: Australia-Indonesia perkuat kerja sama iklim, transisi energi
Baca juga: Indonesia-Australia sepakat perangi misinformasi dan disinformasi

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024