judi slot yang resmi

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

situs slot menang terus

Polisi kerahkan 220 personel jaga 64 vihara di Jakbar******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian mengerahkan sebanyak 220 personel untuk menjaga perayaan Imlek 2575 tahun 2024 di 64 vihara di Jakarta Barat pada Sabtu.

Penjagaan di antaranya dilakukan di Vihara Dharma Bakti dan Vihara Dharma Jaya Toasebio yang berada di kawasan Glodok, Taman Sari.

“Kami mengerahkan 220 personel untuk mengamankan kurang lebih 64 vihara atau Klenteng di Jakarta Barat yang melaksanakan perayaan tahun baru Imlek 2024 ini," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi M Syahduddi saat dikonfirmasi di Jakarta.

Kepolisian bersama TNI di Jakarta Barat (Jakbar) telah meninjau perayaan Imlek beberapa vihara di wilayah tersebut. "Untuk memastikan kelancaran dan ketertiban perayaan tahun baru Imlek di wilayah," kata Syahduddi.

Dalam kunjungan tersebut, polisi meminta tokoh agama yang juga tokoh masyarakat Tionghoa di Vihara Dharma Bhakti dan Vihara Dharma Jaya Toasebio untuk bersama-sama menjaga dan mengamankan perayaan Imlek wilayah setempat.

"Perlu sinergi dengan masyarakat agar perayaan Imlek dapat berjalan dengan tertib dan aman," kata dia.
Baca juga: Vihara Dharma Bakti dipadati pengunjung pada Hari Raya Imlek
Baca juga: Barongsai dan pohon angpao di Stasiun Pasar Senen meriahkan Imlek 2024

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

permainan slot gacor malam ini

Wihara berusia 134 tahun di Medan berbenah jelang Imlek 2024******

Medan (ANTARA) - Wihara Siu San Keng yang sudah berusia sekitar 134 tahun, di Medan sedang berbenah menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili yang jatuh pada 10 Februari 2024.

"Kami menyelesaikan pemasangan lampion dan bersih-bersih ruangan," ujar Ketua Pembina Wihara Siu San Keng, Sie Kok Yong, di Medan, Rabu.

Sie melanjutkan, nantinya, akan ada lebih dari 100 lampion yang seluruhnya berwarna merah, menghiasi wihara tersebut.

Sementara pembersihan dilakukan dengan hati-hati. Pernak-pernik wihara juga diperhatikan serius agar umat Buddha nyaman saat beribadah Imlek di sana.

Dia menegaskan, wihara itu harus mendapatkan perhatian khusus lantaran sudah berdiri sejak tahun 1890 yang membuatnya menjadi salah satu rumah ibadah umat Buddha tertua di Medan.

"Kami memperkirakan ada sekitar ratusan orang yang beribadah di sini saat Imlek, termasuk dari luar Kota Medan," katanya.

Wihara-wihara di Sumatera Utara menyiapkan diri untuk perayaan Imlek 2575 Kongzili. Selain Siu San Keng, wihara lain seperti Maha Vihara Maitreya di Kabupaten Deli Serdang juga menata kemeriahan demi menyambut Tahun Baru Imlek.

Seperti Siu San Keng, Wihara Maha Vihara Maitreya juga berhiaskan lampion, tetapi jumlahnya sekitar 1.500 buah.

Pada tahun 2022, Kementerian Agama mencatat Sumatra Utara sebagai provinsi dengan jumlah umat Buddha terbanyak di Pulau Sumatra dan terbanyak kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta.

Pada tahun tersebut, Kementerian Agama menyatakan bahwa ada 351.913 pemeluk agama Buddha di Sumut, sementara di DKI Jakarta jumlahnya 393.465 orang.

Setelah DKI Jakarta dan Sumut, provinsi lain yang umat Buddha-nya terbanyak di Indonesia adalah Kalimantan Barat, di mana ada 302.673 pemeluk Buddha di sana.

Baca juga: Ini angka keberuntungan pada tahun Naga Kayu

Baca juga: Dekorasi rumah untuk sambut keberuntungan jelang Imlek

Baca juga: Kemenkominfo luncurkan katalog prangko 2024 dan prangko tahun Naga

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Meizu terbaik

herospin88

KPK segera sidangkan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo******

"Hari ini, Rabu (7/2) tim penyidik menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa KPK untuk perkara dugaan korupsi,"

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh tim jaksa KPK.

"Hari ini, Rabu (7/2) tim penyidik menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa KPK untuk perkara dugaan korupsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Ali menerangkan dengan pelimpahan tersebut kewenangan penahanan terhadap SYL juga beralih dari tim penyidik ke tim jaksa.

Penahanan terhadap SYL juga akan diperpanjang selama 20 hari ke depan untuk pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Dalam waktu 14 hari kerja tim jaksa sudah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan," tuturnya.

Lebih lanjut Ali menerangkan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap SYL juga akan berjalan paralel dengan penyidikan perkara korupsinya.

"Perkara TPPU nya masih terus dilakukan pendalaman dan penyelesaian berkas perkaranya," kata Ali.

Untuk diketahui, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, diantaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

cara mendapat uang dari internet

Wihara berusia 134 tahun di Medan berbenah jelang Imlek 2024******

Medan (ANTARA) - Wihara Siu San Keng yang sudah berusia sekitar 134 tahun, di Medan sedang berbenah menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili yang jatuh pada 10 Februari 2024.

"Kami menyelesaikan pemasangan lampion dan bersih-bersih ruangan," ujar Ketua Pembina Wihara Siu San Keng, Sie Kok Yong, di Medan, Rabu.

Sie melanjutkan, nantinya, akan ada lebih dari 100 lampion yang seluruhnya berwarna merah, menghiasi wihara tersebut.

Sementara pembersihan dilakukan dengan hati-hati. Pernak-pernik wihara juga diperhatikan serius agar umat Buddha nyaman saat beribadah Imlek di sana.

Dia menegaskan, wihara itu harus mendapatkan perhatian khusus lantaran sudah berdiri sejak tahun 1890 yang membuatnya menjadi salah satu rumah ibadah umat Buddha tertua di Medan.

"Kami memperkirakan ada sekitar ratusan orang yang beribadah di sini saat Imlek, termasuk dari luar Kota Medan," katanya.

Wihara-wihara di Sumatera Utara menyiapkan diri untuk perayaan Imlek 2575 Kongzili. Selain Siu San Keng, wihara lain seperti Maha Vihara Maitreya di Kabupaten Deli Serdang juga menata kemeriahan demi menyambut Tahun Baru Imlek.

Seperti Siu San Keng, Wihara Maha Vihara Maitreya juga berhiaskan lampion, tetapi jumlahnya sekitar 1.500 buah.

Pada tahun 2022, Kementerian Agama mencatat Sumatra Utara sebagai provinsi dengan jumlah umat Buddha terbanyak di Pulau Sumatra dan terbanyak kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta.

Pada tahun tersebut, Kementerian Agama menyatakan bahwa ada 351.913 pemeluk agama Buddha di Sumut, sementara di DKI Jakarta jumlahnya 393.465 orang.

Setelah DKI Jakarta dan Sumut, provinsi lain yang umat Buddha-nya terbanyak di Indonesia adalah Kalimantan Barat, di mana ada 302.673 pemeluk Buddha di sana.

Baca juga: Ini angka keberuntungan pada tahun Naga Kayu

Baca juga: Dekorasi rumah untuk sambut keberuntungan jelang Imlek

Baca juga: Kemenkominfo luncurkan katalog prangko 2024 dan prangko tahun Naga

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

sistem Qixia

akun gampang wd

Protes petani Eropa tanda solusi iklim jangan hanya dibahas para elite******

... berbagai keluhan yang dilancarkan petani terkait dengan melonjaknya harga produksi pertanian seperti pupuk, bahan bakar, persaingan pangan impor, serta berbagai regulasi dari birokrat ...

Jakarta (ANTARA) - Eropa pada medio Januari hingga awal Februari 2024 ini terguncang oleh berbagai unjuk rasa yang digerakkan oleh kalangan petani di berbagai negara di benua biru tersebut.

Bu tani dan pak tani di berbagai negara Eropa melakukan aksi protes terutama karena mereka selama ini telah terbebani oleh berbagai hal, mulai dari biaya utang operasional dalam bertani, tekanan dari beragam perusahaan multinasional besar terkait sektor pertanian, dampak cuaca ekstrem, hingga derasnya pangan impor selama bertahun-tahun.

Media asal Jerman, DW, memberitakan bahwa para petani di negaranya melakukan demonstrasi menentang pemotongan subsidi bahan bakar untuk pertanian. Unjuk rasa itu dilakukan para petani dengan membawa ribuan traktor dan truk sehingga mengganggu konektivitas beberapa kota di sana.

Aksi para petani tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga menyebar hingga ke berbagai negara lain di Eropa seperti Polandia, Belgia, Rumania, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Para petani di negara-negara itu menyuarakan ketidakpuasan mereka akan dampak reformasi kebijakan lingkungan dan beban biaya tinggi.

Sementara di Belanda, aksi serupa telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Gerakan di Negeri Kincir Angin itu bahkan melahirkan sebuah partai politik yang beraliran populis terhadap keinginan para petani, yaitu partai Gerakan Warga Negara Petani (BBB).

Partai BBB itu dalam pemilu legislatif yang terakhir digelar pada 22 November 2023, berhasil meraih tujuh kursi, dari sebanyak 150 kursi yang diperebutkan di Tweede Kamer der Staten-Generaal atau DPR Belanda.

Menurut media Amerika Serikat, Politico, berbagai unjuk rasa yang memiliki beragam tuntutan di berbagai negara tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu keberatan atas menurunnya kesejahteraan para petani.

Analisis yang dilakukan Politico menunjukkan bagaimana margin keuntungan petani tergerus oleh volatilitas harga tidak hanya pada harga produk mereka, tetapi juga pada biaya produksi pertanian.

Di 11 negara Uni Eropa yang dilakukan analisis, ditemukan bahwa tingkat harga yang dibayarkan kepada petani turun lebih dari 10 persen dari tahun 2022 hingga 2023.

Dari berbagai negara tersebut, ternyata hanya Yunani dan Siprus yang mengalami peningkatan pendapatan penjualan dari petani, yang dibantu oleh lonjakan permintaan atas komoditas minyak zaitun.


Mengancam bisnis petani

Dapat disimpulkan bahwa berbagai keluhan yang dilancarkan petani adalah terkait dengan melonjaknya harga untuk produksi pertanian seperti pupuk dan bahan bakar hingga persaingan pangan impor serta berbagai regulasi dari birokrat yang mengancam bisnis mereka.

Sejumlah penerapan konsep regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa, seperti program Green Deal dan Farm to Fork, meski terlihat bagus karena ingin mendorong produksi pangan yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon, tetapi dalam penerapannya dapat meningkatkan risiko gulung tikar bisnis para petani.

Media asal Spanyol, El Pais, mengingatkan bahwa ketidakpuasan para petani dapat sangat berdampak kepada pemilihan parlemen Eropa pada Juni mendatang.

Menurut El Pais, di berbagai negara di Eropa, gerakan atau partai politik yang terkait dengan sektor pertanian terdiri atas beragam spektrum politik.

Namun pada saat ini, umumnya para petani, termasuk kepada mereka yang skeptis terhadap Uni Eropa, cenderung masuk pada gerakan populis sayap kanan.

Sejumlah politikus sayap kanan seperti Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, memuji para petani karena dianggap berani menentang elite Uni Eropa yang berpusat di Brussels.

“Komisi Eropa menarik usulan legislatif mengenai pestisida. Hidup para petani, yang traktornya memaksa Eropa untuk berbalik dari kegilaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan sayap kiri!,” tulis Salvini di media sosial.


Mereda

Pada medio Februari, aksi unjuk rasa petani memang berangsur-angsur mulai mereda, seperti di Prancis setelah Perdana Menteri Gabriel Attal menjanjikan kepada petani bahwa pihaknya akan mendukung regulasi yang pro-swasembada pangan serta akan memperketat arus impor.

Attal menjanjikan bahwa pemerintah Prancis akan berhenti menerapkan regulasi yang lebih ketat yang memberatkan beban para petani.

Tidak hanya di sejumlah pemerintahan sendiri di beberapa negara Eropa, bahkan pihak Uni Eropa sendiri juga mulai mengoreksi kebijakan yang bakal dibuatnya.

Misalnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (7/2) menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut rancangan undang-undang tentang pengurangan penggunaan pestisida di Uni Eropa di tengah protes para petani Eropa.

Menurut von der Leyen, usulan Komisi Eropa terkait Peraturan Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman Berkelanjutan yang merupakan tujuan yang baik untuk mengurangi risiko produk produksi pabrik kimia, saat ini telah menjadi simbol polarisasi sehingga proposal tersebut perlu ditarik.

Namun, von der Leyen memastikan bahwa topik terkait larangan pengurangan penggunaan pestisida akan tetap dibahas pada masa mendatang, tetapi untuk bergerak maju maka perlu lebih banyak dialog dan pendekatan yang berbeda.

Langkah tersebut merupakan hal yang bijak karena berbagai kebijakan sektor pertanian, tentu saja harus erat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, terutama para petani.

Hal ini agar berbagai langkah yang sebenarnya bagus guna mengatasi dampak krisis iklim yang semakin parah dari tahun ke tahun, juga dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan.

Apalagi, rencana Uni Eropa dalam mengatasi dampak perubahan iklim saat ini tengah menyentuh sektor yang sensitif, yaitu bidang pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam melihat manfaat dan mudarat dari berbagai aspek, terutama terkait mata pencaharian banyak orang.


Dukungan publik

Uni Eropa juga selama ini telah fokus dalam membangun industri dengan "teknologi bersih", tetapi hal itu juga disadari perlu adanya dukungan dari publik.

Dukungan dari masyarakat penting dalam rangka mencapai sejumlah tujuan seperti agar menjaga negara-negara di Uni Eropa dapat menjaga target sasaran iklim 2030, serta mencapai net-zero emissionpada 2050.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan umat manusia kini sangat terancam oleh dampak perubahan iklim.

Kajian yang dilakukan kelompok ilmuwan internasional di World Weather Attribution menyatakan bahwa perubahan iklim adalah penyebab utama dari terjadinya rekor kekeringan di hutan hujan Amazon yang mengakibatkan sejumlah aliran sungai mengering, membunuh spesies terancam, serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dari jutaan orang di kawasan tersebut.

Padahal, perlindungan terhadap Amazon sebagai kawasan hutan hujan terluas di dunia sangatlah penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim karena banyak pepohonan yang tersebar luas di Amazon vital untuk menyerap gas rumah kaca.

Di negara tetangga Brasil, Chili, juga baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang meluas dan mengakibatkan sedikitnya 131 warga tewas. Menurut para ilmuwan, kebakaran hutan mahadahsyat itu terjadi karena suhu yang memanas.

Selain itu, menyebarnya api juga karena angin akibat gelombang panas yang disebabkan perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino, serta akibat kekeringan yang kerap melanda Chili sekitar 1 dekade terakhir.

Bahkan di Australia, juga pada Januari 2024, mencatat hujan deras yang memicu terjadinya banjir bandang di negara bagian Queensland.

Oleh karena itu, harus disadari pentingnya mengambil langkah mengatasi dampak perubahan iklim. Akan tetapi lebih elok bila pembahasan itu melibatkan berbagai pihak terkait, bukan hanya dilakukan para elite di tempat mewah dengan hanya memakai cara pandang klan atau kelompok tertentu.

Copyright © ANTARA 2024

Bajak Laut Dewa Super Druid

promo kredivo cicilan 0 tokopedia

Survei Indikator: Mayoritas masyarakat nilai kinerja demokrasi RI baik******

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia bertajuk Survei Tatap Muka Nasional menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menilai kinerja demokrasi di Tanah Air saat ini baik.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan di Indonesia, masyarakat pada umumnya melihat perspektif demokrasi dari segi ekonomi, sehingga jika perekonomian membaik maka perspektif masyarakat terhadap demokrasi positif.

"Terutama masyarakat bawah, yang lebih melihat aspek ekonomi dalam demokrasi dibanding demokrasi dalam pengertian civil liberties(kebebasan sipil)," ujar Burhanuddin dalam acara Rilis Temuan Survei Nasional yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan berdasarkan hasil survei, 67 persen responden menilai pelaksanaan atau praktik demokrasi di Indonesia sejauh ini baik, lalu sebanyak 3,7 persen menilai sangat baik, 23,5 persen menilai sedang, tiga persen menilai buruk, 2,9 persen menilai sangat buruk, dan 3,2 persen tidak mengetahui atau tidak menjawab.

Sementara itu, mayoritas responden menilai kondisi ekonomi di Indonesia saat ini sedang atau biasa saja, yakni sebanyak 41,4 persen.

Kendati demikian, lebih banyak responden yang menilai kondisi ekonomi saat ini baik sebesar 28,2 persen atau sangat baik sebesar 1,9 persen daripada yang menilai buruk sebesar 25,2 persen atau sangat buruk 3,1 persen, sedangkan sebanyak 0,3 persen responden tidak mengetahui atau tidak menjawab.

Burhanuddin menuturkan di mata elit intelektual maupun lembaga masyarakat, demokrasi memang dilihat dari aspek kebebasan sipil, di mana saat ini terdapat penurunan indeks demokrasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Meski demikian fokus seperti itu, kata dia, tidak terlalu banyak dirasakan oleh masyarakat bawah lantaran mereka lebih melihat aspek ekonomi daripada demokrasi.

"Jadi mungkin buat mereka secara umum inflasi lebih penting ketimbang demokrasi dalam pengertian kebebasan sipil," tuturnya.

Survei Tatap Muka Nasional dilaksanakan pada 28 Januari 2024 hingga 4 Februari 2024 secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden basis dan over-samplingdi wilayah tertentu hingga mencapai 5.500 responden. Sementara toleransi kesalahan berada di kisaran 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Indikator sebut Kejaksaan jadi lembaga hukum paling dipercaya publik
Baca juga: Survei Indikator: 76,2 persen responden puas dengan kinerja Jokowi
Baca juga: Survei Indikator: Tingkat kepercayaan pada Polri 76,4 persen

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024