slot member baru dapat bonus tanpa deposit

Pelancong Tanpa Batas

1,5 Juta Ton Beras Impor Tambahan Bakal Masuk RI Januari 2024******

Kepala Badan Pangan Nasional(Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan 1,5 juta ton beras importambahan akan masuk pada pertengahan Januari 2024.

Sedangkan, sisa 600 ribu ton beras impor dari penugasan awal sebanyak 2 juta ton akan masuk dalam waktu dekat.

"Ini kita pastikan langsung tersebar di seluruh Indonesia, tidak di satu dua port(pelabuhan), tapi di seluruh port," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Senin (6/11).

Sementara untuk jagung, pemerintah mengimpor 250 ribu ton yang akan datang pada pertengahan November ini.

"Apabila jagung tidak diintervensi maka nanti harga telur dan ayam akan naik karena jagung adalah komponen utama pakan ternak," katanya.

Dalam kesempatan itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sebanyak 289 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga gula pasir pada pekan pertama November ini.

Rata-rata gula pasir, katanya, mencapai Rp16.386 per kilogram (kg).

"Harga gula pasir tahun ini jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tertawa Erythrina

Tahu Tempe di Pasar DKI Masih Stabil di Tengah Lonjakan Harga Kedelai******

Harga tahutempe di pasar tradisional Jakarta masih stabil di tengah kenaikan hargakedelai. Padahal, Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mengaku resah dengan kenaikan harga kedelai di tengah pelemahan rupiah.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Rabu (1/11), salah satu pedagang tahu tempe di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Mirna, menjual tempe seharga Rp12 ribu per papan. Ia mengatakan harga itu tidak mengalami kenaikan.

"Itu harga normal. Enggak pernah di bawah Rp12 ribu," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Senada, harga tahu juga stabil. Mirna menjualnya Rp7.000 per bungkus isi delapan potong.

Mirna mengatakan tahu sempat naik, dari sebelumnya Rp6.000. Namun itu terjadi delapan bulan lalu.

Ia pun mengatakan saat ini kedelai tidak mengalami kenaikan.

"Kalau sekarang enggak naik. Standard, lagi biasa," katanya.

Senada, Ucup, salah satu penjual di Pasar Rengas, Jakarta Selatan. mengatakan harga tahu tempe normal. Ia menjual tempe Rp10 ribu per papan, dan tahu Rp7.000 per bungkus isi delapan potong.

"Biasanya harganya segitu, stabil. Rp10 ribu sudah lama sejak corona," katanya.

Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin mengatakan harga kedelai saat ini sudah menyentuh Rp13 ribu hingga Rp13.500 per kg. Padahal ketergantungan RI terhadap kedelai impor sama sekali tidak turun.

"Jadi dari pandangan teman-teman perajin tempe dan tahu, sekarang ini di seluruh Indonesia sudah gelisah dengan kenaikan harga kedelai tiap minggu. Impornya itu sampai sekarang tidak berubah, 90 persen lebih impor dan hanya 10 persen lokal," kata Aip kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Gakoptindo mengaku dilema dengan kondisi ini. Para perajin sejatinya ingin menaikkan harga tempe dan tahu.

Tetapi mereka diprotes oleh para penjual olahan kedelai di pasar.

"Tukang (perajin) tempe dan tahu ini sudah berlangganan dengan penjual di pasar. Jadi, kalau kita naikkan harga tempe dan tahu, pedagang marah sama kami, 'Naik melulu, naik melulu. Ini sudah ditipisin, dikecilin, ini itu'," curhat Aip.

[Gambas:Video CNN]

Dalam threesome pasti ada laki-laki perempuan

Pontjo Sutowo Minta Pengelola GBK Ganti Rugi Rp28 T soal Hotel Sultan******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo meminta ganti rugi ke Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin mengatakan jika ada pihak yang 'mengganggu' perusahaan tanpa dasar hukum, maka harus ditindak.

"Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu," kata Amir di PN Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com, Senin (31/10).

"Karena jangan kita biasakan seseorang atau pihak mana pun yang merasa dekat atau mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kekuasaan kemudian semena-mena memperlakukan warga negara. Tak boleh," tegasnya.

Ganti rugi Rp28 triliun sebelumnya diungkap oleh Kuasa hukum Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Ia mengatakan Pontjo akan angkat kaki dari Hotel Sultan apabila mendapat ganti rugi.

"UU Nomor 20 Tahun 61 tentang pencabutan hak itu sudah diatur dan ganti rugi harus secara penuh. Dari gugatan kita Rp28 triliun lebih, itu kan belum dihitung segala isinya," katanya.

Ia merinci ganti rugi Rp28 triliun itu mencakup lahan Rp13 triliun, gedung Rp5 triliun, dan kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.

Yosef yakin nilai ganti rugi akan semakin besar karena ditambah kerugian isi hotel.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia, namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini dipublikasikan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," katanya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

Erick Thohir Kejar Realisasi Dua Janji Jokowi******

Menko Marves Ad Interim merangkap Menteri BUMNErick Thohirmenyebut ada 2 dari 11 janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah dikejar pelaksanaannya.

Erick menyebut janji tersebut diumbar Jokowi pada awal periode kedua sebagai Kepala Negara. Jokowi merencanakan realisasi janji itu sejak 2020 hingga sebelum lengser pada Oktober 2024 mendatang.

Sedangkan dua janji Jokowi yang belum tuntas adalah:pertama, pembangunan Bandara Baru Sukabumi.

Kedua,konektivitas dengan wilayah perbatasan Timor Leste. Erick mengatakan janji Jokowi ini rencananya direalisasikan dengan cara membuka rute Kupang, Nusa Tenggara Timur ke Dili, Timor Leste.

"Agar dilakukan penjajakan kerja sama dengan Timor Leste, terutama untuk strategi peningkatan permintaan. Permasalahan pembukaan rute Kupang-Dili adalah rendahnya permintaan," tegasnya.

Terlepas dari itu, hari ini, Erick menggantikan Luhut Binsar Panjaitan memimpin rapat koordinasi bersama 7 kementerian di bawah Kemenko Marves. Rapat dilakukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat.

Selain membahas janji Jokowi, rakor yang dipimpin Erick mendorong percepatan sejumlah program strategis pemerintah, antara lain pelaksanaan proyek utama pada 6 kelompok pembangunan di kuartal III 2023.

Selain itu, ia menyinggung soal beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang mesti mendapatkan perhatian. Ada bandara, pelabuhan, hingga penyelesaian jalan akses serta fasilitasnya.

"Saya harap dapat dilakukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian BUMN dalam penyelesaianissue-issueproyek strategis nasional (PSN)," tutup Erick.

[Gambas:Video CNN]

Dimana pedangku?

IHSG Diprediksi Menguat Terbatas pada Hari Ini******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) diproyeksi menguat terbatas pada perdagangan Senin (23/10) ini.

Pengamat Pasar Modal PT Dinamika Gelora Satya Oktavianus Audi mengatakan potensi kenaikan harga minyak mentah seiring konflik di Timur Tengah akan memberikan sentimen positif untuk emiten energi.

Namun, di sisi lain kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) menjadi 6 persen dapat menjadi sentimen negatif untuk IHSG.

Ia pun memproyeksi IHSG bergerak di rentang support6.800 dan resistance6.921 hari ini.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG bergerak terkonsolidasi hari ini. Menurutnya, pergerakan indeks saham masih dibayangi sentimen negatif dari dalam dan luar negeri.

Selain itu, masih cukup besarnya peluang koreksi wajar tetap perlu diwaspadai mengingat tercatatnya arus deras capital outflow yang terjadi secara bulanan.

"Di sisi lain usai rilis data perekonomian tingkat suku bunga (BI) yang mengalami peningkatan akan turut memberikan dampak terhadap emiten emiten berkaitan, hari ini berpotensi terkonsolidasi," ucap William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.821 danresistance6.954 hari ini. William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBCA, UNVR, BBRI, JSMR, ICBP, ITMG, CTRA, dan AKRA.

IHSG ditutup menguat 2,74 poin atau 0,04 persen ke level 6.849 pada perdagangan Jumat (20/10) pekan lalu.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,01 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,56 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]