buku mimpi 2d angka abjad

airbet88 alternatif 570Jutaan kata 732019Orang-orang telah membaca serialisasi

《buku mimpi 2d angka abjad》

Di Jakarta, harga beras turun Rp2 ribu per kilogram******

Jakarta (ANTARA) - Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa harga beras di Pasar Induk Cipinang turun sebesar Rp2 ribu per kilogram (kg) dalam dua pekan terakhir.

"Hari ini turun Rp200," kata Ketua Perpadi DKI Jakarta Nellys Soekidi kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Nellys menuturkan saat ini harga beras medium di Pasar Induk Rp12.300 per kg. Sedangkan beras premium dibanderol Rp14 ribu per kg.

Harga ini semakin turun jika dibandingkan dengan Selasa (20/2) saat harga beras di Pasar Induk Cipinang mengalami penurunan mencapai Rp1.000 per kg. Penurunan harga terjadi di semua jenis beras mulai dari medium hingga premium di kisaran Rp700-1.000 per kg.

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan pemantauan stok, harga dan mutu beras di Jakarta secara rutin menjelang bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah.

Baca juga: Satgas Pangan DKI terus pantau stok harga beras jelang Ramadhan 1445 H
Baca juga: BPS DKI catat Inflasi tahunan Februari DKI Jakarta capai 2,12 persen

Pemprov DKI Jakarta juga mengendalikan inflasi melalui kegiatan sembako murah. Yakni masyarakat membeli paket sembako seharga Rp100 ribu terdiri dari beras lima kg, gula pasir satu kg, tepung terigu satu kg serta minyak goreng dua liter.

Pemprov DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Perum Bulog dan ID Food juga melakukan upaya pengendalian harga.

Hal itu diwujudkan melalui penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) kualitas medium ke masyarakat dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp54.500 per kantong berisi lima kg di toko-toko beras dan pasar moderen.

Ia mengatakan bahwa harga beras turun karena panen raya akan berlangsung Maret ini. Karena itu diharapkan masyarakat tak perlu khawatir.

Meski begitu, ia berharap harga gabah basah tidak anjlok ketika panen raya tiba. "Petani jangan sampai rugi," katanya yang menyebutkan bahwa saat ini stok beras di Cipinang sebanyak 32.000 ton.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Jalur Pantura Demak******

Demak (ANTARA) - Satlantas Polres Demak, Jawa Tengah mulai menguji coba pembukaan Jalur Pantura Demak-Kudus, Jawa Tengah, setelah banjir di jalur tersebut surut serta kendaraan yang terjebak banjir juga dievakuasi.

"Sementara ini kita coba, sambil dilakukan evaluasi," kata Kasat Lantas Polres Demak AKP Lingga Ramadhani di Demak, Minggu.

Selama akses jalan Pantura Demak-Kudus tergenang banjir, maka Polres Demak melakukan rekayasa lalu lintas dengan menyediakan beberapa jalur alternatif.

Di antaranya, kendaraan dari arah Semarang bisa melalui Demak - Kudus - Pati - Rembang - Surabaya. Selain itu, khusus roda enam dan kendaraan bersumbu tiga dari arah Demak menuju Surabaya bisa lewat Jalan Tol Semarang - Ngawi.

Baca juga: Pj Gubernur Jateng: Tanggul jebol di Demak sudah ditutup

Sementara jalur alternatif lainnya, dapat melalui jalur alternatif dari Jembatan Layang Kadilangu menuju Wonosalam - Dempet - Godong - Purwodadi.

Demikian halnya kendaraan dari arah Surabaya, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora, dengan tujuan Semarang dapat melalui jalur dari Kabupaten Grobogan melalui Purwodadi - Godong - Dempet - Wonosalam - Jembatan Layang Kadilangu - Demak.

Kasat Lantas Polres Demak AKP I Putu Asti Hermawan Santosa membenarkan adanya pembukaan Jalur Pantura Demak-Kudus hari Minggu (18/2) ini mulai pukul 09.00 WIB.

Akan tetapi, imbuh dia, pada pukul 17.00 WIB ada penyedotan genangan di titik yang memang masih ada genangan, sehingga untuk sementara jalur dari arah Surabaya dan Kudus menuju Demak kembali ditutup dan arus lalu lintas dialihkan ke jalur lain seperti sebelumnya.

"Saat uji coba pembukaan jalur, kendaraan yang diizinkan melintas juga dibuat bertahap untuk memastikan kelancaran dan tidak ada kepadatan arus. Baru giliran kendaraan di belakangnya bisa masuk untuk melintas," ujarnya.

Sehari sebelumnya, Jalur Pantura Demak-Kudus memang masih ada genangan setinggi 40-an sentimeter (cm).

Meski demikian, terdapat beberapa kendaraan yang nekat melintas meskipun banyak rumah warga yang masih tergenang banjir. Sedangkan truk yang sebelumnya terjebak banjir juga dalam proses perbaikan, meskipun saat ini sudah banyak yang berhasil dievakuasi, termasuk truk yang melintang di jalan karena terseret arus banjir yang begitu deras.

Hari ini (1/2), kembali dikerahkan mesin penyedot air sehingga arus lalu lintas di Jalur Pantura Demak-Kudus, sementara kembali ditutup sambil menunggu proses penyedotan air banjir selesai.

Baca juga: Kemensos beri layanan bantuan bagi penyintas banjir Demak
Baca juga: Gubernur: TMC untuk kurangi potensi dampak banjir Demak buahkan hasil

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Label：main hp dapat uang tanpa modal、kebaya4d、pusatqq

Terkait：pinjol tanpa potongan admin、cara pinjam uang di bank bni、game paling gacor hari ini、pasti gacor 88 slot、apk yang ada paylater、bangbona、gacor slot online、cmd77、jktgame、penaslot

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：zeus138 rtp（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

erek erek 40 2d

bayar cicilan kredivo

cara trik menang main slot

orion88 situs slot gacor terbaik indonesia 172

bukalapak bisa pinjam uang

pinjaman online ojk 2022 cepat cair bunga rendah

qqsupreme

asiabagus

area188 slot

seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Panggil pahlawan dari dunia lain

idolaslot lucks77

Jaksa KPK akan dakwa SYL terima gratifikasi Rp44,5 miliar******

Tim jaksa saat ini menunggu info lanjutan untuk jadwal persidangan dimaksud

Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan akan dikenakan dakwaan telah menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar.

"Tim jaksa mendakwa dengan perbuatan bersama-sama melakukan pemerasan pada para pejabat Eselon I beserta jajaran di Kementerian Pertanian RI termasuk dengan penerimaan gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dakwaan lengkap terhadap SYL akan dibacakan di persidangan pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Ali menerangkan hari ini tim jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan kawan-kawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadian Negeri Jakarta Pusat.

Dengan pelimpahan tersebut penahanan para terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor.

Sedangkan jadwal sidang terhadap Syahrul Yasin Limpo saat ini masih menunggu penetapan dari Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Tim jaksa saat ini menunggu info lanjutan untuk jadwal persidangan dimaksud," ujarnya.

Untuk diketahui, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Baca juga: KPK segera sidangkan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo

Baca juga: KPK periksa putra SYL soal jual beli jabatan di Kementan

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Zaman Hebat Senjata Ajaib

aplikasi kredit tanpa limit

Jokowi sebut pertemuan dengan Surya Paloh untuk jadi "jembatan"******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (18/2), untuk menjadi “jembatan” atau menjembatani sesuatu.

“Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi ‘jembatan’, yang paling penting kan nanti partai-partai lah,” ujar Jokowi usai peresmian RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Soedirman dan 20 rumah sakit TNI, di Jakarta, Senin.

Ia tidak menjelaskan detail apa yang dimaksud dengan menjadi “jembatan”. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, dia hanya mengatakan dirinya ingin menjadi “jembatan” bagi semua pihak. “Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya, karena urusan, urusan apa itu, urusan politik itu urusan partai-partai,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi-Paloh bicarakan dinamika politik hingga pemilu

Adapun dia dalam kesempatan itu juga menyebut pertemuannya dengan Paloh adalah pertemuan politik biasa untuk membicarakan masalah politik.

Ia merasa tidak perlu menjelaskan siapa yang mengundang atau diundang dalam pertemuan tersebut. Yang terpenting, kata dia, pertemuan itu akan bermanfaat bagi perpolitikan nasional dan negara. “Saya kira dua-duanya (diundang dan mengundang), tidak perlu siapa yang undang, siapa yang (diundang), nggak perlu. Yang penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira yang paling penting itu,” jelas dia.

Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membenarkan ada pertemuan antara Jokowi dan Paloh, Minggu malam (18/2). Iamenjelaskan bahwa pertemuan itu bermula dari permohonan Paloh untuk bertemu dengan Jokowi.

Baca juga: Istana benarkan Presiden Jokowi bertemu Surya Paloh

Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, ujar dia, Jokowi mengalokasikan waktunya pada Minggu malam untuk menemui Paloh di Istana Merdeka, Jakarta.

Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim, menjelaskan, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi untuk memenuhi undangan makan malam. Ia mengatakan, kehadiran Paloh ke Istana adalah sebatas memenuhi undangan, bukan meminta waktu untuk bertemu secara khusus.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Semua langit dan dunia

home credit atau kredivo

Menkeu lapor ke Presiden soal pencairan gaji ke******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo terkait persiapan pembayaran THR dan gaji ke-13 yang diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya sepuluh hari sebelum Lebaran kan harus mulai dibayarkan untuk mempersiapkannya dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden," kata Menkeu Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Sri Mulyani mengatakan bahwa pencairan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 untuk ASN dapat dimulai pada H-10 sebelum Idul Fitri.

Oleh karenanya, pemerintah tengah membuat rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur besaran THR dan gaji ke-13 untuk ASN, serta TNI/Polri itu.

Berdasarkan keterangan yang dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, komponen THR pada tahun 2023 terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat, yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, dan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.

Pada 2023, pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun ini juga diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen.

Menkeu menyebutkan bahwa kebijakan tersebut pertama kali dilakukan.

Adapun kebijakan pemberian THR ini merupakan bagian dari instrumen dalam APBN 2024 yang telah dirancang sebelumnya.

Rel Bisnis

username slot gacor

KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga turut memanggil Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim, pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab, pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi.

Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Baca juga: Sekdaprov: Gubernur Malut AGK ke Jakarta hadiri undangan

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

masa depan yang sempurna

promo gojek xxi

OJK sebut realisasi penerimaan mencapai Rp8,58 triliun******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara melaporkan realisasi penerimaan mencapai Rp8,58 triliun.

“Realisasi penerimaan OJK Rp8,58 triliun,” kata Mirza saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.

Mirza mengatakan penerimaan tersebut bersumber dari pungutan tahun 2023 yang akan digunakan pada 2024.

Sesuai dengan undang-undang, penerimaan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan administrasi.

Terkait kegiatan operasional, penerimaan OJK digunakan untuk mengatur, mengawasi, melakukan pemeriksaan, memberikan perizinan, penegakan hukum, serta edukasi dan perlindungan konsumen dan market conductdi lingkup sektor jasa keuangan, sebagaimana amanat yang diberikan kepada OJK.

Sementara biaya kegiatan administrasi digunakan untuk membiayai tenaga kerja dan pengadaan aset, terutama untuk gedung dan infrastruktur teknologi informasi (IT).

Sementara proyeksi penerimaan OJK pada 2024 ditargetkan mencapai Rp8,38 triliun.

Mirza menambahkan, penyesuaian tarif pungutan OJK telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014.

Selanjutnya, sesuai dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pasal 37, terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pungutan dan rencana kerja anggaran OJK yang saat ini sedang berada di pembahasan tahap akhir.

Sebelumnya, saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (20/11/2023), Mirza menjelaskan penerimaan OJK nantinya akan digunakan untuk enam peta strategis.

Pertama, untuk penguatan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap prinsip prudensial, keterbukaan, dan market conductyang terintegrasi.

Kedua, peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan. Ketiga, mengakselerasi kegiatan edukasi, literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.

Keempat, transformasi organisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Kelima, pengembangan sistem informasi dalam mendukung tugas dan fungsi OJK. Terakhir, peningkatan tata kelola yang efektif dan efisien.

Baca juga: OJK proyeksi anggaran tahun 2024 dari penerimaan capai Rp8,03 triliun
Baca juga: OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah
Baca juga: Stabilitas industri jasa keuangan di Jateng tumbuh positif

Asimilasi Tertinggi

situs game judi

Sahroni dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam******

Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendengar adanya isu Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sahroni mendengar isu Presiden RI Joko Widodo akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).

Jika benar kabar tersebut, kata politikus Partai NasDem itu, Presiden sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.

"Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam," kata Sahroni.

Hadi Tjahjanto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baca juga: Mahfud serahkan surat pengunduran diri setelah balik dari Aceh
Baca juga: Ari Dwipayana: Keputusan pengganti Mahfud hak prerogatif Presiden

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pihaknya segera menunjuk Menko Polhukam definitif secepatnya, yang berasal dari kalangan nonpartai politik.

"Secepatnya ditunjuk menteri definitif. Tokohnya dari nonpartai politik," kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2).

Hadi Tjahjanto adalah mantan Panglima TNI yang dilantik pada tahun 2017 menggantikan Gatot Nurmantyo. Sebelum diangkat sebagai Panglima TNI, Hadi juga merupakan Kepala Staf TNI AU periode 2017—2018.

Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat. Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.

Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

《buku mimpi 2d angka abjad》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，rtp spin707Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《buku mimpi 2d angka abjad》bab terbaru。