asianbet88

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

Pengusaha Malaysia Ramai******

Pelaku bisnis dan asosiasi industri Malaysiaramai-ramai meminta Perdana Menteri baru Anwar Ibrahim membantu mereka menopang bisnis di tengah ketatnya daya saing pasar.

Mereka meminta agar pemerintah Malaysia mau bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut dan membuat kebijakan yang efektif sehingga dapat membantu bisnis mereka tetap eksis.

Diberitakan Bernama, Kepala Eksekutif Asosiasi Kelapa Sawit Malaysia (MPOA) Joseph Tek Choon Yee mengatakan industri perkebunan di Malaysia perlu dukungan yang jelas serta pengakuan yang layak dari pemerintah atas kontribusi penting kelapa sawit di negara itu.

Terpisah, Asosiasi Teknologi Nasional Malaysia (PIKOM) juga berharap pemerintah baru mau melakukan lebih banyak kolaborasi teknologi digital, termasuk membuat kebijakan yang bisa meningkatkan kemampuan domestik hingga investasi asing di Malaysia.

Asosiasi juga mengatakan pihaknya ingin pemerintah untuk fokus pada perekonomian digital.

Menurut mereka, saat ini belum ada kementerian yang bisa menyelesaikan persoalan industri secara menyeluruh. Hal itu lantaran banyaknya bidang kementerian yang tersebar di tubuh pemerintahan.

"Saat ini, tidak ada kementerian satu langkah untuk industri melainkan berbagai kementerian," demikian pernyataan asosiasi.

"Mungkin beberapa fungsi jadi tumpang tindih dan ini mungkin saja memerlukan satu kementerian untuk fokus sepenuhnya."

Lihat Juga : 3 Tantangan Berat PM Baru Malaysia Anwar Ibrahim

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pemilik Kapal Malaysia (MASA) Mohamed Safwan Othman mengatakan pihaknya berharap industri maritim terus diberikan prioritas dan dukungan oleh pemerintah guna menopang fasilitas insentif keuangan hingga pengembangan teknologi hijau berkelanjutan.

Dia mengatakan pemerintah di bawah Anwar mesti bisa mendorong keterlibatan Government Linked Company (GLC) dalam pengembangan industri perkapalan.

Sementara itu, Kamar Dagang Malaysia Amerika (AMCHAM) menyatakan investor asing dan perusahaan yang melakukan bisnis di Malaysia yakin bahwa Malaysia bisa tetap menjadi pilihan untuk pertumbuhan dan investasi yang didukung oleh lembaga pemerintah yang kuat dan ramah bisnis.

"Komunitas bisnis Amerika menantikan pembentukan pemerintah yang akan fokus pada fundamental ekonomi," kata CEO AMCHAM, Siobhan Das.

Siobhan juga mengatakan bahwa penyampaian layanan publik secara digital bisa membantu mendorong masuknya investasi ke Negeri Jiran.

Di sisi lain, Yayasan Usahawan Malaysia mengatakan dunia bisnis menantikan penerapan langkah-langkah stimulus ekonomi yang lebih signifikan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua yayasan, Nitesh Malani, mengatakan di antara prioritas utama pemerintah, salah satunya yakni harus memastikan stabilitas politik kepada publik dan investor.

Memanggil dewi dari dunia lain

Buruh Sebut Pengusaha DKI Jakarta Pecah Suara Soal Kenaikan UMP 2023******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan para pengusaha di wilayah DKI Jakarta pecah suara terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Menurutnya, ada dua kubu pengusaha terkait dengan besaran kenaikan UMP 2023 bagi pekerja di DKI Jakarta. Pertama usulan dari Apindo naik sebesar 2,62 persen menjadi Rp4.763.293 per bulan.

Versi Apindo dikatakan masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Padahal, pemerintah sudah mengganti perhitungan UMP 2023 menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

Kedua, usulan dari Kadin Indonesia UMP 2023 DKI Jakarta bisa naik sebesar 5,11 persen menjadi Rp4.879.053 per bulan. Hal tersebut pun diapresiasi oleh buruh karena dinilai lebih baik dibandingkan Apindo dalam pengupahan.

"Di sini terlihat, Kadin lebih memahami dunia usaha, yakni usaha akan berkembang kalau daya beli naik. Dari sini kelihatan, siapa yang selama ini mengeksploitasi upah buruh. Di mana Apindo maunya upah murah," jelasnya.

Meski demikian, buruh DKI Jakarta tetap tidak mau kenaikan upah berdasarkan usulan kedua pengusaha tersebut. Buruh menuntut kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta sebesar 10,55 persen.

"Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh meminta Pejabat Gubernur DKI mengabulkan usulan serikat pekerja yaitu (UMP 2023 naik) 10,55 persen karena sangat realistis berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Sementara itu, CNNIndonesia.comtelah menghubungi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui pesan singkat untuk meminta penjelasan soal perpecahan suara tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan Sarman belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguasaan bola paling kuat

PTDI Sebut 10 Pesawat N219 Berpotensi Dibeli Kemhan pada 2023******

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mengungkapkan pesawat N219 buatan perusahaan itu berpotensi untuk dibeli sebanyak 10 unit oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2023.

Pada 3 November lalu, perusahaan pelat merah ini telah memperoleh kontrak pengadaan sebanyak 11 unit pesawat N219 dari PT Karya Logistik Indotama.

"Potensi kontrak lainnya di tahun 2023 adalah sebanyak 10 unit dari Kementerian Pertahanan RI/TNI AD dan 3 unit versi Amfibi dari Provinsi Kepulauan Riau," kata Direktur Produksi PTDI Batara Silaban dalam acara Indonesia Development Forum (IDF) 2022 seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (24/11).

"Adapun pesawat N219 dapat dimaksimalkan pemanfaatannya baik di sektor militer, sipil, maupun komersial," ucapnya.

Pada acara IDF 2022 ini Bappenas telah meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Industri Dirgantara Indonesia, sebagai bentuk dukungan untuk keberlanjutan project-projectpesawat terbang, baik berupa produksi maupun pengembangan, khususnya pesawat N219.

"Kita menyongsong Indonesia sebagai industri dirgantara bisa mendorong sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia, ini adalah poinnya," kata Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan.

Ia menyebut beberapa poin terkait master plan yang dituntut adalah produk nyata.

"Bagaimana kita bisa menjadi negara perindustrian untuk pesawat turboprop khususnya pesawat penumpang dengan kapasitas di bawah 100 pax, dan kita sudah mulai dengan N219, yang sebentar lagi akan disusul dengan N219 Amphibi yang diharapkan bisa menjadi pesawat untuk jembatan udara, konektivitas pulau-pulau yang jumlahnya mencapai 17 ribu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

santo

Berpotensi Besar, Sandiaga Dukung Wisata Religi dan Bahari di Morotai******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendorong pengembangan wisata religi dan bahari di Morotai, Maluku Utara.

Sandiaga menilai, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) membuka potensi ekonomi yang besar bagi Morotai. Untuk itu, dia mengajak Ikatan Keluaga Alumni Universitas Khairun (Unkhair) di Maluku Utara untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai upaya penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Saya memiliki harapan agar Unkhair bisa berkolaborasi dengan program-program kita untuk mencetak entrepreneur-entrepreneur baru, karena UMKM itu mencetak 97 persen dari lapangan kerja kita," kata Sandiaga.

Pada kesempatan yang sama, Sandiaga juga menyampaikan apresiasi atas fasilitas yang tersedia di Masjid Raya Baiturrahman Morotai. Terlebih, tempat ibadah yang juga merupakan kawasan wisata religi itu juga sangat bersih.

Sandiaga berharap, kawasan wisata religi di Masjid Raya Baiturrahman Morotai dapat menjadi tempat kegiatan keagamaan regional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sehingga, tercipta peluang usaha dan lapangan kerja yang luas.

"Ini bisa menjadi tujuan wisata religi yang dikombinasikan dengan wisata bahari, apalagi sudah dilengkapi auditorium yang besar. Kita bisa mengundang event-event berbasis regional, yang berbasis MICE. Terpikir oleh saya jika ada Islamic Ekonomi Forum yang bisa kita laksanakan di sini untuk menggali potensi Morotai, karena ini ada fasilitas yang sangat memadai," kata Sandiaga.

Monster di Dunia Elf

Airlangga Ungkap Implementasi Kebijakan pada Transformasi Ekonomi******

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong transformasi ekonomi melalui reformasi struktural lewat Undang-Undang Cipta Kerja guna meningkatkan produktivitas dengan pemberian kemudahan berusaha.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku perwakilan Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Indonesia Development Forum (IDF) 2022 yang mengusung tema "The 2045 Development Agenda: New Industrialization Paradigm for Indonesia's Economic Transformation", Selasa (22/11).

Airlangga menjelaskan, salah satu wujud implementasi kebijakan yang bertujuan memulihkan ekonomi akibat pandemi ditunjukkan dengan re-desain transformasi ekonomi, didukung akselerasi pembangunan guna mendorong peningkatan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi pasca pandemi.

Lebih lanjut, pemerintah juga turut melakukan pengurangan ketergantungan impor pada beberapa komoditas melalui program subtitusi impor sebesar 35 persen. Program subtitusi impor itu dilaksanakan melalui program Making Indonesia 4.0 yang berfokus pada lima sektor utama, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, kimia, serta dua sektor industri yang ditambahkan sejak terjadi pandemi, yakni alat kesehatan dan farmasi.

"Saat ini telah muncul juga gelombang teknologi baru seperti jaringan 5G, internet of things, blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing yang baik untuk kita kuasai dan manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital," kata Airlangga.

Airlangga yakin, hal itu dapat tercapai melalui pembangunan yang merata dan inklusif, penciptaan SDM unggul, penciptaan ekonomi maju dan berkelanjutan, serta negara yang yang demokratis kuat dan bersih,

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pemenang Call for Submission seperti perwakilan SDG Center Universitas Hassanudin, Direktur PT Bali Coklat, Direktur Utama Kawasan Indutri Terpadu (KIT) Batang, dan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur turut menyampaikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah terkait pembangunan industri.

Rekomendasi itu termasuk pemberian pendampingan mikro hingga makro bagi SDM yang terlibat dalam pengembangan produk, pemetaan akses pasar bagi mitra usaha, upaya deteksi dini terkait program kolaborasi antara tenaga kerja dan teknologi yang berkembang, hingga hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku.

Merespons rekomendasi itu, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Call for Submission atas berbagai inovasi yang dilakukan, termasuk pemanfaatan umbi porang sebagai edible bioplastic, persiapan SDM industri terampil sesuai kebutuhan investor oleh KIT Batang, upaya PT Bali Coklat dalam menjadikan coklat Indonesia berkelas dunia, hingga dukungan kolaborasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait program pusat dan daerah bagi pengembangan industri yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara.

Karier hiburan Nona Hou Fu

Bentuk Satgas Daerah, Pemerintah Targetkan Berantas PMK Hingga Tuntas******

Dalam rangka pengendalian dan pemberantasan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak berkuku belah, pemerintah telah merumuskan rangkaian kebijakan dan strategi untuk diimplementasikan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, menyampaikan bahwa kecepatan dan ketepatan respon kebijakan dan implementasi di lapangan menjadi faktor kunci dalam mengendalikan dan memberantas wabah PMK.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan PMK di Indonesia Tahun 2022, Rabu (23/11). Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

"Dengan adanya Satgas PMK di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan penanganan dan pengendalian PMK dapat menjadi lebih efektif secara koordinasi dan lebih efisien dalam pemanfaatan anggaran," ungkap Musdhalifah dalam keterangannya, Jumat (24/11).

Di sisi lain, saat ini masih ada tantangan belum seluruh Kabupaten/Kota telah membentuk Satgas Penanganan PMK. Dari total 514 Kabupaten/Kota, baru 32,49 persen yang telah memiliki Satgas Penanganan PMK.

Maka dari itu, Musdhalifah menegaskan, sangat penting untuk mendorong Pemerintah Daerah agar dapat segera merealisasikan pembentukan Satgas Penanganan PMK di wilayahnya untuk dapat mendukung pelaksanaan Satgas di tingkat pusat.

Pembentukan Satgas Penanganan PMK selanjutnya ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dan strategi. Antara lain, penanganan PMK yang tanggap dalam hal biosecurity, lalu lintas ternak dan pencegahan penularan antar wilayah, koordinasi penanganan lintas sektor dan wilayah, koordinasi program pengendalian dan penyediaan anggaran, serta penerbitan kebijakan serta regulasi yang diperlukan dalam pengendalian PMK.

Terlebih, saat ini penyakit Lumpy Skin Disease(LSD), yang menyerang bagian kulit sapi dan kerbau yang disebabkan oleh virus, juga mulai menyerang. Sehingga diharapkan Satgas di daerah ini mampu mengidentifikasi lebih awal dan menekan penyebarannya.

Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan wabah PMK, Pemerintah juga sedang menyusun Peta Jalan Pembebasan PMK di Indonesia untuk periode 2023-2035.

Sejak terbentuknya Satgas Penanganan PMK pada 24 Juni 2022, penurunan kasus aktif PMK khususnya antara Bulan September ke Oktober 2022 telah terlihat, dengan penurunan mencapai dua kali lipat.

"Mudah-mudahan perlahan-lahan seluruh provinsi kita bisazero case. Tapi kita tetap harus terus waspada. Sehingga apabila ada wabah yang baru masuk, bisa kita kendalikan sedini mungkin," ujar Musdhalifah.

Dalam rangka membantu peternak yang terdampak PMK, pemerintah juga telah memberikan kompensasi dan bantuan berupa penggantian ternak yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518 Tahun 2022.

Adapun besaran bantuan kepada peternak terdampak PMK adalah sapi dan kerbau sebesar Rp10 juta rupiah per ekor, kambing dan domba sebesar 1,5 juta per ekor, dan babi sebesar Rp2 juta per ekor.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa pakan untuk sapi perah terdampak PMK dalam rangka peningkatan produktivitas pasca PMK. Hingga 17 November 2022, total aktual bantuan pemerintah telah mencapai Rp79,8 miliar, atau setara dengan 8.025 ekor.

Musdhalifah melanjutkan, ke depan perlu dilakukan percepatan proses realisasi sehingga para peternak terdampak PMK dapat segera terbantu. Dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, khususnya para peternak, juga sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pengendalian PMK di Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, dia pun berharap seluruh pihak dapat bersama-sama terus berkomitmen mendukung penanganan dan pengendalian PMK serta penyakit hewan menular strategis lainnya. Selain itu, dia juga menyampaikan agar memperkuat sistem kesehatan hewan nasional, agar subsektor peternakan lebih maju, sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan perekonomian Indonesia.