petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs bet

mesin hoki slot 901Jutaan kata 755108Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs bet》

Konflik Rusia******

Konflik Rusia-NATO tak terelakkan jika pasukan Barat ada di Ukraina
Arsip - Juru bicara Kremlin Dimtry Peskov (kedua dari kiri) bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Presiden Vladimir Putin, 28 Juni 2019. (Dokumentasi Kremlin)
Istanbul (ANTARA) - Pemerintah Rusia pada Selasa (27/2) menyatakan bahwa konflik dengan NATO tak terelakkan apabila negara-negara Barat anggota pakta pertahanan tersebut mengirimkan pasukannya ke Ukraina.

"Terkait hal ini, yang perlu dibahas bukan kemungkinannya, tapi keniscayaannya; dan beginilah kami akan mengkajinya," kata Juru Bicara Pemerintah Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah konferensi pers di Moskow.

Pernyataan Peskov disampaikan sebagai respons pertanyaan wartawan terkait kemungkinan terjadinya konflik langsung antara Rusia dan NATO apabila tentara Barat diterjunkan ke Ukraina.

Juru bicara Kremlin itu mengatakan, negara-negara anggota NATO harus dapat mengkaji konsekuensi yang dapat muncul atas keputusan tersebut dan menyadari bahwa hal itu sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing negara.

Peskov mengatakan sejumlah negara Barat sudah cukup sadar terkait potensi konsekuensi dan ancaman yang dapat muncul apabila pengiriman pasukan ke Ukraina dijalankan. Apalagi, mufakat terkait hal tersebut masih belum tercapai di antara mereka, katanya.

Pemerintah Rusia, ucapnya, juga memerhatikan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang Perang Rusia-Ukraina yang disampaikan baru-baru ini, yang salah satu isinya menekankan pentingnya menimbulkan "kekalahan strategis" terhadap Rusia.

Meski demikian, Peskov mengakui bahwa usulan untuk mengirim pasukan dari negara-negara Barat yang disampaikan Macron kala itu merupakan "hal baru".

Sebelumnya, dalam sebuah rapat yang membahas persoalan Ukraina di Paris, Prancis, pada Senin (26/2), Macron mengatakan bahwa opsi mengirimkan pasukan untuk membantu Ukraina tidak boleh dikesampingkan.


Sumber: Anadolu
Baca juga: Menhan AS: NATO dukung Ukraina untuk jangka panjang
Baca juga: Menhan Denmark: Rusia bisa serang negara NATO dalam 3-5 tahun
Baca juga: NATO tampik ancaman militer Rusia terhadap aliansi tersebut

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Konflik Rusia******

Konflik Rusia-NATO tak terelakkan jika pasukan Barat ada di Ukraina
Arsip - Juru bicara Kremlin Dimtry Peskov (kedua dari kiri) bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Presiden Vladimir Putin, 28 Juni 2019. (Dokumentasi Kremlin)
Istanbul (ANTARA) - Pemerintah Rusia pada Selasa (27/2) menyatakan bahwa konflik dengan NATO tak terelakkan apabila negara-negara Barat anggota pakta pertahanan tersebut mengirimkan pasukannya ke Ukraina.

"Terkait hal ini, yang perlu dibahas bukan kemungkinannya, tapi keniscayaannya; dan beginilah kami akan mengkajinya," kata Juru Bicara Pemerintah Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah konferensi pers di Moskow.

Pernyataan Peskov disampaikan sebagai respons pertanyaan wartawan terkait kemungkinan terjadinya konflik langsung antara Rusia dan NATO apabila tentara Barat diterjunkan ke Ukraina.

Juru bicara Kremlin itu mengatakan, negara-negara anggota NATO harus dapat mengkaji konsekuensi yang dapat muncul atas keputusan tersebut dan menyadari bahwa hal itu sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing negara.

Peskov mengatakan sejumlah negara Barat sudah cukup sadar terkait potensi konsekuensi dan ancaman yang dapat muncul apabila pengiriman pasukan ke Ukraina dijalankan. Apalagi, mufakat terkait hal tersebut masih belum tercapai di antara mereka, katanya.

Pemerintah Rusia, ucapnya, juga memerhatikan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang Perang Rusia-Ukraina yang disampaikan baru-baru ini, yang salah satu isinya menekankan pentingnya menimbulkan "kekalahan strategis" terhadap Rusia.

Meski demikian, Peskov mengakui bahwa usulan untuk mengirim pasukan dari negara-negara Barat yang disampaikan Macron kala itu merupakan "hal baru".

Sebelumnya, dalam sebuah rapat yang membahas persoalan Ukraina di Paris, Prancis, pada Senin (26/2), Macron mengatakan bahwa opsi mengirimkan pasukan untuk membantu Ukraina tidak boleh dikesampingkan.


Sumber: Anadolu
Baca juga: Menhan AS: NATO dukung Ukraina untuk jangka panjang
Baca juga: Menhan Denmark: Rusia bisa serang negara NATO dalam 3-5 tahun
Baca juga: NATO tampik ancaman militer Rusia terhadap aliansi tersebut

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Idrus Marham sebut tidak etis JK wakili Golkar saat bertemu Megawati******

Idrus Marham sebut tidak etis JK wakili Golkar saat bertemu Megawati
Sekretaris TKS Prabowo-Gibran Idrus Marham (kanan) saat memberikan keterangan di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
"Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis,"
Jakarta (ANTARA) - Politikus senior Partai Golkar Idrus Marham menyebut tidak etis bila Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mewakili partainya saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
 
 "Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis," kata Idris di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis.
 
 Oleh sebab itu, Idrus menanyakan kapasitas JK jika pertemuan dengan Megawati benar-benar terjadi.
 
 "Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional, saya kira itu sebuah keniscayaan. Kami dorong. Akan tetapi, kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana misal kalau JK ketemu atas nama Golkar? Saya katakan, dalam kapasitas apa JK ketemu dengan atas nama Golkar?" ujarnya.
 
 Idrus mengatakan bahwa jika JK mewakili Partai Golkar maka harus ada mandat dari Ketua Umum Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto.
 
 "Kalau tidak ada mandat dari ketua umum, maka sangat tidak etis. Sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar," katanya.
 
 Walaupun demikian, Idrus meyakini kalau JK sadar dengan kapasitas dan etika, sehingga tidak mungkin melakukan pertemuan dengan Megawati dengan mengatasnamakan Partai Golkar.
 
 Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu optimistis pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK pasti terjadi.
 
 "Pasti terjadi lah (pertemuan Megawati-JK)," ujar Adian di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat (23/2).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:kodokmas99

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
erek erek rambut
hola88
website slot paling gacor
game slot
data paito hk
bola king138
game slot promo
daftar situs slot paling gacor
sensa838
Daftar isi semua bab
Bab 1 hatipoker
Bab 2 bravompo
Bab 3 link slot domino island
Bab 4 buku mimpi joker merah
Bab 5 slot indonesia gacor
Bab 6 mazdabet
Bab 7 slot besar terpercaya
Bab 8 pangeran88
Bab 9 prediksi togel sydney
Bab 10 bunga keterlambatan kredivo
Bab 11 adamodal ilegal atau legal
Bab 12 slot terbaru terpercaya
Bab 13 kredivo kredit hp
Bab 14 slot ter
Bab 15 ggwp88
Bab 16 gaming303
Bab 17 gatot kaca gacor jam berapa
Bab 18 situs slot sering jp
Bab 19 slot resmi terbaru
Bab 20 sawer138
Klik untuk melihattersembunyi di tengah128bab
takutBacaan TerkaitMore+

Apakah Anda suka bermain game?

situs kakek zeus x500
GoTo targetkan migrasi TikTok-Tokopedia selesai 1,5 bulan lagi
Seorang pedagang akan memulai live TikTok Shop di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Kamis (4/1/2024). ANTARA FOTO/Rina Nur Anggraini/sgd/foc.
Proses migrasi saat ini Alhamdulillah telah mengalami kemajuan yang baik dan sudah hampir rampung
Jakarta (ANTARA) - Head of External Affairs GoTo Group Nila Marita mengatakan proses migrasi sistem antara TikTok dan Tokopedia sudah hampir rampung dan ditargetkan selesai sekitar satu setengah bulan ke depan.

"Proses migrasi saat ini Alhamdulillah telah mengalami kemajuan yang baik dan sudah hampir rampung," ujar Nila di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa saat ini proses belanja, pembayaran, hingga check outtransaksi telah terpisah dari aplikasi TikTok dan masuk dalam sistem back-endTokopedia.

Dia juga menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah selaku regulator untuk memastikan bahwa kedua aplikasi tersebut berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

"Kolaborasi ini mempunyai prioritas untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lancar, nyaman, dan aman kepada para pengguna aplikasi TikTok, yang mana Tokopedia yang mengelola sistem elektronik dan proses pembayaran secara back-endatau balik layar," kata Nila.

Pada Senin (26/2/2024), Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan bahwa progres migrasi TikTop Shop ke Tokopedia masih berlangsung dan pemerintah terus memantau agar tidak terjadi pelanggaran.

Ia menegaskan pihaknya tetap berpegang pada Permendag 31/2023 yang menyebutkan bahwa media sosial tidak diperbolehkan untuk berjualan dan melakukan transaksi pembayaran pada aplikasi media sosial.

TikTok pun menggandeng Tokopedia untuk memenuhi ketentuan tersebut. Namun, sejak kerja sama antara kedua aplikasi tersebut diluncurkan pada 12 Desember 2023, hingga kini pengguna tetap dapat bertransaksi melalui aplikasi TikTok.

Baca juga: Tokopedia dan TikTok gelar kampanye Ramadan Ekstra Seru
Baca juga: Wamendag Jerry: Migrasi TikTok-Tokopedia masih berjalan
Baca juga: TikTok Shop dan Tokopedia dukung pertumbuhan pengusaha batik lokal

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Di seluruh langit

sensa138 rtp
Hujan abu tipis dampak Gunung Merapi terjadi di Boyolali
Bekas hujan abu dari Gunung Merapi menempel di sebuah jok kendaraan milik warga di Desa Jelok, Kecamatan Cepogo Boyolali, Jateng, Minggu (21/1/2024). ANTARA/Bambang Dwi Marwoto.
Boyolali (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali menyebut hujan abu vulkanik tipis terjadi di sejumlah kecamatan di wilayahnya pada Minggu siang akibat dampak awan panas guguran Gunung Merapi yang terletak perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Boyolali Suratno, Minggu, mengatakan, hujan abu vulkanik tipis sebagai dampak awan panas guguran Gunung Merapi terjadi di tujuh wilayah kecamatan yakni di Cepogo, Musuk, Tamansari, Boyolali Kota, Teras, Mojosongo dan Sambi sekitar pukul 14.30 WIB.

Menurut Suratno, dampak hujan abu vulkanik terjadi di tujuh kecamatan tersebut hanya tipis kemudian hilang setelah diguyur hujan deras di wilayah tersebut.

Bahkan, wilayah di Kecamatan Selo yang terdekat dengan puncak Gunung Merapi justru tidak terkena hujan abu. Karena, di wilayah Selo terjadi hujan air sejak pagi hingga sore hari belum reda.

Kendati demikian, pihaknya mengimbau kepada masyarakat tetap waspada dan tidak perlu panik. Semua tetap aman terkendali di wilayahnya.

BPBD terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan Gunung Merapi melalui informasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta.

Baca juga: Sejumlah wilayah di Klaten dilanda hujan abu akibat erupsi Merapi

Baca juga: Sepekan, Gunung Merapi luncurkan empat kali awan panas

Baca juga: Erupsi Gunung Merapi belum memperlihatkan tanda berakhir

Sementara itu, Camat Cepogo, Dwi Sundarto, membenarkan ada dua kali hujan abu tipis terjadi di beberapa titik di wilayahnya. Salah satunya di Desa Jelok dan sekitarnya pada pukul 08.45 WIB. Namun, hujan abu tidak berlangsung lama, hanya sekitar 20 menit saja.

Hujan abu kedua terjadi juga tipis sekitar pukul 14.30 WIB, sehingga tidak mempengaruhi aktivitas warga setempat. Namun, kemudian terjadi hujan air di wilayah itu.

Sementara itu, Kepala Desa Jrakah Kecamatan Selo Boyolali, Tumar, mengatakan, hujan abu tidak terjadi di desanya yang dekat dengan Gunung Merapi.

Bahkan, kata Tumar, Desa Jrakah yang terjadi hujan air sejak Minggu pagi hingga sore hari belum renda, sehingga tidak mengetahui jika ada hujan abu dari Merapi.

"Hujan turun di desa kami sejak pagi hingga pukul 16.00 WIB belum reda, sehingga tidak ada dampak hujan abu vulkanik dari Merapi di daerah ini. Jadi Desa Jrakah Kecamatan Selo aman tidak terjadi hujan abu," katanya.

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

situs gacor terbaru
Muhaimin sering sebut "etika lingkungan" dalam debat cawapres
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan pandangannya di hadapan dua cawapres lainnya Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/Spt.
"Saya hanya mengajak Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya, Mas Anies, dan siapa pun untuk sama-sama tobat ekologis, memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi,"
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tercatat sering menyebut kata “etika lingkungan” hingga mengenalkan istilah “tobat ekologis” dalam Debat Keempat Pemilu 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu malam.

Sepanjang debat, ANTARA mencatat Muhaimin atau yang akrab disapa Gus Imin itu menyebut kata “etika lingkungan” sebanyak enam kali.

Berbeda dengan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md yang sama sekali tidak menyebut kata “etika lingkungan”.

Kata “etika lingkungan” sendiri merujuk pada sikap moral manusia terhadap alam atau lingkungan sekitarnya.

Kemudian sesuai dengan tema debat keempat yang meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat, Gus Imin menyebut kata “krisis iklim” sebanyak enam kali.

Wakil Ketua DPR RI tersebut juga menyebut kata “redistribusi tanah” sebanyak lima kali, dan “reforma agraria” yang juga sebanyak lima kali.

Kata “hilirisasi” dan “Energi Baru Terbarukan (EBT)” juga tak luput diucapkan oleh Gus Imin masing-masing sebanyak empat kali.

Selanjutnya seperti halnya istilah “slepetnomics”, dalam Debat Keempat Pemilu 2024 Gus Imin juga melontarkan istilah menarik yakni “tobat ekologis” sebanyak tiga kali di akhir sesi debat.

"Saya hanya mengajak Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya, Mas Anies, dan siapa pun untuk sama-sama tobat ekologis, memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi," kata Gus Imin di Jakarta, Minggu.

Ia mengingatkan bencana ekologis dan krisis lingkungan yang telah terjadi di mana-mana tanpa harus menyalahkan siapa pun. Hal tersebut menurutnya merupakan suatu fakta yang perlu diantisipasi bersama secara baik.

Adapun berikut adalah tabel dari 10 besar kata atau subtema yang paling sering diucapkan Gus Imin di debat keempat:
NoKata/SubtemaJumlah
1Etika Lingkungan6
2Krisis Iklim6
3Reforma Agraria5
4Redistribusi Tanah5
5Hilirisasi4
6Energi Baru Terbarukan4
7Perubahan Iklim3
8Tobat Ekologis3
9Kesejahteraan Petani3
10Food Estate/Lumbung Pangan2

Di samping itu, publik juga turut menyoroti konsep pembangunan berbasis bioregional yang disebut Gus Imin.

Menurutnya, pembangunan berbasis bioregional merupakan konsep bahwa wilayah nasional bukan hanya terbagi atas politik dan administrasi, namun juga ekosistem lingkungan dan komunitas masyarakat.

Pernyataan tersebut dilontarkan guna menanggapi jawaban wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengenai pelaksanaan pembangunan berbasis bioregional.

"Bahwa wilayah nasional kita itu bukan terbagi bukan saja sekadar karena politik dan administrasi, tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan," kata dia.

Ia kemudian menyebut Papua sebagai contoh. Gus Imin mengatakan jangan pernah salah dalam membangun wilayah Papua yang menurutnya harus dibangun melalui pemerataan dan keadilan yang sempurna.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

pengolahan mayat

slot pk
Menkominfo ungkap penanganan lanjutan kasus suap SAP yang seret BAKTI
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Livia Kristianti.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan lebih lanjut terkait penanganan suap yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak asal Jerman yaitu SAP dan menyeret nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo.

Budi mengatakan dirinya telah menugaskan secara khusus Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto untuk melakukan pemeriksaan internal pada BAKTI Kemenkominfo.

"Saya sudah minta Irjen untuk memeriksa ini," kata Budi di Jakarta, Kamis.

Hal ini sejalan dengan pernyataan BAKTI Kemenkominfo pada Senin (15/1) yang secara tegas bakal melakukan pemeriksaan internal dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan jajarannya bertugas dengan baik dan mendukung kelancaran pengusutan kasus penyuapan tersebut.

Ia lebih lanjut mengatakan Kementerian Kominfo juga terbuka kepada lembaga penegak hukum yang ingin melakukan penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut pada kasus yang menyinggung BAKTI Kemenkominfo tersebut.

"Kalau lembaga penegak hukum mau menindaklanjutinya silahkan saja," kata Budi.

Baca juga: Sebanyak 4.988 BTS BAKTI telah siap diresmikan Presiden

Adapun kasus suap yang dilakukan SAP pertama kali diungkap oleh Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat pada Rabu (10/1). SAP dinyatakan telah melanggar regulasi Praktik Korupsi Asing (FCPA) pada periode 2015-2018 dengan melibatkan banyak negara salah satunya Indonesia.

Melalui pernyataan resmi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dinyatakan perusahaan itu melalui agen-agen tertentu, diduga terlibat dalam skema menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas seperti kontrak dengan berbagai departemen dan lembaga.

Salah satu lembaga yang disebut dalam pernyataan tersebut adalah Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang telah bertransformasi menjadi BAKTI Kemenkominfo di masa ini.

Meluruskan informasi yang beredar, BAKTI Kemenkominfo menyebutkan memang pihaknya sempat melakukan kemitraan dengan perusahaan asing tersebut pada 2018.

Saat itu, BP3TI baru saja diubah bentuknya menjadi BAKTI Kemenkominfo mengikuti Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI.

Kemitraan dengan perusahaan asal Jerman itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan melakukan modernisasi proses bisnis dan seluruh pelaksanaan pembiayaan dan mekanismenya telah mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.

"BAKTI menggunakan layanan dari perusahaan tersebut dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan lisensi sebesar Rp12,6 miliar. Kontrak tersebut dilakukan melalui proses perencanaan dan pengadaan yang transparan serta akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," demikian pernyataan BAKTI Kemenkominfo.

Baca juga: KPK dalami informasi perusahaan Jerman suap pejabat Indonesia

Baca juga: Resmikan BTS 4G, Jokowi tekankan konektivitas untuk persatuan bangsa

Baca juga: Menkominfo sebut BTS 4G dan SATRIA-1 "tol langit" untuk hubungkan RI

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Wu dari Jiuzhou

mega288 demo
Polisi ungkap penipuan seleksi calon ASN di Kemenkumham dan Kemenag
Polisi menunjukkan barang bukti yang disita dari tersangka penipuan calon ASN saat merilis kasus tersebut di Mapolda Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (19/1/2024). ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim/aa.
Empat orang tersangka tersebut adalah YH, FS, M dan N
Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap kasus penipuan seleksi calon aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kementerian Agama (Kemenag) setempat dengan menangkap empat orang tersangka. "Empat orang tersangka tersebut adalah YH, FS, M dan N," kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim AKBP Pitter Yanottama di Surabaya, Jumat.
 Pitter menyampaikan kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan polisi atas nama korban Ridwan pada bulan Maret 2023. Dalam kasus ini dibagi tiga gelombang penipuan terhadap beberapa korban yang dilakukan oleh para tersangka. "Gelombang pertama ada 20 korban ikut seleksi menjadi ASN di Kemenkumham. Namun hasil seleksi-nya gagal, lalu muncul tersangka YH yang kenal dengan korban menjanjikan korban bahwa yang bersangkutan bisa meloloskan 20 orang yang gagal itu melalui formasi susulan," ungkapnya. Atas bujuk rayu tersangka YH, para korban akhirnya tergiur dan mengikuti apa yang di inginkan tersangka dengan cara meminta sejumlah uang agar bisa meloloskan mereka menjadi ASN di Kemenkumham.

Baca juga: 12.448 peserta ikuti seleksi kompetensi dasar Kemenkumham

Baca juga: 81.607 calon ASN Kemenag lolos seleksi administrasi "Total uang yang diberikan puluhan korban kepada tersangka sebanyak Rp1,384 miliar. Namun, setelah uang diberikan ternyata tidak juga meloloskan puluhan korban tersebut menjadi ASN," ucapnya. Kemudian tersangka YH mengenalkan tersangka FS dan tersangka N kepada para korban dengan menjanjikan bahwa kedua tersangka memiliki akses yang luas dan kuat di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), bahkan sanggup memasukkan masyarakat yang ingin menjadi ASN di tingkat pusat maupun kabupaten/kota. "Atas bujuk rayu tersebut korban tergiur dan setuju yang menganggap ketiga tersangka yang meyakinkan korban itu sanggup meloloskan menjadi ASN," ujar dia. Pada gelombang kedua ini FS menerima uang Rp3,25 miliar untuk meloloskan korban sebanyak 62 orang menjadi ASN di beberapa pemerintahan baik di tingkat pusat maupun kabupaten atau kota. "Setelah itu korban tidak pernah mendapatkan informasi kelulusan menjadi ASN. Kemudian tersangka FS dan N kembali meyakinkan korban sampai kemudian membuat NIK palsu atas nama dua orang seolah-olah di pusat nomor NIK sudah muncul. Atas dasar itu korban percaya dan tidak mengejar tersangka," ujarnya. Selanjutnya, para tersangka melakukan penipuan gelombang ketiga. Saat itu tersangka FH, FS dan N mengenalkan kepada tersangka M kepada korban dengan dalih bahwa yang bersangkutan mempunyai akses di Kementerian Agama. "Atas bujuk rayu itu korban di gelombang ketiga ini tertipu dan memberikan uang Rp4,1 miliar kepada tersangka M dengan keinginan agar 21 orang menjadi ASN di kementerian agama," ujarnya. "Sehingga total Rp7,4 miliar yang sudah diberikan korban kepada empat tersangka dan hasil tidak ada satupun masyarakat yang menjadi ASN," katanya. Atas perbuatannya, empat tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP dengan pidana penjara 4 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jiang Qiao Zhanyi

slot gacor malam hari ini
KPK siapkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mempersiapkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej, sebagai tindak lanjut atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan status tersangka oleh KPK terhadap yang bersangkutan.

"Kami masih terus melakukan analisis untuk siapkan sprindik barunya," kata Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Ali Fikri juga sebagai tanggapan atas pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendorong KPK kembali menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

"KPK sependapat dengan hal tersebut, bahwa secara substansi hukum, putusan praperadilan yang menguji aspek formil, tidak menggugurkan materi penyidikannya," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga mengatakan KPK memandang masukan ICW sangat berarti sebagai bentuk peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia pun mengatakan KPK akan segera menyampaikan perkembangan perkara dugaan korupsi tersebut, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses penanganan perkara nantinya.

"Hal ini untuk memastikan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan efektif dan tidak pandang bulu," ujarnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan, penetapan Helmut Hermawan sebagai tersangka penyuapan terhadap mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej oleh KPK, tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian dan menyatakan penetapan tersangka atas pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sah," kata Hakim Tunggal PN Jaksel Tumpanuli Marbun di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut pada Selasa (27/2).

Untuk itu, Hakim berpandangan yang sama sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Perkara ini tidak berdiri sendiri dan berpasangan dengan pemberi dan penerima, maka perlakuan penerapan hukum tidak membeda-bedakannya," tuturnya.

Sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan juga memutuskan penetapan tersangka atas eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah.

Hal itu diputuskan oleh hakim tunggal Estiono dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.

Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi Eddy, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Baca juga: KPK geledah tiga Rutan-nya dan sita alat bukti terkait pungli
Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024