petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

best togel

sultanbet89 529Jutaan kata 780070Orang-orang telah membaca serialisasi

《best togel》

UI wisuda 4.507 lulusan siap dedikasikan ilmu atasi masalah global******

UI wisuda 4.507 lulusan siap dedikasikan ilmu atasi masalah global
Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. memberikan ucapan selamat kepada isudawan UI (ANTARA/ Foto: Humas UI)
UI terus berupaya memantapkan diri sebagai advokator yang mampu berkontribusi dalam menjawab permasalahan dan tantangan bangsa serta global,
Depok (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan upacara wiisuda tahun akademik semester Gasal 2023/2024 selama dua hari (Jum’at-Sabtu, 1-2 Maret) di Balairung, Kampus UI Depok dengan meluluskan 4.507 wisudawan yang siap mendedikasikan ilmunya atasi permasalahan global.

Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., dalam pidatonya, Sabtu menyampaikan, pada Upacara Wisuda Program Sarjana dan Vokasi kemarin, sebanyak 13 lulusan program Diploma, 1.732 lulusan program sarjana, 200 lulusan program kelas internasional, dan sebanyak 87 lulusan dari ekstensi.

Pada saat menyampaikan pidatonya, Prof. Ari menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2023, UI telah membukukan berbagai pencapaian baik di bidang akademik, maupun non-akademik.

QS World University Ranking menempatkan UI pada peringkat 237 di dunia, dari posisi sebelumnya di peringkat 290. Kabar baik datang juga dari Times Higher Education (THE) Impact Ranking 2023 yang menempatkan UI pada urutan pertama di tanah air, nomor 5 di Asia, atau posisi ke-20 di dunia.

UI terus berupaya memantapkan diri sebagai advokator yang mampu berkontribusi dalam menjawab permasalahan dan tantangan bangsa serta global, ujar Prof. Ari.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa UI terus berupaya menghadirkan lingkungan kampus sehat yang diimplementasikan dalam berbagai program dan kebijakan yang mendukung kelestarian alam, seperti konservasi air, konservasi hutan, penghematan energi, dan pengurangan emisi karbon.

Di akhir pidatonya, Prof. Ari mengajak para wisudawan untuk terus menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta berkarya menghasilkan inovasi-inovasi yang mampu menjawab permasalahan bangsa dan global.

Seusai pidato rektor, Arrizqy Nadya Khairunnisa Yulianto wisudawan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), mewakili rekan-rekannya menyampaikan pidato dan ucapan terima kasih. Sejalan dengan semangat yang diusung pada Dies Natalis ke-74 UI Sinambung Membangun Indonesia Lestari menjadi momentum yang tepat untuk mengingatkan bahwa institusi pendidikan memiliki peran penting dalam menyuarakan dan menanggapi isu-isu keberlanjutan.

Di tengah rangkaian acara dilakukan penyerahan secara simbolik Program Penghimpunan Dana Abadi Universitas Indonesia. Dana ini merupakan kontribusi dari wisudawan selaku alumni baru kepada UI senilai Rp1.467.700.000.

Dana tersebut diperoleh melalui penyisihan biaya wisuda yang dibayarkan setiap wisudawan. Nantinya, dana ini akan digunakan untuk usaha memajukan almamater UI termasuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa UI yang membutuhkan.
Baca juga: Mahasiswa UI pamerkan karya inovasi di ajang ARCH:ID
Baca juga: UI-Grab adakan penelitian keamanan soal ojek daring
Baca juga: UI ciptakan platform Si-Cuhal untuk pantau curah hujan

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2024

Dinkes catat pada minggu ketiga Februari kasus DBD Jatim capai 3.638******

Dinkes catat pada minggu ketiga Februari kasus DBD Jatim capai 3.638
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Provinsi Jawa Timur drg. Sulvi Anggraeni (kanan) bersama Dokter Spesialis Penyakit Dalam dr. Adaninggar (kedua kanan), Mantan Ketua TP-PKK Pemprov Jatim Arumi Bachsin (tengah) dan Dokter Spesialis Anak dr. Dini Adityarini (kedua kiri) saat talkshow Langkah Bersama Cegah DBD di salah satu mal di Surabaya, Sabtu (2/3/2024). (ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin).
Surabaya (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mencatat kasus Demam Berdarah (DBD) di Jawa Timur hingga Februari pada minggu ketiga mencapai 3.638 kasus.

Angka tersebut meningkat jika dibanding pada 2023 dengan keseluruhan kasus hingga Desember sebanyak 9.041.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur drg Sulvi Anggraeni di Surabaya, Sabtu mengatakan dengan tingginya angka kasus DBD diawal tahun, pihaknya memprediksi angka kasus DBD di Jatim hingga akhir 2024 dapat melebihi angka di tahun lalu.

"Kalau diprediksi misalnya tiga kalinya sudah 9.000 lebih, jadi minimal bisa hampir sama atau bisa melebihi dari kasus pada 2023," ujar Sulvi usai Talkshow Langkah Bersama Cegah DBD di salah satu mal di Surabaya.

drg Sulvi menjelaskan, angka DBD paling tinggi terjadi Kabupaten Probolinggo, yakni mencapai 600 kasus, sementara di Surabaya sendiri saat ini tercatat lebih dari 30.

"Untuk Surabaya Alhamdulillah memang masih terkendali dibandingkan beberapa kabupaten kota yang kasusnya cukup banyak, tapi memang sudah mulai ada peningkatan," katanya.

Tren peningkatan tersebut, kata dia, di setiap musim penghujan datang, bisa di akhir atau awal tahun.

"Mungkin waktunya bergeser-geser sedikit bulannya, tapi memang peningkatannya lebih banyak di musim penghujan. Cuaca memang saat ini tidak bisa diprediksi. Kemarin waktu awal-awal Januari sebenarnya memang masih datar tiba-tiba naik lagi di Januari akhir sampai Februari," ujarnya.

Dia menambahkan, salah satu upaya pencegahan DBD adalah dengan menerapkan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) 3M (Menguras, Menutup, Mendaur Ulang) Plus.

Selain itu, upaya pencegahan DBD adalah dengan pemberian Vaksin DBD, vaksin DBD TAK-003 diproduksi oleh perusahaan asal Jepang Takeda.

"Saat ini vaksin DBD baru bisa didapatkan dengan biaya pribadi, karena pemerintah belum memasukkannya dalam program. Kalau masyarakat mampu silakan membeli, karena kalau dilihat dari harganya itu jauh lebih murah dibandingkan kalau sudah terkena DBD dan harus mendapat perawatan di rumah sakit, itu pilihannya masyarakat," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya tetap mendukung adanya Vaksin DBD dari Takeda karena sudah dilakukan penelitian dan terbukti aman.

"Kami dari sektor kesehatan dari Kementerian Kesehatan maupun Kesehatan Provinsi juga mendukung asal tidak melupakan PSN 3M plus vaksinasi tetap jalan," jelas dia.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines Andreas Gutknecht mengatakan pihaknya memastikan vaksin DBD TAK-003 dapat diakses oleh masyarakat luas di Surabaya dan Jawa Timur.

Pihaknya pun bekerjasama dengan pemerintah untuk mencegah adanya kasus DBD secara efektif.

"Jadi komitmen kami lebih dari sekadar vaksin, yaitu kami mendukung Indonesia untuk mencapai target nol kematian akibat dengue pada 2030," ucapnya.

Baca juga: IDI: Musim pancaroba berpotensi tingkatkan kasus DBD

Baca juga: Faskes Jabar diinstruksikan siaga antisipasi peningkatan kasus DBD

Baca juga: 11 anak meninggal akibat DBD di Jepara dalam dua bulan terakhir

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Pengamat: Peningkatan Lanal Balikpapan jadi Lantamal tepat jaga IKN******

Pengamat: Peningkatan Lanal Balikpapan jadi Lantamal tepat jaga IKN
Direktur Eksekutif ISSES Khairul Fahmi. ANTARA/HO-Dokumen Pribadi.
Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai peningkatan status Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan tepat karena untuk menjaga keamanan perairan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Di IKN memang harus ada concrenkepada upaya membangun pertahanan dan keamanan yang lebih kuat dan efektif," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: TNI AL tingkatkan status Lanal Balikpapan seiring pemindahan ibu kota

Menurut dia, penjagaan kawasan laut IKN harus diperketat lantaran jalur perairan di sana dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Jalur laut ini dipenuhi aktivitas dengan perdagangan seperti keluar masuk kapal barang hingga nelayan sehingga dibutuhkan penjagaan yang ketat," ujarnya.

Baca juga: Pengamat: Peningkatan lantamal harus diiringi perbaikan infrastruktur

Oleh karena itu, dia menilai TNI AL harus meningkatkan kekuatan pengamanan laut, salah satunya dengan menaikkan predikat Lanal Balikpapan menjadi Lantamal.

"Di perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat, artinya selain kapal kekuatan marinir, radar juga itu perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di sana," kata Khairul.

Oleh karena itu, setelah didapuk menjadi lantamal nanti, dia berharap TNI AU melengkapi pangkalan utama Balikpapan itu dengan fasilitas pemantauan yang lengkap hingga kualitas prajurit yang mumpuni.

Baca juga: Kasal sebut belum semua lantamal jadi kodamar pada 2024

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan perairan dekat IKN rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

IKN sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Sejauh ini, kata Ali, Lantamal Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Lanal Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

“Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya,” kata Ali.

Baca juga: Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan

Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:metaplay88

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
daftar judi slot online terbaru
trik main slot crazy
oregon 03 paito harian
slot hoki 96
rtp indosport99
firsplay88
buku mimpi 2d sepatu
senja777
voucher gofood februari 2022
Daftar isi semua bab
Bab 1 mpo505
Bab 2 situs slot paling gacor terbaru
Bab 3 judi gacor hari ini
Bab 4 pos4d poker
Bab 5 1001 buku mimpi
Bab 6 168 slot gacor
Bab 7 tidak bayar tagihan kredivo
Bab 8 slot23
Bab 9 kudatogel
Bab 10 kumpulan slot gacor
Bab 11 4d slot88
Bab 12 situs slot bagus
Bab 13 slot indonesia terbaik
Bab 14 slot yang bagus malam ini
Bab 15 rtp bandit4d
Bab 16 supermpo
Bab 17 pinjol yang diawasi ojk 2022
Bab 18 rtp mpl777
Bab 19 mudah 4d slot login
Bab 20 cara dapat uang dari rumah
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4364bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

dewa serigala liar

voucher fisik alfamart
Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan
Ilustrasi. Ist
Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.
Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Jalan Magister Menuju Kultivasi

situs slot rtp 99
Pengamat: PDIP-PKS berpeluang jadi oposisi, tapi sulit bersatu
Arsip - Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto (ANTARA/HO-PKS)
Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan kecil  bisa bersatu.

"Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia melihat PDI Perjuangan dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balancesuntuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan adanya mekanisme checks and balancesini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Arya pun menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. 

"Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," jelas Arya.

Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.

"Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," katanya.

Ia menyebutkan bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

"PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan pulang sang penyihir

pusat server thailand
40 pesepeda akan susur Jawa-Lombok untuk galang donasi di LCR 2024
Ketua Panitia Lombok Charity Ride 2024, Adrie Evril dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (02/03/2024). (ANTARA/FAJAR SATRIYO)
Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 40 pesepeda akan menyusur rute pulau Jawa-Lombok untuk menggalang donasi 1.500 guru dalam kegiatan bertajuk Lombok Charity Ride 2024.

Acara yang digagas Komunitas Sepeda Green Fly Jakarta tersebut akan melakukan perjalanan sejauh 1.500 kilometer untuk menggalang donasi yang diberikan kepada 1.500 guru di Lombok Utara.

"Menjadi fund racer untuk menggalang dana bersama-sama bersepeda dari Jakarta menuju Lombok Utara sejauh 1.500 km dan nanti rencananya akan diadakan tanggal 25 Mei sampai 1 Juni 2024," kata Ketua Panitia Lombok Charity Ride 2024, Adrie Evril dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Sebanyak 40 pesepeda handal yang terdiri dari atlet sepeda profesional, influencer, sport enthusiast akan mengambil bagian dalam perjalanan bersepeda sejauh 1500 KM selama total 8 hari.

Kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh ISSI Pengprov DKI dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Start acara dimulai di Jakarta pada tanggal 25 Mei, kemudian pesepeda akan menyusuri pulau Jawa dan Bali kemudian menyeberang ke Pulau Lombok untuk finish di Kantor Bupati Lombok Utara pada tanggal 1 Juni.

Adrie menguraikan tujuan utama dari kegiatan ini adalah menggalang dana untuk mendukung program pelatihan 1.500 guru dan kepala sekolah dasar di Kabupaten Lombok Utara yang telah dijalankan oleh Perkumpulan IOA sekaligus menggaungkan kepedulian akan pentingnya kebangkitan pendidikan yang berkualitas, ekonomi yang kuat dan destinasi pariwisata kelas dunia di Lombok Utara.

"Tujuan dari perjalanan ini tidak sekedar bersepeda, tidak sekedar challenging tidak sekedar mencari jarak, tetapi yang penting adalah bahwa kita mencari dana," ujar Adrie.

Usai di tahun 2023 gelaran Lombok Charity Ride memperoleh dana bantuan 1 miliar Rupiah, pada ajang yang digelar untuk kedua kalinya ini ditargetkan mampu hingga menembus 1 miliar Rupiah.

Baca juga: Komunitas pesepeda RI di London sambangi kota Oxford untuk galang dana
Baca juga: Tour of Kemala 2023 promosikan wisata Banyuwangi

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

999 kali sistem pelatihan

slot36
Bina Marga DKI bersihkan tali dan mulut air antisipasi genangan
ASN dan PJLP Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kerja bakti serentak di lima kota administrasi Jakarta, Sabtu (2/3/2024). ANTARA/HO-Dinas Bina Marga DKI Jakarta
dilaksanakan secara serentak pada hari ini.
Jakarta (ANTARA) - Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta membenahi dan membersihkan tali air serta mulut air di seluruh wilayah untuk mengantisipasi terjadinya genangan selama musim hujan.

"Tujuan kegiatan ini antara lain menciptakan kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan yang bersih dan tertata," kata  Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo saat memberikan arahan pada kegiatan kerja bakti di Jakarta, Sabtu.

Selain membersihkan tali air dan mulut air, Dinas Bina Marga DKI Jakarta juga  menata pembatas jalan dan membersihkan trotoar, jembatan penyeberangan orang (JPO), serta halte bus.

Menurut dia sasaran kegiatan bersih-bersih dan perapian ini adalah seluruh kota administrasi Jakarta yang dilaksanakan secara serentak pada hari ini.

Heru merinci kerja bakti dimulai dengan edukasi keselamatan (safety talk) di masing-masing titik lokasi untuk memastikan kelancaran dan keselamatan seluruh jajaran.

Setelah itu, seluruh jajaran langsung melakukan kerja bakti, antara lain melakukan pembersihan saluran (gutter), pembersihan mulut dan tali air, perbaikan jalan, perapian pembatas jalan, pembersihan trotoar, membersihkan rumput, hingga perapian kabel udara.

Kegiatan kerja bakti dengan kerja sama dan semangat gotong royong ini diharapkan mewujudkan Jakarta yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.

Semangat kerja bakti ini pun disemarakkan di media sosial dengan tagar #DBMKERJA #DBMKOMPAK.

Heru menjelaskan kerja bakti serentak melibatkan sekitar 400 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2.000 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dari Dinas Bina Marga dan Suku Dinas Bina Marga yang membersihkan sarana dan prasarana terkait di beberapa titik yang tersebar di lima kota administrasi Jakarta.

Beberapa lokasi yang menjadi sasaran kerja bakti serentak antara lain kawasan Stasiun Tanah Abang, Jalan Jati Baru Raya, Jalan Taman Jatibaru, kawasan Patung Pemuda, sekitar Hotel Orient Jakarta, sekitar Bundaran HI, sekitar Simpang Susun Semanggi.

Kemudian Jalan D.I. Panjaitan, Jalan Kebon Sirih, Jalan Puri Kembangan, Jalan Puri Elok, Rumah Pompa Tomang, Jalan Jenderal Sudirman (sisi selatan), Jalan Pemuda, dan Jalan Inspeksi Kali Sunter.

Kerja bakti ini juga dilakukan di setiap pompa lintas bawah (underpass) yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat.
Baca juga: Pemprov DKI bangun empat JPO di Jakarta bernuansa moderen pada 2024
Baca juga: Petugas Bina Marga tertibkan kabel udara di Pulogadung
Baca juga: Sudin Bina Marga bangun 11 Jalan Antar Kampung di Jaksel

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Ultraman

slot mentari 89
Khofifah yakin Jatim salah satu penentu kemenangan Prabowo-Gibran
Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto berfoto bersama sejumlah tokoh masyarakat, relawan, serta anggota Muslimat NU dari Jawa Timur dalam acara silaturahmi di kediaman Prabowo, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/3/2024). ANTARA/HO-Tim Media Prabowo Subianto.
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengarah dan Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) TKN Prabowo-Gibran, Khofifah Indar Parawansa meyakini Jawa Timur menjadi salah satu penentu kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Khofifah menilai masyarakat Jawa Timur mempunyai semangat dan jiwa nasionalisme yang sejalan dengan Prabowo, calon presiden nomor urut 02 pada Pilpres 2024.

"Kami ingin menyampaikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika dan nusantara lahir dari Bumi Majapahit dan itu berada di Jawa Timur, karena seperti yang selalu digaungkan Prabowo tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Itu jantungnya ada di Jawa Timur," kata Khofifah saat acara Silaturahmi Kebangsaan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Baca juga: Khofifah percaya proses demokrasi pemilu berikan hasil terbaik

Pada kesempatan itu, Khofifah bersama 1.600 anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh masyarakat di Jawa Timur, di antaranya Emil Elestianto Dardak, bersilaturahmi di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Sabtu.

Dalam acara itu, Khofifah juga mengajak seluruh anggota Muslimat NU untuk mendoakan Prabowo menjadi Presiden Ke-8 RI yang bakal dilantik pada Oktober 2024.

“Insya Allah yang dilantik bulan Oktober nanti adalah Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Jenderal TNI (HOR) Prabowo Subianto yang nanti menjalankan tugas sebaik-baiknya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," kata Khofifah dalam acara silaturahmi tersebut.

Dai mengatakan pada pemilu 2024, Jawa Timur merupakan provinsi dengan suara terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Jumlah pemilih di Jawa Barat mencapai 35.714.901, sementara di Jawa Timur ada 31.402.838 pemilih.

Prabowo setelah mendengar pidato Khofifah pun mengucapkan terima kasih atas dukungan para relawan, tokoh, kiai, ulama, dan masyarakat Jawa Timur yang mendukung dirinya bersama pasangannya Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Ibu Khofifah, ibu-ibu muslimat; bapak-bapak ulama; atas kehormatan dan perjuangan keras yang diberikan kepada saya untuk menuju RI 1," kata Prabowo.

Baca juga: TKN: Pertemuan Prabowo-SBY bahas kelanjutan program presiden penduhulu

Dia memuji sikap para pendukungnya di Jawa Timur yang tegas dan tidak malu-malu mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

“Saya memang dari muda selalu merasa dekat dengan Nahdlatul Ulama, sebagaimana saudara ketahui, saya dikatakan jadi salah satu yang sangat dekat dengan Gus Dur. Dari sangat muda, kami saling kenal. Beliau juga sering ke rumah saya. Bahkan, rumah beliau persis berada di seberang rumah kakek dan nenek saya. Beliau adalah orang yang banyak membimbing saya dalam banyak hal,” kata Prabowo.

Gus Dur atau KH Abdurrahman Wahid merupakan salah satu tokoh penting NU yang juga Presiden Ke-4 RI.

Oleh karena itu, di hadapan anggota Muslimat NU, Prabowo berharap mereka juga selalu mendukung dirinya. “Saya tetap butuh dukungan saudara semua. Kawal terus saya. Mari bersama kita hilangkan kemiskinan. Saya hari ini dapat kekuatan karena ada dukungan saudara semua,” kata Prabowo.

Dalam hasil sementara rekapitulasi suara KPU RI, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara 58,83 persen per Sabtu pukul 22.00 WIB.

Dua rivalnya, yaitu pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh suara sementara 24,49 persen, sementara pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 16,68 persen.

KPU dalam laman resminya menunjukkan per Sabtu pukul 22.00 WIB surat suara yang dihitung mencapai 78,04 persen.

Baca juga: Prabowo bertemu dengan Gibran selama 30 menit di Kertanegara
Baca juga: Gibran belum ingin ungkap kementerian baru usai bertemu Prabowo
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Bintang ramalan

tafsir mimpi 3d bergambar lengkap
BRIN: Produksi singkong nasional untuk energi belum memadai
Ilustrasi- Hamparan lahan yang ditanami ubi kayu di Kabupaten Lampung Timur. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.
Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan produksi singkong nasional untuk memenuhi kebutuhan bahan baku etanol sebagai sumber energi baru terbarukan masih belum memadai.
 Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Yudhistira Nugraha mengatakan singkong termasuk tanaman yang menghasilkan pati tinggi dan dapat dikonversi menjadi etanol, namun produksi masih sangat jauh. "Indonesia masih harus mengimpor singkong dari luar negeri utamanya untuk kebutuhan bahan baku industri dan pangan," kata Yudhistira di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: BRIN ubah limbah tahu menjadi biogas Strategi untuk menjadikan singkong sebagai bahan biofuel, kata dia, harus didahului dengan meningkatkan produksi singkong nasional. Menurut Yudhistira, perlu ada lahan khusus untuk dijadikan sebagai kebun energi, sehingga tidak mengganggu peruntukan singkong sebagai bahan pangan. Outlook Ubi Kayu Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan luas panen ubi kayu di Indonesia selama kurun waktu tahun 1980 hingga 2019 cenderung mengalami penurunan. Laju pertumbuhan rata-rata turun sebesar 1,76 persen per tahun. Pada tahun 1980 luas panen 1,41 juta hektare menjadi 0,63 juta hektare pada tahun 2019.

Baca juga: BRIN sampaikan potensi limbah lignoselulosa untuk bahan baku bioetanol Adapun perkembangan produksi ubi kayu di Indonesia periode 1980-2019 secara umum berfluktuasi dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Angka perkembangan produksi ubi kayu selama empat dekade tersebut meningkat rata-rata hanya sebesar 0,66 persen per tahun. Tingkat produktivitas sebanyak 155,58 kubik per tahun. Pada 29 Februari 2024, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berwacana ingin "menyulap" singkong, sawit, dan tebu menjadi bahan bakar alternatif agar Indonesia tidak lagi mengalami ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Baca juga: BRIN ungkap potensi rumput laut jadi sumber energi alternatif Prabowo optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada energi terbarukan dalam waktu yang relatif singkat, serta menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam hal transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024