slot gacor pg

Pejuang mutlak

Pemudik Diramal Melonjak, Pelindo Perbanyak Terminal Penumpang******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 3 menyiapkan 20 terminal penumpang dan kapal roll-on/roll-off (RoRo) untuk melayani arus mudik Lebaran 2024, yang diprediksi akan mencapai 713.449 penumpang atau naik 15 persen dari tahun lalu.

Pada 2023, penumpang embarkasi maupun debarkasi di Pelindo Regional 3 mencapai 620.291 orang.

Senior Manajer Hukum dan Humas Pelindo Regional 3 Karlinda Sari penambahan ini untuk mengatasi potensi lonjakan pemudik melalui jalur laut usai ada penambahan hari libur Lebaran dan cuti bersama.

Menurut Karlinda, sejumlah pelabuhan utama diprediksi akan mengalami lonjakan penumpang yang signifikan dibandingkan hari biasa, seperti Tanjung Perak, Kumai, Batulicin, Sampit, Tenau Kupang hingga Tanjung Emas Semarang.

"Tak hanya persiapan dan koordinasi dengan internal perusahaan, namun kami juga terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan seperti otoritas pelabuhan dan perusahaan pelayaran untuk memastikan seluruh layanan untuk pemudik siap melayani," ujarnya.

Lihat Juga : CNN Indonesia AwardsSukses Pelindo Regional 4 Kerek Pertumbuhan Penumpang di Atas 100%

Pelindo pun diakui telah melakukan persiapan lebih awal untuk mengantisipasi lonjakan pemudik kendaraan dan orang.

"Kami telah memastikan seluruh terminal penumpang di wilayah kerja kami fasilitas umum baik fasilitas ruang tunggu, ruang menyusui, mushola hingga ruang kesehatan dipastikan siap melayani arus mudik lebaran tahun ini mulai sekarang," ujar Regional Head 3 Pelindo Ardhy Wahyu Basuki.

Makam Peri

Perusahaan Diminta Bayar THR Ojol dan Kurir Paket******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada ojek online (ojol) hingga kurir paket.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Ida menekankan perintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida.

Ia menuturkan pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT, termasuk untuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, juga berhak menerima THR.

Bagi buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, Ida mengatakan THR diberikan secara proporsional.

"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," jelasnya.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," tambah Ida.

Meski begitu, Ida mengatakan negara mengizinkan jika perusahaan mau memberikan THR lebih banyak dari yang diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

kekuatan sihir

Daftar Kenikmatan yang Didapat PIK******

PresidenJokowi menambah 14 proyek strategis nasional (PSN) baru di 2024 ini, mulai dari Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) hingga Pantai Indah Kapuk Tropical Concept.

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (18/3). Meski jadi PSN, 14 proyek baru itu diklaim tidak akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dibangun oleh pihak swasta.

"Ini disetujui oleh presiden dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang; Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara; Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara; dan Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara.

Lalu, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront; Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah; Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD); Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, serta Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

Nah, status yang disandang 14 proyek itu menjadi PSN, memberikan keuntungan khusus bagi mereka.

Lantas, apa saja keuntungan itu?

Proyek yang masuk PSN akan mendapatkan fasilitas atau kemudahan PSN dari pemerintah. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021.

Pada Pasal 1 Ayat 2 beleid tersebut diatur bahwa kemudahan yang bisa didapat proyek yang masuk daftar PSN berbentuk  kemudahan perizinan/non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan PSN.

Sebenarnya ada banyak sejumlah kemudahan yang akan didapatkan proyek berstatus PSN. Beberapa di antaranya yang krusial adalah sebagai berikut:

1. Perizinan

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. PP ini mempermudah perizinan untuk proyek prioritas negara.

Misalnya, pada Pasal 4 Poin g dijelaskan pemerintah melalui stakeholderterkait harus memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah PSN. Lalu, pada Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan perizinan berusaha bagi kegiatan yang termasuk dalam risiko tinggi harus dipercepat.

Fasilitas atau kemudahan ini mencakup dari proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan. Ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat 3 PP Nomor 42 Tahun 2021.

2. Pembiayaan

Tak hanya perizinan, pembiayaan yang krusial dalam sebuah proyek juga dipermudah oleh Jokowi. Misalnya, pada Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan pembiayaan PSN yang tidak memakai APBN dan APBD bisa ditopang melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Lalu, di Pasal 13 Ayat 3 disebutkan PSN yang didanai dari sumber pembiayaan lain dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. Integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
b. Kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan
c. Kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan PSN, dalam hal badan usaha bertindak selaku pemrakarsa.

3. Jaminan pemerintah

Jaminan pemerintah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk meningkatkan kelayakan proyek dengan skema pembagian risiko. Ini diberikan demi mendukung percepatan pelaksanaan PSN.

"Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah terhadap proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 18 ayat 1.

Lalu, di Pasal 18 Ayat 2 disebutkan jaminan pemerintah diberikan untuk:

a. Kredit atau pembiayaan syariah;
b. Kelayakan usaha;
c. KPBU; dan/atau
d. risiko politik

PIK-BSD Juga Dapat Nikmat Bantuan Hukum Usai PSN

Sentuhan emas naga

Zulhas soal Harga Cabai Mahal: Belum Ada Sistem Tanam Greenhouse******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan alasan harga cabaimasih melambung. Menurutnya, hal ini terjadi karena Indonesia belum banyak memiliki sistem pertanian greenhouse.

"Cabai itu bisa mahal karena kita belum ada sistem tanam yang greenhouse. Ada tapi belum banyak. Sehingga akan tergantung musim," katanya di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu (17/3).

Pertanian greenhouse merupakan sistem pertanian yang tidak kenal musim yang penanamannya di dalam lingkungan yang terkontrol. Dengan begitu kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, hingga sirkulasi udara teratur dan terkendali.

"Oleh karena itu, kita harus kembangkan penanaman yang tak terpengaruh cuaca," ucap Zulhas.

Sementara untuk harga telur, Zulhas mengklaim sudah mulai turun. Ia menyebut harga komoditas itu turun dari Rp32 ribu menjadi Rp29 ribu per kg.

"Telur Rp32 ribu, sekarang ada yang Rp29 ribu. Jadi berangsur turun," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga telur ayam hingga cabai melonjak pada awal Maret 2024 atau jelang memasuki bulan puasa.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan harga telur ayam ras naik signifikan hingga 5,26 persen dibandingkan Februari 2024.

Kenaikan terjadi di 271 kabupaten/kota, di mana rata-rata harga telur ayam ras dibanderol Rp32.096 per kg.

"Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras juga jauh meningkat, dari semula 229 kabupaten/kota, di minggu ini kenaikan terjadi di 271 kabupaten/kota. Jadi, 69,44 persen wilayah di Indonesia ini mengalami kenaikan harga telur ayam ras," jelas Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Rabu (13/3).

Selain itu, harga cabai merah juga naik signifikan pada Maret ini, yakni sebesar 9,15 persen dibanding rata-rata Februari 2024.

"Ada 68 persen wilayah di Indonesia yang mengalami kenaikan harga cabai merah (mencapai Rp65.161 per kg)," ungkap Pudji.

Cabai rawit juga mengalami lonjakan harga mencapai 15,94 persen dengan rata-rata harga nasional Rp62.760 per kg. Pudji mengatakan ada 65,56 persen wilayah Indonesia yang mengalami kenaikan harga alias 236 kabupaten/kota.

BPS mencatat daerah terdampak kenaikan harga cabai rawit ini naik pesat. Padahal, semula hanya 130 kabupaten/kota di akhir Februari 2024 lalu.

Sistem lotere penuh waktu

Arsjad Rasjid Kembali Pimpin Kadin Lepas Jadi Ketua TPN Ganjar******

Arsjad Rasjid memutuskan kembali bertugas di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia setelah sempat cuti lantaran menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Berdasarkan keterangan resmi Kadin, jabatan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum periode 2021-2026 kembali aktif mulai 21 Maret 2024.

Selepas kandas membawa calon pasangan urut 3 Ganjar-Mahfud menang di Pilpres 2024, Arsjad bertekad fokus terhadap pengukuhan dan capaian program kerja Kadin sesuai dengan undang-undang berlaku.

Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2023, Kadin Indonesia telah menyusun 147 program kerja 2024.

Nantinya, program kerja Arsjad akan bertumpu pada Tulang Punggung Kesehatan Nasional, Penguatan Ekonomi Nasional dan Daerah, Kewirausahaan dan Kompetensi, serta Penguatan Organisasi dan Regulasi Internal.

Keempat fondasi tersebut dibuat untuk mendukung target Indonesia Emas 2045.

"Sesuai amanat UU No. 1 tahun 1987 dan Keppres No. 18 Tahun 2022, Kadin berfokus untuk memberikan manfaat bagi para anggotanya. Saya juga mengapresiasi para Pengurus Harian, Ketua Umum Kadin Daerah se-Indonesia, serta anggota perusahaan dan asosiasi dunia usaha yang terus memberikan kepercayaan bagi saya untuk memimpin Kadin. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai landasan masa depan Indonesia, menjadikan Indonesia yang tangguh, sejahtera, inklusif dan berkelanjutan," kata Arsjad dalam pernyataan tertulisnya.

Pulangnya Arsjad ke Kadin menjadi kabar bahagia bagi Sang Pelaksana Tugas Harian Ketum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi.

Yukki secara resmi kembali menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia.

"Saya secara resmi mengembalikan tongkat kepemimpinan kepada bapak Arsjad Rasjid. Dengan dedikasi dan visi yang telah terbukti, beliau siap membawa Kadin Indonesia dalam menghadirkan inovasi dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing dunia usaha dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Yukki.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah pemimpin Jalan Abadi

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.