link game slot online terbaik

Dandani pakaian wanita, Laksamana

Kemnaker Janji UU PPRT Jamin Hak Upah Hingga Cuti Pekerja Rumah Tangga******

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bakal mengatur sejumlah hak mendasar yang diperoleh PRT.

Hak dasar itu mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan selama ini tidak ada perlindungan bagi hak-hak mendasar PRT. Oleh sebab itu, ia berharap kehadiran UU PRT dapat memberikan perlindungan itu.

Tak hanya soal hak PRT, RUU PPRT juga akan mengatur hak pemberi kerja. Mereka akan mendapatkan kepastian data-data yang jelas terkait PRT yang bekerja dengan mereka.

Pemberi kerja juga diberikan kepastian untuk bisa berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga terkait mengenai kontrak kerja mereka dengan PRT.

RUU PPRT sudah mandek di parlemen selama 19 tahun. Rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, pembahasan ruu tersebut rampung di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Setelahnya, pemerintah dan DPR bersepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu pupus. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Presiden Jokowi kemudian menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan.

[Gambas:Video CNN]

Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menaker Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/1).

Fantasi: Ternyata saya adalah dewa bela diri yang tiada tara

Pemerintah Siapkan 47 Hunian bagi ASN di IKN******

Pemerintah memutuskan akan menyiapkan 47 hunianapartemen di IKN Nusantara bagi para ASN, TNI, dan Polri. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hunian tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang ditugaskan ke IKN.

"Perumahan ASN, TNI, dan Polri sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri. ASN ada 11 ribu, TNI-Polri sekitar 5.000," ujar Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikutip dari detik.com, Rabu (1/2).

"Rumah dinas yang diputuskan. Nanti setelah itu kalau mungkin ada yang tapak yang bisa dibeli. Tapi yang ini untuk ASN, TNI, Polri yang didinaskan ke sana," imbuhnya.

Lebih lanjut Basuki menjelaskan alasan pemilihan model hunian berupa apartemen adalah agar sesuai dengan konsep hutan kota atau forest city di IKN. Dengan konsep tersebut, pembangunan hunian tidak akan banyak memakan lahan.

"Sesuai dengan konsep forest city, kalau dia nggak (berbentuk) tower, dia makin menyebar. Ini kan supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan," jelasnya.

Menurutnya, Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei terkait kebutuhan hunian tersebut. Dengan demikian, ASN diharapkan bisa memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.

"Harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau landed, tadi arahannya Presiden begitu," lanjut Basuki.

Pembangunan apartemen tersebut diperkirakan akan menelan anggaran Rp 9,4 triliun. Adapun untuk pembiayaannya akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Yang ini, yang diputuskan, tadi (dari) APBN karena rumah dinas. (nilainya) Rp 9,4 triliun," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Petani terkuat

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Diamond Ace Raja Kursus

Kedatangan Pesawat Komersil Terbesar, Kemenhub Siapkan Bandara Bali******

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubunganmemastikan kesiapan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali menerima kedatangan pesawat berukuran besar Airbus A380 milik maskapai Emirates.

Rencananya, pesawat komersil terbesar di dunia berkapasitas 600 penumpang tersebut akan mendarat di Bandara Ngurah Rai pada Juni 2023 mendatang.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Kristi Endah Murni mengaku tengah menyiapkan rencana operasional agar Airbus A380 bisa tiba dengan lancar.

Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah IV Bali telah melakukan koordinasi dengan pengelola bandara yaitu PT. Angkasa Pura I dan stakeholder lainnya untuk mempersiapkan hal tersebut.

Sejumlah persiapan yang dilakukan diantaranya yaitu penanganan ground handling, garbarata, pengisian bahan bakar (fuel handling), Custom, Immigration and Quarantine (CIQ), kesiapan unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran(PK-PPK), dan penanganan penumpang (pax handling).

"Kami juga harus memastikan kesiapan alternate aerodrome yaitu bandara alternatif terdekat yang mampu menampung pesawat A380, apabila terjadi gangguan di Bandara Ngurah Rai," ucap Kristi.

Ditjen Hubud juga menyiapkan tim yang akan turun langsung memastikan persiapan berjalan dengan baik.

Kristi berharap semua persiapan di Bandara I Gusti Ngurah Rai dapat diselesaikan sebelum pengoperasian pesawat Airbus A380 di bulan Juni 2023 nanti.

"Kami harus pastikan semua fasilitas sudah lengkap agar operasi penerbangan dan pelayanan berjalan selamat, aman, dan nyaman," ucap Kristi.

Dianhuang

Inovasi Mangga Hingga Wisata Alam Bawa Berkah Warga Desa Sukaslamet******

Luas sawah tadah hujan yang mencapai 750 hektare memberkahi Desa Sukaslamet, Indramayu, Jawa Barat dengan produksi beras mencapai 3.000 ton tiap kali panen besar.

Desa yang terletak di Kecamatan Kroya ini telah berdiri sejak 1930 oleh Residen Jenggot dari Cirebon, sebuah desa yang cukup mashyur dalam literatur sejarah tanah Sunda.

Mulanya Desa ini hanya dihuni 35 KK yang berasal dari Kota Cirebon dan pesisir Indramayu. Namun dalam perjalanannya desa di Jawa Barat ini telah berhunikan 4.320 kepala keluarga. Ketelatenan masyarakat dalam bertani dan mengembangkan sawah menjadikan Desa Sukaslamet sebagai lumbung padi di Jawa Barat.

Melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi, Program Desa BRILian dapat mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDG's).

Namun penilaian pemenang Program Desa BRILian 2022 tak cuma diukur dari inovasi pertanian beras di desa tersebut, sektor perkebunan Desa Sukaslamet juga layak diperhitungkan.

Areal perkebunan Mangga Desa Sukaslamet mencapai luas 500 hektare. Menjadikan komoditas mangga sebagai penopang ekonomi warga usai geliat buah identik dari Indramayu ini menjangkau pasar ekspor.

Inovasi yang dikembangkan desa ini terhadap mangga dilakukan Rajudin bersama warga dengan menghadirkan produk baru yakni cemilan mangga. Rajudin mengatakan, produksi cemilan mangga mulai dari keripik hingga manisan dikelola langsung oleh para ibu warga asli Desa Sukaslamet.

"Alhamdulillah menghidupi ribuan anak di Desa ini, saat para ayah menunggu masa panen padi," ujar Rajudin.

Desa Sukaslamet juga layak didaulat sebagai destinasi wisata dan budaya yang layak dicatat para pelancong baik dalam maupun luar negeri.

Desa ini menawarkan wisata alam dan budaya yaitu DAM dan Tari Topeng. Menjaga warisan seni budaya tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal, Desa Sukaslamet terus melestarikan dalam karya pembuatan topeng dan Tari Topeng Kelana.

Bahkan pernah dalam satu kesempatan, warga kabupaten Indramayu memecahkan Rekor Muri dalam kategori Penari Topeng Kelana Terbanyak yaitu diikuti oleh sebanyak 6001 Penari Topeng.

Pusat belanja juga dikemas melalui total 32 Ruko yang terus dikembangkan untuk digitalisasi pasar. Kemapanan ekonomi kecil dan menengah tak terlepas dari peran BUMDes Sukaslamet yang aktif dalam mendukung inklusi keuangan.

Para pemangku kepentingan di BUMDes aktif sebagai Agen Brilink. Keberadaan Brilink BUMDes di Desa Sukaslamet memudahkan masyarakat desa untuk mengakses layanan perbankan seperti Stroberi kasir, Brimo dan Qris BRI.

BUMDes Cilalanang Sukaslamet turut memfasilitasi pembangunan Lumbung Padi untuk pengadaan penggilingan padi untuk menghasilkan beras dalam kemasan.

BUMDes Cilalanang Sukaslamet juga mendukung UMKM Desa Wisata, di antaranya akan membangun saung dan kedai makanan dan minuman di area bendungan Cilalanang Sukaslamet.

Selain itu, BUMDes Cilalanang Sukaslamet mendukung peningkatan penjualan Ruko Pasar dengan membantu memasarkan hasil produk UMKM masyarakat Desa Sukaslamet.

Jiuyou Abadi Racun

Dalih Zulhas soal Minyakita Langka: Salahkan B35 hingga Ibu******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuding banyak hal yang menjadi penyebab langkanya minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, di pasaran.

Minyakita mulai langka sejak akhir Januari 2023. Kalaupun ada di pasaran, harga jual yang ditetapkan di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Zulhas lantas membongkar mengapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini. Namun, ada beberapa versi kelangkaan tersebut yang diungkap Zulhas.

Berdasarkan data Zulhas, realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November 2022 menjadi 86,31 persen sebulan setelahnya.

Penurunan DMO berlanjut pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen atau merosot dari target pemenuhan bulanan sebesar 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).

2. Salahkan program biodiesel B35

Tak cuma DMO, Zulhas menyalahkan program biodiesel B35 yang diklaim ikut menjadi biang kerok penyebab Minyakita langka di pasaran. Menurutnya, ini terjadi karena program itu meningkatkan penggunaan CPO selaku bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 nyedotCPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, di hari yang sama.

3. Kualitas Minyakita bagus, Zulhas 'salahkan' aksi serbu ibu-ibu

Selain dua alasan di atas, Zulhas menyebut kelangkaan Minyakita dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium dengan harga yang murah.

Selain itu, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja. Padahal, menurutnya, jatah DMO minyak goreng hanya 300 ribu ton per bulan.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," dalih Zulhas.

Menanggapi kelangkaan ini, Zulhas mengatakan jatah DMO akan ditambah 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton yang akan diolah menjadi Minyakita. Ia menargetkan pada Februari mendatang Minyakita mulai membanjiri pasar.

Sementara itu, Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menilai ada kondisi tidak wajar alias anomali di balik kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini. Pasalnya, kelangkaan terjadi menjelang pemilu dan Ramadan.

"Kelangkaan minyak goreng (Minyakita) ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang Ramadan," jelasnya.

Bahkan, Ketua IKAPPI Abdullah Mansuri mengatakan para pedagang mengancam akan beralih ke minyak curah karena Minyakita mahal dan kian langka di pasar.

Minyakita adalah produk yang diluncurkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Juli 2022 lalu. Niat Zulhas kala itu adalah untuk menekan harga minyak goreng yang melambung tinggi.

Namun, saat ini Minyakita justru langka di pasar. Abdullah bahkan menyebut, stok Minyakita juga sudah tidak ada, mengutip keterangan para agen dan distributor produk tersebut.

[Gambas:Video CNN]