selot6000

Lahir pada tahun 1984

Tiket KA Makassar******

Tiket Kereta Api Makassar-Parepare diperkirakan akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu. Harga tiket disebut tidak akan jauh berbeda dengan light rail transit (LRT) Palembang.

"Tiketnya masih tentatif tapi kemarin itu pimpinan bilang sekitar Rp5.000 untuk antar stasiun, yang paling terjauh sekitar Rp10 ribu. Masih seperti LRT Palembang," ujar Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Hasbudi Samad saat uji coba KA Makassar-Parepare, Selasa (10/1).

Hasbudi mengatakan KA Makassar-Parepare mulai beroperasi pada Juni 2023 untuk lintas dari Stasiun Mandai hingga Stasiun Palanro. Namun, terkendala oleh PT INKA selaku produsen kereta api.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Andre Permana mengatakan pembiayaan proyek KA Makassar-Parepare salah satunya berasal dari kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam proyek KPBU ini difasilitasi Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP), yaitu pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi.

Melalui skema AP, pemerintah akan membayar badan usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan penawaran badan usaha. Badan usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah.

Sementara itu, proyek KPBU KA Makassar - Parepare yang pembangunannya dilaksanakan oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI) mengadopsi skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah dengan nilai investasi belanja modal Rp988,5 miliar dan biaya operasi Rp971,5 miliar serta masa
konsesi selama 16 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial Tahap 1.

Proyek dengan skema Availability Payment (AP) ini akan melayani area meliputi lima kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Andre menambahkan proyek KPBU dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, demi menjaga kestabilan APBN.

"Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari pemerintah, yaitu risiko keterlambatan pembayaran AP dan risiko terminasi. Dengan melihat keberhasilan dari KA Makassar-Parepare ini, diharapkan proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

panduan tuhan

Krisdayanti Persoalkan Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan alasan kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Krisdayanti mengatakan penyusunan Perppu tersebut seharusnya melibatkan banyak pihak, termasuk DPR. Ia menekankan pentingnya komunikasi agar kegaduhan publik terkait regulasi ini bisa diredam.

"Karena yang kami tahu bahwa (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat dua tahun kan waktunya. Lalu tiba-tiba yang tadi digaungkan adalah kegentingan. Kegentingan seperti apa yang mendasari itu?" kata Krisdayanti kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Kami tuh di daerah pemilihan (dapil) belum selesai reses, tiba-tiba di 30 Desember muncul Perppu (Cipta Kerja). Ini jelas kami juga yang di Komisi IX artinya benar-benar tidak dilibatkan, yang bahkan (DPR) paling dicari duluan,"

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap sosialisasi Perppu Ciptaker dilakukan lebih baik agar tidak muncul kekhawatiran masyarakat hingga hoaks yang beredar.

Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan pembuatan aturan turunan Perppu Cipta Kerja, yakni peraturan pemerintah (PP).

"Ini kan kalau bicara Perppu, DPR sebetulnya tidak punya hak untuk membahas. Cuma bisa menolak atau menerima. Ini salah satu proses yang sedang dijalankan untuk mencari tahu ini seperti apa," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani menegaskan Perppu Cipta Kerja perlu dikaji dari berbagai sudut pandang. Ia tidak ingin aturan ini hanya menguntungkan salah satu pihak.

Irma sadar Perppu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, asalkan tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Namun, dalam penerapan kebijakan ini setiap pihak melalui DPR bisa memberikan sejumlah catatan melalui turunan dalam peraturan menteri agar tidak timpang.

"Perppu ini bisa jalan, itupunkalau tidak ditolak oleh DPR. Kemudian DPR harus memberikan catatan-catatan melalui turunan di peraturan menteri. Di peraturan menteri itulah ada detail-detail yang (nantinya) bisa memuaskan pekerja, jangan sampai malah menimbulkan masalah-masalah akibat tidak (dibahas) detail (dalam) peraturan menteri," katanya, dikutip dari situs resmi DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup. Ida menegaskan pemerintah sudah menyampaikan Perppu Cipta Kerja ke DPR dan pemerintah telah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan Perppu ini.

Menaker merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Lihat Juga : VIDEO: Perppu Cipta Kerja untuk Siapa?

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," kata Ida usai raker dengan Komisi IX DPR RI.

Ida sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tersebut.

Selain itu, Menaker menegaskan bahwa cuti melahirkan dan haid tidak dihapus di Perppu Ciptaker. Ida menegaskan hal tersebut masih diatur sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Pelindung Negara Long Shuai

Dirut TransJakarta Dicopot******

Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencopot Yana Aditya dari jabatannya sebagai direktur utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).

Selanjutnya, Heru menunjuk mantan Direktur PT KAI (Persero) M Kuncoro Wibowo menjadi pengganti Yana.

Informasi itu disampaikan oleh Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta Fitria Rahadiani.

Ia mengatakan kebijakan mengangkat Kuncoro yang memiliki pengalaman transformasi perusahaan, diharapkan mampu mewujudkan TransJakarta menjadi katalis integrasi dan menguatkan sistem internal untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan transportasi publik.

"Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Sudirman Said dan mengangkat Luky Arliansyah sebagai Komisaris yang juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Komisaris Utama," kata Fitria.

Selain Luky, Fitria mengatakan pemegang saham juga mengangkat Bambang Eko Martono sebagai Komisaris.

Ia menyebut penggantian direktur utama, komisaris utama, dan anggota komisaris dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui keputusan para pemegang saham di luar RUPS yang ditandatangani pada 11 Januari 2022.

"Semoga Direktur Utama dan jajaran Dewan Komisaris yang baru mampu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab," kata Fitria.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan Surga

Ekonomi RI Stabil, IHSG Diprediksi Moncer Akhir Pekan******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Jumat (13/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat kenaikan yang terjadi dalam pola gerak IHSG masih bersifat teknikal rebound usai mengalami tekanan beberapa waktu sebelumnya.

Di lain sisi, para investor masih harus mewaspadai adanya potensi koreksi wajar dikarenakan IHSG masih bergerak dalam rentang konsolidasi wajar dan dibayangi gelombang tekanan yang masih cukup besar.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan AKRA, SMGR, AALI, BBRI, UNVR, TBIG, ASII, dan SMRA.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto melihat tekanan jual asing masih besar dengan perkiraan bahwa dana asing keluar karena sentimen pembukaan kembali ekonomi China.

"Hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerakmixedcenderung melemah. Ini didasari oleh kegagalan IHSG menguat kembali di atas 6.640 yang sebelumnya adalah demand zone," jelasnya.

William Hartanto memprediksi hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support6.557 dan resistance6.640.

IHSG bangkit ke level 6.629 pada Kamis (12/1). Indeks saham menguat 45,48 poin atau plus 0,69 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,44 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,68 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Kutipan Pemberontak

Pengusaha Makanan Wajib Bersertifikat Halal Paling Lambat Oktober 2024******

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) M. Aqil Irham menyatakan semua pelaku usaha makanandan minuman, hasil sembelihan serta jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024.

"Berdasarkan ketentuan, setelah 17 Oktober 2024, bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan, harus bersertifikat halal. Jika belum, maka akan terkena sanksi," tegas Aqil seperti dikutip dari website Kementerian Agama, Senin (9/1).

Nah, supaya kewajiban itu tidak memberatkan pelaku usaha, pihaknya membuka program sertifikasi halal gratis. Untuk tahun ini, program sertifikasi halal dibuka sepanjang tahun dimulai 2 Januari 2023.

Sementara itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Siti Aminah menyampaikan untuk mendaftar program sertfikasi halal gratis 2023, pelaku usaha dapat mengakses ptsp.halal.go.id.

"Pelaku usaha dapat membuat akun terlebih dahulu di sana. Selain melalui laman ptsp.halal.go.id, saat ini pendaftaran sertifikasi halal juga dapat dilakukan melalui aplikasi Pusaka," ujar Siti Aminah.

Pusaka merupakan aplikasi yang menghadirkan berbagai fitur layanan online Kementerian Agama untuk masyarakat. Misalnya, pendaftaran haji, pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan lain-lain. Aplikasi ini sudah dapat diunduh di Playstore bagi pengguna android atau di Appstore bagi pengguna iOS. 

[Gambas:Video CNN]

Kemegahan Netheril

Pengusaha Pusat Perbelanjaan Buka Suara soal Mal Makin Sepi******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) buka suara terkait sejumlah mal di DKI Jakarta yang sepi pengunjung usai pandemi covid-19.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan pusat perbelanjaan yang terus menerus hanya mengedepankan fungsi belanja akan bersaing dengan e-commerce. Maka dari itu, pusat perbelanjaan harus dapat menambahkan fungsi lain dari sekedar sebagai tempat berbelanja.

"Pusat Perbelanjaan harus dapat menyediakan ataupun memberikan journey atau experience kepada para pelanggannya, bukan lagi hanya sekedar menyediakan ataupun memberikan fungsi belanja saja," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/1).

Ia menambahkan, di tengah perubahan akibat pandemi covid-19, pusat perbelanjaan harus dapat menambahkan fungsi lain yaitu harus menjadi hub koneksi sosial (social connection hub) karena masyarakat tidak bisa dengan bebas untuk berinteraksi dengan sesamanya secara langsung selama tiga tahun terakhir.

Menurutnya, masyarakat juga memiliki budaya yang senang berkumpul baik bersama keluarga, sanak saudara, teman, kolega, komunitas dan lain sebagainya, sehingga pusat perbelanjaan harus memiliki fasilitas untuk kebutuhan masyarakat tersebut baik dalam bentuk konsep gedung maupun tenancy mix atau campuran penyewa.

Alphonzus mengatakan kondisi mall sepi tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar lainnya. Namun, banyak pusat perbelanjaan yang mampu dan telah berhasil memberikan fungsi lain dari sekedar fungsi belanja saja sehingga diminati dan banyak dikunjungi oleh masyarakat bahkan tingkat kunjungannya telah mencapai 100 persen.

[Gambas:Video CNN]